YouTube Facebook Twitter RSS
21 Sep 2019, 0

Nusantara

10 Poin Rapor Merah DPRD DKI Untuk Gubernur DKI Jakarta

Thursday, 23 April 2015 | View : 469

siarjustisia.com-JAKARTA.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Selasa (21/4/2015) melaksanakan rapat pimpinan gabungan (rapimgab) untuk membahas kinerja Gubernur DKI Jakarta Ir. Basuki Tjahaja Purnama, M.M. (Ahok) dan para Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada tahun 2014 dengan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ).

Ketua Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Prasetio Edi Marsudi menilai, rapor merah tersebut didapat karena terlihat dari rendahnya pendapatan daerah yang tercapai sebesar 66,80 persen atau Rp 43,4 triliun. Padahal tahun lalu target pendapatan ditargetkan adalah sebesar Rp 65 triliun. Selain itu, realisasi belanja juga hanya mencapai Rp 59,32 persen atau Rp 37,7 triliun dari target semula Rp 63,6 triliun.

"LKPJ rapornya merah.‎ Penggunaan APBD 2014 rendah sekali. Banyak sekali kritikan yang disampaikan untuk kepentingan Jakarta ke depan. Tapi kita mengkritisi secara objektif," ketus politikus PDIP tersebut, Prasetio Edi Marsudi.

Kinerja Pemprov DKI Jakarta juga dinilai buruk karena angka kemiskinan yang melonjak dari 371.000 penduduk miskin di 2013 menjadi 412.000 penduduk miskin di 2014. Termasuk juga persoalan banjir dan kemacetan yang masih dinilai kurang.

Padahal, kata Prasetio Edi Marsudi, di masa kepemimpinan Jokowi dan Ahok di DKI, mereka memiliki terobosan untuk mengatasi masalah utama Jakarta tersebut. Termasuk juga soal pendidikan dan kesehatan, dan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

"Mereka membuat terobosan yang harus membutuhkan payung hukum. Ini (ketersediaan payung hukum untuk menjalankan program) yang membuat stagnan," katanya.

Keputusan Rapimgab tersebut juga menyarankan supaya Basuki Tjahaja Purnama bisa lebih serius bekerja untuk kepentingan warga Jakarta pada tahun ini.

Ia pun mengharapkan Jakarta dibawah kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama mampu melakukan sinergi dengan berbagai pihak untuk menjalankan program-programnya.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta menyampaikan 10 poin yang disebut sebagai rapor merah untuk Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta selama Tahun Anggaran (TA) 2014.

Ke-10 poin tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna Istimewa tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Anggaran Tahun (AT) 2014 di Gedung Paripurna DPRD DKI, Kamis (23/4/2015).

Anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Pantas Nainggolan menyampaikan, yang menjadi perhatian DPRD DKI Jakarta dalam membahas LKPJ anggaran DKI tahun 2014 ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan pencapaian hasil pelaksanaan pembangunan selama tahun 2014. Di antaranya adalah pada urusan pemerintahan, perekonomian, keuangan, pembangunan, dan kesejahteraan rakyat.

"Hasil pembahasan Dewan atas LKPJ merupakan ringkasan dari semua urusan yang bersifat strategis," ungkap Pantas Nainggolan dalam penyampaian pembahasan LKPJ.

Ada pun 10 poin tersebut adalah pertama, DPRD DKI Jakarta menyoroti mengenai pendapatan DKI Jakarta yang hanya tercapai hanya 66,8 persen atau Rp 43, 4 triliun lebih dari rencana Rp 65 triliun lebih.

Kedua, DPRD DKI Jakarta menyoroti soal belanja DKI yang hanya terealiasi 59,32 persen sehingga disebut sebagai belanja terendah Ibukota negara.

"Jika belanja terealisasi 100 persen, maka akan terdapat defisit anggaran sebesar Rp 20 triliun," ujarnya.

Selanjutnya poin ketiga, di sektor pembiayaan realisasi (PMP) pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemprov DKI yang hanya 43,62 persen, terdiri dari kegagalan realisasi PMP pada PT. Kawasan Berikat Nusantara (KBN), PT. PAM Jaya, dan PT. Food Station Tjipinang Jaya.

Poin keempat, kenaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang dinilai semena-mena tanpa perhitungan matang juga dinilai sangat memberatkan beban rakyat. Dengan demikian, DPRD DKI Jakarta meminta supaya hal tersebut dike‎mbalikan seperti tahun 2013.

"Kelima, kenaikan angka kemiskinan dari 371.000 pada tahun 2013 meningkat menjadi 412.000 pada tahun 2014. Itu menunjukkan kegagalan Pemda DKI Jakarta dalam menyejahterakan masyarakat," beber Pantas Nainggolan.

Keenam, soal pemberian izin reklamasi pantai oleh Gubernur yang dinilai telah melanggar Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Pantai, Peraturan Presiden (PP) Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi Pantai sehingga izin yang sudah dikeluarkan harus dicabut.

Ketujuh, Gubernur DKI Jakarta juga dianggap belum mampu mempertahankan aset-aset milik DKI yang berperkara di Pengadilan.

Selanjutnya poin kedelapan tentang penerimaan Corporate Social Responsibility (CSR) yang selama ini dinilai tidak dikelola dengan transparan, sehingga DPRD DKI Jakarta meminta untuk melakukan audit.

Kesembilan, DPRD DKI Jakarta juga menilai Gubernur DKI Jakarta telah melanggar perundang-undangan khususnya UU Nomor 29 Tahun 2007 Pasal 22 tentang Organisasi Perangkat Daerah berkenaan dengan penghapusan jabatan wakil Lurah.

"Terakhir, DPRD menilai kinerja Pemprov DKI dan aparatnya pada tahun 2014 buruk," pungkasnya.

Penyampaian tanggapan LKPJ dari Dewan ini merupakan tindak lanjut dari LKPJ yang disampaikan Gubernur DKI Jakarta, Ir. Basuki Tjahaja Purnama, M.M. yang akrab disapa "Ahok" pada rapat paripurna LKPJ 2014 yang diselenggarakan 6 April 2015 lalu. (sp/jos)

See Also

Seleksi Program Magang Ke Jepang, PPMKP Adakan Pelatihan Petani Muda Di P4S Al Mawaddah
Jelang HUT RI, Satgas TMMD Ajak Warga Bersihkan Lingkungan
Sejak Ada TMMD, Tidak Ada Lagi Kamus Takut Sama Tentara
Seberangkan Anak Sekolah Juga Dilakoni Satgas TMMD
Ngojek Anak Sekolah Di Desa TMMD Juga Dilakukan TNI
TNI Buka Biro Angkutan Antar Jemput Anak-Anak Sekolah
Danramil 01/Demak Kota Katakan Lega Rasanya Bisa Bantu Warga Mempunyai Rumah Layak Huni
Pelopori Peduli Kebersihan Lingkungan, TNI Gelar Jumat Bersih
TNI Ajarkan Anak-Anak SD Untuk Berperan Di Kebersihan Masjid
Ini Salah Satu Cara TNI Satgas TMMD Diidolakan Anak-anak
Terkait Upacara Penutupan TMMD Sudah Mulai Dirapatkan
Wawasan Kebangsaan Di Desa Sasaran TMMD Mulai Tampak
Sesibuk Apapun Kerja Di TMMD, TNI Satgas Tetap Tak Meninggalkan Ibadah
Dansatgas TMMD Kodim 0716/Demak Wujudkan Impian Warga Dukuh Duduk
Kami Guru Di Kalikondang Tak Pernah Lupa Dengan Jasa TNI
Sosok Prajurit TNI Yang Berandil Besar Di Pengecoran Jalan
Luar Biasa Saya Bisa Ngangsu Kawruh Dengan Banyak Ulama
Berkat TMMD, Lapangan Kalikondang Menjadi Kebanggaan Warga
Terus Didekati, Balita Di Desa TMMD Tak Takut Lagi Dengan Tentara
Sang Kapten Yang Sigap Di Lokasi TMMD
Danramil Yang Menjadi Tauladan Di Lokasi TMMD Kalikondang
Sinyal Pamitan Dibunyikan TNI Satgas, Warga Resah
TNI Memang Luar Biasa
12 RTLH Sudah Berhasil Direhab Tentara
Jelang Penutupan TMMD Kodim 0716/Demak Genjot Pekerjaan Tahap Akhir
jQuery Slider

Comments

Archives :201920182017201620152014
  •    •    •    •    •    •    •    •    •  
Copyright © 2014 Siar Justisia. All rights reserved. Visit: 8.433.426 Since: 07.04.14 | 1.676 sec