YouTube Facebook Twitter RSS
21 Jun 2019, 0

Nusantara

10 Poin Rapor Merah DPRD DKI Untuk Gubernur DKI Jakarta

Thursday, 23 April 2015 | View : 446

siarjustisia.com-JAKARTA.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Selasa (21/4/2015) melaksanakan rapat pimpinan gabungan (rapimgab) untuk membahas kinerja Gubernur DKI Jakarta Ir. Basuki Tjahaja Purnama, M.M. (Ahok) dan para Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada tahun 2014 dengan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ).

Ketua Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Prasetio Edi Marsudi menilai, rapor merah tersebut didapat karena terlihat dari rendahnya pendapatan daerah yang tercapai sebesar 66,80 persen atau Rp 43,4 triliun. Padahal tahun lalu target pendapatan ditargetkan adalah sebesar Rp 65 triliun. Selain itu, realisasi belanja juga hanya mencapai Rp 59,32 persen atau Rp 37,7 triliun dari target semula Rp 63,6 triliun.

"LKPJ rapornya merah.‎ Penggunaan APBD 2014 rendah sekali. Banyak sekali kritikan yang disampaikan untuk kepentingan Jakarta ke depan. Tapi kita mengkritisi secara objektif," ketus politikus PDIP tersebut, Prasetio Edi Marsudi.

Kinerja Pemprov DKI Jakarta juga dinilai buruk karena angka kemiskinan yang melonjak dari 371.000 penduduk miskin di 2013 menjadi 412.000 penduduk miskin di 2014. Termasuk juga persoalan banjir dan kemacetan yang masih dinilai kurang.

Padahal, kata Prasetio Edi Marsudi, di masa kepemimpinan Jokowi dan Ahok di DKI, mereka memiliki terobosan untuk mengatasi masalah utama Jakarta tersebut. Termasuk juga soal pendidikan dan kesehatan, dan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

"Mereka membuat terobosan yang harus membutuhkan payung hukum. Ini (ketersediaan payung hukum untuk menjalankan program) yang membuat stagnan," katanya.

Keputusan Rapimgab tersebut juga menyarankan supaya Basuki Tjahaja Purnama bisa lebih serius bekerja untuk kepentingan warga Jakarta pada tahun ini.

Ia pun mengharapkan Jakarta dibawah kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama mampu melakukan sinergi dengan berbagai pihak untuk menjalankan program-programnya.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta menyampaikan 10 poin yang disebut sebagai rapor merah untuk Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta selama Tahun Anggaran (TA) 2014.

Ke-10 poin tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna Istimewa tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Anggaran Tahun (AT) 2014 di Gedung Paripurna DPRD DKI, Kamis (23/4/2015).

Anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Pantas Nainggolan menyampaikan, yang menjadi perhatian DPRD DKI Jakarta dalam membahas LKPJ anggaran DKI tahun 2014 ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan pencapaian hasil pelaksanaan pembangunan selama tahun 2014. Di antaranya adalah pada urusan pemerintahan, perekonomian, keuangan, pembangunan, dan kesejahteraan rakyat.

"Hasil pembahasan Dewan atas LKPJ merupakan ringkasan dari semua urusan yang bersifat strategis," ungkap Pantas Nainggolan dalam penyampaian pembahasan LKPJ.

Ada pun 10 poin tersebut adalah pertama, DPRD DKI Jakarta menyoroti mengenai pendapatan DKI Jakarta yang hanya tercapai hanya 66,8 persen atau Rp 43, 4 triliun lebih dari rencana Rp 65 triliun lebih.

Kedua, DPRD DKI Jakarta menyoroti soal belanja DKI yang hanya terealiasi 59,32 persen sehingga disebut sebagai belanja terendah Ibukota negara.

"Jika belanja terealisasi 100 persen, maka akan terdapat defisit anggaran sebesar Rp 20 triliun," ujarnya.

Selanjutnya poin ketiga, di sektor pembiayaan realisasi (PMP) pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemprov DKI yang hanya 43,62 persen, terdiri dari kegagalan realisasi PMP pada PT. Kawasan Berikat Nusantara (KBN), PT. PAM Jaya, dan PT. Food Station Tjipinang Jaya.

Poin keempat, kenaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang dinilai semena-mena tanpa perhitungan matang juga dinilai sangat memberatkan beban rakyat. Dengan demikian, DPRD DKI Jakarta meminta supaya hal tersebut dike‎mbalikan seperti tahun 2013.

"Kelima, kenaikan angka kemiskinan dari 371.000 pada tahun 2013 meningkat menjadi 412.000 pada tahun 2014. Itu menunjukkan kegagalan Pemda DKI Jakarta dalam menyejahterakan masyarakat," beber Pantas Nainggolan.

Keenam, soal pemberian izin reklamasi pantai oleh Gubernur yang dinilai telah melanggar Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Pantai, Peraturan Presiden (PP) Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi Pantai sehingga izin yang sudah dikeluarkan harus dicabut.

Ketujuh, Gubernur DKI Jakarta juga dianggap belum mampu mempertahankan aset-aset milik DKI yang berperkara di Pengadilan.

Selanjutnya poin kedelapan tentang penerimaan Corporate Social Responsibility (CSR) yang selama ini dinilai tidak dikelola dengan transparan, sehingga DPRD DKI Jakarta meminta untuk melakukan audit.

Kesembilan, DPRD DKI Jakarta juga menilai Gubernur DKI Jakarta telah melanggar perundang-undangan khususnya UU Nomor 29 Tahun 2007 Pasal 22 tentang Organisasi Perangkat Daerah berkenaan dengan penghapusan jabatan wakil Lurah.

"Terakhir, DPRD menilai kinerja Pemprov DKI dan aparatnya pada tahun 2014 buruk," pungkasnya.

Penyampaian tanggapan LKPJ dari Dewan ini merupakan tindak lanjut dari LKPJ yang disampaikan Gubernur DKI Jakarta, Ir. Basuki Tjahaja Purnama, M.M. yang akrab disapa "Ahok" pada rapat paripurna LKPJ 2014 yang diselenggarakan 6 April 2015 lalu. (sp/jos)

See Also

Cegah Gangguan Hama Burung, Babinsa Brumbung Bantu Petani Pasang Jaring
Jalin Silaturahmi, Babinsa Pundenarum Sholat Tarwih Bersama Warga Di Desa Binaan
Danramil 09/Karangtengah Hadiri Pembukaan Pasar Murah
Dandim 0716/Demak Hadiri Buka Puasa Dan Silaturahmi Bersama Ulama Umaro
Berikan Kultum, Dandim 0716/Demak Ajak Masyarakat Tetap Jaga Tali Silaturahmi
Dandim 0716/Demak Pimpin Upacara Hari Kebangkitan Nasional
Cuaca Buruk, 7 Pesawat Tempur Prancis Mendarat Darurat Di Lanud Sultan Iskandar Muda
Pekalongan Siapkan Rekayasa Lalin Antisipasi Kemacetan
Momen Kebersamaan Kodim 0716/Demak Dan Polres Demak Berbagi Takjil Di Bulan Puasa
Diduga Konsleting Listrik, Rumah Terbakar Di Demak
Babinsa Koramil 06/Wedung Rujuk Pasien Gangguan Jiwa Ke Semarang
Wiranto Menyesal Tunjuk OSO Jadi Ketua Umum Partai Hanura
Jumlah Petugas KPPS Wafat Bertambah Jadi 318
Ombudsman Sebut Wafatnya Petugas KPPS, Kesalahan Kolektif
22 Polri Gugur Saat Pengamanan Pilpres & Pileg 2019
72 Orang Panwaslu Wafat Di Pilpres & Pileg 2019
Ratusan Santri MA NU Tasywiquth Thullab Salafiyah Ikuti Pembekalan
KPU Sebut Petugas KPPS Yang Meninggal Bertambah Jadi 119 Orang
Peringati Harlah Ke-96 NU, MA NU TBS Gelar Upacara Dan Istighasah
Bupati Demak Resmi Buka TMMD Sengkuyung I TA 2019
SMP Kanisius Kudus Bermain Besama Di Ruang Baca Pengilon
Gunung Karangetang Semburkan Lava
Peringatan Hari Lahir Ke-93 Madrasah Tasywiquth Thullab Salafiyah Kudus
Babinsa 12/Mranggen Bersama Bhabinkamtibmas Dan Masyarakat Berjibaku Memadamkan Api
Mengingat Masa Kecil, Kapolres Demak Bernostalgia Di Koramil 09/Karangtengah
jQuery Slider

Comments

Archives :201920182017201620152014
  •    •    •    •    •    •    •    •    •  
Copyright © 2014 Siar Justisia. All rights reserved. Visit: 8.000.781 Since: 07.04.14 | 0.6025 sec