YouTube Facebook Twitter RSS
25 Jun 2018, 0

Hukum

Kasus TPPU, Anas Urbaningrum Kembali Diperiksa KPK

siarjustisia.com-JAKARTA.

Mantan Ketua Umum Partai Demokrat dan mantan Ketua Umum PB HMI, Anas Urbaningrum sendiri diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka di Kantor KPK, plaza Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said Kav. C-1, Kuningan, Jakarta Selatan, pada hari ini, Kamis (17/4/2014).

Mantan Ketua Umum Partai Demokrat itu diperiksa sebagai tersangka. Anas Urbaningrum disangka menerima gratifikasi dalam pelaksanaan proyek Hambalang dan proyek-proyek lain semasa menjadi anggota Dewan. Anas Urbaningrum juga ditetapkan sebagai tersangka Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Tersangka penerima gratifikasi proyek Hambalang Anas Urbaningrum memberikan keterangan kepada wartawan sebelum menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (17/4/2014).

Anas Urbaningrum pun memberikan komentar singkat mengenai konvensi partai yang membesarkan namanya tersebut. “Konvensi kan sudah dimulai pasti akan diakhiri mustinya, apakah hasilkan calon presiden atau calon wakil presiden kita tidak tahu, dulu katakan lihat hasil survei, siapapun pemenang konvensi akan sulit untuk menang cawapres. Pak Lurah kan marah waktu itu, saya tak tahu akan menang atau tidak,” beber Anas Urbaningrum.

Tersangka kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Anas Urbaningrum, kembali membantah bahwa ia memiliki aset berupa tambang batu bara di Kutai Timur, Kalimantan Timur. Seperti bantahan sebelumnya, ia menyebut, yang dibelinya adalah ‘kue tambang’.  Anas Urbaningrum kembali menegaskan tidak pernah memiliki atau membeli tambang batubara di Kalimantan Timur. “Kan sudah pernah saya bilang. Iya, saya pernah beli tambang, tapi di Pasar Rumput. Selain di Pasar Rumput saya belum pernah beli tambang,” ungkap Anas Urbaningrum seusai menjalani pemeriksaan di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (17/4/2014).

Anas Urbaningrum juga membantah pernah berhubungan dengan Bupati Kutai Timur Isran Noor untuk mengurus perizinan tambang.

Sebelumnya, seusai diperiksa KPK, Isran Noor mengatakan, tambang yang disebut sebagai milik Anas tercatat atas nama Saripah dan Nur Fauziah dari PT. Arina Kotajaya. Keduanya pemilik izin tambang batu bara seluas 10.000 hektar di Kecamatan Bengalon dan Kecamatan Kongbeng, Kutai Timur, Kalimantan Timur.

Anas Urbaningrum juga mengaku tidak mengetahui perusahaan tambang batubara bernama PT. Arina Kotajaya. Anas Urbaningrum mengaku tak kenal dengan kedua nama pemilik tambang tersebut. Dia juga tidak mengenal dua pemilik perusahaan tersebut, yaitu Saripah dan Nur Fauziah. “Tidak tahu saya. Syarifah? Yang saya kenal Syarifah tapi gelar, Syarifah Nurhayati Assegaf. Itu saya kenal, tapi kan nama aslinya Nurhayati Assegaf (politisi Demokrat), panggilannya saja Syarifah," ungkap mantan Ketua Umum DPP Partai Demokrat ini.

Tudingan pembelian tambang batubara tersebut awalnya diungkapkan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin. Dikabarkan sebelumnya, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin menyebut, Anas Urbaningrum memiliki usaha tambang di Riau dan Kalimantan. Dia menyebut Anas Urbaningrum mempunyai perusahaan tambang batubara di Kalimantan Timur.

Muhammad Nazaruddin juga menyebut Anas Urbaningrum memiliki hotel dan menggelontorkan Rp 300 miliar untuk memenangi Kongres Partai Demokrat 2010 dan membeli saham perdana PT. Garuda Indonesia.

Anas Urbaningrum dijebloskan ke dalam tahanan KPK sejak 10 Januari lalu. Ia menjadi tersangka dalam tiga kasus gratifikasi, yakni pada proyek Hambalang, pengadaan vaksin PT. Bio Farma Bandung, dan pengadaan laboratorium kesehatan di Universitas Airlangga. Belakangan, Anas Urbaningrum juga ditetapkan sebagai tersangka pencucian uang.

Kasus dugaan pencucian uang yang menjerat Anas Urbaningrum merupakan hasil pengembangan kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait proyek Hambalang dan proyek lainnya yang menjerat Anas Urbaningrum sebelumnya.

Dalam pengusutan kasus TPPU itu, KPK sudah menyita sejumlah aset Anas Urbaningrum antara lain tiga bidang tanah di desa Panggungharjo, Kabupaten Bantul, Yogyakarta atas nama ipar Anas Urbaningrum, Dina Zad. Selanjutnya menyita dua bidang tanah di Kelurahan Mantrijeron, Daerah Istimewa Yogyakarta seluas 7.670 meter persegi dan 200 meter persegi atas nama mertua Anas Urbaningrum, Kiai Attabik Ali serta tanah dan bangunan (rumah) Anas Urbaningrum di Jalan Selat Makassar dan Jalan Teluk Langsa C9/22 di Duren Sawit Jakarta Timur yang juga diatasnamakan Kiai Attabik Ali.

KPK menjerat Anas Urbaningrum dengan pasal dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) setelah mengembangkan kasus dugaan gratifikasi proyek Hambalang yang lebih dulu menjerat Anas Urbaningrum.

Anas Urbaningrum disangkakan melakukan TPPU sejak 5 Maret lalu dengan sangkaan Pasal 3 dan atau Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan atau Pasal 3 ayat (1) dan atau Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana diubah berdasarkan UU No.25 Tahun 2003 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengenai orang yang menyamarkan harta kekayaan yang berasal dari kejahatan.

Oleh KPK, Anas Urbaningrum diduga telah melakukan pencucian uang sejak dirinya menjabat sebagai komisioner KPU periode 2001-2005. Terkait kasus tersebut, KPK pun telah menyita sejumlah aset milik Anas Urbaningrum.

Menurut Juru Bicara KPK Johan Budi Sapto Prabowo, KPK dapat mengusut aset Anas Urbaningrum semasa dia menjabat komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU). Anas Urbaningrum tercatat sebagai komisioner KPU 2001-2005. Dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam sangkaan terhadap Anas Urbaningrum, KPK bisa mengusut aset yang dimiliki Anas Urbaningrum di bawah tahun 2002.

Ancaman pidana terhadap orang yang melanggar pasal tersebut adalah penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak Rp 10 miliar. Pengenaan pasal tersebut memberikan kewenangan KPK untuk menyita harta kekayaan Anas Urbaningrum yang diduga berasal dari Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Selain itu, Anas Urbaningrum juga diduga melakukan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dalam kasus penerimaan hadiah terkait pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Bukit Hambalang dan proyek-proyek lain.

KPK menyangkakan Anas Urbaningrum berdasarkan Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi UU No.20 Tahun 2001 tentang penyelenggara negara yang menerima suap atau gratifikasi dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4-20 tahun dan pidana denda sebesar Rp 200 juta-Rp 1 miliar.

Anas Urbaningrum dalam surat dakwaan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Andi Alfian Mallarangeng mendapat Rp 2,21 miliar saat masih menjabat sebagai anggota DPR RI untuk membantu pencalonan sebagai ketua umum dalam kongres Partai Demokrat tahun 2010 yang diberikan secara bertahap pada 19 April 2010 hingga 6 Desember 2010.

Kubu Anas Urbaningrum tak khawatir Anas Urbaningrum jatuh miskin karena dijerat sangkaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Pengacara Anas Urbaningrum, Handika Honggowongso, mengatakan kliennya memiliki sumber penghasilan lain yang sah dan halal. “Ini kan baru disita. Nanti Majelis Hakim yang memutuskan terbukti pencucian uang atau tidak. Kedua, ada usaha-usaha yang sah dan halal yang dirintis Mas Anas selama ini,” tukas advokat Handika Honggowongso. (kom/sp/jos)

See Also

Densus 88 Antiteror Sergap Terduga Teroris JAD Di Cirebon
Densus 88 Antiteror Lumpuhkan Dua Terduga Teroris Di Depok
Anggota DPRD Kota Bogor Diamankan Polresta Bogor Kota
Polisi Siaga Jaga Sidang Vonis Aman Abdurrahman
Aman Abdurrahman Divonis Hukuman Mati
Polres Manggarai Barat Bekuk Pemerkosa 2 Turis Mancanegara
Babinsa Kodim 0716/Demak Evakuasi Sosok Mayat Berhelm Yang Gantung Diri
Kapolres Bogor Larang Anggotanya Ambil Jatah Libur
Dana BOS Malah Dipakai Beli Buku Yang Jauh Lebih Mahal Daripada Buku Resmi
6 Saksi Penting Kasus BLBI Kembali Dicekal
Buku Penerbit Yang Di Black List Pemerintah Malah Dibagikan Ke Sekolah-sekolah Di Jombang
Dua Bos First Travel Dituntut 20 Tahun Penjara
Mabes Polri Sebut Operasi Keselamatan Lalulintas Berhasil
4 Pegawai Bank Jatim Sudah Jadi Terdakwa
Dokter Bimanesh Sutarjo Bantah Kesaksian Kepala IGD RS Permata Hijau
BPOM Minta Importir Tarik Sarden Kaleng Terindikasi Mengandung Cacing
Ketua RT Yang Telanjangi Dua Sejoli Dituntut 7 Tahun Penjara
KPK Geledah Rumah Wali Kota Malang
Peran Pelaku Skimming ATM Bank
Cara Sindikat Skimming ATM Bank Jalankan Aksinya
Pembobol Skimming ATM Bank Sudah Bobol 64 Bank Di Dunia
Polda Metro Jaya Bekuk 5 Pembobol Skimming ATM Bank
BNN Sita Sabu 51.4 Kg Dari Bandar Narkoba Di Ancol
BNN Telusuri TPPU Bandar Sabu 51,4 Kg
JD Resmi Jadi Penghuni Rutan
jQuery Slider

Comments

Archives :20182017201620152014
  •    •    •    •    •    •    •    •    •  
Copyright © 2014 Siar Justisia. All rights reserved. Visit: 6.176.164 Since: 07.04.14 | 0.6634 sec