YouTube Facebook Twitter RSS
21 Nov 2017, 0

Hukum

Peradi Temukan Bambang Widjojanto Tidak Bersalah

Friday, 15 May 2015 | View : 601

siarjustisia.com-JAKARTA.

Hasil penyidikan yang dilakukan Komisi Pengawas Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) terhadap dugaan pelanggaran kode etik advokat yang dilakukan Wakil Ketua nonaktif KPK Dr. Bambang Widjojanto, S.H., M.H. diserahkan kepada Presiden dan pimpinan Polri. Peradi menyatakan tuduhan terhadap Bambang Widjojanto tidak terbukti.

"Kami sudah kirimkan surat hasil penyidikan ke Presiden, Kapolri, dan Kepala Bareskrim," beber Ketua Komisi Pengawas Peradi, Timbang Pangaribuan, saat ditemui di Sekretariat YLBHI, Jakarta, Jumat (15/5/2015).

Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) menyerahkan temuan hasil pemeriksaan Komisi Pengawas Advokat Peradi terkait dugaan pelanggaran kode etik advokat yang disangkakan terhadap Wakil Ketua KPK nonaktif, Dr. Bambang Widjojanto, S.H., M.H. dan menyatakan dia tak bersalah.

Menurut Timbang Pangaribuan, dalam penyidikan, tidak ditemukan adanya unsur yang mengidentifikasi Bambang Widjojanto mengarahkan saksi untuk memberikan keterangan palsu di persidangan. Selain itu, melalui pemeriksaan saksi yang bersangkutan, tidak satu pun keterangan yang menyebut Bambang Widjojanto secara sengaja merekayasa saksi-saksi.

"Setelah dilakukan pemeriksaan dokumen dan meminta keterangan dari dua saksi yang dihadirkan oleh pengadu, dua saksi tersebut tidak menjelaskan keterlibatan BW dalam dugaan memberikan keterangan palsu di MK," urai Direktur Komisi Pengawas Advokat Peradi Timbang Pangaribuan di Jakarta, Jumat (15/5/2015).

Timbang Pangaribuan menjelaskan bahwa kedua saksi tersebut yaitu Kusniyadi dan Edi Sulistiya mengaku Bambang Widjojanto tidak pernah mengarahkan atau merekayasa kesaksian mereka. Bahkan mereka hanya pernah bertemu satu kali dengan Bambang Widjojanto di sebuah Masjid di Jakarta.

"Saksi mengatakan bahwa mereka diajari (memberikan keterangan) oleh Ujang Iskandar (klien BW), bukan BW," tutur Timbang Pangaribuan.

Timbang Pangaribuan mengatakan, dengan adanya putusan Komisi Pengawas Peradi, penyidik Polri seharusnya segera melakukan penghentian penyidikan. Selain itu, ia meminta agar kepolisian membersihkan nama baik Bambang Widjojanto, yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Bambang Widjojanto juga menyatakan harapannya agar hasil penyidikan Peradi dapat menjadi pertimbangan Polri dan Kejaksaan untuk menghentikan perkara yang menimpanya.

Menurut Bambang Widjojanto, hasil penyidikan Peradi tidak akan ditunjukkan dalam praperadilan yang ia ajukan. Sebab, praperadilan hanya membahas prosedur penangkapan dan penetapan tersangka, bukan pokok perkara. "Semoga masalah saya dapat diselesaikan setelah adanya surat ini," tegas Bambang Widjojanto.

Ujang Iskandar yang merupakan klien Bambang Widjojanto pada saat itu, sudah tiga kali dipanggil oleh komisi pengawas untuk dimintai keterangan namun ia tidak hadir.

Atas pemeriksaan dokumen dan saksi, komisi pengawas menetapkan bahwa Bambang Widjojanto terbukti tidak bersalah sehingga laporan pengaduan yang diajukan oleh lawan klien Bambang Widjojanto, Sugianto Sabran, dan Eko Soemarno jelas tidak dapat diterima.

Tak pernah lakukan sependapat dengan Timbang Pangaribuan, Ketua Bidang Pembelaan Profesi Advokat Peradi Hendrik Jehaman menuturkan bahwa dari hasil pemeriksaaan Komisi Pengawas, Bambang Widjojanto tidak pernah melakukan hal yang di luar kekuasaan yang diberikan oleh kliennya. Sementara dari dokumen yang ada, Bambang Widjojanto tidak pernah diketahui mengajarkan saksi dalam arti buruk atau dengan etika yang melanggar UU Advokat.

"Kami yakin bahwa dia menjalankan profesi ahli dalam bidang hukum sesuai permintaan seseorang, kepercayaan itu diwujudkan dalam bentuk surat kuasa," tukas Hendrik Jehaman.

Bambang Widjojanto pun, katanya, tidak memiliki kepentingan pribadi dalam menjalankan profesinya sebagai advokat.

"Dia bukan tipe orang yang suka mencari masalah, bukan tipe orang yang 'bisik-bisik' untuk mencari klien. BW adalah seorang advokat yang punya integritas," tegas Hendrik Jehaman.

Ketua Bidang Pembelaan Profesi Advokat Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Hendrik Jehaman menilai kepolisian telah melakukan upaya kriminalisasi terhadap Wakil Ketua nonaktif KPK Bambang Widjojanto. Menurut dia, kepolisian telah melanggar nota kesepahaman antara Peradi dan Polri.

"Kami merasa prihatin. Padahal sejak adanya nota kesepahaman Kapolri dengan Peradi, rekan yang dipanggil Peradi sudah hampir 346 orang, semua yang kita dampingi berjalan baik. Polisi sangat menjunjung tinggi nota kesepahaman itu," jelas Hendrik Jehaman saat ditemui di Sekretariat YLBHI, Jakarta, Jumat (15/5/2015).

Hendrik Jehaman mengatakan, dalam nota kesepahaman yang dibuat pada 2012, Polri telah sepakat apabila seorang advokat terlibat kasus yang berkaitan dengan profesi, maka penyelesaian dilakukan oleh Peradi. Namun, dalam kasus Bambang Widjojanto, Polri memilih untuk tetap melakukan proses hukum.

Menurut Hendrik Jehaman, Peradi telah dua kali mengirimkan surat kepada pimpinan Polri mengenai hal tersebut. Namun, hingga saat ini, Polri tidak memberikan tanggapan sedikit pun.

"Ini sesuatu yang janggal. Ini bentuk kejahatan terhadap advokat," tandas Hendrik Jehaman.

Bambang Widjojanto dilaporkan ke Komisi Pengawas Advokat atas tuduhan melanggar etika profesi, saat menjadi pengacara dalam sidang sengketa Pilkada Kotawaringin Barat di Mahkamah Konstitusi. Bambang Widjojanto yang saat itu menjadi kuasa hukum calon Bupati Ujang Iskandar dituduh meminta saksi untuk memberikan kesaksian yang tidak sesuai dengan fakta.

Rabu (18/2/2015), Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) menggelar pemeriksaan terhadap Bambang Widjojanto. Komisioner KPK itu diperiksa dalam kasus dugaan pelanggaran etika yang diduga dilakukannya saat menangani kasus sengketa Pilkada Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah tahun 2010.

Bambang Widjojanto dilaporkan oleh mantan pasangan kandidat dalam Pilkada Kotawaringin Barat, Sugianto Sabran-Eko Soemarno.

Pemeriksaan itu digelar atas aduan Sugianto Sabran, yang tak lain pelapor kasus dugaan tindak pidana Bambang Widjojanto ke pihak Bareskrim Mabes Polri.

"Atas aduan Sugianto, kami memanggil dan akan memintai keterangan dari BW siang ini pukul 11.00 WIB," kata Sekretaris Jenderal Peradi Hasanudin Nasution, Rabu (18/2/2015) pagi.

Aduan Sugianto Sabran ke Peradi ini menurut Hasanudin Nasution semakin menegaskan bahwa kasus Bambang Widjojanto masuk dalam ranah profesi advokat.

Hasanudin Nasution menilai, Bareskrim Polri sejak awal sudah menyalahi aturan dalam menangani kasus Bambang Widjojanto. Pasalnya, ada nota kesepakatan yang dilanggar berkenaan dengan proses penyidikan yang berkaitan pelaksanaan profesi advokat.

Sejak Bambang Widjojanto ditetapkan sebagai tersangka, Peradi telah melayangkan surat agar segera menghentikan penyidikan. Bareskrim, kata Hasanudin Nasution, seharusnya melimpahkan kasus itu kepada Peradi sebelum melakukan proses penyidikan.

"Kalaupun benar nantinya ada pelanggaran pidana, Peradi pasti akan menyerahkan sepenuhnya kepada Polri. Tapi ini jauh dari yang dibayangkan," ujarnya.

Meski belum menerima konfirmasi dari Bareskrim, Hasanudin Nasution memastikan pemeriksaan terhadap Bambang Widjojanto tetap digelar hari ini lantaran sudah ada aduan masuk. Pemeriksaan terhadap Bambang Widjojanto sebagai advokat diatur dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Pasal 12 dan Pasal 13.

Sugianto Sabran juga telah melaporkan Bambang Widjojanto ke Bareskrim Polri. Di Bareskrim, Sugianto Sabran melaporkan Bambang Widjojanto dalam kasus pemberian kesaksian palsu. Atas laporan tersebut, penyidik Bareskrim telah menetapkan Bambang Widjojanto sebagai tersangka. Bambang Widjojanto sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini.

Bambang Widjojanto ditetapkan sebagai tersangka oleh Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri pada 21 Januari atas dugaan menyuruh saksi memberikan keterangan palsu dalam sengketa Pilkada Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah di Mahkamah Konstitusi pada 2010.

Dalam kasus ini, ia disangkakan atas pelanggaran Pasal 242 Ayat (1) KUHP Tentang Sumpah Palsu dan Keterangan Palsu Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Juncto Pasal 55 Ayat (2) ke-2 KUHP Tentang Penyertaan Dalam Tindak Pidana Juncto Pasal 56 KUHP.

Pada Senin (11/5/2015), Bareskrim Polri menyerahkan kembali berkas perkara Bambang Widjojanto ke Kejaksaan Agung atau P19 setelah sebelumnya pada Kamis (30/4/2015) Kejaksaan Agung mengembalikan berkas perkara Bambang Widjojanto ke Bareskrim Polri karena ada keterangan-keterangan yang masih belum lengkap.

Bambang Widjojanto sendiri sedang menempuh upaya praperadilan atas penetapan dirinya sebagai tersangka yang perkaranya telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Kamis (7/5/2015) silam. (kom/sp/cnn/jos)

See Also

Pasangan Kekasih Cikupa Yang Ditelanjangi Sudah Bertunangan Dan Akan Menikah
KPK Tahan Bos Peserta Lelang E-KTP
Bareskrim Polri Ungkap Penyimpangan Distribusi Gula Rafinasi
Gubernur Sulawesi Tenggara Nonaktif Nur Alam Segera Disidang
Bareskrim Polri Kembangkan Teknologi Identifikasi Wajah
KPK Rampungkan Berkas Gubernur Sulawesi Tenggara
Polda Metro Jaya Selidiki Orang Tua Pekerjakan Anak Di Pabrik Kembang Api
KPK Telah Periksa 40 Saksi Untuk Kasus Eddy Rumpoko
KPK Periksa Muhammad Taufik Kasus Reklamasi
Polda Metro Jaya Pastikan 48 Jasad Utuh Korban Ledakan Pabrik Kembang Api
44 Jenazah Korban Ledakan Pabrik Kembang Api Teridentifikasi
Polda Jatim Take Down 30 Akun Penyebar Hoax Girder Flyover Tol Pasuruan Ambruk
Kronologi OTT KPK Terhadap Bupati Nganjuk
KPK Belum Temukan Keterlibatan Istri Bupati Nganjuk
KPK Tetapkan Lima Tersangka Kasus Suap Bupati Nganjuk
KPK Ciduk 20 Orang Dalam OTT Di Jakarta Dan Nganjuk
Wakil Presiden Jusuf Kalla Tegaskan Penerbitan Perppu Ormas Sesuai Konstitusi
Jaksa Tolak Pembelaan Buni Yani
9 Orang Terduga Teroris Ditangkap Tim Densus 88/Antiteror
Densus 88 Antiteror Bekuk Terduga Teroris Di Kendal-Sukoharjo
Densus 88 Antiteror Amankan Seorang Terduga Teroris Di Ponogoro
Polda Papua Antisipasi Pergerakan KKB Di Area Kota
Kapolda Papua Sebut Tidak Ada Penambahan Personel Di Tembagapura
Satu Anggota Brimob Gugur Ditembak KKB Di Tembagapura
Isteri Tusuk Ketua DPRD Kolaka Utara Hingga Tewas Ditetapkan Sebagai Tersangka
jQuery Slider

Comments

Archives :2017201620152014
  •    •    •    •    •    •    •    •    •  
Copyright © 2014 Siar Justisia. All rights reserved. Visit: 4.824.688 Since: 07.04.14 | 0.4526 sec