YouTube Facebook Twitter RSS
20 Jul 2019, 0

Hukum

KPK Sita Jaguar Milik Wali Kota Tangerang Selatan

Thursday, 17 April 2014 | View : 574

siarjustisia.com-JAKARTA.

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan penyitaan sebuah mobil mewah yang diketahui atas nama Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Airin Rachmi Diany terkait penyidikan kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang dilakukan suaminya yang juga merupakan adik kandung Gubernur provinsi Banten Ratu Atut Chosiyah, pengusaha Tubagus Chaery Wardana alias Wawan. Kali ini lembaga antirasuah tersebut menyita satu unit mobil mewah merek Jaguar yang diduga terkait kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan menjerat tersangka adik Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, Tubagus Chaery Wardana (TCW) alias Wawan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menyita aset Tubagus Chaery Wardana alias Wawan yang diatasnamakan sang istri, Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Airin Rachmi Diany. Setelah pada Selasa (15/4/2014), KPK juga menyita sebuah mobil Honda CRV B 1179 NJA atas nama Airin Rachmi Diany, giliran mobil Jaguar Airin Rachmi Diany yang diamankan penyidik KPK.

Mobil Jaguar hitam dengan berpelat nomor polisi B 99 AZZ itu diatasnamakan istri Tubagus Chaery Wardana (TCW) alias Wawan, Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany. Penyitaan mobil bernomor polisi B 99 AZZ dengan warna hitam tersebut dilakukan tadi malam sekitar pukul 20.00 WIB.

Menurut Johan Budi SP., mobil tersebut tercatat atas nama Airin Rachmi Diany yang notabene adalah istri Tubagus Chaery Wardana alias Wawan yang merupakan Wali Kota Tangerang Selatan. Johan Budi SP. menjelaskan, mobil tersebut atas nama Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany yang berstatus sebagai istri Wawan. “Diinformasikan bahwa penyidik KPK terkait dengan penyidikan kasus dugaan TPPU dengan tersangka TCW (Tubagus Chaery Wardana) telah melakukan penyitaan aset yang diduga terkait dengan TCW tadi malam sekitar pukul 20.00 WIB berupa mobil merek Jaguar Nomor Polisi B 99 AZZ warna hitam atas nama Airin Rachmi Diany,” ungkap Juru Bicara KPK Johan Budi Sapto Prabowo melalui pesan singkat kepada wartawan di Jakarta, Kamis (17/4/2014) malam.

Menurut Johan Budi SP., mobil tersebut disita penyidik dari Gedung The East di Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan, lokasi berdirinya perusahaan milik Wawan PT. Bali Pasific Pragama (BPP) pada pukul 20.00 WIB. Juru Bicara KPK Johan Budi SP. mengatakan, KPK kali ini menyita sebuah mobil mewah berwarna hitam merek Jaguar dengan nomor polisi B 99 AZZ. “Penyidik melakukan penyitaan aset yang diduga terkait Wawan tadi malam sekitar pukul 20.00 WIB,” beber Juru Bicara KPK Johan Budi SP., Kamis (17/4/2014).

Airin Rachmi Diany makin terancam terlibat dalam pencucian uang pasif. Juru Bicara KPK Johan Budi S.P. mengatakan, penyitaan itu dilakukan dari Gedung The East di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Gedung The East satu lokasi dengan PT. Bali Pasific Pragama, perusahaan milik Wawan. Di Gedung itu juga berlokasi kantor PT. Bali Pasific Pragama yaitu perusahaan milik Tubagus Chaery Wardana alias Wawan yang kerap menangani sejumlah proyek infrastruktur di provinsi Banten. “Mobil disita atau diambil oleh penyidik dari Gedung The East di Kawasan Kuningan, Jakarta Selatan," tambah Johan Budi SP.

Namun, di duga dibeli dari uang korupsi. Mobil mewah itu di bawa ke Gedung KPK pada Kamis (17/4/2014) pukul 20.00 WIB. Saat ini mobil itu diamankan di Gedung KPK sebagai barang bukti. Berdasarkan informasi, mobil kini telah sampai di Gedung KPK.

Terkait kasus dugaan pencucian uang yang dilakukan Wawan, dengan adanya penyitaan mobil milik Airin Rachmi Diany, mobil Jaguar warna hitam tersebut, maka melengkapi sebanyak 76 mobil dan satu unit motor besar atau motor gede (moge) Harley Davidson terkait Wawan yang sudah disita oleh KPK.

Dalam kasus ini, KPK hingga saat ini telah menyita total 76 kendaraan terkait dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Wawan. Mobil-mobil yang disita tersebut di antaranya terdiri atas berbagai merek berkategori super mewah. Mulai dari mobil-mobil mewah seperti Ferrari California, Lamborghini Aventador, Bentley Flying Spurs, Mitsubishi Pajero, Toyota Vellfire, Honda CRV hingga truk-truk pengaduk semen, truk pasir, dan truk molen antara lain Hino Dutro Dump dan Truk Hino Molen.

Mobil-mobil tersebut ada yang disita dari anggota DPRD di provinsi Banten, sejumlah artis, serta dari pegawai PT. Bali Pasific Pragama (BPP), perusahaan milik Tubagus Chaery Wardana alias Wawan.

Juru Bicara KPK, Johan Budi SP. menyatakan bahwa posisi Airin Rachmi Diany masih saksi. Meski demikian, bukan berarti Airin Rachmi Diany tidak bisa menjadi tersangka pencucian uang pasif.

Jika Airin Rachmi Diany terbukti terlibat dalam pencucian uang yang dilakukan suaminya, status tersangka bisa dikenakan pada mantan finalis Puteri Indonesia itu.

KPK juga tengah membidik aset tanah dan bangunan Tubagus Chaery Wardana alias Wawan yang diduga dari hasil korupsi. KPK juga sudah menelusuri aset tidak bergerak Wawan hingga 100 unit berupa tanah dan bangunan antara lain berada di empat provinsi yakni Bali, Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta.

Terkait aset tak bergerak Tubagus Chaery Wardana alias Wawan, Johan Budi SP. mengatakan belum ada penyitaan. Namun, penyidik sudah melakukan verifikasi terhadap beberapa aset milik adik Gubernur provinsi Banten Ratu Atut Chosiyah itu. Verifikasi itu sangat mungkin bermuara pada penyitaan.

Sedangkan, terkait penyitaan aset dalam bentuk lahan dan bangunan, Johan Budi SP. mengatakan hingga saat ini penyidik KPK masih terus mengklarifikasinya. “Dari asset tracing (penelusuran aset), ada klarifikasi ini punya TCW atau bukan, nah apakah ini sudah masuk ke penyitaan, katanya belum,” jelas Johan Budi SP.

KPK menetapkan Wawan sebagai tersangka dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) setelah mengembangkan kasus dugaan suap sengketa Pemilukada Lebak yang menjerat Wawan lebih dulu.

Sementara itu, peran Tubagus Chaery Wardana alias Wawan dalam kasus suap sengketa Pemilukada Kabupaten Lebak makin terungkap. Tubagus Chaery Wardana alias Wawan, adik Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah yang bersama kakaknya itu menjadi tersangka kasus suap penanganan dan pengurusan perkara sengketa pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) di Mahkamah Konstitusi (MK).

Adik Ratu Atut Chosiyah itu mengaku menggelontorkan bantuan uang Rp 1 miliar untuk pengurusan sengketa pemilukada Kabupaten Lebak, Banten.

Wawan mengaku menyediakan uang itu karena takut Akil Mochtar yang saat itu menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) marah. Wawan mengaku khawatir jika Akil Mochtar marah maka akan berimbas pada keputusan sengketa Pemilukada Serang. Wawan memiliki kepentingan di Pemilukada Serang karena adiknya, Tubagus Haerul Jaman, maju sebagai kandidat, sekarang menjadi Wali Kota Serang, petahana yang mulai menjabat sebagai Wali Kota Serang sejak 25 Maret 2011. “Saya juga butuh bantuan Bu Susi (advokat) untuk menjadi pengacara di Pemilukada Serang. Jadi saya takut dengan kabar kemarahan Pak Akil itu,” paparnya.

Wawan pun cawe-cawe dalam sejumlah pemilukada di Banten karena diduga memiliki kepentingan. Di antaranya untuk menguatkan dinasti Ratu Atut Chosiyah di Provinsi Banten.

Tak hanya itu, melalui perusahaannya, Wawan juga memiliki kepentingan bisnis dengan mendapatkan proyek-proyek di wilayah yang dipimpin keluarganya. Hal itu setidaknya telah terungkap dari kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan (alkes) di Provinsi Banten dan Kota Tangerang Selatan yang melibatkan Wawan serta Ratu Atut Chosiyah.

Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Tubagus Chaery Wardana alias Wawan, adik Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah dikenakan sangkaan pasal pencucian uang dari dua pasal Undang-undang yaitu Pasal 3 dan Pasal 4 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Suami dari Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany ini juga diduga melanggar Pasal 3 ayat (1) dan atau Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana diubah berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 2003 tentang TPPU jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dengan ancaman pidana terhadap orang yang melanggar pasal tersebut adalah penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak Rp 10 miliar.

Selain pencucian uang, dalam perkembangannya, adik Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah itu juga ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK untuk tiga perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yaitu pemberian suap terkait Pemilukada Lebak dan kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan (alkes) Kedokteran Umum di Puskesmas Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran (TA) 2012 dan kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan (alkes) di Provinsi Banten.

Dua perkara Tubagus Chaery Wardana alias Wawan sudah naik ke pengadilan, yaitu dugaan pemberian suap sebesar Rp 1 miliar kepada mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Akil Mochtar, terkait pemilukada Lebak dan pemberian hadiah kepada Akil Mochtar, mantan Ketua MK, dalam sengketa pemilukada provinsi Banten sebesar Rp 7,5 miliar.

Terkait kasus dugaan suap dalam pemilukada Lebak Wawan didakwakan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengenai memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili dengan ancaman pencara maksimal 15 tahun penjara dan dan denda Rp 750 juta.

Sedangkan dalam dugaan pemberian hadiah terkait pemilukada provinsi Banten, Wawan didakwa berdasarkan Pasal 13 UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP mengenai pemberian hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, dengan ancaman pidana penjara paling lama tiga tahun dan atau denda paling banyak Rp 150 juta.

Selanjutnya dalam dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan (alkes) provinsi Banten dan Kota Tangerang Selatan, Wawan disangkakan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU No.20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana tentang setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan ancaman pidana maksimal 20 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar. (jos)

See Also

Hasil Rapat MK Soal Penerimaan Gugatan Pilpres Pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno
Susunan Tim Kuasa Hukum Pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno
Hashim Djojohadikusumo Penanggung Jawab Gugatan Pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno Ke MK
Anggota Brimob Sipit Yang Dituduh Dari China Tegaskan Asli Indonesia
BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno Daftarkan Gugatan Hasil Pilpres Ke MK Malam Nanti
MK Putuskan Gugatan Pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno Maksimum 14 Hari
Densus 88 Antiteror Tangkap 29 Terduga Teroris Berencana Ledakkan Bom
Sepanjang Tahun 2019, Polri Tangkap 68 Terduga Teroris Jaringan JAD
KPK Geledah Kantor Ditjen PSDKP
KPK Geledah Kantor PT. Daya Radar Utama
KPK Lelang Rumah Mewah Mantan Ketua DPRD Dan Bupati Bangkalan
Dukun Cabul Di Garut Diancam 15 Tahun Bui
Kalapas Dan 13 Petugas Lapas Nusakambangan Dicopot
Ketua Umum AKKMI Pertanyakan KSOP Mengutip PNBP
Keberadaan Lembaga KSOP Dinilai Masih Perlu Payung Hukum
AKKMI Soroti Legalitas Kantor Syahbandar Dan Otoritas Pelabuhan
AKKMI Dan APDHI Selenggarakan Seminar Nasional Pertanyakan Keamanan & Keselamatan Pelayaran
Syahbandar Miliki Peran Penting Dalam Mendukung Keamanan Dan Keselamatan Pelayaran
Pembentukan Syahbandar Utama & KSOP Disoroti
Legalitas KSOP Di Seluruh Pelabuhan Dipertanyakan
KPK Panggil Setya Novanto Sebagai Saksi
KPK Periksa Staf Khusus Menteri Agama
KPK Periksa Direktur SDM Adhi Karya
KPK Tetapkan Mantan Sekda Malang Sebagai Tersangka
Mantan Sekda Malang Ditahan KPK
jQuery Slider

Comments

Archives :201920182017201620152014
  •    •    •    •    •    •    •    •    •  
Copyright © 2014 Siar Justisia. All rights reserved. Visit: 8.110.763 Since: 07.04.14 | 0.5893 sec