YouTube Facebook Twitter RSS
23 Aug 2019, 0

Nusantara

DPRD DKI Semakin Keras Berupaya Gulir HMP

Friday, 05 June 2015 | View : 938

siarjustisia.com-JAKARTA.

Anggota DPRD DKI Jakarta yang terhormat masih berupaya keras mencari dukungan sejumlah fraksi untuk membulatkan suara mendukung Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terhadap Gubernur DKI Jakarta Ir. Basuki Tjahaja Purnama, M.M. (Ahok). Salah satu partai yang diincar untuk adalah Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebagai pemilik kursi terbanyak.

Adalah Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta asal Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Muhammad Taufik menyebut pihaknya saat ini tengah getol menjalin lobi dengan PDIP untuk mengubah sikap mendukung HMP yang berpotensi pada pemakzulan Basuki Tjahaja Purnama.

"Ya kita coba terus komunikasi. Harus optimis (berhasil bujuk PDIP) lah," tegas Muhammad Taufik saat berbincang dengan awak media, Jumat (5/6/2015).

Dari total 9 fraksi yang ada di DPRD, Fraksi PDIP (28 orang), Hanura (10 orang), PKB (6 orang), dan NasDem (5) sudah secara tegas menyatakan menolak HMP. Total jumlah anggota DPRD dari 4 fraksi itu 49 orang. Artinya, sudah 46% anggota DPRD yang menolak.

Meski begitu, Wakil Ketua DPRD DKI Muhammad Taufik optimistis HMP tetap dapat bergulir dan memenuhi kuorum melalui lobi-lobi yang dilakukan fraksinya di Dewan yang terhormat. "Ya kita coba terus komunikasi. Harus optimis (berhasil bujuk PDIP) lah," beber Muhammad Taufik saat berbincang dengan awak media, Jumat (5/6/2015).

Langkah anggota DPRD DKI yang terhormat semakin keras tetap berupaya menggulirkan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, M.M. yang akrab disapa "Ahok" tampaknya masih cukup terjal.

Meski Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sudah bulat mendukung HMP, namun jumlah suaranya belum mencapai kuorum apabila Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) enggan balik badan dari Basuki Tjahaja Purnama.

Menanggapi sikap politikus Partai besutan Prabowo Subianto, Muhammad Taufik, Sekretaris Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPRD DKI Gembong Warsono angkat bicara. Dia menyebut, sikap partainya tidak akan goyah balik mendukung memakzulkan Basuki Tjahaja Purnama.

"Kalau Pak Taufik lobi ke pimpinan, saya nggak tahu. Tapi sikap PDIP sudah bulat menolak HMP. Sejak awal PDIP menyetujui angket batasannya nggak sampai HMP karena PDIP melihat bahwa hubungan harmonisasi antara DPRD dan eksekutif perlu dibangun dalam meningkatkan pembangunan di Jakarta," kata Gembong Warsono saat dihubungi.

Tapi Gembong Warsono menghargai upaya-upaya sesama rekan partai lain di DPRD yang menghendaki HMP tetap berjalan. Hanya saja, sikap partainya tetap tidak mendukung HMP.

"PDIP sudah kukuh pada pendiriannya karena melihat kepentingan Jakarta," ucap dia.

Sebagai orang yang berada dalam satu partai dengan Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi di PDIP, Gembong Warsono berharap Wagub DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat bisa lebih aktif mendamaikan Basuki Tjahaja Purnama dan DPRD DKI Jakarta.

"Belum ada komunikasi secara formal atau informal antara Fraksi PDIP. Langkah itu perlu diambil oleh Pemda DKI dalam rangka membangun hubungan harmonisasi eksekutif, jembatan ada di wagub yang diusung partai. Kita harap Pak Djarot bisa menjembatani karena kalau terus seperti ini warga yang dirugikan," urai Gembong Warsono.

HMP awalnya muncul dari polemik 'dana siluman' RAPBD DKI 2015. Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi memastikan HMP segera dibawa ke sidang paripurna. Pengusung HMP yakni dari 20 anggota Dewan Kebon Sirih atau dari 2 fraksi di DPRD.

Usai rapat pimpinan (rapim) gabungan DPRD DKI, Ketua DPRD DKI asal PDIP, Prasetio Edi Marsudi mengungkap bahwa mayoritas fraksi sudah mendukung HMP untuk Basuki Tjahaja Purnama. Namun dia menyebut ada dua fraksi yang terang-terangan menolak, yakni PDIP dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura).

Hak Menyatakan Pendapat (HMP) yang bisa berujung pemakzulan itu harus disahkan lewat rapat paripurna. Rapat paripurna itu harus dihadiri minimal 3/4 atau 75% dari 106 anggota DPRD DKI, yakni 79,5 orang, atau dibulatkan 80 orang. Kemudian usulan HMP itu harus disetujui minimal 2/3 atau 67% dari anggota yang hadir (80 orang), yakni 53 orang.

Syarat itu tak akan bisa terpenuhi jika PDIP dan Partai Hanura tak ikut. Pasalnya di DPRD DKI, PDIP memiliki jumlah kursi paling banyak, yaitu 28 kursi. Sedangkan Partai Hanura memiliki 10 kursi. Jika dijumlahkan kedua fraksi itu memiliki 38 kursi, atau 36% dari total 106 kursi di DPRD DKI.

Dari hitung-hitungan tersebut bisa dilihat bahwa perbedaan sikap PDIP dan Partai Hanura bisa menghambat keinginan mayoritas fraksi menggulirkan HMP. Jika PDIP dan Partai Hanura tak datang ke paripurna persetujuan HMP, maka syarat 75% dari 106 anggota DPRD DKI tak bisa terpenuhi.

Kalau pun syarat itu terpenuhi karena ada anggota Fraksi PDIP dan Partai Hanura yang datang ke paripurna, masih ada satu syarat lagi yang harus dipenuhi, yaitu persetujuan dari 67% anggota DPRD DKI. Jika anggota Fraksi PDIP dan Partai Hanura menolak, maka syarat itu tak bisa terpenuhi, karena hanya ada 64% anggota DPRD DKI Jakarta yang kemungkinan setuju.

Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) digoyang Hak Menyatakan Pendapat (HMP) yang didukung mayoritas fraksi DPRD DKI Jakarta. Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama sendiri menanggapi HMP terhadap dirinya dengan santai. Dia enggan mengambil pusing langkah DPRD yang akan menggelar rapat paripurna HMP pekan depan.

Namun, Basuki Tjahaja Purnama tetap tenang menjalani nasib sesuai garis tangannya. "Ya tergantung nasib garis tangan saja kan? Kalau memang dipecat ya dicatat sejarah, 'Ahok Gubernur DKI dipecat DPRD', ya bagus dong," terang mantan anggota Komisi II DPR RI, Basuki Tjahaja Purnama di Balai Kota DKI Jakarta, Jl. Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (5/6/2015).

Pria asal Belitung Timur ini mengaku tak melakukan persiapan khusus untuk menghadapi HMP. Menurutnya, jabatan yang diembannya saat ini adalah amanah. (det/jos)

See Also

Jelang HUT RI, Satgas TMMD Ajak Warga Bersihkan Lingkungan
Sejak Ada TMMD, Tidak Ada Lagi Kamus Takut Sama Tentara
Seberangkan Anak Sekolah Juga Dilakoni Satgas TMMD
Ngojek Anak Sekolah Di Desa TMMD Juga Dilakukan TNI
TNI Buka Biro Angkutan Antar Jemput Anak-Anak Sekolah
Danramil 01/Demak Kota Katakan Lega Rasanya Bisa Bantu Warga Mempunyai Rumah Layak Huni
Pelopori Peduli Kebersihan Lingkungan, TNI Gelar Jumat Bersih
TNI Ajarkan Anak-Anak SD Untuk Berperan Di Kebersihan Masjid
Ini Salah Satu Cara TNI Satgas TMMD Diidolakan Anak-anak
Terkait Upacara Penutupan TMMD Sudah Mulai Dirapatkan
Wawasan Kebangsaan Di Desa Sasaran TMMD Mulai Tampak
Sesibuk Apapun Kerja Di TMMD, TNI Satgas Tetap Tak Meninggalkan Ibadah
Dansatgas TMMD Kodim 0716/Demak Wujudkan Impian Warga Dukuh Duduk
Kami Guru Di Kalikondang Tak Pernah Lupa Dengan Jasa TNI
Sosok Prajurit TNI Yang Berandil Besar Di Pengecoran Jalan
Luar Biasa Saya Bisa Ngangsu Kawruh Dengan Banyak Ulama
Berkat TMMD, Lapangan Kalikondang Menjadi Kebanggaan Warga
Terus Didekati, Balita Di Desa TMMD Tak Takut Lagi Dengan Tentara
Sang Kapten Yang Sigap Di Lokasi TMMD
Danramil Yang Menjadi Tauladan Di Lokasi TMMD Kalikondang
Sinyal Pamitan Dibunyikan TNI Satgas, Warga Resah
TNI Memang Luar Biasa
12 RTLH Sudah Berhasil Direhab Tentara
Jelang Penutupan TMMD Kodim 0716/Demak Genjot Pekerjaan Tahap Akhir
Babinsa Yang Terus Dorong Warga Untuk Manunggal Dengan TNI
jQuery Slider

Comments

Archives :201920182017201620152014
  •    •    •    •    •    •    •    •    •  
Copyright © 2014 Siar Justisia. All rights reserved. Visit: 8.284.138 Since: 07.04.14 | 1.122 sec