YouTube Facebook Twitter RSS
23 Aug 2019, 0

Nusantara

Tjahjo Kumolo Tolak Teken Surat Pengunduran Diri Kepala Daerah

Monday, 22 June 2015 | View : 597

siarjustisia.com-JAKARTA.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menegaskan tidak akan menandatangani surat persetujuan pengunduran diri yang diajukan sejumlah kepala daerah. Apalagi pengunduran diri terkait pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak, pada 9 Desember 2015 mendatang.

“Pak Mendagri sudah menyatakan tidak akan menandatangani yang mundur-mundur itu,” kata Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri (Kapuspendagri) Dodi Riyadmadji, seperti dilansir laman Sekretariat Kabinet, Senin (22/6/2015).

Dodi Riyadmadji mengatakan, Mendagri Tjahjo Kumolo berulang kali menyatakan menolak rencana pengunduran diri sejumlah Kepala Daerah terkait pelaksanaan Pilkada di daerahnya.

“Saya sebagai Mendagri akan menolak pengunduran diri itu. Apalagi kalau DPRD juga tidak setuju,” kata Mendagri Tjahjo Kumolo saat menghadap Wapres Jusuf Kalla, Kamis (18/6/2015) lalu.

Saat ini, diketahui setidaknya terdapat sudah tiga kepala dan wakil kepala daerah yang menyatakan siap mundur dari jabatan/posisinya agar salah satu anggota keluarganya bisa maju di Pilkada 2015 serentak, pada akhir tahun ini. Ketiga kepala/wakil kepala daerah itu adalah Wali Kota Pekalongan Basyir Ahmad, Bupati Ogan Ilir Mawardi Yahya, dan Wakil Wali Kota Sibolga Marudut Situmorang.

Rencana pengunduran diri itu diduga terkait ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, di mana disebutkan jika kepala/wakil kepala daerah telah menjabat lebih dari 2,5 tahun, berarti mereka dianggap sudah menjabat satu periode atau lima tahun sehingga jika mundur mereka tetap berstatus petahana. Pengunduran diri sejumlah kepala daerah diduga sebagai upaya untuk menghindari cap sebagai petahana.

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 9 Tahun 2015 disebutkan, kepala daerah yang sudah dua periode dilarang untuk menjabat kembali. Selain itu, PKPU juga melarang bagi keluarga atau saudara yang memiliki keterkaitan keluarga dengan calon petahana maju mengikuti pilkada. Kecuali petahana sudah dinyatakan mundur berdasarkan SK pengunduran diri.

Pengunduran diri kepala daerah sah setelah mendapatkan keputusan dari instansi di atasnya. Misalnya, keputusan Presiden (keppres) terkait pemberhentian Gubernur dan keputusan Menteri Dalam Negeri (kepmendagri) untuk Bupati/Wali Kota.

"Oh iya. Kalau Bupati/Wali Kota harus ada Kepmendagri, sedangkan Gubernur dari Presiden melalui Keppres. Jadi (pengunduran diri) belum sah jika tak ada keputusan itu," kata Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) Dodi Riatmadji di Jakarta, Senin (22/6/2015).

Dia menjelaskan, proses pengajuan pengunduran diri serta pemberhentian kepala daerah diatur rinci dalam Undang-Undang Nomor 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah. "Pasal 78 dan Pasal 79 UU Pemda sudah atur soal itu (proses pemberhentian). Di antaranya, harus ada pengumuman di DPRD," jelasnya.

Dia menuturkan, proses penerbitan keputusan memang tidak diatur. Namun, paling lama hanya dibutuhkan 12 hari. "Kalau misalnya diusulkan untuk minta Kepmendagri, rata-rata diproses tiga atau enam hari hingga delapan hari. Persyaratannya memang harus lengkap," imbuhnya.

Seperti diketahui, sejumlah kepala daerah berniat mengundurkan diri menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada). Pengunduran diri tersebut bertujuan agar keluarganya dapat maju dalam pilkada.

Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 8/2015 tentang pilkada, menyebutkan bahwa calon kepala/wakil kepala daerah tidak boleh memiliki konflik kepentingan dengan petahana. Konflik kepentingan itu berarti petahana berhubungan darah, ikatan perkawinan dan/atau garis keturunan satu tingkat lurus ke atas, ke bawah, ke samping dengan petahana, yaitu ayah, ibu, mertua, paman, bibi, kakak, adik, ipar, anak, menantu. Kecuali, telah melewati jeda satu kali masa jabatan.

Sementara Peraturan KPU (PKPU) Nomor 9/2015 tentang persyaratan calon lepala daerah mendefinisikan petahana adalah kepala daerah yang sedang menjabat. Hal inilah yang kemudian menjadi celah kepala daerah mengundurkan diri.

KPU sudah bersurat ke Kemdagri agar mengeluarkan keputusan pemberhentian setelah penetapan pasangan calon kepala daerah. Kemdagri menyambut positif surat tersebut.

"Kalau saat pendaftaran, bupatinya masih berstatus bupati atau belum ada keputusan pemberhentian, maka misalnya anaknya ingin maju pilkada, tidak boleh daftar," kata Dodi Riatmadji.

Dia menegaskan, pihaknya tidak akan mempercepat proses pemberhentian. "Kalau persyaratan enggak lengkap ya enggak mungkin dipercepat," tegasnya.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengakui kemungkinan adanya praktik kepala daerah mundur demi membangun politik dinasti. Dia lantas menyerahkan sepenuhnya kepada masyarakat apabila ada pejabat yang mundur untuk tujuan melanggengkan politik dinasti.

"Kalau di kelak kemudian hari oo.. mundurnya ini ternyata (untuk politik dinasti), saya kira masyarakat bisa menilai etika politik pejabat yang bersangkutan," tandas Tjahjo Kumolo di Istana Negara, Jakarta, Kamis (18/6/2015).

Menurutnya, pemerintah tidak dapat mencegah ataupun menolak jika ada seorang kepala daerah ingin mundur. Sebab proses pengunduran diri dilakukan di DPRD. "Dasarnya apa (Mendagri menolak)? Harus diputuskan DPRD dulu dong," ujarnya.

Koordinator Komite Pemilih Indonesia (Tepi) Jeirry Sumampouw menyatakan, KPU harus mengubah definisi petahana dalam PKPU 9/2015. "Kita harus dorong KPU mengubah peraturannya," katanya.

Dia menjelaskan, definisi petahana jangan hanya disebut sebagai seseorang yang sedang menjabat. "Harus dibuat batas waktu. Misalnya, kepala daerah yang mundur setahun sebelum berakhir masa jabatannya masih masuk kategori petahana," jelasnya.

"Kalau kecenderungan seperti sekarang ini, substansi undang-undang untuk mengatur politik dinasti dengan sendirinya tidak akan tercapai," imbuhnya.

Dia menuturkan, permintaan KPU agar Kemdagri menunda keputusan pemberhentian kepala daerah memang dapat menjadi sebuah solusi. Namun, menurutnya, hal tersebut juga akan membuka ruang politik bagi Kemdagri. "Bisa secara politik dimainkan oleh Kemdagri. Artinya, bisa saja keputusan pemberhentian dipercepat untuk kepentingan politik tertentu," pungkasnya. (sp/jos)

See Also

Jelang HUT RI, Satgas TMMD Ajak Warga Bersihkan Lingkungan
Sejak Ada TMMD, Tidak Ada Lagi Kamus Takut Sama Tentara
Seberangkan Anak Sekolah Juga Dilakoni Satgas TMMD
Ngojek Anak Sekolah Di Desa TMMD Juga Dilakukan TNI
TNI Buka Biro Angkutan Antar Jemput Anak-Anak Sekolah
Danramil 01/Demak Kota Katakan Lega Rasanya Bisa Bantu Warga Mempunyai Rumah Layak Huni
Pelopori Peduli Kebersihan Lingkungan, TNI Gelar Jumat Bersih
TNI Ajarkan Anak-Anak SD Untuk Berperan Di Kebersihan Masjid
Ini Salah Satu Cara TNI Satgas TMMD Diidolakan Anak-anak
Terkait Upacara Penutupan TMMD Sudah Mulai Dirapatkan
Wawasan Kebangsaan Di Desa Sasaran TMMD Mulai Tampak
Sesibuk Apapun Kerja Di TMMD, TNI Satgas Tetap Tak Meninggalkan Ibadah
Dansatgas TMMD Kodim 0716/Demak Wujudkan Impian Warga Dukuh Duduk
Kami Guru Di Kalikondang Tak Pernah Lupa Dengan Jasa TNI
Sosok Prajurit TNI Yang Berandil Besar Di Pengecoran Jalan
Luar Biasa Saya Bisa Ngangsu Kawruh Dengan Banyak Ulama
Berkat TMMD, Lapangan Kalikondang Menjadi Kebanggaan Warga
Terus Didekati, Balita Di Desa TMMD Tak Takut Lagi Dengan Tentara
Sang Kapten Yang Sigap Di Lokasi TMMD
Danramil Yang Menjadi Tauladan Di Lokasi TMMD Kalikondang
Sinyal Pamitan Dibunyikan TNI Satgas, Warga Resah
TNI Memang Luar Biasa
12 RTLH Sudah Berhasil Direhab Tentara
Jelang Penutupan TMMD Kodim 0716/Demak Genjot Pekerjaan Tahap Akhir
Babinsa Yang Terus Dorong Warga Untuk Manunggal Dengan TNI
jQuery Slider

Comments

Archives :201920182017201620152014
  •    •    •    •    •    •    •    •    •  
Copyright © 2014 Siar Justisia. All rights reserved. Visit: 8.284.136 Since: 07.04.14 | 1.1092 sec