YouTube Facebook Twitter RSS
24 Apr 2019, 0

Nusantara

Tjahjo Kumolo Tolak Teken Surat Pengunduran Diri Kepala Daerah

Monday, 22 June 2015 | View : 561

siarjustisia.com-JAKARTA.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menegaskan tidak akan menandatangani surat persetujuan pengunduran diri yang diajukan sejumlah kepala daerah. Apalagi pengunduran diri terkait pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak, pada 9 Desember 2015 mendatang.

“Pak Mendagri sudah menyatakan tidak akan menandatangani yang mundur-mundur itu,” kata Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri (Kapuspendagri) Dodi Riyadmadji, seperti dilansir laman Sekretariat Kabinet, Senin (22/6/2015).

Dodi Riyadmadji mengatakan, Mendagri Tjahjo Kumolo berulang kali menyatakan menolak rencana pengunduran diri sejumlah Kepala Daerah terkait pelaksanaan Pilkada di daerahnya.

“Saya sebagai Mendagri akan menolak pengunduran diri itu. Apalagi kalau DPRD juga tidak setuju,” kata Mendagri Tjahjo Kumolo saat menghadap Wapres Jusuf Kalla, Kamis (18/6/2015) lalu.

Saat ini, diketahui setidaknya terdapat sudah tiga kepala dan wakil kepala daerah yang menyatakan siap mundur dari jabatan/posisinya agar salah satu anggota keluarganya bisa maju di Pilkada 2015 serentak, pada akhir tahun ini. Ketiga kepala/wakil kepala daerah itu adalah Wali Kota Pekalongan Basyir Ahmad, Bupati Ogan Ilir Mawardi Yahya, dan Wakil Wali Kota Sibolga Marudut Situmorang.

Rencana pengunduran diri itu diduga terkait ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, di mana disebutkan jika kepala/wakil kepala daerah telah menjabat lebih dari 2,5 tahun, berarti mereka dianggap sudah menjabat satu periode atau lima tahun sehingga jika mundur mereka tetap berstatus petahana. Pengunduran diri sejumlah kepala daerah diduga sebagai upaya untuk menghindari cap sebagai petahana.

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 9 Tahun 2015 disebutkan, kepala daerah yang sudah dua periode dilarang untuk menjabat kembali. Selain itu, PKPU juga melarang bagi keluarga atau saudara yang memiliki keterkaitan keluarga dengan calon petahana maju mengikuti pilkada. Kecuali petahana sudah dinyatakan mundur berdasarkan SK pengunduran diri.

Pengunduran diri kepala daerah sah setelah mendapatkan keputusan dari instansi di atasnya. Misalnya, keputusan Presiden (keppres) terkait pemberhentian Gubernur dan keputusan Menteri Dalam Negeri (kepmendagri) untuk Bupati/Wali Kota.

"Oh iya. Kalau Bupati/Wali Kota harus ada Kepmendagri, sedangkan Gubernur dari Presiden melalui Keppres. Jadi (pengunduran diri) belum sah jika tak ada keputusan itu," kata Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) Dodi Riatmadji di Jakarta, Senin (22/6/2015).

Dia menjelaskan, proses pengajuan pengunduran diri serta pemberhentian kepala daerah diatur rinci dalam Undang-Undang Nomor 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah. "Pasal 78 dan Pasal 79 UU Pemda sudah atur soal itu (proses pemberhentian). Di antaranya, harus ada pengumuman di DPRD," jelasnya.

Dia menuturkan, proses penerbitan keputusan memang tidak diatur. Namun, paling lama hanya dibutuhkan 12 hari. "Kalau misalnya diusulkan untuk minta Kepmendagri, rata-rata diproses tiga atau enam hari hingga delapan hari. Persyaratannya memang harus lengkap," imbuhnya.

Seperti diketahui, sejumlah kepala daerah berniat mengundurkan diri menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada). Pengunduran diri tersebut bertujuan agar keluarganya dapat maju dalam pilkada.

Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 8/2015 tentang pilkada, menyebutkan bahwa calon kepala/wakil kepala daerah tidak boleh memiliki konflik kepentingan dengan petahana. Konflik kepentingan itu berarti petahana berhubungan darah, ikatan perkawinan dan/atau garis keturunan satu tingkat lurus ke atas, ke bawah, ke samping dengan petahana, yaitu ayah, ibu, mertua, paman, bibi, kakak, adik, ipar, anak, menantu. Kecuali, telah melewati jeda satu kali masa jabatan.

Sementara Peraturan KPU (PKPU) Nomor 9/2015 tentang persyaratan calon lepala daerah mendefinisikan petahana adalah kepala daerah yang sedang menjabat. Hal inilah yang kemudian menjadi celah kepala daerah mengundurkan diri.

KPU sudah bersurat ke Kemdagri agar mengeluarkan keputusan pemberhentian setelah penetapan pasangan calon kepala daerah. Kemdagri menyambut positif surat tersebut.

"Kalau saat pendaftaran, bupatinya masih berstatus bupati atau belum ada keputusan pemberhentian, maka misalnya anaknya ingin maju pilkada, tidak boleh daftar," kata Dodi Riatmadji.

Dia menegaskan, pihaknya tidak akan mempercepat proses pemberhentian. "Kalau persyaratan enggak lengkap ya enggak mungkin dipercepat," tegasnya.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengakui kemungkinan adanya praktik kepala daerah mundur demi membangun politik dinasti. Dia lantas menyerahkan sepenuhnya kepada masyarakat apabila ada pejabat yang mundur untuk tujuan melanggengkan politik dinasti.

"Kalau di kelak kemudian hari oo.. mundurnya ini ternyata (untuk politik dinasti), saya kira masyarakat bisa menilai etika politik pejabat yang bersangkutan," tandas Tjahjo Kumolo di Istana Negara, Jakarta, Kamis (18/6/2015).

Menurutnya, pemerintah tidak dapat mencegah ataupun menolak jika ada seorang kepala daerah ingin mundur. Sebab proses pengunduran diri dilakukan di DPRD. "Dasarnya apa (Mendagri menolak)? Harus diputuskan DPRD dulu dong," ujarnya.

Koordinator Komite Pemilih Indonesia (Tepi) Jeirry Sumampouw menyatakan, KPU harus mengubah definisi petahana dalam PKPU 9/2015. "Kita harus dorong KPU mengubah peraturannya," katanya.

Dia menjelaskan, definisi petahana jangan hanya disebut sebagai seseorang yang sedang menjabat. "Harus dibuat batas waktu. Misalnya, kepala daerah yang mundur setahun sebelum berakhir masa jabatannya masih masuk kategori petahana," jelasnya.

"Kalau kecenderungan seperti sekarang ini, substansi undang-undang untuk mengatur politik dinasti dengan sendirinya tidak akan tercapai," imbuhnya.

Dia menuturkan, permintaan KPU agar Kemdagri menunda keputusan pemberhentian kepala daerah memang dapat menjadi sebuah solusi. Namun, menurutnya, hal tersebut juga akan membuka ruang politik bagi Kemdagri. "Bisa secara politik dimainkan oleh Kemdagri. Artinya, bisa saja keputusan pemberhentian dipercepat untuk kepentingan politik tertentu," pungkasnya. (sp/jos)

See Also

Peringati Harlah Ke-96 NU, MA NU TBS Gelar Upacara Dan Istighasah
Bupati Demak Resmi Buka TMMD Sengkuyung I TA 2019
SMP Kanisius Kudus Bermain Besama Di Ruang Baca Pengilon
Gunung Karangetang Semburkan Lava
Peringatan Hari Lahir Ke-93 Madrasah Tasywiquth Thullab Salafiyah Kudus
Babinsa 12/Mranggen Bersama Bhabinkamtibmas Dan Masyarakat Berjibaku Memadamkan Api
Mengingat Masa Kecil, Kapolres Demak Bernostalgia Di Koramil 09/Karangtengah
Hilangkan Penat, Dandim 0716/Demak Ajak Para Perwira Jajaran Rekreasi Mancing Mania
Koramil 06/Wedung Bersama Polsek Bersinergi Dengan DPUPPE Berikan Rasa Aman Pengguna Jalan
Kodim 0716/Demak Terima Kunjungan Tim Dalwas Binsat Kodam IV/Diponegoro
Bawaslu Gelar Bawaslu Goes To School Di MA NU TBS
Dandim 0716/Demak Apresiasi Kesigapan Babinsa 01/Kota Bersihkan Pohon Tumbang
Dengan Cepat Babinsa 13/Karangawen Bantu Evakuasi Orang Yang Meninggal
Angin Puting Beliung Rusak Beberapa Rumah, Babinsa 11/Sayung Siap Bantu Warga
Prajurit Kodim 0716/Demak Bersama Polri Ciptakan Sinergitas Dalam Segala Hal
Bahagianya Kapolres Demak Saat Mendapat Jaket Doreng
Babinsa 12/Mranggen Himbau Para Pemuda Untuk Tidak Balap Liar
Bersama Perangkat Desa, Babinsa 11/Sayung Bantu Evakuasi Rumah Warga Yang Dihempas Angin
Jelang Pesta Demokrasi, Babinsa Bersama Bhabinkamtibmas Tingkatkan Disiplin Linmas
Danramil 06/Wedung Hadiri Rapat Penerimaan Mahasiswa KKN Dari Unisnu Jepara
Dekat Dengan Rakyat, Babinsa 11/Sayung Hadiri Lelayu Warga Yang Meninggal Di Desa Binaan
Babinsa 13/Karangawen Gandeng Dinas Pengairan Monitoring Debit Air Sungai
Antisipasi Bencana Alam, Babinsa 02/Bonang Rutin Pantau Tanggul Dan Sungai
Tingkatkan Kemampuan Prajurit, Kodim 0716/Demak Laksanakan Latihan Bongkar Pasang Senjata
Babinsa 12/Mranggen Hadiri Silaturahmi Bersama Perangkat Desa Dan Pimpinan Ponpes Girikusumo
jQuery Slider

Comments

Archives :201920182017201620152014
  •    •    •    •    •    •    •    •    •  
Copyright © 2014 Siar Justisia. All rights reserved. Visit: 7.704.894 Since: 07.04.14 | 0.7101 sec