YouTube Facebook Twitter RSS
17 Jul 2019, 0

Hukum

Kasus E-KTP, KPK Cegah Dirjen Dukcapil

Friday, 25 April 2014 | View : 562

siarjustisia.com-JAKARTA.

Lembaga antirasuah yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga ada Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan atau penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan kerugian negara terkait pengadaan proyek KTP elektronik.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi untuk mencegah Direktur Jenderal (Dirjen) Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Irman bepergian ke luar negeri.

Pencegahan tersebut dilakukan terkait dengan penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan paket penerapan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tahun Anggaran (TA) 2011-2012.

“Terkait dengan penyidikan dugaan korupsi pengadaan e-KTP, KPK telah mengirimkan permintaan pencegahan berpergian ke luar negeri kepada Ditjen Imigrasi atas nama Irman seorang PNS Kemendagri,” beber Juru Bicara KPK, Johan Budi SP. di Kantor KPK, plaza Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said Kav. C-1, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (25/4/2014).

Juru Bicara KPK, Johan Budi SP. menjelaskan Irman dicegah bepergian ke luar negeri selama enam bulan terhitung sejak 24 April 2014. Pencegahan dilakukan agar sewaktu-waktu keterangan yang bersangkutan diperlukan, Irman tidak sedang berada di luar negeri.

Selain Irman, KPK meminta Imigrasi mencegah empat orang lainnya. Mereka adalah PNS Kemendagri Sugiharto selaku tersangka, mantan Direktur Perum Percetakan Negara RI (PNRI) Isnu Edhi Wijaya, Direktur PT. Quadra Solution Anang Sugiana S., serta pihak swasta bernama Andi Agustinus.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Sugiharto sebagai tersangka.

Sugiharto diketahui menjabat Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Ditjen Dukcapil Kemendagri. Dia juga merupakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam proyek tersebut yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

Dalam kasus ini, KPK menduga selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Sugiharto diduga melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan atau penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan kerugian negara terkait pengadaan proyek tersebut. Menurut perhitungan sementara KPK, nilai kerugian negara dalam kasus ini sekitar Rp 1,12 triliun. “Terkait dengan penyidikan dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pengadaan e-KTP dengan tersangka S. (Sugiharto) Pejabat Pembuat Komitmen," ungkap Juru Bicara KPK Johan Budi Sapto Prabowo melalui pesan singkat, Jumat (25/4/2014).

Menurut Johan Budi SP., Sugiharto selaku tersangka pasti dicegah bepergian ke luar negeri. Setiap orang yang ditetapkan KPK sebagai tersangka akan dicegah tak lama setelah pengumuman penetapan status tersangka yang bersangkutan.

Oleh KPK, Sugiharto dijerat dengan melanggar Pasal 2 ayat (1) subsider Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Sementara Isnu Edhi Wijaya, Anang Sugiana S., dan Andi Agustinus berstatus sebagai saksi yakni pihak yang keterangannya diperlukan dalam kasus ini.

Hari ini, KPK memanggil Isnu Edhi Wijaya untuk diperiksa sebagai saksi. Isnu Edhi Wijaya diperiksa karena selaku mantan Direktur PNRI dia dianggap tahu, mendengar, atau melihat perbuatan korupsi yang disangkakan kepada tersangka.

Konsorsium PNRI merupakan pemenang tender proyek e-KTP yang nilainya Rp 6 triliun tersebut. Konsorium proyek ini terdiri dari PNRI serta lima perusahaan BUMN dan swasta, yakni Perum PNRI, PT. Sucofindo, PT LEN Industri, PT. Quadra Solution, dan PT. Sandipala Artha Putra.

Sedangkan PT. Quadra Solution adalah salah satu perusahaan yang tergabung dalam Konsorsium PNRI yang merupakan pemenang tender pengadaan proyek e-KTP senilai Rp 6 triliun itu. Perusahaan itu juga telah digeledah tim penyidik KPK terkait kasus di Kementerian Dalam Negeri yang dipimpin Gamawan Fauzi tersebut.

Terkait penyidikan kasus ini, KPK telah menggeledah sejumlah tempat, di antaranya rumah Andi Agustinus alias Andi Narogongi Central Park Beverly Hills, Kota Wisata Cibubur, dan kantor PT. Quadra Solution di lantai VII Menara Duta, Jalan HR Rasuna Said, Kav B-9, Jakarta Selatan. (jos/kom)

See Also

Hasil Rapat MK Soal Penerimaan Gugatan Pilpres Pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno
Susunan Tim Kuasa Hukum Pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno
Hashim Djojohadikusumo Penanggung Jawab Gugatan Pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno Ke MK
Anggota Brimob Sipit Yang Dituduh Dari China Tegaskan Asli Indonesia
BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno Daftarkan Gugatan Hasil Pilpres Ke MK Malam Nanti
MK Putuskan Gugatan Pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno Maksimum 14 Hari
Densus 88 Antiteror Tangkap 29 Terduga Teroris Berencana Ledakkan Bom
Sepanjang Tahun 2019, Polri Tangkap 68 Terduga Teroris Jaringan JAD
KPK Geledah Kantor Ditjen PSDKP
KPK Geledah Kantor PT. Daya Radar Utama
KPK Lelang Rumah Mewah Mantan Ketua DPRD Dan Bupati Bangkalan
Dukun Cabul Di Garut Diancam 15 Tahun Bui
Kalapas Dan 13 Petugas Lapas Nusakambangan Dicopot
Ketua Umum AKKMI Pertanyakan KSOP Mengutip PNBP
Keberadaan Lembaga KSOP Dinilai Masih Perlu Payung Hukum
AKKMI Soroti Legalitas Kantor Syahbandar Dan Otoritas Pelabuhan
AKKMI Dan APDHI Selenggarakan Seminar Nasional Pertanyakan Keamanan & Keselamatan Pelayaran
Syahbandar Miliki Peran Penting Dalam Mendukung Keamanan Dan Keselamatan Pelayaran
Pembentukan Syahbandar Utama & KSOP Disoroti
Legalitas KSOP Di Seluruh Pelabuhan Dipertanyakan
KPK Panggil Setya Novanto Sebagai Saksi
KPK Periksa Staf Khusus Menteri Agama
KPK Periksa Direktur SDM Adhi Karya
KPK Tetapkan Mantan Sekda Malang Sebagai Tersangka
Mantan Sekda Malang Ditahan KPK
jQuery Slider

Comments

Archives :201920182017201620152014
  •    •    •    •    •    •    •    •    •  
Copyright © 2014 Siar Justisia. All rights reserved. Visit: 8.097.460 Since: 07.04.14 | 0.5495 sec