YouTube Facebook Twitter RSS
18 Nov 2018, 0

Hukum

Kasus E-KTP, KPK Cegah Dirjen Dukcapil

Friday, 25 April 2014 | View : 485

siarjustisia.com-JAKARTA.

Lembaga antirasuah yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga ada Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan atau penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan kerugian negara terkait pengadaan proyek KTP elektronik.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi untuk mencegah Direktur Jenderal (Dirjen) Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Irman bepergian ke luar negeri.

Pencegahan tersebut dilakukan terkait dengan penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan paket penerapan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tahun Anggaran (TA) 2011-2012.

“Terkait dengan penyidikan dugaan korupsi pengadaan e-KTP, KPK telah mengirimkan permintaan pencegahan berpergian ke luar negeri kepada Ditjen Imigrasi atas nama Irman seorang PNS Kemendagri,” beber Juru Bicara KPK, Johan Budi SP. di Kantor KPK, plaza Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said Kav. C-1, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (25/4/2014).

Juru Bicara KPK, Johan Budi SP. menjelaskan Irman dicegah bepergian ke luar negeri selama enam bulan terhitung sejak 24 April 2014. Pencegahan dilakukan agar sewaktu-waktu keterangan yang bersangkutan diperlukan, Irman tidak sedang berada di luar negeri.

Selain Irman, KPK meminta Imigrasi mencegah empat orang lainnya. Mereka adalah PNS Kemendagri Sugiharto selaku tersangka, mantan Direktur Perum Percetakan Negara RI (PNRI) Isnu Edhi Wijaya, Direktur PT. Quadra Solution Anang Sugiana S., serta pihak swasta bernama Andi Agustinus.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Sugiharto sebagai tersangka.

Sugiharto diketahui menjabat Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Ditjen Dukcapil Kemendagri. Dia juga merupakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam proyek tersebut yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

Dalam kasus ini, KPK menduga selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Sugiharto diduga melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan atau penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan kerugian negara terkait pengadaan proyek tersebut. Menurut perhitungan sementara KPK, nilai kerugian negara dalam kasus ini sekitar Rp 1,12 triliun. “Terkait dengan penyidikan dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pengadaan e-KTP dengan tersangka S. (Sugiharto) Pejabat Pembuat Komitmen," ungkap Juru Bicara KPK Johan Budi Sapto Prabowo melalui pesan singkat, Jumat (25/4/2014).

Menurut Johan Budi SP., Sugiharto selaku tersangka pasti dicegah bepergian ke luar negeri. Setiap orang yang ditetapkan KPK sebagai tersangka akan dicegah tak lama setelah pengumuman penetapan status tersangka yang bersangkutan.

Oleh KPK, Sugiharto dijerat dengan melanggar Pasal 2 ayat (1) subsider Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Sementara Isnu Edhi Wijaya, Anang Sugiana S., dan Andi Agustinus berstatus sebagai saksi yakni pihak yang keterangannya diperlukan dalam kasus ini.

Hari ini, KPK memanggil Isnu Edhi Wijaya untuk diperiksa sebagai saksi. Isnu Edhi Wijaya diperiksa karena selaku mantan Direktur PNRI dia dianggap tahu, mendengar, atau melihat perbuatan korupsi yang disangkakan kepada tersangka.

Konsorsium PNRI merupakan pemenang tender proyek e-KTP yang nilainya Rp 6 triliun tersebut. Konsorium proyek ini terdiri dari PNRI serta lima perusahaan BUMN dan swasta, yakni Perum PNRI, PT. Sucofindo, PT LEN Industri, PT. Quadra Solution, dan PT. Sandipala Artha Putra.

Sedangkan PT. Quadra Solution adalah salah satu perusahaan yang tergabung dalam Konsorsium PNRI yang merupakan pemenang tender pengadaan proyek e-KTP senilai Rp 6 triliun itu. Perusahaan itu juga telah digeledah tim penyidik KPK terkait kasus di Kementerian Dalam Negeri yang dipimpin Gamawan Fauzi tersebut.

Terkait penyidikan kasus ini, KPK telah menggeledah sejumlah tempat, di antaranya rumah Andi Agustinus alias Andi Narogongi Central Park Beverly Hills, Kota Wisata Cibubur, dan kantor PT. Quadra Solution di lantai VII Menara Duta, Jalan HR Rasuna Said, Kav B-9, Jakarta Selatan. (jos/kom)

See Also

KPK Dalami Rekaman Percakapan Idrus Marham Dan Eni Maulani Saragih
Mabes Polri Selidiki Motif Penyerangan Polsek Metro Penjaringan
Sidang Lanjutan Julius Lobiua Mendengarkan 2 Keterangan Ahli
KPK Tahan Wakil Ketua DPR RI
KPK Usut Penggunaan Uang Korupsi Bupati Lampung Selatan
Kasus TPPU Bupati Lampung Selatan, KPK Sita 16 Bidang Tanah
Kronologi OTT DPRD Kalimantan Tengah
KPK OTT Anggota DPRD Kalteng
Bupati Cirebon Setelah Diperiksa Ditahan KPK
KPK Tetapkan Bupati Cirebon Tersangka
KPK Tangkap Bupati Cirebon
KPK Perpanjang Masa Penahanan Bupati Lampung Selatan Nonaktif
Uang Pengganti E-KTP, KPK Sita Rp 862 Juta Dari Setya Novanto
Keterangan Ahli Ketua DPD KAI DKI Jakarta Pada Sidang Lanjutan Julius Lobiua
TNI AL Ringkus Pelaku Narkoba Di Tanjung Ahus
TNI AL Gagalkan Penyelundupan 506 Gram Narkoba
Polisi Limpahkan Berkas Perkara Mantan Wali Kota Depok Ke Kejaksaan
Rekayasa Lalin Di KPU Saat Pengundian Nomor Urut Capres Cawapres
KPK Perpanjang Masa Penahanan Idrus Marham
Kombes Pol. Panca Putra Simanjuntak Jadi Direktur Penyidikan KPK
Kapolda Jambi Bongkar Peredaran Narkoba Dari Aceh Ke Kota-kota Di Sumatera Dan Jawa
Kasus Korupsi Massal DPRD Sumut, KPK Sita Lagi Uang Suap
KPK Periksa Dirjen Minerba
KPK Cegah Bos Borneo Lumbung Energi Ke Luar Negeri
Tim Resmob Polda Kalbar Ringkus Preman Penganiaya Penjaga Toko Arloji
jQuery Slider

Comments

Archives :20182017201620152014
  •    •    •    •    •    •    •    •    •  
Copyright © 2014 Siar Justisia. All rights reserved. Visit: 6.971.325 Since: 07.04.14 | 0.5959 sec