YouTube Facebook Twitter RSS
27 Mar 2019, 0

Hukum

Kasus E-KTP, KPK Cegah Dirjen Dukcapil

Friday, 25 April 2014 | View : 527

siarjustisia.com-JAKARTA.

Lembaga antirasuah yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga ada Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan atau penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan kerugian negara terkait pengadaan proyek KTP elektronik.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi untuk mencegah Direktur Jenderal (Dirjen) Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Irman bepergian ke luar negeri.

Pencegahan tersebut dilakukan terkait dengan penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan paket penerapan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tahun Anggaran (TA) 2011-2012.

“Terkait dengan penyidikan dugaan korupsi pengadaan e-KTP, KPK telah mengirimkan permintaan pencegahan berpergian ke luar negeri kepada Ditjen Imigrasi atas nama Irman seorang PNS Kemendagri,” beber Juru Bicara KPK, Johan Budi SP. di Kantor KPK, plaza Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said Kav. C-1, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (25/4/2014).

Juru Bicara KPK, Johan Budi SP. menjelaskan Irman dicegah bepergian ke luar negeri selama enam bulan terhitung sejak 24 April 2014. Pencegahan dilakukan agar sewaktu-waktu keterangan yang bersangkutan diperlukan, Irman tidak sedang berada di luar negeri.

Selain Irman, KPK meminta Imigrasi mencegah empat orang lainnya. Mereka adalah PNS Kemendagri Sugiharto selaku tersangka, mantan Direktur Perum Percetakan Negara RI (PNRI) Isnu Edhi Wijaya, Direktur PT. Quadra Solution Anang Sugiana S., serta pihak swasta bernama Andi Agustinus.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Sugiharto sebagai tersangka.

Sugiharto diketahui menjabat Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Ditjen Dukcapil Kemendagri. Dia juga merupakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam proyek tersebut yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

Dalam kasus ini, KPK menduga selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Sugiharto diduga melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan atau penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan kerugian negara terkait pengadaan proyek tersebut. Menurut perhitungan sementara KPK, nilai kerugian negara dalam kasus ini sekitar Rp 1,12 triliun. “Terkait dengan penyidikan dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pengadaan e-KTP dengan tersangka S. (Sugiharto) Pejabat Pembuat Komitmen," ungkap Juru Bicara KPK Johan Budi Sapto Prabowo melalui pesan singkat, Jumat (25/4/2014).

Menurut Johan Budi SP., Sugiharto selaku tersangka pasti dicegah bepergian ke luar negeri. Setiap orang yang ditetapkan KPK sebagai tersangka akan dicegah tak lama setelah pengumuman penetapan status tersangka yang bersangkutan.

Oleh KPK, Sugiharto dijerat dengan melanggar Pasal 2 ayat (1) subsider Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Sementara Isnu Edhi Wijaya, Anang Sugiana S., dan Andi Agustinus berstatus sebagai saksi yakni pihak yang keterangannya diperlukan dalam kasus ini.

Hari ini, KPK memanggil Isnu Edhi Wijaya untuk diperiksa sebagai saksi. Isnu Edhi Wijaya diperiksa karena selaku mantan Direktur PNRI dia dianggap tahu, mendengar, atau melihat perbuatan korupsi yang disangkakan kepada tersangka.

Konsorsium PNRI merupakan pemenang tender proyek e-KTP yang nilainya Rp 6 triliun tersebut. Konsorium proyek ini terdiri dari PNRI serta lima perusahaan BUMN dan swasta, yakni Perum PNRI, PT. Sucofindo, PT LEN Industri, PT. Quadra Solution, dan PT. Sandipala Artha Putra.

Sedangkan PT. Quadra Solution adalah salah satu perusahaan yang tergabung dalam Konsorsium PNRI yang merupakan pemenang tender pengadaan proyek e-KTP senilai Rp 6 triliun itu. Perusahaan itu juga telah digeledah tim penyidik KPK terkait kasus di Kementerian Dalam Negeri yang dipimpin Gamawan Fauzi tersebut.

Terkait penyidikan kasus ini, KPK telah menggeledah sejumlah tempat, di antaranya rumah Andi Agustinus alias Andi Narogongi Central Park Beverly Hills, Kota Wisata Cibubur, dan kantor PT. Quadra Solution di lantai VII Menara Duta, Jalan HR Rasuna Said, Kav B-9, Jakarta Selatan. (jos/kom)

See Also

KPK Tetapkan Direktur PT. Krakatau Steel Tersangka Suap
KPK Amankan 6 Orang Dalam OTT Krakatau Steel
KPK OTT Direktur Produksi Dan Teknologi PT. Krakatau Steel
KPK Tetapkan Bupati Mesuji Sebagai Tersangka
Bupati Mesuji Ditangkap KPK
KPK Tahan Bupati Mesuji
Dandim 0716/Demak Hadiri Sosialisasi Milenial Road Safety Festival
Polda Metro Jaya Bekuk Guru Penyebar Hoax Surat Suara
PT. NKE Dihukum Denda Rp 85,49 Miliar
Polda Jatim Ingatkan VA Bisa Jadi Tersangka
KPK Tahan 2 Mantan Anggota DPRD Sumatera Utara
Polda Jatim Sebut VA Terima 15 Kali Transfer Uang Dari Muncikari
LBH Ansor Jateng Apresiasi Penangkapan Cepat Polres Kebumen Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual
Usai Diperiksa Polda Jatim, VA Dan AS Minta Maaf
Polda Jatim Ringkus Muncikari Dua Artis Ibu Kota
Polda Jawa Timur Tetapkan 2 Tersangka Prostitusi Online Artis
Kapolres Bitung Perintahkan Pelaku Kejahatan Ditembak Di Tempat
Polres Magelang Kota Dalami Motif Tersangka Perusakan Nisan
Perusak Nisan Di 4 TPU Kota Magelang Ditangkap
Reserse Polres Bitung Bekuk Residivis Sadis Pembegal Motor
Satuan Reskrim Polres Bitung Tangkap Dua Tersangka Curanmor
Perusakan Nisan Di TPU Kota Magelang Masih Berlanjut
Polres Magelang Selidiki Perusakan Belasan Nisan Di Pemakaman Umum
Pembelian Alat Sekolah SMK Bernilai Ratusan Miliar Di Dinas Pendidikan Prov Jatim Perlu Diperiksa
Mahasiswa Unesa Sorot Penggunaan Dana Pembelian Mebel Di Kampus
jQuery Slider

Comments

Archives :201920182017201620152014
  •    •    •    •    •    •    •    •    •  
Copyright © 2014 Siar Justisia. All rights reserved. Visit: 7.580.189 Since: 07.04.14 | 0.6295 sec