YouTube Facebook Twitter RSS
19 Aug 2019, 0

Nusantara

Gugatan M Taufik Dkk Terkait Jabatan Gubernur DKI Jakarta Ditolak PTUN

Wednesday, 24 June 2015 | View : 570

siarjustisia.com-JAKARTA.

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) memenangkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atas gugatan pengesahan pemberhentian Wakil Gubernur DKI Jakarta masa jabatan 2012-2017 dan pengesahan pengangkatan Gubernur DKI Jakarta sisa masa jabatan tahun 2012-2017 tanggal 18 November 2014.

Gugatan tersebut dilakukan oleh Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Mohamad Taufik, dan kawan-kawan sebanyak 44 orang.

Gubernur DKI Jakarta, Ir. Basuki Tjahaja Purnama, M.M. yang akrab disapa "Ahok" menanggapi santai atas kemenangannya dalam gugatan tersebut.

"Biasa saja (menang). Ah biasa saja," kata Ahok, sapaan Basuki Tjahaja Purnama, di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (23/6/2015).

Menurut mantan Bupati Belitung Timur tersebut, kemenangannya adalah hal yang wajar. Pasalnya, memang proses pengangkatan dirinya dari Wakil Gubernur menjadi Gubernur DKI Jakarta sudah sesuai dengan peraturan.

"Ya pasti menang, orang aturannya benar," tukas mantan anggota Komisi II DPR RI tersebut, Basuki Tjahaja Purnama.

Kepala Bagian Pelayanan Hukum Biro Hukum DKI Solafide Sihite mengatakan, pihaknya telah menerima putusan tersebut pada 11 Juni 2015.

"Keputusan tersebut sesuai dengan putusan perkara di PTUN Jakarta Nomor 277/G/2014/PTUN.JKT. Pada obyek gugatan, Keputusan Presiden RI Nomor 130/P Tahun 2014 tentang Pengesahan Pemberhentian Wakil Gubernur DKI Jakarta Masa Jabatan 2012-2017 dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur DKI Jakarta Sisa Masa Jabatan Tahun 2012-2017 tanggal 18 November 2014," kata Solafide Sihite ketika dihubungi.

Dengan amar putusan, lanjut Solafide Sihite, menolak gugatan para penggugat seluruhnya serta menghukum para penggugat untuk membayar biaya perkara.

"Dengan pertimbangan hukum bahwa penerbitan obyek gugatan oleh tergugat sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 203 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota dan Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah," pungkas Solafide Sihite. (wk)

See Also

Jelang HUT RI, Satgas TMMD Ajak Warga Bersihkan Lingkungan
Sejak Ada TMMD, Tidak Ada Lagi Kamus Takut Sama Tentara
Seberangkan Anak Sekolah Juga Dilakoni Satgas TMMD
Ngojek Anak Sekolah Di Desa TMMD Juga Dilakukan TNI
TNI Buka Biro Angkutan Antar Jemput Anak-Anak Sekolah
Danramil 01/Demak Kota Katakan Lega Rasanya Bisa Bantu Warga Mempunyai Rumah Layak Huni
Pelopori Peduli Kebersihan Lingkungan, TNI Gelar Jumat Bersih
TNI Ajarkan Anak-Anak SD Untuk Berperan Di Kebersihan Masjid
Ini Salah Satu Cara TNI Satgas TMMD Diidolakan Anak-anak
Terkait Upacara Penutupan TMMD Sudah Mulai Dirapatkan
Wawasan Kebangsaan Di Desa Sasaran TMMD Mulai Tampak
Sesibuk Apapun Kerja Di TMMD, TNI Satgas Tetap Tak Meninggalkan Ibadah
Dansatgas TMMD Kodim 0716/Demak Wujudkan Impian Warga Dukuh Duduk
Kami Guru Di Kalikondang Tak Pernah Lupa Dengan Jasa TNI
Sosok Prajurit TNI Yang Berandil Besar Di Pengecoran Jalan
Luar Biasa Saya Bisa Ngangsu Kawruh Dengan Banyak Ulama
Berkat TMMD, Lapangan Kalikondang Menjadi Kebanggaan Warga
Terus Didekati, Balita Di Desa TMMD Tak Takut Lagi Dengan Tentara
Sang Kapten Yang Sigap Di Lokasi TMMD
Danramil Yang Menjadi Tauladan Di Lokasi TMMD Kalikondang
Sinyal Pamitan Dibunyikan TNI Satgas, Warga Resah
TNI Memang Luar Biasa
12 RTLH Sudah Berhasil Direhab Tentara
Jelang Penutupan TMMD Kodim 0716/Demak Genjot Pekerjaan Tahap Akhir
Babinsa Yang Terus Dorong Warga Untuk Manunggal Dengan TNI
jQuery Slider

Comments

Archives :201920182017201620152014
  •    •    •    •    •    •    •    •    •  
Copyright © 2014 Siar Justisia. All rights reserved. Visit: 8.261.830 Since: 07.04.14 | 0.6718 sec