YouTube Facebook Twitter RSS
18 Dec 2017, 0

Nusantara

Gugatan M Taufik Dkk Terkait Jabatan Gubernur DKI Jakarta Ditolak PTUN

Wednesday, 24 June 2015 | View : 377

siarjustisia.com-JAKARTA.

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) memenangkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atas gugatan pengesahan pemberhentian Wakil Gubernur DKI Jakarta masa jabatan 2012-2017 dan pengesahan pengangkatan Gubernur DKI Jakarta sisa masa jabatan tahun 2012-2017 tanggal 18 November 2014.

Gugatan tersebut dilakukan oleh Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Mohamad Taufik, dan kawan-kawan sebanyak 44 orang.

Gubernur DKI Jakarta, Ir. Basuki Tjahaja Purnama, M.M. yang akrab disapa "Ahok" menanggapi santai atas kemenangannya dalam gugatan tersebut.

"Biasa saja (menang). Ah biasa saja," kata Ahok, sapaan Basuki Tjahaja Purnama, di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (23/6/2015).

Menurut mantan Bupati Belitung Timur tersebut, kemenangannya adalah hal yang wajar. Pasalnya, memang proses pengangkatan dirinya dari Wakil Gubernur menjadi Gubernur DKI Jakarta sudah sesuai dengan peraturan.

"Ya pasti menang, orang aturannya benar," tukas mantan anggota Komisi II DPR RI tersebut, Basuki Tjahaja Purnama.

Kepala Bagian Pelayanan Hukum Biro Hukum DKI Solafide Sihite mengatakan, pihaknya telah menerima putusan tersebut pada 11 Juni 2015.

"Keputusan tersebut sesuai dengan putusan perkara di PTUN Jakarta Nomor 277/G/2014/PTUN.JKT. Pada obyek gugatan, Keputusan Presiden RI Nomor 130/P Tahun 2014 tentang Pengesahan Pemberhentian Wakil Gubernur DKI Jakarta Masa Jabatan 2012-2017 dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur DKI Jakarta Sisa Masa Jabatan Tahun 2012-2017 tanggal 18 November 2014," kata Solafide Sihite ketika dihubungi.

Dengan amar putusan, lanjut Solafide Sihite, menolak gugatan para penggugat seluruhnya serta menghukum para penggugat untuk membayar biaya perkara.

"Dengan pertimbangan hukum bahwa penerbitan obyek gugatan oleh tergugat sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 203 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota dan Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah," pungkas Solafide Sihite. (wk)

See Also

Alasan Partai Golkar Cabut Dukungan Untuk Ridwan Kamil
Partai Golkar Cabut Dukungan Untuk Ridwan Kamil Sebagai Cagub Jabar 2018
Isi SK Pencabutan Dukungan DPP Partai Golkar Untuk Ridwan Kamil
UMK Timba Ilmu Tata Kelola Administrasi Akademik Di UMS
Jenderal TNI (Purn) Moeldoko Sempatkan Salat Dzuhur Di Masjid Agung Demak Bersama Dandim
Mahasiswa UMK Dimotivasi Cari Pengalaman Global
Pengasuh Ponpes Giri Kusumo Mengapresiasi Kunjungan Dandim 0716/Demak
Dandim 0716/Demak Buka Apel Danramil-Babinsa Kodim 0716/Demak
Babinsa 10/Guntur Melepas Warganya Yang Dipasung
Babinsa 03/Wonosalam Bantu Warga Buat Tanggul
Dandim 0716/Demak Yang Baru Hadiri Acara Lepas Sambut Kapolres Demak
Dandim 0716/Demak Kulonuwun Bersama Tokoh Ulama Demak
Mapala Arga Dahana Tanam Mangrove Di Pulau Panjang
Tes Urine Dilaksanakan Secara Mendadak Oleh Staf Intel Kodim 0716/Demak Dan Sub Denpom IV/3-2 Pati
Dandim 0716/Demak Sebut Tradisi Ini Merupakan Perjalanan Awal
Dandim 0716/Demak Memberikan Motivasi Lewat Jam Komandan
Sertijab Panglima TNI Berlangsung Di Mabes TNI Cilangkap
Akademisi Dari Berbagai PT Kolaborasi Tulis Paper Untuk MECnIT 2017
Pernyataan Lengkap Presiden Joko Widodo Kecam Sikap Donald Trump Soal Yerusalem
Indonesia Kecam Langkah Donald Trump Soal Jerusalem
Banjir Dan Longsor Di Pacitan
Survei Capres Indo Barometer
Survei Cawapres Indo Barometer
Banjir Rendam Pacitan Mulai Surut
Banjir Landa Kota Tebing Tinggi Surut
jQuery Slider

Comments

Archives :2017201620152014
  •    •    •    •    •    •    •    •    •  
Copyright © 2014 Siar Justisia. All rights reserved. Visit: 5.007.923 Since: 07.04.14 | 0.9264 sec