YouTube Facebook Twitter RSS
16 Jun 2019, 0

Nusantara

Gugatan M Taufik Dkk Terkait Jabatan Gubernur DKI Jakarta Ditolak PTUN

Wednesday, 24 June 2015 | View : 554

siarjustisia.com-JAKARTA.

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) memenangkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atas gugatan pengesahan pemberhentian Wakil Gubernur DKI Jakarta masa jabatan 2012-2017 dan pengesahan pengangkatan Gubernur DKI Jakarta sisa masa jabatan tahun 2012-2017 tanggal 18 November 2014.

Gugatan tersebut dilakukan oleh Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Mohamad Taufik, dan kawan-kawan sebanyak 44 orang.

Gubernur DKI Jakarta, Ir. Basuki Tjahaja Purnama, M.M. yang akrab disapa "Ahok" menanggapi santai atas kemenangannya dalam gugatan tersebut.

"Biasa saja (menang). Ah biasa saja," kata Ahok, sapaan Basuki Tjahaja Purnama, di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (23/6/2015).

Menurut mantan Bupati Belitung Timur tersebut, kemenangannya adalah hal yang wajar. Pasalnya, memang proses pengangkatan dirinya dari Wakil Gubernur menjadi Gubernur DKI Jakarta sudah sesuai dengan peraturan.

"Ya pasti menang, orang aturannya benar," tukas mantan anggota Komisi II DPR RI tersebut, Basuki Tjahaja Purnama.

Kepala Bagian Pelayanan Hukum Biro Hukum DKI Solafide Sihite mengatakan, pihaknya telah menerima putusan tersebut pada 11 Juni 2015.

"Keputusan tersebut sesuai dengan putusan perkara di PTUN Jakarta Nomor 277/G/2014/PTUN.JKT. Pada obyek gugatan, Keputusan Presiden RI Nomor 130/P Tahun 2014 tentang Pengesahan Pemberhentian Wakil Gubernur DKI Jakarta Masa Jabatan 2012-2017 dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur DKI Jakarta Sisa Masa Jabatan Tahun 2012-2017 tanggal 18 November 2014," kata Solafide Sihite ketika dihubungi.

Dengan amar putusan, lanjut Solafide Sihite, menolak gugatan para penggugat seluruhnya serta menghukum para penggugat untuk membayar biaya perkara.

"Dengan pertimbangan hukum bahwa penerbitan obyek gugatan oleh tergugat sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 203 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota dan Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah," pungkas Solafide Sihite. (wk)

See Also

Cegah Gangguan Hama Burung, Babinsa Brumbung Bantu Petani Pasang Jaring
Jalin Silaturahmi, Babinsa Pundenarum Sholat Tarwih Bersama Warga Di Desa Binaan
Danramil 09/Karangtengah Hadiri Pembukaan Pasar Murah
Dandim 0716/Demak Hadiri Buka Puasa Dan Silaturahmi Bersama Ulama Umaro
Berikan Kultum, Dandim 0716/Demak Ajak Masyarakat Tetap Jaga Tali Silaturahmi
Dandim 0716/Demak Pimpin Upacara Hari Kebangkitan Nasional
Cuaca Buruk, 7 Pesawat Tempur Prancis Mendarat Darurat Di Lanud Sultan Iskandar Muda
Pekalongan Siapkan Rekayasa Lalin Antisipasi Kemacetan
Momen Kebersamaan Kodim 0716/Demak Dan Polres Demak Berbagi Takjil Di Bulan Puasa
Diduga Konsleting Listrik, Rumah Terbakar Di Demak
Babinsa Koramil 06/Wedung Rujuk Pasien Gangguan Jiwa Ke Semarang
Wiranto Menyesal Tunjuk OSO Jadi Ketua Umum Partai Hanura
Jumlah Petugas KPPS Wafat Bertambah Jadi 318
Ombudsman Sebut Wafatnya Petugas KPPS, Kesalahan Kolektif
22 Polri Gugur Saat Pengamanan Pilpres & Pileg 2019
72 Orang Panwaslu Wafat Di Pilpres & Pileg 2019
Ratusan Santri MA NU Tasywiquth Thullab Salafiyah Ikuti Pembekalan
KPU Sebut Petugas KPPS Yang Meninggal Bertambah Jadi 119 Orang
Peringati Harlah Ke-96 NU, MA NU TBS Gelar Upacara Dan Istighasah
Bupati Demak Resmi Buka TMMD Sengkuyung I TA 2019
SMP Kanisius Kudus Bermain Besama Di Ruang Baca Pengilon
Gunung Karangetang Semburkan Lava
Peringatan Hari Lahir Ke-93 Madrasah Tasywiquth Thullab Salafiyah Kudus
Babinsa 12/Mranggen Bersama Bhabinkamtibmas Dan Masyarakat Berjibaku Memadamkan Api
Mengingat Masa Kecil, Kapolres Demak Bernostalgia Di Koramil 09/Karangtengah
jQuery Slider

Comments

Archives :201920182017201620152014
  •    •    •    •    •    •    •    •    •  
Copyright © 2014 Siar Justisia. All rights reserved. Visit: 7.979.326 Since: 07.04.14 | 0.6077 sec