YouTube Facebook Twitter RSS
24 Oct 2018, 0

Nusantara

Gugatan M Taufik Dkk Terkait Jabatan Gubernur DKI Jakarta Ditolak PTUN

Wednesday, 24 June 2015 | View : 470

siarjustisia.com-JAKARTA.

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) memenangkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atas gugatan pengesahan pemberhentian Wakil Gubernur DKI Jakarta masa jabatan 2012-2017 dan pengesahan pengangkatan Gubernur DKI Jakarta sisa masa jabatan tahun 2012-2017 tanggal 18 November 2014.

Gugatan tersebut dilakukan oleh Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Mohamad Taufik, dan kawan-kawan sebanyak 44 orang.

Gubernur DKI Jakarta, Ir. Basuki Tjahaja Purnama, M.M. yang akrab disapa "Ahok" menanggapi santai atas kemenangannya dalam gugatan tersebut.

"Biasa saja (menang). Ah biasa saja," kata Ahok, sapaan Basuki Tjahaja Purnama, di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (23/6/2015).

Menurut mantan Bupati Belitung Timur tersebut, kemenangannya adalah hal yang wajar. Pasalnya, memang proses pengangkatan dirinya dari Wakil Gubernur menjadi Gubernur DKI Jakarta sudah sesuai dengan peraturan.

"Ya pasti menang, orang aturannya benar," tukas mantan anggota Komisi II DPR RI tersebut, Basuki Tjahaja Purnama.

Kepala Bagian Pelayanan Hukum Biro Hukum DKI Solafide Sihite mengatakan, pihaknya telah menerima putusan tersebut pada 11 Juni 2015.

"Keputusan tersebut sesuai dengan putusan perkara di PTUN Jakarta Nomor 277/G/2014/PTUN.JKT. Pada obyek gugatan, Keputusan Presiden RI Nomor 130/P Tahun 2014 tentang Pengesahan Pemberhentian Wakil Gubernur DKI Jakarta Masa Jabatan 2012-2017 dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur DKI Jakarta Sisa Masa Jabatan Tahun 2012-2017 tanggal 18 November 2014," kata Solafide Sihite ketika dihubungi.

Dengan amar putusan, lanjut Solafide Sihite, menolak gugatan para penggugat seluruhnya serta menghukum para penggugat untuk membayar biaya perkara.

"Dengan pertimbangan hukum bahwa penerbitan obyek gugatan oleh tergugat sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 203 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota dan Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah," pungkas Solafide Sihite. (wk)

See Also

Lepas Santri Ke Luar Negeri Di Momentum Hari Santri
Gerbang Tol Pejompongan Terbakar
Isi Lengkap Deklarasi Dukungan Jaringan Gusdurian Kepada Joko Widodo-Maruf Amin
Anies Baswedan Resmi Cabut Izin Prinsip Pembangunan Pulau Reklamasi
Polisi Sebut Mobilnya Berhenti Mendadak Soal Al Ghazali Pingsan
TNI AL Bentuk Tim Selidiki Kebakaran KRI Rencong 622
Kronologi Terbakar Dan Tenggelamnya KRI Rencong 622
TNI AL Sebut Seluruh Awak KRI Rencong 622 Selamat
Mahasiswa Diminta Tumbuhkan Budaya Menulis
Tim Mahad Aly TBS Lakukan Pengukuran Arah Kiblat
MA. TBS Salurkan Donasi Melalui LAZISNU Dan BPDB
MA AL Ahrom Dapat Wasbang Dari Danramil 09/Karangtengah
Dandim 0716/Demak Hadiri Apel Kehormatan Dan Malam Renungan Suci Di TMP Cahaya Ratna Bintarum
Babinsa Jungpasir Bersama Warga Binaannya Lakukan Doa Bersama Menjelang HUT RI Ke-73
Upacara Detik-Detik Proklamasi Peringatan HUT RI Ke-73 Di Demak
Upacara Penurunan Bendera HUT RI Ke-73 Di Alun-Alun Simpang Enam Demak
Dandim 0716/Demak Berikan Penghargaan Kepada 4 Babinsa Teladan
Kodim 0716/Demak Cek Kesediaan Pangan Di Wilayah Binaan
Babinsa Koramil 01/Demak Kota Bantu Pembuatan Gapura
Peringatan HUT Pramuka Ke-57
Pengukuhan Paskibraka Demak
Kodim 0716/Demak Meriahkan HUT Kemerdekaan RI Ke-73 Dengan Berbagai Lomba Tradisional
Kodim 0716/Demak Dan Polres Kirim Bantuan Ke Lombok
Batuud Koramil 10/Guntur Hadiri Lokakarya Mini Kesehatan
Tingkatkan Kemampuan Menembak, Kodim 0716/Demak Lakukan Perbaikan Lapangan Tembak
jQuery Slider

Comments

Archives :20182017201620152014
  •    •    •    •    •    •    •    •    •  
Copyright © 2014 Siar Justisia. All rights reserved. Visit: 6.814.962 Since: 07.04.14 | 0.5979 sec