YouTube Facebook Twitter RSS
16 Jul 2018, 0

Nusantara

Gugatan M Taufik Dkk Terkait Jabatan Gubernur DKI Jakarta Ditolak PTUN

Wednesday, 24 June 2015 | View : 441

siarjustisia.com-JAKARTA.

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) memenangkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atas gugatan pengesahan pemberhentian Wakil Gubernur DKI Jakarta masa jabatan 2012-2017 dan pengesahan pengangkatan Gubernur DKI Jakarta sisa masa jabatan tahun 2012-2017 tanggal 18 November 2014.

Gugatan tersebut dilakukan oleh Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Mohamad Taufik, dan kawan-kawan sebanyak 44 orang.

Gubernur DKI Jakarta, Ir. Basuki Tjahaja Purnama, M.M. yang akrab disapa "Ahok" menanggapi santai atas kemenangannya dalam gugatan tersebut.

"Biasa saja (menang). Ah biasa saja," kata Ahok, sapaan Basuki Tjahaja Purnama, di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (23/6/2015).

Menurut mantan Bupati Belitung Timur tersebut, kemenangannya adalah hal yang wajar. Pasalnya, memang proses pengangkatan dirinya dari Wakil Gubernur menjadi Gubernur DKI Jakarta sudah sesuai dengan peraturan.

"Ya pasti menang, orang aturannya benar," tukas mantan anggota Komisi II DPR RI tersebut, Basuki Tjahaja Purnama.

Kepala Bagian Pelayanan Hukum Biro Hukum DKI Solafide Sihite mengatakan, pihaknya telah menerima putusan tersebut pada 11 Juni 2015.

"Keputusan tersebut sesuai dengan putusan perkara di PTUN Jakarta Nomor 277/G/2014/PTUN.JKT. Pada obyek gugatan, Keputusan Presiden RI Nomor 130/P Tahun 2014 tentang Pengesahan Pemberhentian Wakil Gubernur DKI Jakarta Masa Jabatan 2012-2017 dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur DKI Jakarta Sisa Masa Jabatan Tahun 2012-2017 tanggal 18 November 2014," kata Solafide Sihite ketika dihubungi.

Dengan amar putusan, lanjut Solafide Sihite, menolak gugatan para penggugat seluruhnya serta menghukum para penggugat untuk membayar biaya perkara.

"Dengan pertimbangan hukum bahwa penerbitan obyek gugatan oleh tergugat sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 203 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota dan Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah," pungkas Solafide Sihite. (wk)

See Also

Kodim 0716/Demak Gelar Rakor Dalam Rangka Pecahkan MURI Tari Gemu Famire
Atraksi Kolone Senapan TNI Polri Demak Yang Memukau
Polres Demak Gelar Upacara Di HUT Bhayangkara Ke-72
Forkopimda Demak Larut Dalam Goyang Nasi Padang Di HUT Ke-72 Bhayangkara
Pembukaan TMMD Sengkuyung Tahap II Kodim 0716/Demak Berlangsung Meriah
Bupati Demak Cek Lokasi TMMD Sengkuyung Tahap II Kodim 0716/Demak
Wujud Sinergitas Dan Soliditas Kedua Abdi Negara Dalam TMMD Sengkuyung Tahap II
Kapolri Ajak Nobar Film 22 Menit
TMMD Sengkuyung Tahap II TA 2018 Kodim 0716/Demak Resmi Dibuka
Awali Pengecoran, Kapolres Demak Dukung TMMD Di Desa Kebonsari
Warga Desa Kebonsari Girang Lantaran Dijadikan Lokasi TMMD Sengkuyung Tahap II
Luar Biasa Antusias Warga Kebonsari Dalam TMMD Sengkuyung Tahap II
Ada Kebanggaan Tersendiri Bagi Ibu-Ibu Dalam TMMD Di Demak
TMMD Sengkuyung Tahap II 2018 Kodim 0716/Demak Hadirkan Pemerataan Pembangunan
Babinsa Kodim 0716/Demak Ikuti Sosialisasi Pendampingan Ber-KB
Eratkan Sinergitas, Danramil Hadiri Halal Bihalal
Satgas TMMD Sky II Dan Rakyat Guyub Rukun Tanpa Ada Batas
Kokohnya Kebersamaan TNI Dan Polri Dalam TMMD Sengkuyung Tahap II
KPU Tetapkan Ridwan Kamil-Uu Pemenang Pilgub Jabar
Hibah Joint Curriculum Tingkatkan Daya Saing Perguruan Tinggi
Tadarus Puisi Di Balai Budaya Rejosari
Pasi Log Kodim 0716/Demak Hadiri Rakor Kirab Pemuda Nasional
Dandim 0716/Demak Bersama LBB Dan Petani Ruwit Sarapan Bareng Di Sawah
Fakultas Teknik UMK Raih Hibah PPK
Dandim 0716/Demak Pimpin Korp Raport Dan Sertijab Danramil Di Jajaran Kodim 0716/Demak
jQuery Slider

Comments

Archives :20182017201620152014
  •    •    •    •    •    •    •    •    •  
Copyright © 2014 Siar Justisia. All rights reserved. Visit: 6.273.714 Since: 07.04.14 | 0.654 sec