YouTube Facebook Twitter RSS
24 Apr 2019, 0

Nusantara

Presiden Joko Widodo Tolak Dana Aspirasi

Wednesday, 24 June 2015 | View : 565

siarjustisia.com-JAKARTA.

Presiden RI ke-7, Ir. H. Joko Widodo yang akrab disapa "Jokowi" menolak Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) atau Dana Aspirasi sebesar Rp 11,2 triliun per tahun yang diajukan DPR RI.

Aturan mengenai Dana Aspirasi telah disahkan pada rapat paripurna DPR RI, Selasa (23/6/2015).

Perihal ketidaksetujuan presiden diungkapkan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prof. Dr. Pratikno, M.Soc.Sc. dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Kepala Bappenas, Andrinov Chaniago yang ditemui seusai rapat terbatas Kabinet Kerja di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Rabu (24/6/2015).

“Presiden tidak setuju,” kata Mensesneg Prof. Dr. Pratikno, M.Soc.Sc.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prof. Dr. Pratikno, M.Soc.Sc. mengungkapkan, DPR RI seharusnya memahami program pembangunan yang dijalankan Pemerintah, yang bersumber dari Visi-Misi Presiden.

“Kalau pakai konsep dana aspirasi, bisa bertabrakan dengan visi-misi presiden. Bukan soal sulit atau tidak sulit, tetapi kita harus konsisten menjalankan sistem yang ada. Kita minta DPR memahami,” kata Mensesneg Prof. Dr. Pratikno, M.Soc.Sc.

Dia mengatakan, seharusnya DPR RI memahami fungsi masing-masing institusi, di mana pemerintah menjalankan fungsi eksekutif dan DPR RI sebagai badan legistatif yang menjalankan fungsi pengawasan dan anggaran.

“Akan bersinggungan fungsi. Sebaiknya masing-masing kembali pada fungsi masing-masing agar tidak bersinggungan. DPR kembali pada fungsi pengawasan, pembicaraan anggaran dan legislasi,” kata Prof. Dr. Pratikno, M.Soc.Sc.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prof. Dr. Pratikno, M.Soc.Sc. menilai Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) atau dana aspirasi sebesar Rp 11,2 triliun per tahun yang diajukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI bukan merupakan program pemerintah.

“Dana aspirasi yang apalagi kalau itu diartikan sebagai sebuah item belanja yang baru dan di luar program, yang seperti direncanakan, jelas tidak bisa,” kata Mensesneg Prof. Dr. Pratikno, M.Soc.Sc. di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (25/6/2015).

Dia mengatakan, seharusnya kalangan DPR RI mempertimbangkan situasi ekonomi global yang sedang bergolak, di mana Indonesia terkena dampaknya. Apalagi kondisi masyarakat yang mulai kesusahan, ditambah lagi pertumbuhan ekonomi nasional yang tidak sesuai harapan.

“Oleh karena itu, kita harus benar-benar efektif efisien memanfaatkan anggaran. Memanfaatkan APBN kita semaksimal mungkin. Jadi, Presiden mengharapkan semua pihak ikut prihatin atas kondisi rakyat, berhati-hati memanfaatkan anggaran negara, semaksimal dan seefektif mungkin,” jelas Mensesneg Prof. Dr. Pratikno, M.Soc.Sc.

Sementara itu, di tempat terpisah, Kepala Bappenas Drs. Andrinof Achir Chaniago, M.Si. menambahkan potensi penyelewengan atas dana Rp 20 miliar per orang itu juga akan bisa relatif besar. Oleh karena itu sesuai dengan undang-undang maka dana aspirasi menurutnya masih harus dibicarakan kembali.

"Efeknya besar apalagi Rp 20 miliar, bisa Rp 11 triliun lebih efeknya besar pada pembangunan," imbuh Drs. Andrinof Achir Chaniago, M.Si.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Drs. Andrinof Achir Chaniago, M.Si., kembali menyatakan bahwa dana aspirasi tidak sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Sebabnya, jika menggunakan logika penyusunan anggaran, maka seharusnya alur yang berjalan adalah perencanaan program yang terlebih dahulu harus ada, dan baru kemudian penyusunan anggaran yang dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

"Secara logis, proses perencanaan yang benar dimulai dengan perencanaan program dan diikuti pengaturan alokasi anggaran. Bukan justru dibalik, penetapan anggaran sejumlah tertentu, baru dicari programnya," tegas Drs. Andrinof Achir Chaniago, M.Si. di kompleks Kepresidenan, Jakarta, Kamis (25/6/2015).

Selain soal logika, Andrinof Chaniago juga menyoroti alokasi dana aspirasi yang jika mengikuti jumlah daerah pemilihan (dapil), maka dana akan lebih banyak terkonsentrasi di pulau Jawa mengingat jumlah dapilnya yang lebih banyak ketimbang daerah-daerah lainnya. Hal ini tidak sesuai dengan visi Presiden perihal pemerataan pembangunan.

"Prioritas pembangunan daerah, kita sudah meletakkan pembangunan daerah, wilayah pedesaan, perbatasan, luar Jawa, kepulauan dan kawasan Timur," lanjut Drs. Andrinof Achir Chaniago, M.Si.

Hal tersebut disampaikan Drs. Andrinof Achir Chaniago, M.Si. menyusul keputusan DPR RI yang mengetok palu agar dana aspirasi dilanjutkan pembahasannya. Padahal, dana aspirasi belum secara resmi dibahas bersama Pemerintah.

"Saya enggak bisa jawab kalau masuk ke wilayah politik. Kalau kita konsisten pada UU, usulan yang sifatnya akan mengubah arah pembangunan yang ditetapkan itu enggak sesuai," jawab Drs. Andrinof Achir Chaniago, M.Si. ketika disinggung soal kemungkinan DPR RI tetap ingin merealisasikan dana aspirasi.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum merespon secara resmi perihal usulan DPR RI. Namun, Drs. Andrinof Achir Chaniago, M.Si. menyatakan, bahwa Presiden selama ini selalu meminta agar kebijakan yang diputuskan jangan sampai menyimpang dari UU. (sp/jos)

See Also

Peringati Harlah Ke-96 NU, MA NU TBS Gelar Upacara Dan Istighasah
Bupati Demak Resmi Buka TMMD Sengkuyung I TA 2019
SMP Kanisius Kudus Bermain Besama Di Ruang Baca Pengilon
Gunung Karangetang Semburkan Lava
Peringatan Hari Lahir Ke-93 Madrasah Tasywiquth Thullab Salafiyah Kudus
Babinsa 12/Mranggen Bersama Bhabinkamtibmas Dan Masyarakat Berjibaku Memadamkan Api
Mengingat Masa Kecil, Kapolres Demak Bernostalgia Di Koramil 09/Karangtengah
Hilangkan Penat, Dandim 0716/Demak Ajak Para Perwira Jajaran Rekreasi Mancing Mania
Koramil 06/Wedung Bersama Polsek Bersinergi Dengan DPUPPE Berikan Rasa Aman Pengguna Jalan
Kodim 0716/Demak Terima Kunjungan Tim Dalwas Binsat Kodam IV/Diponegoro
Bawaslu Gelar Bawaslu Goes To School Di MA NU TBS
Dandim 0716/Demak Apresiasi Kesigapan Babinsa 01/Kota Bersihkan Pohon Tumbang
Dengan Cepat Babinsa 13/Karangawen Bantu Evakuasi Orang Yang Meninggal
Angin Puting Beliung Rusak Beberapa Rumah, Babinsa 11/Sayung Siap Bantu Warga
Prajurit Kodim 0716/Demak Bersama Polri Ciptakan Sinergitas Dalam Segala Hal
Bahagianya Kapolres Demak Saat Mendapat Jaket Doreng
Babinsa 12/Mranggen Himbau Para Pemuda Untuk Tidak Balap Liar
Bersama Perangkat Desa, Babinsa 11/Sayung Bantu Evakuasi Rumah Warga Yang Dihempas Angin
Jelang Pesta Demokrasi, Babinsa Bersama Bhabinkamtibmas Tingkatkan Disiplin Linmas
Danramil 06/Wedung Hadiri Rapat Penerimaan Mahasiswa KKN Dari Unisnu Jepara
Dekat Dengan Rakyat, Babinsa 11/Sayung Hadiri Lelayu Warga Yang Meninggal Di Desa Binaan
Babinsa 13/Karangawen Gandeng Dinas Pengairan Monitoring Debit Air Sungai
Antisipasi Bencana Alam, Babinsa 02/Bonang Rutin Pantau Tanggul Dan Sungai
Tingkatkan Kemampuan Prajurit, Kodim 0716/Demak Laksanakan Latihan Bongkar Pasang Senjata
Babinsa 12/Mranggen Hadiri Silaturahmi Bersama Perangkat Desa Dan Pimpinan Ponpes Girikusumo
jQuery Slider

Comments

Archives :201920182017201620152014
  •    •    •    •    •    •    •    •    •  
Copyright © 2014 Siar Justisia. All rights reserved. Visit: 7.704.848 Since: 07.04.14 | 0.6666 sec