YouTube Facebook Twitter RSS
16 Aug 2018, 0

Ekonomi

Indonesia Dicoret Dari Daftar Tinjauan Negara Perputaran Pendanaan Teroris

Thursday, 25 June 2015 | View : 524

siarjustisia.com-BRISBANE.

Indonesia akhirnya dipastikan bebas dari daftar negara yang dijadikan tempat pencucian uang dan pendanaan terorisme. Dengan kenaikan status ini diharapkan berbagai transaksi perbankan/keuangan dari dan ke Tanah Air menjadi lebih lancar.

Langkah maju Indonesia dalam menanggulangi pendanaan terorisme diakui oleh "Financial Action Task Force" (FATF) dengan mengeluarkan Indonesia secara keseluruhan dari daftar tinjauan negara yang memiliki kelemahan strategis dalam pemerintahan antipencucian uang dan pemberantasan pendanaan terorisme.

Kepastian status baru Indonesia ini diperoleh setelah hasil roses review International Cooperation Review Group (ICRG) FATF pada pertemuan pleno FATF yang dilaksanakan di Brisbane, Australia, 21-26 Juni 2015.

FATF mengumumkan Indonesia keluar dari daftar proses tinjauan "International Cooperation Review Group" (ICRG) pada pertemuan pleno FATF yang dilaksanakan di Brisbane, Australia pada 21-26 Juni 2015.

Hal itu disampaikan dalam keterangan pers Direktorat Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata, Kementerian Luar Negeri RI yang diterima di Jakarta, Senin (22/6/2015).

Mengutip keterangan tertulis kemlu.go.id, Selasa (23/6/2015), Indonesia telah menyampaikan sejumlah perkembangan yang dilakukan dalam memperkuat resmim pemberantasan pendnaan terorisme.

Pemerintah diantaranya melakukan penguatan legislasi nasional melalui pengesahan UU No.9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme serta pembuatan Peraturan Bersama antara Kemlu RI, Kepolisian RI, PPATK, BNPT, dan Mahkamah Agung yang telah diundangkan pada tanggal 11 Februari 2015 dan telah ditempatkan dalam Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 231. Peraturan Bersama ini berfungsi sebagai petunjuk teknis pelaksanaan UU No.9 Tahun 2013.

Dalam pertemuan FATF tersebut, delegasi RI yang dipimpin oleh Dirjen Multilateral Kemlu, Hasan Kleib menyampaikan kepada para negara anggota FATF berbagai upaya yang dilakukan Indonesia dalam memperkuat rezim pemberantasan pendanaan terorisme.

Hasan Kleib menyampaikan bahwa penguatan legislasi nasional Indonesia dilakukan melalui pengesahan Undang-Undang No.9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

Selain itu, tambah Hasan Kleib, pemerintah Indonesia juga membuat Peraturan Bersama antara Kemlu RI, Kepolisian RI, PPATK, BNPT, dan Mahkamah Agung yang berfungsi sebagai petunjuk teknis pelaksanaan UU No.9 Tahun 2013.

"Upaya yang dilakukan Indonesia ini selain demi kepentingan nasional juga merupakan bentuk kontribusi Indonesia terhadap perdamaian dan keamanan dunia dengan memutus sumber pendanaan untuk kegiatan terorisme," ujar Dirjen Multilateral Kemlu itu.

Dalam pertemuan pleno FATF pada bulan Februari 2015, Indonesia telah berhasil dikeluarkan dari public statement/daftar hitam black list (PS) FATF ke daftar abu-abu/grey list area.

Indonesia masuk dalam daftar hitam/blacklist FATF sejak Februari 2012 karena dinilai memiliki kelemahan stratejik dalam rezim pendanaan terorisme.

Pernyataan publik FATF merupakan sumber terbuka yang memberikan peringatan kepada lembaga keuangan dari seluruh negara agar dapat bertransaksi dengan lebih hati-hati dalam melakukan transaksi keuangan dengan negara yang dimasukkan dalam daftar hitam tersebut.

PS FATF merupakan sumber terbuka yang berfungsi untuk memberikan peringatan kepada lembaga keuangan dari seluruh negara agar dapat bertransaksi dengan lebih hati-hati dalam melakukan transaksi keuangan dengan negara yang dimasukkan dalam PS tersebut.

Dengan berhasil dikeluarkannya Indonesia dari daftar proses tinjauan ICRG, maka diharapkan dapat semakin memperlancar berbagai transaksi perbankan dan keuangan dari dan ke Indonesia.

"Dengan berhasil dikeluarkannya Indonesia dari daftar dan keseluruhan proses review ICRG FATF, maka diharapkan dapat semakin memperlancar berbagai transaksi perbankan/keuangan dari dan ke Indonesia," ungkap Kemlu dalam keterangannya.

Indonesia bukan anggota FATF, namun keterlibatan dalam FATF adalah karena Indonesia merupakan anggota dari "Asia Pacific Group on Money Laundering", yang termasuk dalam anggota asosiasi dari FATF. (ant/jos)

See Also

Babinsa 12/Mranggen Bantu Petani Sukseskan Swasembada Pangan
Dandim 0716/Demak Bersama LBB Panen Raya Dan Masyarakat Desa Ruwit
Panen Padi L-58 Aromatik Kodim 0716/Demak Dan Lumbung Banyu Bumi
Dandim 0716/Demak Bersama Masyarakat Panen Raya Demlot
Kodim 0716/Demak Buka Stand Pasar Murah
Koperasi Dinilai Penting Untuk Menunjang Pengembangan Usaha Batik Bakaran
Babinsa Kodim 0716/Demak Perkuat Alsintan Dengan Diklat
Mengoptimalkan LTT Dengan Pemanfaatan Alsintan
Kembangkan Jenis Usaha Yang Unik Dan Berbeda
Harga Pertalite Naik Rp 200 Per Liter
Usaha Sergab Kodim 0716/Demak Di Kala HPP Lebih Rendah Dari Pasar
Bertebaran Padi Di Halaman Kodim 0716/Demak
Bank Sampah Jadi Berkah Bagi Anggota Kodim 0716/Demak
Kodim 0716/Demak Terapkan Teknologi Baru Di Bidang Pertanian
Tim Sergab Kodim 0716/Demak Terus Genjot Serap Beras Ke Bulog
Cegah Penyelewengan, Babinsa Dampingi Pembagian Beras Rastra Yang Layak Konsumsi
Dokter Terkaya Amerika Serikat Beli Surat Kabar LA Times Rp 6,8 Triliun
Dandim 0716/Demak Panen Raya Di Ds. Mijen
Danramil 09/Karangtengah Berharap Pendistribusian Pupuk Tepat Sasaran
Danramil 03/Wonosalam Bersama Forkopimcam Panen Raya Padi
Presiden Joko Widodo Tinjau Proyek Padat Karya Di Dharmasraya
Pasar Saham Australia Dibuka Turun Tajam
5 Maskapai Penerbangan Terbaik Di Dunia
Penjualan Mobil Terbanyak Tahun 2017
Bebas Bea Masuk Belanja Dari Luar Negeri Naik
jQuery Slider

Comments

Archives :20182017201620152014
  •    •    •    •    •    •    •    •    •  
Copyright © 2014 Siar Justisia. All rights reserved. Visit: 6.433.138 Since: 07.04.14 | 0.6202 sec