YouTube Facebook Twitter RSS
26 May 2019, 0

Ekonomi

Indonesia Dicoret Dari Daftar Tinjauan Negara Perputaran Pendanaan Teroris

Thursday, 25 June 2015 | View : 601

siarjustisia.com-BRISBANE.

Indonesia akhirnya dipastikan bebas dari daftar negara yang dijadikan tempat pencucian uang dan pendanaan terorisme. Dengan kenaikan status ini diharapkan berbagai transaksi perbankan/keuangan dari dan ke Tanah Air menjadi lebih lancar.

Langkah maju Indonesia dalam menanggulangi pendanaan terorisme diakui oleh "Financial Action Task Force" (FATF) dengan mengeluarkan Indonesia secara keseluruhan dari daftar tinjauan negara yang memiliki kelemahan strategis dalam pemerintahan antipencucian uang dan pemberantasan pendanaan terorisme.

Kepastian status baru Indonesia ini diperoleh setelah hasil roses review International Cooperation Review Group (ICRG) FATF pada pertemuan pleno FATF yang dilaksanakan di Brisbane, Australia, 21-26 Juni 2015.

FATF mengumumkan Indonesia keluar dari daftar proses tinjauan "International Cooperation Review Group" (ICRG) pada pertemuan pleno FATF yang dilaksanakan di Brisbane, Australia pada 21-26 Juni 2015.

Hal itu disampaikan dalam keterangan pers Direktorat Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata, Kementerian Luar Negeri RI yang diterima di Jakarta, Senin (22/6/2015).

Mengutip keterangan tertulis kemlu.go.id, Selasa (23/6/2015), Indonesia telah menyampaikan sejumlah perkembangan yang dilakukan dalam memperkuat resmim pemberantasan pendnaan terorisme.

Pemerintah diantaranya melakukan penguatan legislasi nasional melalui pengesahan UU No.9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme serta pembuatan Peraturan Bersama antara Kemlu RI, Kepolisian RI, PPATK, BNPT, dan Mahkamah Agung yang telah diundangkan pada tanggal 11 Februari 2015 dan telah ditempatkan dalam Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 231. Peraturan Bersama ini berfungsi sebagai petunjuk teknis pelaksanaan UU No.9 Tahun 2013.

Dalam pertemuan FATF tersebut, delegasi RI yang dipimpin oleh Dirjen Multilateral Kemlu, Hasan Kleib menyampaikan kepada para negara anggota FATF berbagai upaya yang dilakukan Indonesia dalam memperkuat rezim pemberantasan pendanaan terorisme.

Hasan Kleib menyampaikan bahwa penguatan legislasi nasional Indonesia dilakukan melalui pengesahan Undang-Undang No.9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

Selain itu, tambah Hasan Kleib, pemerintah Indonesia juga membuat Peraturan Bersama antara Kemlu RI, Kepolisian RI, PPATK, BNPT, dan Mahkamah Agung yang berfungsi sebagai petunjuk teknis pelaksanaan UU No.9 Tahun 2013.

"Upaya yang dilakukan Indonesia ini selain demi kepentingan nasional juga merupakan bentuk kontribusi Indonesia terhadap perdamaian dan keamanan dunia dengan memutus sumber pendanaan untuk kegiatan terorisme," ujar Dirjen Multilateral Kemlu itu.

Dalam pertemuan pleno FATF pada bulan Februari 2015, Indonesia telah berhasil dikeluarkan dari public statement/daftar hitam black list (PS) FATF ke daftar abu-abu/grey list area.

Indonesia masuk dalam daftar hitam/blacklist FATF sejak Februari 2012 karena dinilai memiliki kelemahan stratejik dalam rezim pendanaan terorisme.

Pernyataan publik FATF merupakan sumber terbuka yang memberikan peringatan kepada lembaga keuangan dari seluruh negara agar dapat bertransaksi dengan lebih hati-hati dalam melakukan transaksi keuangan dengan negara yang dimasukkan dalam daftar hitam tersebut.

PS FATF merupakan sumber terbuka yang berfungsi untuk memberikan peringatan kepada lembaga keuangan dari seluruh negara agar dapat bertransaksi dengan lebih hati-hati dalam melakukan transaksi keuangan dengan negara yang dimasukkan dalam PS tersebut.

Dengan berhasil dikeluarkannya Indonesia dari daftar proses tinjauan ICRG, maka diharapkan dapat semakin memperlancar berbagai transaksi perbankan dan keuangan dari dan ke Indonesia.

"Dengan berhasil dikeluarkannya Indonesia dari daftar dan keseluruhan proses review ICRG FATF, maka diharapkan dapat semakin memperlancar berbagai transaksi perbankan/keuangan dari dan ke Indonesia," ungkap Kemlu dalam keterangannya.

Indonesia bukan anggota FATF, namun keterlibatan dalam FATF adalah karena Indonesia merupakan anggota dari "Asia Pacific Group on Money Laundering", yang termasuk dalam anggota asosiasi dari FATF. (ant/jos)

See Also

Bursa Asia Bervariasi
Bursa Asia Bervariasi
Wall Street Menguat
10 Maskapai Penerbangan Terbaik Di Dunia Tahun 2019
Boeing Tak Terima Pesanan Pesawat Sejak April 2019
Bursa Saham AS Turun
12 Pelabuhan & Bandar Udara Deklarasi Zona Integritas
Rabobank Indonesia Resmi Hengkang Dari Indonesia
Bursa Asia Ditutup Bervariasi
Bursa Saham AS Ditutup Turun
Bursa Saham AS Menguat
Tingkatkan Harga Yang Maksimal, Babinsa 13/Karangawen Bantu Petani Jemur Hasil Panen
Bantu Percepatan Pembangunan, Danramil 01/Demak Kota Hadiri Musrembangdes
Babinsa 09/Karangtengah Beri Motivasi Kepada Para Petambak Bandeng
Tingkatkan Motivasi Petani Swasembada Pajale, Babinsa 13/Karangawen Bantu Panen Jagung
Babinsa 01/Demak Dampingi Program Kotaku Di Desa Mulyorejo
Antisipasi Kelangkaan Dan Kestabilan Harga Pupuk, Babinsa 12/Mranggen Cek Langsung
Wall Street Menguat
Semangat Babinsa Koramil 09/Karangtengah Dampingi Panen Perdana MT I
Bersama Warga, Babinsa 06/Wedung Siap Sukseskan Swasembada Pangan
Kontrol Hasil Panen, Babinsa 03/Wonosalam Lakukan Pengubinan Padi
Mendesa Klaim Bank Dunia Contoh Indonesia Terkait Penganggaran Dana Desa
Mulai Hari Ini Harga Pertamina Dex, Dexlite, Pertamax, Pertalite Turun
Babinsa 09/Karangtengah Dampingi Pembangunan RTLH
Bursa Asia Dan AS Menguat
jQuery Slider

Comments

Archives :201920182017201620152014
  •    •    •    •    •    •    •    •    •  
Copyright © 2014 Siar Justisia. All rights reserved. Visit: 7.851.656 Since: 07.04.14 | 0.5924 sec