YouTube Facebook Twitter RSS
15 Dec 2018, 0

Hukum

Perusahaan Ikan TW Disita Dan Diserahkan Ke Pemerintah

Friday, 26 June 2015 | View : 2611

siarjustisia.com-JAKARTA.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan PT. Maritim Timur Jaya telah diserahkan kepada pemerintah dan perikanan rakyat untuk dimanfaatkan sebagai fasilitas perikanan bagi nelayan. “Satu perusahaan MTJ sudah memberikan fasilitas dan lokasinya untuk digunakan oleh pemerintah dan perikanan untuk rakyat,” beber Susi Pudjiastuti di kantornya, Kamis (25/6/2015).

Diketahui PT. Maritim Timur Jaya adalah perusahaan milik Tomy Winata yang berlokasi di Tual, Maluku Tenggara, Maluku. Perusahaan tersebut termasuk ke dalam salah satu dari lima grup perusahaan perikanan besar yang dicabut izin usahanya oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Empat perusahaan lain yakni PT. Pusaka Benjina Resources, PT. Dwikarya Reksa Abadi, PT. Indojurong Fishing Industry, dan PT. Mabiru Industry.

Menurut Susi Pudjiastuti, lima perusahaan itu melakukan pelanggaran serius, yakni pencurian ikan (illegal fishing) dan tindak pidana lain. pelanggaran yang dilakukan perusahaan tersebut antara lain kapal yang dimiliki bukan kapal Indonesia, anak buah kapal yang hampir seratus persen asing, serta adanya dugaan kerja paksa terhadap ABK.

Susi Pudjiastuti mengatakan setelah ditutupnya perusahaan PT. Maritim Timur Jaya, perusahaan tersebut bakal dimanfaatkan untuk dapat dipergunakaan sebagai fasilitas nelayan kecil yang berlayar dari Jawa untuk menangkap ikan di bagian wilayah timur. “Ini bisa dimanfaatkan nelayan yang datang dari Jawa,” ujar dia.

Dicabutnya izin perusahaan lain, Susi Pudjiastuti juga mengaku telah menyiapkan langkah menangani masalah pengangguran dan hilangnya pengelola industri perikanan karena lima perusahaan itu memiliki kapal paling besar.

Untuk masalah tenaga kerja, Susi Pudjiastuti mengatakan telah berkoordinasi dengan Kementerian Sosial, Kementerian Tenaga Kerja, dan pemerintah daerah (pemda). Susi Pudjiastuti juga akan mencarikan investor baru untuk mengelola sumber daya perikanan di daerah tersebut, termasuk menyiapkan dana Rp 100 miliar untuk pembangunan fasilitas pengolahan ikan integrasi di tempat operasi perusahaan-perusahaan itu. "Perum Perindo (Perikanan Indonesia) akan menampung ikan-ikan dari nelayan di sana serta mempekerjakan anak buah kapal dari perusahaan itu," katanya.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, mengaku telah memanggil beberapa pengusaha perikanan yang mengoperasikan armada buatan luar negeri, salah satunya Tomy Winata. Susi Pudjiastuti meminta agar bos Artha Graha Group tersebut memulangkan kapal-kapal perikanan eks-China milik PT. Maritim Timur Jaya dan PT. Binar Surya Buana.

“Dia (Tomy) mau pecah kongsi dengan mitranya di Cina dan akan mengembalikan kapal-kapal tersebut,” kata Susi Pudjiastuti kepada awak media di rumah dinas Komplek Widya Candra, beberapa waktu lalu. Dia dan Tomy Winata bertemu awal November lalu tak lama setelah terbitnya aturan moratorium perizinan kapal perikanan buatan luar negeri.

Awal November lalu, Menteri Susi Pudjiastuti mulai memberlakukan moratorium perizinan lewat Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56 Tahun 2014. Kebijakan moratorium terhadap perizinan kapal eks-asing tersebut akan berakhir April mendatang. Selama masa moratorium Susi Pudjiastuti ingin menertibkan perizinan sekitar 1200-an kapal eks-asing yang disinyalir menjadi biang pencurian ikan.

Berdasarkan investigasi Tempo menemukan laporan hilangnya kapal-kapal eks-asing dari pangkalan mereka di wilayah Timur dan Barat Indonesia. Di wilayah Timur, sebanyak 145 kapal dari total 607 armada yang biasa berpangkalan di Ambon, Wanam, Benjina, Tual, Timika, Merauke, Sorong, Warabal, Avona, Biak, dan Dobo, tak diketahui keberadaannya. Begitu pula di Barat, terutama pangkalan Batam, 117 bahtera eks-asing lenyap. Mereka diduga kembali ke negara asalnya, menghindari penertiban.

Temuan tersebut menguatkan keyakinan Susi Pudjiastuti bahwa sebagian besar kapal perikanan eks-asing yang selama ini beroperasi di perairan Indonesia bukan milik pengusaha Indonesia, melainkan masih dikuasai juragan lamanya di luar negeri. Kapal-kapal tersebut bisa menangkap di Indonesia karena telah berbendera Merah Putih, beralih kebangsaan menjadi kapal Indonesia.

Alih kebangsaan itulah yang dicurigai Susi Pudjiastuti bisa terlaksana karena ada kongkalikong kepemilikan antara pengusaha Indonesia dan pemilik kapal di Indonesia. Kapal seolah-olah telah diperjual-belikan. “Padahal itu bohong-bohongan saja,” kata Susi Pudjiastuti.

Sejak 1996, TW begitu Tomy Winata biasa dipanggil berbisnis perikanan di Tual, Kepulauan Aru, Maluku, melalui dua perusahaan PT. Maritim Timur Jaya dan PT. Binar Surya Buana. Di sana, TW mengoperasikan unit pengolahan ikan dan 78 kapal perikanan eks-China. Seluruh bahtera MTJ beroperasi di wilayah penangkapan Laut Arafura.

Kepada awak media, Ahad dua pekan lalu, TW membantah bahwa armadanya dianggap hasil manipulasi kepemilikan. Menurut dia, seluruh kapal miliknya taat aturan dan mengantongi dokumen resmi. Dia mengaku akan mengikuti kebijakan Menteri Susi Pudjiastuti. “Saya mendukung kebijakan Menteri Susi,” pungkas TW. (tem/tri/jos)

See Also

KPK Tetapkan Mantan Pejabat Kemendagri Tersangka Korupsi 2 Gedung IPDN
KPK Pelajari Pengajuan JC Budi Mulya
Kemendes Didorong Bentuk Sekretariat Bersama Penanganan Masalah Dana Desa
Kapolri Kukuhkan Polda DIY Jadi Tipe A
KPK Periksa Petinggi Anak Usaha PT. PLN (Persero)
KPK Periksa Corporate Communication PT. PLN (Persero)
KPK Dalami Rekaman Percakapan Idrus Marham Dan Eni Maulani Saragih
Mabes Polri Selidiki Motif Penyerangan Polsek Metro Penjaringan
Sidang Lanjutan Julius Lobiua Mendengarkan 2 Keterangan Ahli
KPK Tahan Wakil Ketua DPR RI
KPK Usut Penggunaan Uang Korupsi Bupati Lampung Selatan
Kasus TPPU Bupati Lampung Selatan, KPK Sita 16 Bidang Tanah
Kronologi OTT DPRD Kalimantan Tengah
KPK OTT Anggota DPRD Kalteng
Bupati Cirebon Setelah Diperiksa Ditahan KPK
KPK Tetapkan Bupati Cirebon Tersangka
KPK Tangkap Bupati Cirebon
KPK Perpanjang Masa Penahanan Bupati Lampung Selatan Nonaktif
Uang Pengganti E-KTP, KPK Sita Rp 862 Juta Dari Setya Novanto
Keterangan Ahli Ketua DPD KAI DKI Jakarta Pada Sidang Lanjutan Julius Lobiua
TNI AL Ringkus Pelaku Narkoba Di Tanjung Ahus
TNI AL Gagalkan Penyelundupan 506 Gram Narkoba
Polisi Limpahkan Berkas Perkara Mantan Wali Kota Depok Ke Kejaksaan
Rekayasa Lalin Di KPU Saat Pengundian Nomor Urut Capres Cawapres
KPK Perpanjang Masa Penahanan Idrus Marham
jQuery Slider

Comments

Archives :20182017201620152014
  •    •    •    •    •    •    •    •    •  
Copyright © 2014 Siar Justisia. All rights reserved. Visit: 7.097.710 Since: 07.04.14 | 0.635 sec