YouTube Facebook Twitter RSS
17 Nov 2018, 0

Hukum

Perdebatan Sengit Mantan Menkeu Dengan Jaksa KPK

siarjustisia.com-JAKARTA.

Mantan Menteri Keuangan (Menkeu) Kabinet Indonesia Bersatu sekaligus Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang kini menjabat Direktur Pelaksana Bank Dunia, Sri Mulyani Indrawati kerap berseteru sengit dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dalam mempertahankan keterangannya ketika bersaksi untuk terdakwa mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Bidang Pengelolaan Moneter, Budi Mulya (BM), di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Jumat (2/5/2014).

Bahkan tidak jarang, antara Sri Mulyani Indrawati dengan Jaksa KPK, terjadi perdebatan.

Satu di antara perdebatan itu, ketika Ketua Tim Jaksa KMS Roni kembali bertanya mengenai krisis ekonom global di tahun 2008, yang juga berimbas ke Indonesia. Padahal di awal persidangan, mantan Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) itu sudah menjelaskan panjang lebar soal potensi terjadinya krisis keuangan di Indonesia. “Bapak Jaksa ini, apa saya harus ulang lagi? Krisis dari rusaknya perbankan belum terjadi. Saya cegah karena tanda-tanda menuju ke situ sudah semakin nyata,” terang Sri Mulyani Indrawati lagi.

Mendengar itu, Jaksa Roni langsung mempertanyakan alasan mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) Boediono ketika itu yang memberikan pernyataan kondisi perbankan Indonesia sehat. Padahal nyatanya bertolak belakang, dengan potensi yang dipaparkan Sri Mulyani Indrawati. “Bisa kontradiksi seperti itu, bagaimana itu?” tanya Jaksa Roni.

Mantan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dari Kabinet Indonesia Bersatu tersebut, Sri Mulyani Indrawati menjelaskan yang dilakukan Gubernur BI waktu itu Boediono adalah untuk menjaga ketenangan dalam masyarakat. Menurutnya, jika diungkap kondisi sebenarnya saat itu, maka akan semakin terjadi kerusuhan.

"Lalu, masyarakat resah nggak?" tanya Jaksa Roni.

Mantan Gubernur Bank Indonesia, Boediono, diketahui pernah mengeluarkan rilis kepada sejumlah media mengenai kondisi perbankan Indonesia yang stabil dan sehat.

Rilis itu dikirim oleh BI pada tanggal 14 November 2008 silam. Intinya rilis tersebut menegaskan kondisi perbankan Indonesia tetap stabil dan mantap.

Padahal di satu sisi, kondisi perbankan dunia sedang terguncang hebat akibat persoalan Lehman Brothers. Di sejumlah wilayah di Indonesia, juga mulai timbul rumor adanya antrean di bank.

Mantan Menteri Keuangan (Menkeu) Kabinet Indonesia Bersatu Sri Mulyani Indrawati yang dihadirkan sebagai saksi untuk terdakwa mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Bidang Pengelolaan Moneter, Budi Mulya (BM), di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Jumat (2/5/2014), juga menjelaskan latar belakang terbitnya rilis tersebut dari Wapres Boediono tersebut. “Tujuannya untuk menenangkan masyarakat,” jelas Sri Mulyani Indrawati, yang pernah menjabat sebagai Ketua KSSK.

Apabila Gubernur BI Boediono saat itu mengumumkan kondisi perbankan Indonesia yang mulai terguncang, Sri Mulyani Indrawati yakin akan terjadi kekisruhan perbankan. Publik diprediksinya akan mengalami kepanikan luar biasa.

"Seandainya anda sebagai Gubernur BI mengatakan sistem keuangan tidak stabil, yah itu sama saja mengundang orang untuk panik. Situasi saat itu kami ingin tenangkan masyarakat," urai Sri Mulyani Indrawati yang dinobatkan sebagai Menteri Keuangan terbaik Asia untuk tahun 2006 oleh Emerging Markets pada 18 September 2006 di sela Sidang Tahunan Bank Dunia dan IMF di Singapura.

Menurut wanita sekaligus orang Indonesia pertama yang menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia yang diembannya mulai 1 Juni 2010, Sri Mulyani Indrawati, di tahun 2009, masyarakat akhirnya tenang karena tahu Bank Century sudah diambil alih LPS. Bahkan, antrian nasabah yang akan menarik uangnya di Kantor Cabang Bank Century Surabaya dan Medan mulai berkurang.

Namun kondisi tersebut justru dipertanyakan Jaksa Roni. Karena faktanya uang yang ditanam di Bank Century itu merupakan milik negara.

"Kalau ketenangan masyarakat nilainya berapa kira-kira?" tanya balik Sri Mulyani Indrawati ke Jaksa Roni.

"Oh tidak bisa diukur," jawab Jaksa Roni.

"Bisa dong pak," kata Sri Mulyani Indrawati yang pernah terpilih sebagai wanita paling berpengaruh ke-23 di dunia versi majalah Forbes tahun 2008 dan wanita paling berpengaruh ke-2 di Indonesia versi majalah Globe Asia bulan Oktober 2007.

"Dari mana bisa diukurnya?" tanya balik Jaksa Roni.

Menurut mantan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dari Kabinet Indonesia Bersatu tersebut, Sri Mulyani Indrawati, saat itu ada Rp 1.700 triliun uang rakyat di seluruh bank. Lalu ada juga 82 juta akun rekening. Menurutnya angka-angka itulah yang dijaga agar tak terjadi kepanikan.

"Itulah nilai keamanannya. Makanya mudarat paling kecil saya ambil tapi saya tahu manfaat besar terhadap Indonesia dan itu terbukti,” pungkas Sri Mulyani Indrawati yang dinobatkan sebagai Menteri Keuangan terbaik Asia untuk tahun 2006 oleh Emerging Markets pada 18 September 2006 di sela Sidang Tahunan Bank Dunia dan IMF di Singapura. (tri/jos)

See Also

KPK Dalami Rekaman Percakapan Idrus Marham Dan Eni Maulani Saragih
Mabes Polri Selidiki Motif Penyerangan Polsek Metro Penjaringan
Sidang Lanjutan Julius Lobiua Mendengarkan 2 Keterangan Ahli
KPK Tahan Wakil Ketua DPR RI
KPK Usut Penggunaan Uang Korupsi Bupati Lampung Selatan
Kasus TPPU Bupati Lampung Selatan, KPK Sita 16 Bidang Tanah
Kronologi OTT DPRD Kalimantan Tengah
KPK OTT Anggota DPRD Kalteng
Bupati Cirebon Setelah Diperiksa Ditahan KPK
KPK Tetapkan Bupati Cirebon Tersangka
KPK Tangkap Bupati Cirebon
KPK Perpanjang Masa Penahanan Bupati Lampung Selatan Nonaktif
Uang Pengganti E-KTP, KPK Sita Rp 862 Juta Dari Setya Novanto
Keterangan Ahli Ketua DPD KAI DKI Jakarta Pada Sidang Lanjutan Julius Lobiua
TNI AL Ringkus Pelaku Narkoba Di Tanjung Ahus
TNI AL Gagalkan Penyelundupan 506 Gram Narkoba
Polisi Limpahkan Berkas Perkara Mantan Wali Kota Depok Ke Kejaksaan
Rekayasa Lalin Di KPU Saat Pengundian Nomor Urut Capres Cawapres
KPK Perpanjang Masa Penahanan Idrus Marham
Kombes Pol. Panca Putra Simanjuntak Jadi Direktur Penyidikan KPK
Kapolda Jambi Bongkar Peredaran Narkoba Dari Aceh Ke Kota-kota Di Sumatera Dan Jawa
Kasus Korupsi Massal DPRD Sumut, KPK Sita Lagi Uang Suap
KPK Periksa Dirjen Minerba
KPK Cegah Bos Borneo Lumbung Energi Ke Luar Negeri
Tim Resmob Polda Kalbar Ringkus Preman Penganiaya Penjaga Toko Arloji
jQuery Slider

Comments

Archives :20182017201620152014
  •    •    •    •    •    •    •    •    •  
Copyright © 2014 Siar Justisia. All rights reserved. Visit: 6.962.678 Since: 07.04.14 | 0.6005 sec