YouTube Facebook Twitter RSS
17 Nov 2018, 0

Hukum

Minum Di Ruang Sidang, Sri Mulyani Indrawati Ditegur Hakim

siarjustisia.com-JAKARTA.

Mantan Menteri Keuangan sekaligus Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Sri Mulyani Indrawati, memenuhi panggilan untuk hadir di sidang kasus Bank Century dengan terdakwa mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Budi Mulya.

Sri Mulyani Indrawati mendatangi Gedung Tipikor. Sri Mulyani Indrawati tampil mengenakan blazer batik berwarna cokelat, Sri Mulyani Indrawati hadir di pengadilan

Sri Mulyani Indrawati akan memberi kesaksian ihwal kasus dugaan korupsi pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) pada Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik. Dalam kasus ini, Sri Mulyani Indrawati disebut sebagai saksi kunci.

Dia memasuki ruang sidang dengan pengawalan pagar betis petugas Kepolisian. Ratusan petugas ikut mengawal persidangan yang mengagendakan kesaksian Sri Mulyani Indrawati ini.

Saat bersaksi, Sri Mulyani Indrawati sempat minum air mineral tanpa seizin Hakim. Mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ditegur hakim saat bersaksi di sidang kasus dugaan korupsi pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta.

Direktur Pelaksana Bank Dunia Sri Mulyani mendapat teguran di persidangan kasus dugaan korupsi pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) dan dana talangan ke Bank Century untuk terdakwa Budi Mulya.

Sri Mulyani Indrawati pun ditegur Majelis Hakim Ketua Afiantara. "Anda minum, harus izin Jaksa dulu," ketus Hakim Afiantara kepada Sri Mulyani Indrawati di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Selatan, Jumat (2/5/2014).

Sri Mulyani Indrawati ditegur karena minum di tengah memberikan kesaksian di ruang sidang. Mantan Menkeu tersebut ditegur ketika meneguk air dari botol air mineral berukuran kecil. "Saudara saksi, di sidang tidak boleh minum," cetus Hakim Afiantara di Gedung Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Jumat (2/5/2014). "Kalau minum silakan nanti di luar," tegur Ketua Hakim Afiantara, Jumat (2/5/2014).

Setelah ditegur, Sri Mulyani Indrawati langsung menutup botol air mineral seraya meminta maaf kepada hakim. Mendapat teguran tersebut, wanita yang sekarang menjabat sebagai Managing Director World Bank ini pun, Sri Mulyani Indrawati meminta maaf kepada hakim. Dia mengaku baru menyadari botol air mineral tidak boleh masuk ke ruang pengadilan. "Mohon maaf, Pak hakim. Saya tidak tahu, belum pernah masuk pengadilan sebelumnya," ujar Sri Mulyani Indrawati. "Saya tidak pernah ikut sidang," tambah Sri Mulyani Indrawati.

“Saya minta izin untuk minum pak Jaksa. Maaf pak hakim," jawab Sri Mulyani Indrawati dengan santai. "Kalau begitu, saya izin minum, Pak," lanjut Managing Director World Bank itu.

Hakim melarangnya lantaran tidak boleh makan dan minum di dalam ruang sidang. Hakim Afiantara lantas menjelaskan bahwa saksi bisa melepas dahaga. Namun, harus dilakukan di luar ruang sidang. "Ya nanti, di luar," tukas Hakim Afiantara.

Dalam persidangan tersebut, Sri Mulyani Indrawati memberikan kesaksian untuk terdakwa mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia Budi Mulya. Sri Mulyani Indrawati dimintai keterangan terkait jabatannya sebagai Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) saat itu.

Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK, KMS Roni mengatakan telah mengirim surat panggilan untuk Sri Mulyani Indrawati melalui KBRI di Washington DC, Amerika Serikat (AS), dan melalui World Bank.

Sri Mulyani Indrawati lalu menyatakan kesediaannya untuk hadir pada 2 Mei 2014 melalui surat elektronik, Minggu (27/4/2014).

Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa Budi Mulya bersama-sama Gubernur BI Boediono, yang kini menjabat Wakil Presiden (Wapres) RI, serta sejumlah pejabat bank sentral lainnya melakukan korupsi dalam pemberian FPJP kepada  Bank Century.

Adapun dalam kasus dugaan korupsi ini, kebijakan  itu disebut keuangan negara diduga mengalami kerugian sebesar Rp 689,394 miliar terkait pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP). Sedangkan, dalam proses penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik merugikan keuangan negara sebesar Rp 6,762 triliun.

Pada 21 November 2008 pukul 04.30 WIB, Sri Mulyani Indrawati selaku Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) saat itu menggelar rapat bersama Gubernur BI Boediono selaku anggota KSSK, Raden Pardede selaku Sekretaris KSSK, dan Arief Surjowidjodjo selaku konsultan hukum.

Kemudian sekitar pukul 05.30 WIB, Sri Mulyani Indrawati memberitahukan bahwa rapat KSSK dan rapat Komite Koordinasi telah memutuskan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik.

Setelah itu, Bank Century diambil alih oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Sebelum keputusan itu, pada rapat pra-KSSK tanggal 20 November 2008, Ketua Dewan Komisioner LPS Rudjito telah menyampaikan bahwa dalam keadaan normal, Bank Century seharusnya tidak dikategorikan sebagai bank gagal berdampak sistemik.

Pernyataan itu didukung oleh Kepala Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Anggito Abimanyu, yang menyampaikan bahwa analisis risiko sistemik yang diberikan BI belum didukung data yang cukup dan terukur untuk menyatakan bahwa Bank Century menimbulkan risiko sistemik. (tem/jos)

See Also

KPK Dalami Rekaman Percakapan Idrus Marham Dan Eni Maulani Saragih
Mabes Polri Selidiki Motif Penyerangan Polsek Metro Penjaringan
Sidang Lanjutan Julius Lobiua Mendengarkan 2 Keterangan Ahli
KPK Tahan Wakil Ketua DPR RI
KPK Usut Penggunaan Uang Korupsi Bupati Lampung Selatan
Kasus TPPU Bupati Lampung Selatan, KPK Sita 16 Bidang Tanah
Kronologi OTT DPRD Kalimantan Tengah
KPK OTT Anggota DPRD Kalteng
Bupati Cirebon Setelah Diperiksa Ditahan KPK
KPK Tetapkan Bupati Cirebon Tersangka
KPK Tangkap Bupati Cirebon
KPK Perpanjang Masa Penahanan Bupati Lampung Selatan Nonaktif
Uang Pengganti E-KTP, KPK Sita Rp 862 Juta Dari Setya Novanto
Keterangan Ahli Ketua DPD KAI DKI Jakarta Pada Sidang Lanjutan Julius Lobiua
TNI AL Ringkus Pelaku Narkoba Di Tanjung Ahus
TNI AL Gagalkan Penyelundupan 506 Gram Narkoba
Polisi Limpahkan Berkas Perkara Mantan Wali Kota Depok Ke Kejaksaan
Rekayasa Lalin Di KPU Saat Pengundian Nomor Urut Capres Cawapres
KPK Perpanjang Masa Penahanan Idrus Marham
Kombes Pol. Panca Putra Simanjuntak Jadi Direktur Penyidikan KPK
Kapolda Jambi Bongkar Peredaran Narkoba Dari Aceh Ke Kota-kota Di Sumatera Dan Jawa
Kasus Korupsi Massal DPRD Sumut, KPK Sita Lagi Uang Suap
KPK Periksa Dirjen Minerba
KPK Cegah Bos Borneo Lumbung Energi Ke Luar Negeri
Tim Resmob Polda Kalbar Ringkus Preman Penganiaya Penjaga Toko Arloji
jQuery Slider

Comments

Archives :20182017201620152014
  •    •    •    •    •    •    •    •    •  
Copyright © 2014 Siar Justisia. All rights reserved. Visit: 6.962.675 Since: 07.04.14 | 0.6223 sec