YouTube Facebook Twitter RSS
19 Oct 2018, 0

Editorial

LPSK Selenggarakan Pertemuan ASEAN Network Di Yogyakarta

Author : Joseph H Gunawan BBus SH MCS MTh | Tuesday, 25 August 2015 | View : 710

siarjustisia.com-YOGYAKARTA.

Kota Pelajar (Student's City), Kota Budaya (Cultural City), Kota Gudeg (Gudeg City), yakni Kota Yogyakarta yang terletak di lembah tiga sungai, yaitu Sungai Winongo, Sungai Code dimana membelah kota dan kebudayaan menjadi dua, dan Sungai Gajahwong merupakan Ibu Kota dan pusat pemerintahan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), kali ini dipilih oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk menggelar kegiatan Inaugural Meeting of the ASEAN Network for Witness and Victim Protection 2015.

Acara bertajuk Inaugural Meeting of The ASEAN Network For Witness and Victim Protection 2015 ini membahas tema besar Trafficking In Person (TIP).

Pertemuan ASEAN Network yang diselenggarakan LPSK di Yogyakarta resmi dibuka, Senin (24/8/2015). Acara yang digelar oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) ini berlangsung selama 3 hari mulai 24-26 Agustus 2015.

Acara yang berlangsung hingga Rabu (26/8/2015) itu merupakan lanjutan pertemuan di Bali pada 2014. Kegiatan ini merupakan buah pertemuan di Bali sebelumnya, yang menghasilkan join declaration untuk pembentukan jejaring perlindungan saksi dan korban di kawasan regional ASEAN. Pertemuan ini bagian dari hasil pertemuan The Second Inter Regional Southeast ASIA Nations Meeting tahun 2014 lalu di Bali.

Kegiatan ini merupakan buah pertemuan di Bali sebelumnya, yang menghasilkan join declaration untuk pembentukan jejaring perlindungan saksi dan korban di kawasan regional ASEAN. - See more at: http://www.lpsk.go.id/berita/berita_detail/2317#sthash.oTYc8ou3.dpuf

Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) periode 2013-2018, Abdul Haris Semendawai, S.H., LL.M. mengungkapkan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari hasil pertemuan The Second Inter-Regional Southeast ASIA Nations Meeting yang diselenggarakan di Kuta Paradiso Bali pada 12-14 Agustus 2014 silam.

Pertemuan dalam rangka Peresmian Jaringan Kerja sama Perlindungan Saksi dan Korban di tingkat ASEAN ini dihadiri sebanyak 150 peserta, yang merupakan delegasi dari tujuh negara ASEAN, yaitu Indonesia, Laos, Filipina, Thailand, Kamboja, Malaysia, dan Myanmar serta peninjau, dan juga tamu undangan.

Pertemuan digelar atas inisiatif LPSK dan dihadiri delegasi dari 7 (tujuh) negara. 7 (tujuh) negara ASEAN menghadiri pertemuan yang membahas Perlindungan Saksi dan Korban kasus kejahatan International di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Kegiatan yang dilaksanakan pada 24-26 Agustus 2015 ini dihadiri oleh para delegasi dari tujuh negara ASEAN yaitu Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, dan Thailand. Abdul Haris Semendawai mengatakan, tujuh negara yang hadir di Yogyakarta yaitu Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, dan Thailand.

Sejumlah negara Asia Tenggara (ASEAN) membentuk kerja sama Perlindungan Saksi dan Korban.

Pada tahap awal, kerja sama fokus pada Perlindungan Saksi dan Korban serta kejahatan perdagangan manusia.

Selain itu, sebagai inti dari pertemuan tahunan ASEAN ini, akan kembali dibahas mengenai pembuatan draft Kerangka Acuan dari pembentukan ASEAN Network untuk Perlindungan Saksi dan Korban.

"Kegiatan inaugural meeting ini dilakukan untuk merumuskan Kerangka Acuan Jejaring Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan penguatan Jejaring Perlindungan Saksi dan Korban," papar Abdul Haris Semendawai di Hotel Royal Ambarukmo, Jl. Laksda Adisucipto No.81, Yogyakarta, DIY, Senin (24/8/2015).

Penguatan Jejaring Perlindungan dalam bentuk ASEAN Network difokuskan pada Perlindungan Saksi dan Korban terutama kejahatan internasional pada kasus perdagangan orang, narkotika, pencucian uang, dan terorisme.

Abdul Haris Semendawai menjelaskan, penguatan Jejaring Perlindungan dalam bentuk ASEAN Network ini tentunya difokuskan dalam hal Perlindungan Saksi dan Korban terutama dalam berbagai kasus kejahatan transnasional seperti pada kasus perdagangan orang, narkotika, pencucian uang, dan terorisme.

Jejaring ini akan sangat bermanfaat bagi masing-masing negara. Lebih lanjut, Abdul Haris Semendawai menjelaskan adanya kebutuhan dalam mengungkap kejahatan transnasional, maka ASEAN Network dalam hal Perlindungan Saksi dan Korban akan sangat bermanfaat.

Abdul Haris Semendawai menuturkan beberapa kejahatan memerlukan kerja sama dua negara atau lebih dalam penanganannya, misalnya perdagangan manusia, penyelundupan narkoba, terorisme, dan korupsi.

"Banyak kasus kejahatan dengan pelaku, korban, dan lokasi kejadian lintas negara. Penanganannya tidak cukup dilakukan satu negara," terang Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Abdul Haris Semendawai dalam Pertemuan Perlindungan Saksi dan Korban ASEAN 2015, Senin (24/8/2015), di Hotel Royal Ambarukmo, Jl. Laksda Adisucipto No.81, Yogyakarta, Provinsi DIY.

"Adanya jaringan ASEAN ini diharapkan dapat menekan timbulnya hambatan dalam penanganan tindak pidana lintas batas Negara. Ini menjaga hubungan antarjaringan dengan satu visi yang sama," imbuh Abdul Haris Semendawai.

Agar kejahatan itu bisa diatasi maksimal dibutuhkan kerja sama di antara penegak hukum dari beberapa negara.

Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Abdul Haris Semendawai, mengatakan peresmian Jaringan Perlindungan di tingkat ASEAN ini merupakan peristiwa yang monumental. “Sebelumnya memang sudah ada jaringan kerja sama ASEAN lain yang jauh lebih dulu hadir, seperti ASEAN NAPOL dan SOMTC. Namun, jaringan perlindungan seperti ini merupakan pertama kali yang dibentuk dalam kerja sama multilateral ASEAN," kata Abdul Haris Semendawai.

Kerja sama, menurut Abdul Haris Semendawai, juga diperlukan agar negara-negara di Asia Tenggara (ASEAN) memiliki standar hukum yang sesuai dengan standar internasional dalam penanganan kejahatan transnasional, terutama terkait Perlindungan Saksi dan Korban.

Tahun 2015 ini, negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) khusus membahas kerja sama dalam penanganan kejahatan perdagangan manusia. Jenis kejahatan ini dipilih karena merupakan salah satu kejahatan yang kerap terjadi di Asia Tenggara (ASEAN).

Salah satu kasus perdagangan manusia adalah dugaan perbudakan anak buah kapal di Pulau Benjina, Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku. Sejumlah korban diketahui berasal dari Myanmar. "Kami akan kesulitan menghadirkan korban dari negara lain ke Indonesia untuk bersaksi jika tidak memiliki hubungan baik dengan negara asal korban," jelas Abdul Haris Semendawai.

Dalam pembukaan Inaugural Meeting of the ASEAN Network for Witness and Victim Protection, Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai mengatakan, terbentuknya jaringan ini merupakan proses panjang selama beberapa tahun dan disepakati dalam sejumlah konferensi. Salah satunya Regional Meeting of the ASEAN Network yang diselenggarakan di Kuta, Bali, pada Agustus 2014, yang menghasilkan Deklarasi Kuta Bali. "Deklarasi Kuta Bali itu mengenai pembentukan jaringan ASEAN bagi saksi dan korban, dan akan diresmikan dalam pertemuan tahun ini," ujar Abdul Haris Semendawai.

Selain Ketua LPSK yang membuka kegiatan, hadir pula Gubernur Provinsi DIY yang diwakili Drs. Soelistyo, S.H., C.N., M.Si. menyampaikan Welcoming Speech.

Pidato oleh His Excellency Ambassador I Gusti Agung Wesaka Puja yang mewakili Director General of ASEAN Cooperation of Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia/Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri.

Hal senada dikatakan Dirjen Kerja sama ASEAN Kementerian Luar Negeri RI, I Gusti Agung Wesaka Puja. Menurut dia, pertemuan ASEAN Network yang dilakukan melalui beberapa pertemuan ini menunjukan keseriusan dari Indonesia, khususnya dalam membentuk jaringan Perlindungan bagi Saksi dan Korban. “Pertemuan ASEAN Network yang dilakukan selama ini merupakan salah satu tekad kami untuk membentuk komunitas ASEAN yang kuat, kohesif dan bertanggung jawab, khususnya dalam pilar keamanan serta politik,” kata I Gusti Agung Wesaka Puja. Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri, I Gusti Agung Wesaka Puja mengatakan perdagangan manusia dipilih menjadi fokus juga karena negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) sedang menyusun sejumlah peraturan terkait penanganan kejahatan itu.

Minggu (23/8/2015), Kepolisian Diraja Malaysia menyatakan menemukan 24 kerangka manusia yang diduga korban perdagangan manusia. Kerangka ini ditemukan di tengah hutan, Negara Bagian Perlis, dekat perbatasan Malaysia-Thailand.

Y. Ambeg Paramarta, S.H., M.Si. yang mewakili Ministry of Law dan Human Right of Republic Indonesia/Menteri Hukum dan HAM menyampaikan keynote speech.

Dilaksanakan selama 3 (hari), kegiatan ini diisi dengan diskusi tematik dengan membahas tema besar yaitu Trafficking in Person dengan menghadirkan beberrapa narasumber. Acara ini juga menghadirkan beberapa narasumber yang terdiri dari United Nation Office on Drugs and Crime, International Organization for Migration (IOM), Indonesia Senior Official Meeting on Transnational Crime, Kejaksaan Agung, dan LPSK, serta juga perwakilan dari negara ASEAN.

Dalam diskusi tematik sesi I (pertama), pembicara pertama, Senior Regional Migrant Assistant Specialist dari Regional Office for Asia dan the Pacific International Organization for Migration (IOM), Jonathan Martens menyajikan perdagangan manusia di regional ASEAN dengan tema "Protection of Witness and Victim of Trafficking in Person".

Lalu ditambahkan oleh narasumber Dananthi Galapitage sebagai Deputy Resident Legal Advisor dari Attorney General's Department (AGD), Kedutaan Besar Australia yang memaparkan secara jalan praktikal dalam pencegahan, penyiksaan terhadap Perlindungan Saksi dan Korban, dan membantu korban perdagangan manusia secara individu di Australia.

Kedua pembicara tersebut, Jonathan Martens dan Dananthi Galapitage dengan moderator, mantan Deputi VI Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP-PPP) yang sekarang menjabat sebagai Ketua Tim Satgas Pencegahan dan Pemberantasan Illegal, Unreported and Unregulated Fishing, Dr. Mas Ahmad Santosa, S.H., LL.M.

Kemudian dilanjutkan dengan diskusi tematik sesi II (dua) dengan tema "Addressing Trafficking in Persons in ASEAN", yakni 2 narasumber, Sub-Directorate Chief of Rights of Vulnerable Groups of Ministry of Foreign Affairs, Grata Endah Werdaningtyas dari Directorate of Human Rights and Humanitarian Affairs Ministry of Foreign Affairs yang menyampaikan "Trafficking in Persons and Human Rights in ASEAN" dan serta mantan Kapolsek Sawah Besar, Kapolres Cilegon, WaKapolres Jakarta Pusat, Kasubdit IV Ditpidum Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri, Kombes Pol. Umar Surya Fana, S.H., S.I.K., M.H. dari Senior Officials Meeting on Transnational Crime (SOMTC) Indonesia menyampaikan "Protection of Witnesses and Victims of Human Trafficking" dengan moderator mantan Kapolres Kutai, Kepala Sekolah Polisi Negara (SPN) Balikpapan, Atase Kepolisian (Pol/SLO) Divhubter Polri KBRI 2020 Massachussets Avenue N.W., Washington DC. 20036 Amerika Serikat (AS), Sekretaris (SES) National Central Bureau (NCB)-Interpol Divhubter Polri, Brigjen Pol. Drs. Arief Wicaksono Sudiutomo dari National Central Bureau (NCB)-Interpol Mabes Polri.

Sesi terakhir yaitu Sesi III (tiga) diskusi tematik dengan tema "Lesson Learned and Best Practices from ASEAN Member States on Trafficking In Person" dengan pembicara, Ms. Mary May De Leouz dari Filipina, Ms. Pitikan Sithidej dari Thailand, dan Kanit Human Trafficking Subdit III Direktorat Tindak Pidana Umum (Dit Tipidum) Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri, AKBP Arie Darmanto dari Indonesia dengan moderator Dr. iur Antonius P.S. Wibowo, S.H., M.H. (jhg)

See Also

Widjanarko, Dosen Fakultas Psikologi UMK Raih Doktor
UMK Rilis Buku Sedulur Sikep Menggugat
Pidato Pertanggungjawaban Atas Penerimaan Soetandyo Wignjosoebroto Award
Keluarga Besar DPP IPHI Dan DPP KAI Gelar Acara Halal Bihalal Bersama
Sugeng Tindak K. H. Mahfudz Ridwan
Ekspedisi 1.000 Jembatan Gantung Untuk Indonesia
Merenungi Kepergian KH Hasyim Muzadi
Sejarah Kota Jakarta Di Musium Kota Jakarta
Lukisan Mengisahkan Tentang Keadilan Di Depan Ruang Pengadilan
Lebih Mengenal Jakarta Melalui Kota Tua
Dialog Dengan Alam, Budaya, Dan Orang
Audiensi AHY Dengan DPD KAI DKI Jakarta
Turut Berduka Cita, Kiai Nafis Misbah Mustofa Berpulang
Silaturahmi Sowan Gus Mus
Transparansi Memberdayakan Masyarakat
Marhaenisme Dan Penutupan Sosial Dengan Pengucilan
Menuliskan Pengamalan Ilmu Seseorang
Analisis Hubungan Partnership Bung Karno
Syafii Maarif Penerus Gus Dur
Di Tanah Rantau, Keluarga Kudus Yogyakarta Akan Gelar Makrab Bersama Bupati
1 Oktober Hari Kesaktian Pancasila
Tua Bersinar, Bisakah Kita Lakukan?
Batik Print Yang Murah Meriah
Plumbon Dan Film Everything Is Illuminated
Perkawinan Jangan Dikorbankan Demi Politik Pemilihan
jQuery Slider

Comments

Archives :20182017201620152014
  •    •    •    •    •    •    •    •    •  
Copyright © 2014 Siar Justisia. All rights reserved. Visit: 6.782.547 Since: 07.04.14 | 0.6478 sec