YouTube Facebook Twitter RSS
25 Jun 2018, 0

Nusantara

Rumah Ibadah Tak Punya IMB, Bukan Alasan Untuk Dibakar

Friday, 16 October 2015 | View : 1236

siarjustisia.com-JAKARTA.

Anggota Komisi VIII bidang Agama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) periode 2014-2019, K.H. Maman Imanulhaq, mengatakan ketidakadaan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebuah gereja tidak bisa dijadikan alasan masyarakat untuk melakukan tindak kekerasan atau main hakim sendiri. Bila keberatan dengan keberadaan sebuah rumah ibadah, masyarakat seharusnya mengambil langkah hukum dengan melaporkan ke pengadilan.

“Alasan ketidakadaan IMB gereja tidak bisa juga dijadikan dalih untuk kekerasan dan main hakim sendiri. Kalau keberatan dengan keberadaan gereja bisa diajukan ke pengadilan,” ucap pengasuh Pondok Pesantren Al-Mizan Jatiwangi Majalengka, K.H. Maman Imanulhaq dalam pesan singkat kepada awak media, di Jakarta, hari Kamis (15/10/2015).

Terlebih, dia melanjutkan, Pasal Nomor 14 Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Tahun 2006 jelas mengatakan, kalau kondisi objektif komunitas membutuhkan rumah ibadah dan mereka belum bisa memenuhi persyaratan yang disebut, pemerintah daerah wajib memfasilitasi mereka agar bisa menjalankan ibadahnya, bukan malah memfasilitasi warga membongkar atau membakarnya.

“Adanya gereja tanpa izin bukanlah karena kesengajaan, ini lebih karena regulasi dan fasilitasi negara yang tidak adil. Bahkan, banyak gereja yang sudah berupaya berpuluh-puluh tahun mengurus IMB hingga saat ini belum berhasil,” kata K.H. Maman Imanulhaq.

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu pun menyesalkan aksi pembakaran Gereja di Desa Suka Makmur, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Daerah Istimewa Aceh, yang dilakukan sejumlah massa berikat kepala putih, hari Selasa (13/10/2015) siang.

Anggota Komisi VIII bidang Agama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI), K.H. Maman Imanulhaq, mengatakan peristiwa kekerasan pembakaran Gereja di Desa Suka Makmur, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Daerah Istimewa Aceh, yang dilakukan massa berikat kepala putih, hari Selasa (13/10/2015) siang, dapat dijadikan momentum untuk mengkaji, bahkan menghapus Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Tahun 2006.

“Tinjau ulang Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Tahun 2006, bahkan kalau perlu dihapus,” ucap K.H. Maman Imanulhaq dalam pesan singkat kepada awak media, di Jakarta, hari Kamis (15/10/2015).

Menurut dia, Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Tahun 2006 telah bersikap tidak adil sehingga masyarakat Indonesia kehilangan akal sehat dalam berbangsa dan bernegara. Pembakaran Gereja di Kabupaten Aceh Singkil juga dinilai telah menciderai toleransi antarumat beragama serta semangat kebangsaan Indonesia.

Bahkan, dia mempertanyakan, sikap pemerintah dalam menyikapi insden pembakaran Gereja di Kabupaten Aceh Singkil, karena Pemerintah tidak terlihat hadir seperti ketika salah satu Musala di Distrik Karubaga, Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua, beberapa waktu silam. 

“Pemerintah tidak adil sehingga masyarakat kehilangan nalar sehat dalam berbangsa dan bernegara, siapapun pelaku dan pendorong kekerasan di Kabupaten Aceh Singkil, negara harus salah,” kata politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.

Dia menegaskan kejadian kekerasan ikut difasilitasi oleh negara, karena kesepakatan yang dibuat oleh Bupati Aceh Singkil dan Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) bersama sejumlah organisasi masyarakat beberapa waktu sebelumnya adalah sebuah fasilitasi negara yang memperkenankan masyarakat sipil menggunakan kekerasan.

“Negara tidak hadir  ketika kekerasan dan pembakaran gereja itu terjadi. Alasan aparat yang kurang jumlahnya dibandingkan dengan jumlah massa tidak masuk akal, karena sudah beredar informasi berhari-hari sebelumnya. Jadi memang terjadi pembiaran yang sistematis oleh negara,” ujar dia.

Pengasuh Pondok Pesantren Al-Mizan Jatiwangi Majalengka, K.H. Maman Imanulhaq berpendapat bentrokan yang terjadi merupakan risiko ketika masyarakat dibiarkan main hakim sendiri. Seharusnya, pemerintah bisa mengambil sikap tegas, sebab yang berhak menggunakan alat pemaksa dan kekerasan hanya negara.

Negara juga seharusnya bisa menindak segala bentuk kekerasan yang terjadi atas nama agama. Dalam bentrokan yang terjadi di Kabupaten Aceh Singkil, warga gereja ada dalam posisi mempertahankan diri atas serangan yang terjadi.

Dia pun mengatakan yang harus diketahui adalah masyarakat suku Pakpak sudah berada di Kabupaten Aceh Singkil jauh sebelum kemerdekaan Republik Indonesia. Kabupaten Aceh Singkil adalah daerah ulayat hak masyarakat adat Pakpak.

“Jadi seharusnya mereka berhak membangun rumah ibadah di sana, tanpa harus ada yang mempermasalahkannya. Meskipun Kabupetan Aceh Singkil masuk wilayah administratif Daerah Istimewa Aceh, tetapi sudah beberapa generasi didiami oleh suku Pakpak,” tutur penulis buku "Fatwa dan Canda Gus Dur" dan Antologi Puisi "Kupilih Sepi", K.H. Maman Imanulhaq. (sh)

See Also

Basarnas Telah Mengetahui Lokasi Tenggelamnya KM Sinar Bangun
Radius Pencarian Korban KM Sinar Bangun Diperluas
Kementerian Sosial Sediakan Logistik Untuk Pencarian Korban KM Sinar Bangun
Kecelakaan Tragis Mobil Menabrak Baja Pembatas Jalan
Mendagri Lantik Penjabat Gubernur Sumatera Utara
Nahkoda KM Sinar Bangun Diamankan
Forkopimda Kabupaten Demak Gelar Halal Bi Halal
Dandim 0716/Demak Tekankan Netralitas Dalam Apel Pengecekan Personel Jelang Pilkada
Pencarian Korban KM Sinar Bangun Terkendala Kedalaman Danau Toba
Kodim 0716/Demak Gelar Apel Pengecekan Usai Cuti Lebaran
Arus Balik Di Jalan Arteri Karawang Padat Merayap
Daftar Korban Hilang KM Sinar Bangun
Mendagri Lantik Plt Gubernur Jawa Barat
Jasad Seorang Wanita Ditemukan Dalam Perut Ular Sanca
Perempuan Ditelan Ular Sanca
Kronologi Perempuan Tewas Dimakan Ular
Truk Sampah Dinas LH DKI Hampir Jatuh Dari Jalan Tol Layang
Mahasiswa UMK Kembangkan Kap Lampu Bertema Kebangsaan Dan Pluralisme
Ringankan Beban Warga Kurang Mampu, Koramil 01/Demak Buat Jamban Sehat
Babinsa Koramil 02/Bonang Bantu Bagikan Sembako Saat Jelang Lebaran
Koramil 02/Bonang Bersama FKU Dan Umaroh Bersinergi Ciptakan Kebaikan Dan Kedamaian
Prajurit Kodim 0716/Demak Tes Urine Secara Acak
Babinsa Terus Dampingi Petani Saat Pengubinan
Tausiyah Gus Ghofur Dalam Peringatan Nuzulul Quran Di UMK
Danramil 05/Mijen Tekankan Pentingnya Membaca Dan Mengamalkan Al-Quran Dalam Kehidupan Sehari-hari
jQuery Slider

Comments

Archives :20182017201620152014
  •    •    •    •    •    •    •    •    •  
Copyright © 2014 Siar Justisia. All rights reserved. Visit: 6.176.127 Since: 07.04.14 | 0.6094 sec