YouTube Facebook Twitter RSS
16 Feb 2019, 0

Nusantara

Rumah Ibadah Tak Punya IMB, Bukan Alasan Untuk Dibakar

Friday, 16 October 2015 | View : 1301

siarjustisia.com-JAKARTA.

Anggota Komisi VIII bidang Agama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) periode 2014-2019, K.H. Maman Imanulhaq, mengatakan ketidakadaan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebuah gereja tidak bisa dijadikan alasan masyarakat untuk melakukan tindak kekerasan atau main hakim sendiri. Bila keberatan dengan keberadaan sebuah rumah ibadah, masyarakat seharusnya mengambil langkah hukum dengan melaporkan ke pengadilan.

“Alasan ketidakadaan IMB gereja tidak bisa juga dijadikan dalih untuk kekerasan dan main hakim sendiri. Kalau keberatan dengan keberadaan gereja bisa diajukan ke pengadilan,” ucap pengasuh Pondok Pesantren Al-Mizan Jatiwangi Majalengka, K.H. Maman Imanulhaq dalam pesan singkat kepada awak media, di Jakarta, hari Kamis (15/10/2015).

Terlebih, dia melanjutkan, Pasal Nomor 14 Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Tahun 2006 jelas mengatakan, kalau kondisi objektif komunitas membutuhkan rumah ibadah dan mereka belum bisa memenuhi persyaratan yang disebut, pemerintah daerah wajib memfasilitasi mereka agar bisa menjalankan ibadahnya, bukan malah memfasilitasi warga membongkar atau membakarnya.

“Adanya gereja tanpa izin bukanlah karena kesengajaan, ini lebih karena regulasi dan fasilitasi negara yang tidak adil. Bahkan, banyak gereja yang sudah berupaya berpuluh-puluh tahun mengurus IMB hingga saat ini belum berhasil,” kata K.H. Maman Imanulhaq.

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu pun menyesalkan aksi pembakaran Gereja di Desa Suka Makmur, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Daerah Istimewa Aceh, yang dilakukan sejumlah massa berikat kepala putih, hari Selasa (13/10/2015) siang.

Anggota Komisi VIII bidang Agama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI), K.H. Maman Imanulhaq, mengatakan peristiwa kekerasan pembakaran Gereja di Desa Suka Makmur, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Daerah Istimewa Aceh, yang dilakukan massa berikat kepala putih, hari Selasa (13/10/2015) siang, dapat dijadikan momentum untuk mengkaji, bahkan menghapus Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Tahun 2006.

“Tinjau ulang Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Tahun 2006, bahkan kalau perlu dihapus,” ucap K.H. Maman Imanulhaq dalam pesan singkat kepada awak media, di Jakarta, hari Kamis (15/10/2015).

Menurut dia, Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Tahun 2006 telah bersikap tidak adil sehingga masyarakat Indonesia kehilangan akal sehat dalam berbangsa dan bernegara. Pembakaran Gereja di Kabupaten Aceh Singkil juga dinilai telah menciderai toleransi antarumat beragama serta semangat kebangsaan Indonesia.

Bahkan, dia mempertanyakan, sikap pemerintah dalam menyikapi insden pembakaran Gereja di Kabupaten Aceh Singkil, karena Pemerintah tidak terlihat hadir seperti ketika salah satu Musala di Distrik Karubaga, Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua, beberapa waktu silam. 

“Pemerintah tidak adil sehingga masyarakat kehilangan nalar sehat dalam berbangsa dan bernegara, siapapun pelaku dan pendorong kekerasan di Kabupaten Aceh Singkil, negara harus salah,” kata politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.

Dia menegaskan kejadian kekerasan ikut difasilitasi oleh negara, karena kesepakatan yang dibuat oleh Bupati Aceh Singkil dan Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) bersama sejumlah organisasi masyarakat beberapa waktu sebelumnya adalah sebuah fasilitasi negara yang memperkenankan masyarakat sipil menggunakan kekerasan.

“Negara tidak hadir  ketika kekerasan dan pembakaran gereja itu terjadi. Alasan aparat yang kurang jumlahnya dibandingkan dengan jumlah massa tidak masuk akal, karena sudah beredar informasi berhari-hari sebelumnya. Jadi memang terjadi pembiaran yang sistematis oleh negara,” ujar dia.

Pengasuh Pondok Pesantren Al-Mizan Jatiwangi Majalengka, K.H. Maman Imanulhaq berpendapat bentrokan yang terjadi merupakan risiko ketika masyarakat dibiarkan main hakim sendiri. Seharusnya, pemerintah bisa mengambil sikap tegas, sebab yang berhak menggunakan alat pemaksa dan kekerasan hanya negara.

Negara juga seharusnya bisa menindak segala bentuk kekerasan yang terjadi atas nama agama. Dalam bentrokan yang terjadi di Kabupaten Aceh Singkil, warga gereja ada dalam posisi mempertahankan diri atas serangan yang terjadi.

Dia pun mengatakan yang harus diketahui adalah masyarakat suku Pakpak sudah berada di Kabupaten Aceh Singkil jauh sebelum kemerdekaan Republik Indonesia. Kabupaten Aceh Singkil adalah daerah ulayat hak masyarakat adat Pakpak.

“Jadi seharusnya mereka berhak membangun rumah ibadah di sana, tanpa harus ada yang mempermasalahkannya. Meskipun Kabupetan Aceh Singkil masuk wilayah administratif Daerah Istimewa Aceh, tetapi sudah beberapa generasi didiami oleh suku Pakpak,” tutur penulis buku "Fatwa dan Canda Gus Dur" dan Antologi Puisi "Kupilih Sepi", K.H. Maman Imanulhaq. (sh)

See Also

Gunung Karangetang Semburkan Lava
Peringatan Hari Lahir Ke-93 Madrasah Tasywiquth Thullab Salafiyah Kudus
Babinsa 12/Mranggen Bersama Bhabinkamtibmas Dan Masyarakat Berjibaku Memadamkan Api
Mengingat Masa Kecil, Kapolres Demak Bernostalgia Di Koramil 09/Karangtengah
Hilangkan Penat, Dandim 0716/Demak Ajak Para Perwira Jajaran Rekreasi Mancing Mania
Koramil 06/Wedung Bersama Polsek Bersinergi Dengan DPUPPE Berikan Rasa Aman Pengguna Jalan
Kodim 0716/Demak Terima Kunjungan Tim Dalwas Binsat Kodam IV/Diponegoro
Bawaslu Gelar Bawaslu Goes To School Di MA NU TBS
Dandim 0716/Demak Apresiasi Kesigapan Babinsa 01/Kota Bersihkan Pohon Tumbang
Dengan Cepat Babinsa 13/Karangawen Bantu Evakuasi Orang Yang Meninggal
Angin Puting Beliung Rusak Beberapa Rumah, Babinsa 11/Sayung Siap Bantu Warga
Prajurit Kodim 0716/Demak Bersama Polri Ciptakan Sinergitas Dalam Segala Hal
Bahagianya Kapolres Demak Saat Mendapat Jaket Doreng
Babinsa 12/Mranggen Himbau Para Pemuda Untuk Tidak Balap Liar
Bersama Perangkat Desa, Babinsa 11/Sayung Bantu Evakuasi Rumah Warga Yang Dihempas Angin
Jelang Pesta Demokrasi, Babinsa Bersama Bhabinkamtibmas Tingkatkan Disiplin Linmas
Danramil 06/Wedung Hadiri Rapat Penerimaan Mahasiswa KKN Dari Unisnu Jepara
Dekat Dengan Rakyat, Babinsa 11/Sayung Hadiri Lelayu Warga Yang Meninggal Di Desa Binaan
Babinsa 13/Karangawen Gandeng Dinas Pengairan Monitoring Debit Air Sungai
Antisipasi Bencana Alam, Babinsa 02/Bonang Rutin Pantau Tanggul Dan Sungai
Tingkatkan Kemampuan Prajurit, Kodim 0716/Demak Laksanakan Latihan Bongkar Pasang Senjata
Babinsa 12/Mranggen Hadiri Silaturahmi Bersama Perangkat Desa Dan Pimpinan Ponpes Girikusumo
Dandim 0716/Demak Pimpin Sertijab Pasiops
Babinsa 11/Sayung Hadiri Sosialisasi Program Indonesia Sehat Pendekatan Keluarga
Wujudkan Sinergitas, Kapolres Demak Sempatkan Diri Berkunjung Ke Koramil 04/Dempet
jQuery Slider

Comments

Archives :201920182017201620152014
  •    •    •    •    •    •    •    •    •  
Copyright © 2014 Siar Justisia. All rights reserved. Visit: 7.397.058 Since: 07.04.14 | 0.6715 sec