YouTube Facebook Twitter RSS
21 Oct 2018, 0

Nusantara

Rumah Ibadah Tak Punya IMB, Bukan Alasan Untuk Dibakar

Friday, 16 October 2015 | View : 1270

siarjustisia.com-JAKARTA.

Anggota Komisi VIII bidang Agama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) periode 2014-2019, K.H. Maman Imanulhaq, mengatakan ketidakadaan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebuah gereja tidak bisa dijadikan alasan masyarakat untuk melakukan tindak kekerasan atau main hakim sendiri. Bila keberatan dengan keberadaan sebuah rumah ibadah, masyarakat seharusnya mengambil langkah hukum dengan melaporkan ke pengadilan.

“Alasan ketidakadaan IMB gereja tidak bisa juga dijadikan dalih untuk kekerasan dan main hakim sendiri. Kalau keberatan dengan keberadaan gereja bisa diajukan ke pengadilan,” ucap pengasuh Pondok Pesantren Al-Mizan Jatiwangi Majalengka, K.H. Maman Imanulhaq dalam pesan singkat kepada awak media, di Jakarta, hari Kamis (15/10/2015).

Terlebih, dia melanjutkan, Pasal Nomor 14 Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Tahun 2006 jelas mengatakan, kalau kondisi objektif komunitas membutuhkan rumah ibadah dan mereka belum bisa memenuhi persyaratan yang disebut, pemerintah daerah wajib memfasilitasi mereka agar bisa menjalankan ibadahnya, bukan malah memfasilitasi warga membongkar atau membakarnya.

“Adanya gereja tanpa izin bukanlah karena kesengajaan, ini lebih karena regulasi dan fasilitasi negara yang tidak adil. Bahkan, banyak gereja yang sudah berupaya berpuluh-puluh tahun mengurus IMB hingga saat ini belum berhasil,” kata K.H. Maman Imanulhaq.

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu pun menyesalkan aksi pembakaran Gereja di Desa Suka Makmur, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Daerah Istimewa Aceh, yang dilakukan sejumlah massa berikat kepala putih, hari Selasa (13/10/2015) siang.

Anggota Komisi VIII bidang Agama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI), K.H. Maman Imanulhaq, mengatakan peristiwa kekerasan pembakaran Gereja di Desa Suka Makmur, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Daerah Istimewa Aceh, yang dilakukan massa berikat kepala putih, hari Selasa (13/10/2015) siang, dapat dijadikan momentum untuk mengkaji, bahkan menghapus Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Tahun 2006.

“Tinjau ulang Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Tahun 2006, bahkan kalau perlu dihapus,” ucap K.H. Maman Imanulhaq dalam pesan singkat kepada awak media, di Jakarta, hari Kamis (15/10/2015).

Menurut dia, Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Tahun 2006 telah bersikap tidak adil sehingga masyarakat Indonesia kehilangan akal sehat dalam berbangsa dan bernegara. Pembakaran Gereja di Kabupaten Aceh Singkil juga dinilai telah menciderai toleransi antarumat beragama serta semangat kebangsaan Indonesia.

Bahkan, dia mempertanyakan, sikap pemerintah dalam menyikapi insden pembakaran Gereja di Kabupaten Aceh Singkil, karena Pemerintah tidak terlihat hadir seperti ketika salah satu Musala di Distrik Karubaga, Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua, beberapa waktu silam. 

“Pemerintah tidak adil sehingga masyarakat kehilangan nalar sehat dalam berbangsa dan bernegara, siapapun pelaku dan pendorong kekerasan di Kabupaten Aceh Singkil, negara harus salah,” kata politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.

Dia menegaskan kejadian kekerasan ikut difasilitasi oleh negara, karena kesepakatan yang dibuat oleh Bupati Aceh Singkil dan Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) bersama sejumlah organisasi masyarakat beberapa waktu sebelumnya adalah sebuah fasilitasi negara yang memperkenankan masyarakat sipil menggunakan kekerasan.

“Negara tidak hadir  ketika kekerasan dan pembakaran gereja itu terjadi. Alasan aparat yang kurang jumlahnya dibandingkan dengan jumlah massa tidak masuk akal, karena sudah beredar informasi berhari-hari sebelumnya. Jadi memang terjadi pembiaran yang sistematis oleh negara,” ujar dia.

Pengasuh Pondok Pesantren Al-Mizan Jatiwangi Majalengka, K.H. Maman Imanulhaq berpendapat bentrokan yang terjadi merupakan risiko ketika masyarakat dibiarkan main hakim sendiri. Seharusnya, pemerintah bisa mengambil sikap tegas, sebab yang berhak menggunakan alat pemaksa dan kekerasan hanya negara.

Negara juga seharusnya bisa menindak segala bentuk kekerasan yang terjadi atas nama agama. Dalam bentrokan yang terjadi di Kabupaten Aceh Singkil, warga gereja ada dalam posisi mempertahankan diri atas serangan yang terjadi.

Dia pun mengatakan yang harus diketahui adalah masyarakat suku Pakpak sudah berada di Kabupaten Aceh Singkil jauh sebelum kemerdekaan Republik Indonesia. Kabupaten Aceh Singkil adalah daerah ulayat hak masyarakat adat Pakpak.

“Jadi seharusnya mereka berhak membangun rumah ibadah di sana, tanpa harus ada yang mempermasalahkannya. Meskipun Kabupetan Aceh Singkil masuk wilayah administratif Daerah Istimewa Aceh, tetapi sudah beberapa generasi didiami oleh suku Pakpak,” tutur penulis buku "Fatwa dan Canda Gus Dur" dan Antologi Puisi "Kupilih Sepi", K.H. Maman Imanulhaq. (sh)

See Also

Gerbang Tol Pejompongan Terbakar
Isi Lengkap Deklarasi Dukungan Jaringan Gusdurian Kepada Joko Widodo-Maruf Amin
Anies Baswedan Resmi Cabut Izin Prinsip Pembangunan Pulau Reklamasi
Polisi Sebut Mobilnya Berhenti Mendadak Soal Al Ghazali Pingsan
TNI AL Bentuk Tim Selidiki Kebakaran KRI Rencong 622
Kronologi Terbakar Dan Tenggelamnya KRI Rencong 622
TNI AL Sebut Seluruh Awak KRI Rencong 622 Selamat
Mahasiswa Diminta Tumbuhkan Budaya Menulis
Tim Mahad Aly TBS Lakukan Pengukuran Arah Kiblat
MA. TBS Salurkan Donasi Melalui LAZISNU Dan BPDB
MA AL Ahrom Dapat Wasbang Dari Danramil 09/Karangtengah
Dandim 0716/Demak Hadiri Apel Kehormatan Dan Malam Renungan Suci Di TMP Cahaya Ratna Bintarum
Babinsa Jungpasir Bersama Warga Binaannya Lakukan Doa Bersama Menjelang HUT RI Ke-73
Upacara Detik-Detik Proklamasi Peringatan HUT RI Ke-73 Di Demak
Upacara Penurunan Bendera HUT RI Ke-73 Di Alun-Alun Simpang Enam Demak
Dandim 0716/Demak Berikan Penghargaan Kepada 4 Babinsa Teladan
Kodim 0716/Demak Cek Kesediaan Pangan Di Wilayah Binaan
Babinsa Koramil 01/Demak Kota Bantu Pembuatan Gapura
Peringatan HUT Pramuka Ke-57
Pengukuhan Paskibraka Demak
Kodim 0716/Demak Meriahkan HUT Kemerdekaan RI Ke-73 Dengan Berbagai Lomba Tradisional
Kodim 0716/Demak Dan Polres Kirim Bantuan Ke Lombok
Batuud Koramil 10/Guntur Hadiri Lokakarya Mini Kesehatan
Tingkatkan Kemampuan Menembak, Kodim 0716/Demak Lakukan Perbaikan Lapangan Tembak
Apel Akbar HUT Ke-73 Dan Peringatan Hari Pramuka Ke-57 Kwartir Cabang Demak Digelar
jQuery Slider

Comments

Archives :20182017201620152014
  •    •    •    •    •    •    •    •    •  
Copyright © 2014 Siar Justisia. All rights reserved. Visit: 6.795.269 Since: 07.04.14 | 0.6058 sec