YouTube Facebook Twitter RSS
22 Sep 2018, 0

Nusantara

Sespimma Polri Angkatan 54 Cari Solusi Masalah Kemaritiman

Thursday, 26 November 2015 | View : 1092

siarjustisia.com-JAKARTA.

Peserta Perwira Siswa Sekolah Staf dan Pimpinan Pertama (Pasis Sespimma) Polri Angkatan 54 T.A. 2015 menyelenggarakan seminar sehari berjudul "Peran Polri Guna Mendukung Kemaritiman Dalam Rangka Mewujudkan Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia" di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI, Jl. Merdeka Timur No.16, Jakarta Pusat, Kamis (26/11/2015).

Sespimma Polri Angkatan 54 T.A. 2015 mencari solusi masalah kemaritiman melalui Seminar itu. Seminar tersebut memberikan banyak masukan untuk Polri sebagai salah satu pemangku kepentingan di sektor kelautan.

Ketua Organizing Committee seminar tersebut, AKP Joyo Mulyo mengatakan, sejak dicanangkannya rencana program tol laut oleh Presiden RI ke-7 Ir. H. Joko Widodo (Jokowi), kemudian, Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) yang menjabat sejak 17 April 2015, sejak Presiden RI ke-7, Ir. H. Joko Widodo (Jokowi) memberhentikan dengan hormat Jenderal Polisi (Jend. Pol.) Sutarman sebagai Kapolri pada tanggal 16 Januari 2015, Jenderal Polisi (Jend. Pol.) Drs. Badrodin Haiti sebagai pimpinan puncak Polri telah memerintahkan seluruh jajaran Polisi Air dan Polisi Udara (Polairud) untuk menggunakan seluruh potensi yang dimiliki untuk mendukung keinginan Indonesia menjadi poros maritim dunia. Karena, sebagai subsistem dari pemerintahan, Polri mengemban tanggung jawab untuk mensukseskan program pemerintah.

"Utamanya dalam bidang keamanan dan ketertiban masyarakat yang terus terpelihara, demi jalannya roda pembangunan khususnya kemaritiman," ungkap AKP Joyo Mulyo di sela-sela acara seminar.

Oleh karena itu, Sespimma Polri Angkatan ke-54, mencoba mengangkat permasalahan dalam seminar ini dalam upaya penanganan persoalan kemaritiman. Diharapkan, dari seminar ini dihasilkan beberapa masukan bagi pemerintah untuk mengatasi berbagai persoalan dalam kemaritiman.

Acara tersebut dihadiri tokoh-tokoh penting pemerintahan maupun akademisi yang menjadi narasumber. Di antaranya, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) ke-22, Jenderal Polisi (Jend. Pol.) Drs. Badrodin Haiti, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Sekretaris Kabinet RI ke-10 yang mulai menjabat sejak 12 Agustus 2015 Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo, M.M. di sesi pertama.

Di sesi kedua, diisi oleh sosiolog yang adalah peneliti senior LIPI Prof. (Ris) Hermawan Sulistyo, M.A., Ph.D., APU yang akrab dipanggil Kikiek Haryodo serta Ketua Komisi III DPR RI M. Aziz Syamsuddin, S.E., S.H., M.A.F., M.H. dan Direktur Polair (Dir Polair) Baharkam Polri, Brigjen Pol. Drs. M. Chairul Noor Alamsyah, S.H., M.H.

Mereka memberikan masukan untuk Polri untuk meningkatkan perannya dalam dunia kemaritiman Indonesia.

Presenter kondang Tina Talissa menjadi moderator pada acara ini. Pada acara tersebut, Tina Talissa mengaku bahagia menjadi moderator kali ini. "Saya sudah beberapa kali menjadi moderator di acara seminar Sespimma. Tapi baru kali ini dihadiri oleh Kapolri," beber Tina Talissa.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti meminta kewenangan Polri untuk menegakkan hukum di laut ditambah. Salah satunya, menambah batas kewenangan menyidik dari sebelumnya hanya 12 mil ke arah laut menjadi tanpa batas.

"Seharusnya Polri diberi kebebasan menyidik tanpa pembatasan di laut. Saya heran, namanya saja Kepolisian Republik Indonesia, apakah laut yang di atas 12 mil itu bukan punya Indonesia lagi. Harusnya Polri bisa menyidik lebih dari 12 mil," tandas Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti saat menjadi pembicara dalam seminar sehari bertema "Peran Polri Dalam Mendukung Indonesia Sebagai Poros Maritim" yang diselenggarakan oleh Pasis Sespimma Polri Angkatan 54 T.A. 2015 di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI, Jl. Merdeka Timur No.16, Jakarta Pusat, Kamis (26/11/2015).

Menurut Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, penambahan kewenangan itu bukan berarti Polri melakukan upaya pertahanan seperti layaknya TNI AL. Tetapi, Polri tetap melakukan tugas sesuai fungsinya. Di antaranya, dalam penegakan hukum yang terkait dengan kejahatan sipil seperti mencegah peredaran narkoba dan perdagangan manusia. "Di sinilah peran Polri dalam menegakan hukumnya," tegas Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

Menanggapi saran Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti tersebut, Kapolri Jenderal Polisi (Jend. Pol.) Drs. Badrodin Haiti mengatakan bahwa saat ini, sesuai undang-undang dalam pengamanan laut memang ada batas-batasnya. Yakni, antara peran Polri, TNI, maupun Kementerian Kelautan dan Perikanan. "Jadi jika memang kewenangan Polri harus ditambah, maka undang-undangnya dulu yang direvisi," kata Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) yang mulai menjabat 17 April 2015 sejak Presiden RI ke-7 Ir. H. Joko Widodo (Jokowi) memberhentikan dengan hormat Jenderal Polisi (Jend. Pol.) Drs. H. Sutarman sebagai Kapolri pada tanggal 16 Januari 2015 adalah juga mantan Kapolsek Metro Sawah Besar Polres Metro Jakpus Polda Metro Jaya pada tahun 1993 itu, Jend. Pol. Drs. Badrodin Haiti yang menjadi pembicara utama pada seminar tersebut.

Mantan Kasat Serse Polres Metro Jakarta Barat Polda Metro Jaya pada tahun 1994 itu yakin jika kewenangan Polri ditambah tak akan terjadi tumpang tindih dengan TNI maupun Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sebaliknya, lembaga-lembaga negara itu saling melengkapi untuk mengamankan wilayah perairan laut Indonesia.

Mantan Wakapolres Metro Jakarta Timur Polda Metro Jaya (1995) itu, Jend. Pol. Drs. Badrodin Haiti juga mengatakan, menambah kewenangan ini bukan berarti harus menambah sumber daya manusia maupun sarana dan prasaranan milik Polri yang bertugas di laut. "Ya tidak, karena kan waktu mengontrol dan mengawasi lautnya juga diatur waktunya," tukas mantan Kasat Serse Polres Metro Bekasi Polda Metro Jaya (1990), Jend. Pol. Drs. Badrodin Haiti.

Sedangkan, Sekretaris Kabinet RI ke-10 yang mulai menjabat sejak 12 Agustus 2015 Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo, M.M. yang juga menjadi pembicara mengatakan, soal penegakan hukum dan keamanan di laut, dikembalikan kepada lembaga masing-masing. "Ya untuk penegakan hukum dan keamanan saat ini dikembalikan dulu pada lembaganya masing-masing," tandas mantan Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Jakarta (2000-2005) Pramono Anung.

Mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP, Jakarta (2005-2010), Pramono Anung mengakui, di tengah melimpahnya kekayaan laut Indonesia, masih terjadi pelanggaran dan kejahatan di laut. Tidak hanya kasus pencurian ikan, tetapi juga pelanggaran lain seperti penyelundupan sumber daya alam, penyelundupan BBM, penyelundupan narkoba, penyelundupan miras, terorisme, dan perbudakan di atas kapal. Jika tidak diberantas, maka berdampak pada premi asuransi barang yang melintasi perairan Indonesia menjadi mahal. Hal ini sangat memberikan pengaruh negatif bagi iklim investasi di Indonesia.
"Karena itu, untuk mewujudkan wilayah perairan Indonesia yang aman secara efektif diperlukan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan termasuk Polri," tegas alumnus Doktor Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran (Unpad), Bandung (2010-2013) Pramono Anung.

Profesor Riset LIPI, Prof. (Ris) Hermawan Sulistyo, M.A., Ph.D., APU yang akrab dipanggil Kikiek Haryodo meminta Polri khususnya Kepolisian Perairan (Polair) untuk membenahi diri. Ini dilakukan untuk mendukung cita-cita negara menjadi poros maritim dunia.

"Dalam kerangka optimalisasi peran Polri dalam kemaritiman menuju Indonesia sebagai poros maritim dunia adalah perlunya pembenahan dan penambahan berbagai sarana dan prasarana," papar Penasihat Pondok Pesantren Al-Asy'ari Ceweng, Dander, Bojonegoro, Prof. Hermawan Sulistyo saat  menjadi pembicara dalam seminar sehari bertajuk "Peran Polri dalam Mendukung Indonesia Sebagai Poros Maritim" yang diselenggarakan oleh Pasis Sespimma Polri Angkatan 54 T.A. 2015 di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jl. Merdeka Timur No.16, Jakarta Pusat, Kamis (26/11/2015).

Selain sarana dan prasarana, yang perlu dibenahi oleh Polri juga menyangkut sumber daya manusia serta dukungan anggaran yang memadai. Khususnya, kepada Polair agar bisa menjalankan tugasnya dalam penegakan hukum di kemaritiman Indonesia.

Ketua Komisi III DPR RI, M. Aziz Syamsuddin, S.E., S.H., M.A.F., M.H. setuju jika  Polair dilengkapi dengan sarana an peralatan yang lebih modern. Tujuannya, agar bisa mengimbangi perkembangan lingkungan strategis dan tantangan tugas yang dihadapi seperti penambahan kapal patroli.

Namun, dengan keterbatasan yang dimiliki oleh Polair saat ini, Ketua PPK Kosgoro 1957 ini, Azis Syamsuddin mengapresiasi Polair dalam pelaksanaan tugas dan pengabdiannya telah menunjukkan keberhasilan dalam menunaikan tugasnya.  Baik pada kegiatan rutin maupun operasi kepolisian untuk menanggulangi kejahatan di laut. "Terutama di jalur laut sepanjang Selat Malaka, Selat Filipina, Natuna, Kalimantan Timur, Maluku, dan Papua yang lautnya sering disalahgunakan oleh kapal berbendera asing," pungkas Bendahara Umum PB PABBSI yang juga Ketua Bidang Hukum dan Advokasi Bappilu DPP Partai Golongan Karya (Golkar), Azis Syamsuddin.

See Also

Polisi Sebut Mobilnya Berhenti Mendadak Soal Al Ghazali Pingsan
TNI AL Bentuk Tim Selidiki Kebakaran KRI Rencong 622
Kronologi Terbakar Dan Tenggelamnya KRI Rencong 622
TNI AL Sebut Seluruh Awak KRI Rencong 622 Selamat
Mahasiswa Diminta Tumbuhkan Budaya Menulis
Tim Mahad Aly TBS Lakukan Pengukuran Arah Kiblat
MA. TBS Salurkan Donasi Melalui LAZISNU Dan BPDB
MA AL Ahrom Dapat Wasbang Dari Danramil 09/Karangtengah
Dandim 0716/Demak Hadiri Apel Kehormatan Dan Malam Renungan Suci Di TMP Cahaya Ratna Bintarum
Babinsa Jungpasir Bersama Warga Binaannya Lakukan Doa Bersama Menjelang HUT RI Ke-73
Upacara Detik-Detik Proklamasi Peringatan HUT RI Ke-73 Di Demak
Upacara Penurunan Bendera HUT RI Ke-73 Di Alun-Alun Simpang Enam Demak
Dandim 0716/Demak Berikan Penghargaan Kepada 4 Babinsa Teladan
Kodim 0716/Demak Cek Kesediaan Pangan Di Wilayah Binaan
Babinsa Koramil 01/Demak Kota Bantu Pembuatan Gapura
Peringatan HUT Pramuka Ke-57
Pengukuhan Paskibraka Demak
Kodim 0716/Demak Meriahkan HUT Kemerdekaan RI Ke-73 Dengan Berbagai Lomba Tradisional
Kodim 0716/Demak Dan Polres Kirim Bantuan Ke Lombok
Batuud Koramil 10/Guntur Hadiri Lokakarya Mini Kesehatan
Tingkatkan Kemampuan Menembak, Kodim 0716/Demak Lakukan Perbaikan Lapangan Tembak
Apel Akbar HUT Ke-73 Dan Peringatan Hari Pramuka Ke-57 Kwartir Cabang Demak Digelar
Danramil 09/Karangtengah Sebagai Pembina Upacara Pembukaan Jambore
Danramil 11/Sayung Berikan Materi Wasbang Dan Bela Negara Kepada Anggota Banser
Lombok Diguncang Gempa Lagi 6,2 Skala Richter
jQuery Slider

Comments

Archives :20182017201620152014
  •    •    •    •    •    •    •    •    •  
Copyright © 2014 Siar Justisia. All rights reserved. Visit: 6.624.028 Since: 07.04.14 | 0.6809 sec