YouTube Facebook Twitter RSS
21 Jul 2019, 0

Hukum

PN Jakarta Selatan Akan Eksekusi Paksa Yayasan Supersemar

Wednesday, 06 January 2016 | View : 1547

siarjustisia.com-JAKARTA.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan melaksanakan eksekusi paksa terhadap Yayasan Supersemar jika pada panggilan terakhir pada tanggal 20 Januari 2016 mendatang tidak memenuhi panggilan.

"Panggilan 20 Januari 2016 adalah panggilan terakhir, datang atau tidak datang maka aamaning dianggap sudah selesai dan ada diambil putusan, maka selanjutnya adalah eksekusi paksa," ungkap Kepala Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Made Sutrisna kepada rekan-rekan wartawan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Klas IA, Jl. Ampera Raya No.133, Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, Rabu (6/1/2016).

Ia juga menjelaskan menurut hukum acara eksekusi akan berlangsung sekali dan tidak berangsur-angsur.

"Karena ini hukum perdata, maka jika tidak mampu memenuhi kewajiban, akan ditelusuri aset-aset yang dimiliki hingga memenuhi nominal kewajiban yang harus dipenuhi," katanya.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menolak permohonan penundaan sidang yang diajukan oleh termohon terkait pelaksanaan putusan hakim atau aanmaning atas perkara Yayasan Supersemar.

"Kuasa termohon eksekusi mengirimkan surat yang isinya adalah memohon agar sidang yang seharusnya dilaksanakan hari ini Rabu (6/1/2016) ditunda menjadi tanggal 10 Februari 2016, namun ketua pengadilan menolak dan tetap akan memanggil ulang pada tanggal 20 Januari 2016," kata Made Sutrisna.

Ia juga menegaskan bahwa panggilan pada tanggal 20 Januari 2016 mendatang adalah panggilan terakhir dan tidak ada penundaan lagi.

Seperti diberitakan sebelumnya, Yayasan Supersemar tidak dapat menghadiri sidang aanmaning yakni pemberian teguran atau peringatan untuk segera melaksanakan putusan hakim yakni pembayaran ganti rugi uang negara senilai kurang lebih Rp 4,4 triliun.

"Sebagaimana panggilan aanmaning yang disampaikan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap pihak termohon Yayasan Supersemar pada hari ini, ternyata pada hari ini pengadilan menerima surat dari kuasa hukum termohon yang ditandatangani oleh Deny Kailimang dan rekan yang menyatakan bahwa tidak bisa hadir pada hari ini untuk menghadiri aanmaning karena ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan," beber Kepala Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Made Sutrisna di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Rabu (23/12/2015).

Ia mengatakan ketidakhadiran kuasa hukum Yayasan Supersemar sebagai pihak termohon karena ada persidangan di luar kota.

"Mereka (kuasa hukum Yayasan Supersemar) menyatakan bahwa karena kesibukan dan ada persidangan atau pendampingan klien di luar kota yang tidak bisa ditinggalkan sehingga memohon untuk ditunda," ujar Made Sutrisna.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menerima surat dari advokat Deny Kailimang berkaitan dengan penjelasan atas alasan ketidakhadiran hari ini.

Sementara itu, sebelumnya dalam Peninjauan Kembali (PK) yang dijatuhkan Mahkamah Agung (MA) pada 8 Juli 2015, Soeharto dan ahli warisnya serta Yayasan Supersemar harus membayar US$ 315 juta dan Rp 139,2 miliar kepada negara atau sekitar Rp 4,4 triliun dengan kurs saat ini.

Pada tanggal 27 Maret 2008, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutus Yayasan Beasiswa Supersemar bersalah menyelewengkan dana dan diperkuat oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Hingga saat ini, aset-aset dari Yayasan Supersemar juga belum diketahui secara pasti untuk pelaksanaan eksekusi, AD/ART masih dipelajari lebih lanjut untuk mengambil tindakan uang tepat jika sudah ada putusan.

Dikabarkan sebelumnya, Jaksa Agung RI yang mulai menjabat sejak 20 November 2014, Drs. H. Muhammad (HM) Prasetyo, S.H., M.H. ingin putusan Peninjauan Kembali (PK) Yayasan Supersemar yang mengharuskan yayasan itu membayar US$ 315 juta dan Rp 139,2 miliar kepada negara atau sekitar Rp 4,4 triliun dengan kurs sekarang secepatnya dieksekusi.

"Lebih bagus dilaksanakan secepatnya," tandas mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Japindum) di di Jakarta, Jumat (28/8/2015). Namun, persoalan eksekusi itu menjadi wewenang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

"PN Jaksel sendiri belum menerima salinan putusannya," imbuh mantan Direktur Upaya Hukum Eksekusi dan Eksaminasi Kejaksaan Agung RI pada tahun 2005-2006 tersebut.

"Tentunya kalau sudah ada, pihak pengadilan akan melakukan verifikasi untuk mendapatkan pembayaran termasuk aset. Kita akan terus berkoordinasi," tambah dia.

Dalam PK yang dijatuhkan 8 Juli 2015, Soeharto dan ahli warisnya serta Yayasan Supersemar harus membayar US$ 315 juta dan Rp 139,2 miliar kepada negara atau sekitar Rp 4,4 triliun.

Putusan diambil oleh Ketua Majelis Suwardi, Soltoni Mohdally dan Mahdi Sorinda yang mengabulkan PK ajuan Negara RI cq Presiden RI melawan mantan presiden Soeharto dan ahli warisnya, sekaligus menolak PK ajuan Yayasan Supersemar.

Artinya PK ini memperbaiki kesalahan pengetikan putusan pada 2010 yang dipimpin Harifin Tumpa (saat itu menjabat ketua MA) dengan hakim anggota Rehngena Purba dan Dirwoto memutuskan harus membayar kembali kepada negara sebesar US$ 315 juta berasal dari 75 persen dari US$ 420 juta dan Rp 139,2 miliar berasal dari 75 persen dari Rp 185,918 miliar.

Namun dalam putusannya MA tidak menuliskan Rp 139,2 miliar, tapi Rp 139,2 juta.

See Also

Kronologi Penangkapan Nunung Dan Suaminya
Komedian Nunung Ditangkap Terkait Kasus Narkoba
Hasil Rapat MK Soal Penerimaan Gugatan Pilpres Pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno
Susunan Tim Kuasa Hukum Pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno
Hashim Djojohadikusumo Penanggung Jawab Gugatan Pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno Ke MK
Anggota Brimob Sipit Yang Dituduh Dari China Tegaskan Asli Indonesia
BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno Daftarkan Gugatan Hasil Pilpres Ke MK Malam Nanti
MK Putuskan Gugatan Pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno Maksimum 14 Hari
Densus 88 Antiteror Tangkap 29 Terduga Teroris Berencana Ledakkan Bom
Sepanjang Tahun 2019, Polri Tangkap 68 Terduga Teroris Jaringan JAD
KPK Geledah Kantor Ditjen PSDKP
KPK Geledah Kantor PT. Daya Radar Utama
KPK Lelang Rumah Mewah Mantan Ketua DPRD Dan Bupati Bangkalan
Dukun Cabul Di Garut Diancam 15 Tahun Bui
Kalapas Dan 13 Petugas Lapas Nusakambangan Dicopot
Ketua Umum AKKMI Pertanyakan KSOP Mengutip PNBP
Keberadaan Lembaga KSOP Dinilai Masih Perlu Payung Hukum
AKKMI Soroti Legalitas Kantor Syahbandar Dan Otoritas Pelabuhan
AKKMI Dan APDHI Selenggarakan Seminar Nasional Pertanyakan Keamanan & Keselamatan Pelayaran
Syahbandar Miliki Peran Penting Dalam Mendukung Keamanan Dan Keselamatan Pelayaran
Pembentukan Syahbandar Utama & KSOP Disoroti
Legalitas KSOP Di Seluruh Pelabuhan Dipertanyakan
KPK Panggil Setya Novanto Sebagai Saksi
KPK Periksa Staf Khusus Menteri Agama
KPK Periksa Direktur SDM Adhi Karya
jQuery Slider

Comments

Archives :201920182017201620152014
  •    •    •    •    •    •    •    •    •  
Copyright © 2014 Siar Justisia. All rights reserved. Visit: 8.114.757 Since: 07.04.14 | 0.554 sec