YouTube Facebook Twitter RSS
26 May 2019, 0

Nusantara

Jusuf Kalla Dan Akbar Tandjung Tolak Jadi Ketua Umum Transisi Golkar

Tuesday, 05 January 2016 | View : 518

siarjustisia.com-JAKARTA.

Wakil Presiden (Wapres) Indonesia ke-12 yang mulai menjabat sejak 20 Oktober 2014, Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla atau sering ditulis Jusuf Kalla saja atau JK menolak usulan yang hendak menjadikan dirinya sebagai Ketua Kepengurusan Transisi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar demi mengatasi persoalan dualisme yang belum usai.

Keputusan sama juga diambil Ketua Dewan Pertimbangan Golkar Akbar Tandjung. "Mana ada jabatan itu. Saya sudah puncaklah. Saya sudah kasih warisan. Saya telah berhasil mempimpin Golkar di era yang sulit. Di mana pada Pemilu 2004 bisa lolos dan suvive. Itu kepuasan saya," tegas Akbar Tandjung di kantornya, Jakarta, Selasa (5/1/2016).

Saat ditanya, jika itu merupakan permintaan dari kader Golkar, Akbar Tanjung mengaku tidak punya ambisi hal itu. "Saya tak punya ambisi (untuk memimpin Golkar)," tukas Akbar Tandjung.

Akbar Tandjung menambahkan, apa yang dilakukan selama ini semata hanya untuk kepentingan partai, bukan pribadi. "Lihat apa yang kita lakukan? Kita ini mau memajukan Golkar. Tidak ada perseteruan lagi antara kedua belah pihak. Ini demi partai," pungkas Akbar Tandjung.

Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie (ARB) atau Ical menggelar Rapat Konsultasi Nasional dengan mengundang seluruh pengurus Dewan Pengurus Daerah (DPD) Tingkat I seluruh Indonesia di Sanur, Bali, Senin (4/1/2016).

Menurut kubu ARB atau Ical, rapat tersebut untuk menyiapkan Rapimnas Golkar hasil Munas Bali pada akhir Januari 2016.

Namun, hasil rapat tersebut membuat Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung kesal. Sebab, ada pemberian teguran kepada dirinya selaku Ketua Wantim Golkar.

"Adanya pemberian teguran kepada Ketua Wantim. Padahal, Wantim hanya memberikan saran. Yang juga menarik dalam hasil rapat tersebut, ada diktum yang menyebutkan DPP Golkar segera mengambil langkah-langkah politik agar Menkumham segera mengesahkan hasil Munas Bali. Artinya, Golkar Munas Bali belum sah. Ini saja meminta pengakuan dulu," tutur Akbar Tandjung di kantornya, Jakarta, Selasa (5/1/2016).

Selain itu, tambah dia, dalam rakornas di Bali juga ada klausul agar pilkada ke depan harus mengikuti hasil survei. Kemudian, Musyawarah Daerah harus sesuai jadwal DPP Golkar Munas Bali.

Akbar Tandjung juga mengungkapkan, dalam rapat tersebut partai berlambang pohon beringin itu juga akan bermanuver, dari berstatus oposisi menjadi pendukung pemerintahan Jokowi-JK.

"Yang terakhir, ada keinginan Rapimnas Golkar 2016 yang dilaksanakan pada 23 sampai 25 Januari di Yogyakarta dan alternatifnya di NTB. Tapi, bagaimana mau Rapimnas, jika belum mendapatkan surat pengesahan dari Menkumham," tegas Akbar Tandjung.

Dia juga mengungkapkan, peserta Rakornas Golkar tidak menyepakati adanya Munaslub tahun ini.

"Direkomendasikan kepada DPP Partai Golkar agar melaksanakan hasil Munas Bali. Kemudian semua DPD I sepakat tidak akan melaksanakan Munaslub sampai 2019," tandas Akbar Tandjung.

Dikabarkan sebelumnya, Ketua DPP Golkar hasil Munas Ancol, Leo Nababan mengusulkan agar dibentuk kepengurusan transisi Golkar untuk mengisi kekosongan kepemimpinan partai berlambang pohon beringin tersebut.

"Usulan kepengurusan transisi ini ide brilian saya. Ini paling realistis, dimana Pak Jusuf Kalla ditunjuk sebagai ketua umum transisi, dan sekretaris jenderalnya Pak Akbar Tandjung," kata Leo Nababan.

Menurut Leo Nababan, kepengurusan transisi di bawah Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK dan Akbar Tandjung harus segera dibentuk agar secepatnya menyelenggarakan Munas.

Leo Nababan juga mengusulkan agar kepengurusan transisi mempersiapkan penyelenggaraan munas selambatnya 2 bulan.

Diberitakan sebelumnya, beberapa kader muda Golkar mewacanakan musyawarah nasional luar biasa (munaslub) pada Oktober 2015. Mantan Ketua Umum Golkar sekaligus Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan tidak mau ikut campur lagi mengurus partai berlambang pohon beringin itu.

"Yorrys dan Nurdin Halid diskusi tapi kedua pengurus itu yang menentukan. Saya tidak tahulah, saya tak ikut campur lagi. Nanti kita lihat‎," tukas Jusuf Kalla (JK), di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (17/9/2015).

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Golkar Yorrys Raweyai mengklaim telah mendapat restu dari JK untuk menggelar munaslub. Dia juga mendorong agar ada kepengurusan baru tanpa melibatkan dua tokoh sentral, Aburizal Bakrie (ARB) alias Ical dan Agung Laksono.

"‎Mereka enggak boleh nyalon lagi. Kita ingin melahirkan pimpinan baru untuk Golkar baru. Ada Mahyudin, Setya Novanto, Ade Komaruddin, Aziz Syamsuddin, Airlangga dan lain-lain. Kita akan dorong mereka," ungkap Yorrys Raweyai, Sabtu (12/9/2015).

‎Aburizal Bakrie (ARB) alias Ical dan Agung Laksono, lanjut dia, akan diberi posisi khusus dalam partai, seperti Ketua Dewan Kehormatan dan Ketua Dewan Penasihat Golkar.

"Mereka juga tidak boleh dibuang begitu saja. Biar bagaimanapun mereka juga telah berjasa untuk Partai Golkar," tegas Yorrys Raweyai.

Seperti dikabarkan sebelumnya, mantan Ketua Umum Golkar Jusuf Kalla (JK) irit bicara soal laporan pertanggungjawaban Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie (ARB) alias Ical yang tanpa catatan satu pun di Munas IX Golkar, Bali. Terkait laporan tersebut, JK hanya menjawab dengan sebuah tawa dan sepotong kalimat.

"Jangan tanya saya, tanyakan sama peserta Munas," ujar JK seraya tertawa, Selasa (2/12/2014).

Hal itu diungkapkan JK usai menghadiri acara di Gedung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Jakarta. Selain soal laporan pertanggungjawaban tersebut, JK juga dimintai pendapat terkait dengan pemecatan kader Golkar.

Ia mengatakan langkah pemecatan itu pasti akan dinilai masyarakat secara jeli, apakah demokratis atau tidak.

"Ini kan tentu biar masyarakat menilai sendiri. Jika kita ingin hasilkan yang baik, prosesnya juga harus baik. Kita partai politik, jika kita pilar demokrasi, maka partai itu juga harus demokratis," tegas JK.

Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) DPP Partai Golkar periode 2009-2014 diterima dengan bulat oleh peserta Musyawarah Nasional (Munas) IX Partai Golkar. Bahkan, tanpa catatan dan tidak ada satu pun yang menolak.

"Ada yang katakan cumlaude, bulat, dan baik. Ada juga yang berikan rekomendasi kepada periode akan datang dan nanti akan dibulatkan di sidang komisi," cetus Ketua Umum demisioner Partai Golkar Aburizal Bakrie (ARB) alias Ical saat jumpa pers usai pandangan umum di Westin Hotel, Nusa Dua, Bali, Selasa (2/11/2014).

Dengan berakhirnya pandangan umum itu, sambung Aburizal Bakrie (ARB) alias Ical, maka kepemimpinan DPP Golkar periode 2009-2014 telah demisioner.

Tak hanya itu, sejumlah tokoh Golkar yang masuk dalam pembentukan presidium penyelamat Partai Golkar dipecat dalam putusan Musyawarah Nasional (Munas) ke IX Partai Golkar di Nusa Dua, Bali. Alasannya mereka dianggap telah melenceng dari AD/ART partai. "Munas memutuskan memecat kader-kader yang terlibat dalam pembentukan presidium penyelamat karena melanggar hasil Rapimnas VII Yogyakarta," kata pimpinan sidang Munas IX Partai Golkar Nurdin Halid.

Kader yang dipecat tersebut antara lain Agung Laksono, Priyo Budi Santoso, Zainuddin Amali, Yorrys Raweyai, Leo Nababan, dan Drs. Agun Gunandjar Sudarsa, Bc. I.P., M.Si.

Tidak hanya itu, Agus Gumiwang Kartasasmita dan Nusron Wahid juga ikut dipecat. Kata Nurdin Halid, pemecatan itu sesuai dengan Mahkamah Partai sehubungan dengan adanya keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang menolak gugatan keduanya.

See Also

Cegah Gangguan Hama Burung, Babinsa Brumbung Bantu Petani Pasang Jaring
Jalin Silaturahmi, Babinsa Pundenarum Sholat Tarwih Bersama Warga Di Desa Binaan
Danramil 09/Karangtengah Hadiri Pembukaan Pasar Murah
Dandim 0716/Demak Hadiri Buka Puasa Dan Silaturahmi Bersama Ulama Umaro
Berikan Kultum, Dandim 0716/Demak Ajak Masyarakat Tetap Jaga Tali Silaturahmi
Dandim 0716/Demak Pimpin Upacara Hari Kebangkitan Nasional
Cuaca Buruk, 7 Pesawat Tempur Prancis Mendarat Darurat Di Lanud Sultan Iskandar Muda
Pekalongan Siapkan Rekayasa Lalin Antisipasi Kemacetan
Momen Kebersamaan Kodim 0716/Demak Dan Polres Demak Berbagi Takjil Di Bulan Puasa
Diduga Konsleting Listrik, Rumah Terbakar Di Demak
Babinsa Koramil 06/Wedung Rujuk Pasien Gangguan Jiwa Ke Semarang
Wiranto Menyesal Tunjuk OSO Jadi Ketua Umum Partai Hanura
Jumlah Petugas KPPS Wafat Bertambah Jadi 318
Ombudsman Sebut Wafatnya Petugas KPPS, Kesalahan Kolektif
22 Polri Gugur Saat Pengamanan Pilpres & Pileg 2019
72 Orang Panwaslu Wafat Di Pilpres & Pileg 2019
Ratusan Santri MA NU Tasywiquth Thullab Salafiyah Ikuti Pembekalan
KPU Sebut Petugas KPPS Yang Meninggal Bertambah Jadi 119 Orang
Peringati Harlah Ke-96 NU, MA NU TBS Gelar Upacara Dan Istighasah
Bupati Demak Resmi Buka TMMD Sengkuyung I TA 2019
SMP Kanisius Kudus Bermain Besama Di Ruang Baca Pengilon
Gunung Karangetang Semburkan Lava
Peringatan Hari Lahir Ke-93 Madrasah Tasywiquth Thullab Salafiyah Kudus
Babinsa 12/Mranggen Bersama Bhabinkamtibmas Dan Masyarakat Berjibaku Memadamkan Api
Mengingat Masa Kecil, Kapolres Demak Bernostalgia Di Koramil 09/Karangtengah
jQuery Slider

Comments

Archives :201920182017201620152014
  •    •    •    •    •    •    •    •    •  
Copyright © 2014 Siar Justisia. All rights reserved. Visit: 7.851.689 Since: 07.04.14 | 0.6507 sec