YouTube Facebook Twitter RSS
18 Nov 2018, 0

Nusantara

Pemprov DKI Akan Hentikan Operasional Bus Jemputan PNS

Friday, 22 January 2016 | View : 395

siarjustisia.com-JAKARTA.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan menghentikan operasional bus jemputan bagi para Pegawai Negeri Sipil (PNS) DKI yang bekerja di lingkungan Pemprov DKI mulai 25 Januari 2016.

"Betul, operasional bus jemputan untuk PNS DKI akan dihentikan, terhitung mulai tanggal 25 Januari 2016," kata Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Heru Budi Hartono di Jakarta, Jumat (22/1/2016).

Menurut dia, penghentian operasional bus tersebut dilakukan karena adanya keluhan dari sebagian pegawai, terutama pegawai yang bekerja melebihi waktu sampai dengan pukul 18.00 WIB.

"Pegawai yang pulang naik bus pukul 16.00 WIB, sudah antre absen dari pukul 15.30 WIB karena takut ketinggalan bus. Sehingga, pegawai yang overtime sampai pukul 18.00 WIB protes karena tidak ada bus jemputan lagi," ujar Heru Budi Hartono.

Oleh karena itu, dia menuturkan dalam Rapat Pimpinan (Rapim) Gubernur yang digelar pada 18 Januari 2016, telah diputuskan bahwa operasional bus jemputan bagi para PNS DKI dihentikan.

"Karena sulitnya mengakomodir berbagai protes dari para pegawai. Sehingga, kami putuskan untuk menghentikan operasional bus jemputan saja. Lagi pula, take home pay pegawai DKI juga besar," tutur Heru Budi Hartono.

Gubernur DKI Jakarta Ir. Basuki Tjahaja Purnama, M.M. menyebutkan ada beberapa alasan terkait keputusan penghentian operasional bus jemputan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI.

"Kebijakan penghentian operasional bus jemputan itu bukan tanpa alasan. Ada tiga alasan yang menjadi dasar pertimbangan kebijakan tersebut," beber mantan anggota Komisi II DPR RI, Basuki Tjahaja Purnama di Balai Kota DKI, Jl.Medan Merdeka Selatan No.8-9, Jakarta Pusat, Jumat (22/1/2016).

Alasan pertama, menurut pria yang lebih akrab disapa Ahok itu, yakni para PNS, terutama yang masih muda, kesulitan menggunakan bus jemputan tersebut karena sebagian besar bangku bus sudah ditempati oleh PNS yang lebih tua.

"Jadi, di dalam bus jemputan itu seperti sudah ada kelompok-kelompoknya. Sudah mirip seperti membership. PNS yang masih muda tidak bisa naik, karena kursi-kursinya punya PNS lain," ujar mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta masa jabatan 15 Oktober 2012-16 Oktober 2014, Basuki Tjahaja Purnama.

Alasan kedua, dia menuturkan, yaitu karena PNS membayar uang iuran sekitar Rp 75.000 hingga Rp 100.000 per bulan agar dapat menggunakan bus jemputan tersebut. Padahal, bus jemputan itu disediakan untuk PNS secara gratis.

"Selain itu, bus-bus jemputan itu juga mengangkut penumpang biasa, yang bukan PNS, kemudian dipunguti uang bayaran. Padahal, sopirnya sudah digaji. Ini dia kesalahannya," tutur mantan anggota DPRD Belitung Timur Fraksi PPIB masa jabatan periode 2004-2005, Basuki Tjahaja Purnama.

Selanjutnya, dia mengungkapkan penghentian operasional bus jemputan itu dilakukan kerana banyaknya PNS yang bersiap-siap pulang sebelum waktu kerjanya berakhir, yakni pukul 16.00 WIB.

"PNS diperbolehkan absen pulang pukul 16.00 WIB. Namun, sebelumnya sudah siap-siap pulang, absen dan langsung duduk di bus. Berarti kan para pegawai itu tidak menyelesaikan tugasnya sampai akhir dengan alasan bus jemputan akan berangkat. Makanya, kami hentikan saja," ungkap mantan anggota DPR RI Fraksi Golongan Karya (Golkar) masa jabatan 1 Oktober 2009-26 April 2012, Basuki Tjahaja Purnama.

Penghentian operasional bus jemputan bagi PNS DKI Jakarta itu diketahui dari Surat Edaran Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Saefullah.

Kemudian, para PNS diharapkan tetap masuk kerja tepat waktu sesuai ketentuan perundang-undangan.

Sementara itu, terdapat sebanyak 18 unit bus jemputan yang disediakan bagi PNS DKI yang yang bekerja di lingkungan Balai Kota.

Sedangkan, di setiap wilayah, disediakan sekitar dua hingga tiga unit bus jemputan. Beberapa rute yang ditempuh oleh bus-bus jemputan itu, di antaranya Bekasi Barat, Depok, Bogor, dan Tangerang. (ant/jos)

See Also

Dandim 0716/Demak Ajak Peserta Sarasehan Untuk Menjaga Keutuhan NKRI
Batuud Koramil 13/Karangawen Hadiri Mujahadah Al Aurodul Jamiah Di Desa Bumirejo
Babinsa 09/Karangtengah Pererat Sinergitas Dengan Perangkat Desa
Kepedulian Babinsa 12/Mranggen Terhadap Generasi Penerus Bangsa
Ratusan Saka Wira Kartika Dikukuhkan Dandim 0716/Demak
Bupati Demak Buka Secara Resmi Apel Akbar Pengukuhan Saka Wira Kartika
Babinsa 05/Mijen Ajak Warga Binaannya Laksanakan Jumat Bersih
Babinsa 06/Wedung Ajak Para Santri Untuk Berdisiplin Dan Berjiwa Nasionalisme
Sasaran Non Fisik TMMD Tingkatkan Rasa Nasionalisme
Tim Kopaska AL Temukan Benda Diduga Mesin Lion Air JT 610
Danramil 07/Gajah Sambangi Keluarga Korban Kecelakaan Lion Air JT 610
Kegiatan Rutin Apel Pagi Kodim 0716/Demak Dilanjutkan Pemeliharaan Pangkalan
Dandim 0716/Demak Pimpin Upacara Sertijab Danramil 02/Bonang
Babinsa Kodim 0716/Demak Peringati Hari Sumpah Pemuda Berikan Wawasan Kebangsaan
Presiden Joko Widodo Resmi Gratiskan Tarif Tol Suramadu
Lepas Santri Ke Luar Negeri Di Momentum Hari Santri
Gerbang Tol Pejompongan Terbakar
Isi Lengkap Deklarasi Dukungan Jaringan Gusdurian Kepada Joko Widodo-Maruf Amin
Anies Baswedan Resmi Cabut Izin Prinsip Pembangunan Pulau Reklamasi
Polisi Sebut Mobilnya Berhenti Mendadak Soal Al Ghazali Pingsan
TNI AL Bentuk Tim Selidiki Kebakaran KRI Rencong 622
Kronologi Terbakar Dan Tenggelamnya KRI Rencong 622
TNI AL Sebut Seluruh Awak KRI Rencong 622 Selamat
Mahasiswa Diminta Tumbuhkan Budaya Menulis
Tim Mahad Aly TBS Lakukan Pengukuran Arah Kiblat
jQuery Slider

Comments

Archives :20182017201620152014
  •    •    •    •    •    •    •    •    •  
Copyright © 2014 Siar Justisia. All rights reserved. Visit: 6.972.143 Since: 07.04.14 | 0.6723 sec