YouTube Facebook Twitter RSS
18 Dec 2017, 0

Nusantara

Besok Warga Kalijodo Terima Surat Peringatan 1 Untuk Bongkar Bangunan

Wednesday, 17 February 2016 | View : 1341

siarjustisia.com-JAKARTA.

Kawasan Kalijodo dalam beberapa hari ini menjadi sorotan. Daerah yang berlokasi di RT07/RW10 Kelurahan Angke, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, itu rencananya akan ditertibkan.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta besok akan melayangkan surat peringatan pertama (SP1) kepada warga yang menempati tanah negara di kawasan Kalijodo, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara untuk membongkar bangun yang mereka tempati.

Gubernur DKI Jakarta ke-17 yang mulai menjabat sejak 16 Oktober 2014, Ir. Basuki Tjahaja Purnama, M.M. yang akrab disapa "Ahok" segera melayangkan surat peringatan pertama (SP1) kepada warga kawasan Kalijodo Jakarta Utara untuk segera membongkar bangunan yang mereka tempati di atas tanah negara itu.

"Jadi besok kami akan mengeluarkan SP1, memberitahukan bahwa anda menduduki tanah negara. Kami melakukan amanat Undang-undang, maka tanah negara yang diduduki itu akan kami ambil kembali," kata Gubernur usai rapat koordinasi penertiban kawasan Kalijodo bersama Kapolda Metro Jaya, Inspektur Jenderal Polisi (Irjen Pol.) Drs. H.M. Tito Karnavian, M.A., Ph.D. dan Pangdam Jaya Mayjen TNI Teddy Lhaksmana di Mapolda Metro Jaya, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 55, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (17/2/2016).

Menurut mantan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta masa jabatan 1 Juni 2014-22 Juli 2014 ini, di dalam SP1 Pemprov DKI akan meminta warga membongkar sendiri bangunannya.

Jika tidak mau, lanjutnya, Pemprov DKI akan melayangkan SP2 dengan harapan mereka mau membongkar sendiri. Kemudian jika masih bersikukuh maka dilayangkan SP3.

"Kalau setelah SP3 masih tidak mau membongkar juga, ya sudah, kami bantu mereka membongkar," katanya.

Mantan anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Golkar masa jabatan 1 Oktober 2009-26 April 2012 ini, Basuki Tjahaja Purnama menuturkan tenggat waktu antara SP1 ke SP2 biasanya berkisar tujuh hari, kemudian tiga hari dari SP2 ke SP3 dan SP3 sendiri hanya diberi waktu satu hari.

"Kira-kira 10 hari lah kalau dia tidak mau bongkar sendiri, kami bantu membongkar," jelas mantan Bupati Belitung Timur ke-1 masa jabatan 3 Agustus 2005-22 Desember 2006 itu, Basuki Tjahaja Purnama.

Polda Metro Jaya (PMJ) dibantu tentara dari Kodam Jaya, mulai besok akan menggelar operasi penyakit masyarakat di kawasan ini, termasuk melawan premanisme, pelaku kejahatan, peredaran minuman keras ilegal, prostitusi, dan peredaran narkotika.

Kapolda Metro Jaya, Inspektur Jenderal Polisi (Irjen Pol.) Drs. H.M. Tito Karnavian, M.A., Ph.D. menyatakan siap mendukung penertiban tersebut.

"Di sana berdiri permukiman liar di atas tanah negara. Pemprov DKI akan melakukan penertiban itu, nanti dari Polda dan Kodam Jaya akan memberikan dukungan," tegas Kapolda Metro Jaya, Inspektur Jenderal Polisi (Irjen Pol.) Drs. H.M. Tito Karnavian, M.A., Ph.D.

Mantan anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Golkar masa jabatan 1 Oktober 2009-26 April 2012 ini, Basuki Tjahaja Purnama mengatakan rencana penertiban kawasan Kalijodo merupakan upaya pengamanan aset negara yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi setempat.

"Sebenarnya penertiban Kalijodo itu merupakan upaya kami mengamankan aset negara. Karena kawasan itu berdiri di atas lahan milik negara," kata Basuki Tjahaja Purnama di Balai Kota DKI, Jl. Medan Merdeka Selatan No.8-9, Kelurahan Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (17/2/2016).

Menurut pria yang lebih akrab disapa Ahok sehari-hari itu, kawasan Kalijodo menduduki lahan hijau yang merupakan milik negara. Oleh karena itu, harus ditertibkan dan ditata ulang.

"Jadi, namanya bukan penggusuran, tetapi penertiban. Penggusuran itu kalau warga yang menempati lahan miliknya lalu diusir. Kalau Kalijodo itu kan warga menduduki lahan hijau milik negara, makanya kami tertibkan," papar mantan anggota DPRD Belitung Timur Fraksi PPIB periode 2004-2005, Basuki Tjahaja Purnama.

Lebih lanjut, mantan Bupati Belitung Timur ke-1 masa jabatan 3 Agustus 2005-22 Desember 2006 itu menuturkan di dalam Undang-undang pokok agraria, menempati lahan negara itu dilarang, termasuk di jalur hijau, seperti yang ditempati oleh warga di kawasan Kalijodo.

Penertiban kawasan Kalijodo ini bertujuan membuka kawasan hijau.

"Kalau mau lihat Undang-undang, warga yang bermukim di kawasan Kalijodo itu sebenarnya sudah melanggar. Karena Kalijodo merupakan salah satu jalur hijau di wilayah DKI Jakarta," terang mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta dengan masa jabatan 15 Oktober 2012-16 Oktober 2014, Basuki Tjahaja Purnama.

Alumnus Universitas Trisakti tersebut, Basuki Tjahaja Purnama mengatakan penertiban kawasan Kalijodo di Jakarta Barat dilakukan karena berada di jalur hijau yang juga merupakan lahan milik negara.

"Kawasan Kalijodo itu sudah melanggar konstitusi negara, karena berdiri di lahan milik negara. Terlebih, disitu juga merupakan jalur hijau," tukas Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama di Balai Kota DKI, Jl. Medan Merdeka Selatan No.8-9, Kelurahan Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (17/2/2016).

Oleh karena itu, menurut pria yang lebih akrab disapa Ahok itu, bukan hanya kawasan Kalijodo saja yang harus ditertibkan, tetapi juga semua yang menduduki lahan milik negara harus ditertibkan dan ditata.

"Penertiban bukan hanya dilakukan di Kalijodo saja, tetapi juga semua permukiman liar atau apapun yang berdiri di tanah negara, baik itu di bantaran kali, waduk, setu dan sebagainya. Itu semua harus ditertibkan," ujar alumnus Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi/STIE Prasetiya Mulya.

Sementara itu, dia mengungkapkan saat ini sosialisasi terkait rencana penertiban kawasan Kalijodo sudah dimulai. Selama masa sosialisasi, kawasan itu pun ditutup agar sosialisasi dapat berjalan dengan lancar.

"Saat ini, proses sosialisasi kepada warga mengenai rencana penertiban kawasan Kalijodo sudah kami mulai. Supaya sosialisasi itu berjalan lebih maksimal, kawasan itu kami tutup dulu," tutur mantan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta masa jabatan 1 Juni 2014-22 Juli 2014 ini, Basuki Tjahaja Purnama.

Lebih lanjut, dia mengungkapkan selama masa sosialisasi, pihaknya juga turut menggandeng kepolisian serta TNI. Hal tersebut sengaja dilakukan untuk menghindari terjadinya kerusuhan atau perlawanan dari warga setempat.

"Selama sosialisasi, kami juga melibatkan anggota polisi dan TNI. Dengan adanya polisi dan TNI, kami berharap sosialisasi bisa berjalan dengan lancar dan aman. Begitu seterusnya sampai proses penertiban dimulai," ungkap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku mendapatkan laporan bahwa warga kawasan Kalijodo yang akan direlokasi dari tanah negara mendapat ancaman dari pihak-pihak tertentu agak tidak turut mendaftar untuk tinggal di rumah susun yang disediakan Pemeritah Provinsi DKI Jakarta.

"Hampir 20 orang sudah daftar tadinya, tetapi terakhir kami mendapat laporan bahwa mereka diancam tidak boleh daftar," beber mantan anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Golongan Karya (Golkar) tersebut setelah berkoordinasi dengan Kapolda Metro Jaya, Inspektur Jenderal Polisi (Irjen Pol.) Drs. H.M. Tito Karnavian, M.A., Ph.D. dan Pangdam Jaya Mayjen TNI Teddy Lhaksmana terkait penertiban kawasan Kalijodo di Mapolda Metro Jaya, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 55, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (17/2/2016).

Pria yang akrab disapa Ahok itu mengaku tidak mengetahui siapa pihak yang mengancam warga Kalijodo yang hendak mendaftar perolehan rusun relokasi ini.

"Tadi Pak Walikota Jakarta Utara menyampaikan beberapa yang mendaftar mendapat ancaman," beber mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta dengan masa jabatan 15 Oktober 2012-16 Oktober 2014 tersebut.

Kepala Dinas (Kadis) Perumahan dan Gedung Pemprov DKI Jakarta, Ika Lestari Aji, S.E., M.M., Senin (15/2/2016) lalu, mengatakan sejumlah Rumah susun (Rusun) dapat dijadikan relokasi warga Kalijodo, yakni Rusun Marunda di Jl. Marunda Makmur, Cilincing, Jakarta Utara dan Rusun Pulo Gebang Permai di Jl. Mutiara Raya, Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur.

See Also

Alasan Partai Golkar Cabut Dukungan Untuk Ridwan Kamil
Partai Golkar Cabut Dukungan Untuk Ridwan Kamil Sebagai Cagub Jabar 2018
Isi SK Pencabutan Dukungan DPP Partai Golkar Untuk Ridwan Kamil
UMK Timba Ilmu Tata Kelola Administrasi Akademik Di UMS
Jenderal TNI (Purn) Moeldoko Sempatkan Salat Dzuhur Di Masjid Agung Demak Bersama Dandim
Mahasiswa UMK Dimotivasi Cari Pengalaman Global
Pengasuh Ponpes Giri Kusumo Mengapresiasi Kunjungan Dandim 0716/Demak
Dandim 0716/Demak Buka Apel Danramil-Babinsa Kodim 0716/Demak
Babinsa 10/Guntur Melepas Warganya Yang Dipasung
Babinsa 03/Wonosalam Bantu Warga Buat Tanggul
Dandim 0716/Demak Yang Baru Hadiri Acara Lepas Sambut Kapolres Demak
Dandim 0716/Demak Kulonuwun Bersama Tokoh Ulama Demak
Mapala Arga Dahana Tanam Mangrove Di Pulau Panjang
Tes Urine Dilaksanakan Secara Mendadak Oleh Staf Intel Kodim 0716/Demak Dan Sub Denpom IV/3-2 Pati
Dandim 0716/Demak Sebut Tradisi Ini Merupakan Perjalanan Awal
Dandim 0716/Demak Memberikan Motivasi Lewat Jam Komandan
Sertijab Panglima TNI Berlangsung Di Mabes TNI Cilangkap
Akademisi Dari Berbagai PT Kolaborasi Tulis Paper Untuk MECnIT 2017
Pernyataan Lengkap Presiden Joko Widodo Kecam Sikap Donald Trump Soal Yerusalem
Indonesia Kecam Langkah Donald Trump Soal Jerusalem
Banjir Dan Longsor Di Pacitan
Survei Capres Indo Barometer
Survei Cawapres Indo Barometer
Banjir Rendam Pacitan Mulai Surut
Banjir Landa Kota Tebing Tinggi Surut
jQuery Slider

Comments

Archives :2017201620152014
  •    •    •    •    •    •    •    •    •  
Copyright © 2014 Siar Justisia. All rights reserved. Visit: 5.007.928 Since: 07.04.14 | 0.734 sec