YouTube Facebook Twitter RSS
23 Oct 2018, 0

Hukum

KPK Akan Periksa Balegda DPRD DKI

Monday, 04 April 2016 | View : 13978

siarjustisia.com-JAKARTA.

Lembaga antirasuah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memanggil seluruh anggota Badan Legislasi Daerah (Balegda) DPRD DKI untuk mengusut kasus dugaan ‎suap terkait dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) mengenai reklamasi di pantai Utara Jakarta.

Hal ini lantaran Raperda tentang Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RWZP3K) Provinsi Jakarta dan Raperda tentang Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis Pantai Jakarta Utara itu masih dibahas Balegda DPRD DKI.

"Semua pihak yang terkait dengan kasus ini akan dipanggil untuk diperiksa penyidik," kata Pelaksana Harian (Plh) Kabiro Humas KPK, Yuyuk Andriati di kantor KPK, Plaza Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said Kav. C1, Kuningan, Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta (DKI Jakarta), Senin (4/4/2016).

Yuyuk Andriati menegaskan, pihaknya akan mendalami setiap hal yang terkait dengan Raperda ini. Termasuk, keterlibatan pihak lain selain yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Meski demikian, terang Yuyuk Andriati, untuk saat ini pihaknya fokus melengkapi berkas Presdir PT. Agung Podomoro Land, dan anak buahnya Trinanda Prihantoro serta Ketua Komisi D DPRD DKI, Ir. H. Mohamad Sanusi yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

"KPK berikan perhatian pada semua reklamasi terutama yang berkaitan dengan Raperda reklamasi untuk pantai utara Jakarta. Jadi saat ini masih fokus yang ditetapkan sebagai tersangka dan terjerat OTT pekan lalu, kami akan mulai melihat yang lain," katanya.

Diketahui, DPRD DKI telah menunda tiga kali Rapat Paripurna mengenai Raperda RWZP3K Provinsi DKI Jakarta dan Raperda RTR Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta. Salah satunya, lantaran tidak lebih dari setengah anggota DPRD DKI Jakarta yang hadir dalam rapat ini atau tidak kuorom.

Diketahui, Ketua Balegda DPRD DKI dijabat oleh Ketua DPD DKI Jakarta Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Muhammad Taufik dari Fraksi Partai Gerindra yang tak lain kakak kandung dari Ir. H. Mohamad Sanusi.

Sementara itu, Wakil Ketua Balegda dijabat oleh anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Merry Hotma, S.H. Sedangkan, anggota Balegda DPRD DKI Jakarta dari Partai Demokrat ada H. Lucky P. Sastrawiria, M.B.A., dan Drs. HA. Nawawi, S.H., M.Si. serta Mujiyono, S.E.

Sementara itu, anggota Balegda DPRD DKI terdiri dari H. Taufik Hadiawan, S.E. dan Hj. Rany Mauliani asal Fraksi Gerakan Indonesia Raya (Gerindra); Drs. H. Nasrullah, M.E. dan Hj. Rifkoh Abriani, S.Pd.I. dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS); dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ada H. Matnoor Tindoan, S.H. dan H. Ichwan Zayadi, S.E.

Sementara anggota Balegda dari Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), yakni Ketua Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) di DPRD DKI, Muhammad Ongen Sangaji dan H. Hamidi AR.

Ruddin Akbar Lubis, S.H., M.H. dan H. Zainuddin MH, S.E. dari Fraksi Golongan Karya (Golkar). Dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ada H. Hasbiallah Ilyas, S.Ag. dan dari Partai Nasional Demokrat (NasDem) ada Bestari Barus, S.H.

Untuk Fraksi PDIP, terdapat nama Dwi Wijayanto Rio Sambodo, S.E., M.M., Yuke Yurike, S.T., M.M., Raja Natal Sitinjak, S.H., dan Gembong Warsono, S.IP.

Diberitakan, kasus ini bermula dari OTT yang dilakukan Tim Satgas KPK pada Kamis (31/3/2016) malam. Dalam OTT ini, KPK menangkap Ir. H. Mohamad Sanusi usai menerima uang dari seorang perantara bernama Geri di sebuah pusat perbelanjaan di wilayah Jakarta Selatan.

Tak hanya itu, KPK juga menyita uang sebesar Rp 1 miliar yang diduga suap dari seorang karyawan PT. Agung Podomoro Land (APL) Trinanda Prihantoro yang diperintahkan oleh Presdir PT. APL Ariesman Widjaja.

Sebelumnya, pada 28 Maret lalu, Ir. H. Mohamad Sanusi juga menerima uang sebesar Rp 1 miliar dari pihak yang sama. Tak hanya itu, KPK juga menyita mobil Jaguar dan uang sebesar US$ 8.000 milik Ir. H. Mohamad Sanusi.

Uang sebesar Rp 2 miliar itu diberikan kepada Ir. H. Mohamad Sanusi terkait pembahasan dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) DKl Jakarta terkait Reklamasi, yakni Raperda tentang Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi Jakarta 2015-2035 dan Raperda tentang Rencana Kawasan Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Jakarta Utara.

Dua raperda yang didalamnya mengatur mengenai proyek reklamasi tu sebelumnya memang ramai diperbincangkan dan menuai polemik. Pembahasan raperda di DPRD DKI Jakarta bahkan berkali-kali tertunda. KPK menduga suap kepada Ir. H. Mohamad Sanusi dilakukan PT. APL agar Raperda itu segera disahkan menjadi Perda.

Setelah pemeriksaan intensif, KPK menetapkan Ir. H. Mohamad Sanusi sebagai pihak penerima suap dan dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tipikor sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tipikor juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Sementara Ariesman Widjaja dan Trinanda Prihantoro ditetapkan KPK sebagai tersangka pemberi suap. Keduanya disangka melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tipikor sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Ketiga tersangka telah ditahan KPK di tiga rutan berbeda. Ariesman Widjaja ditahan di Rumah Tahanan Polres Jakarta Pusat‎, Trinanda Prihantoro ditahan di Rumah Tahanan Polres Jakarta Timur.

Sementara itu, Ir. H. Mohamad Sanusi ditahan di Rutan Polres Jakarta Selatan. (sp)

See Also

Uang Pengganti E-KTP, KPK Sita Rp 862 Juta Dari Setya Novanto
Keterangan Ahli Ketua DPD KAI DKI Jakarta Pada Sidang Lanjutan Julius Lobiua
TNI AL Ringkus Pelaku Narkoba Di Tanjung Ahus
TNI AL Gagalkan Penyelundupan 506 Gram Narkoba
Polisi Limpahkan Berkas Perkara Mantan Wali Kota Depok Ke Kejaksaan
Rekayasa Lalin Di KPU Saat Pengundian Nomor Urut Capres Cawapres
KPK Perpanjang Masa Penahanan Idrus Marham
Kombes Pol. Panca Putra Simanjuntak Jadi Direktur Penyidikan KPK
Kapolda Jambi Bongkar Peredaran Narkoba Dari Aceh Ke Kota-kota Di Sumatera Dan Jawa
Kasus Korupsi Massal DPRD Sumut, KPK Sita Lagi Uang Suap
KPK Periksa Dirjen Minerba
KPK Cegah Bos Borneo Lumbung Energi Ke Luar Negeri
Tim Resmob Polda Kalbar Ringkus Preman Penganiaya Penjaga Toko Arloji
Kongres Advokat Indonesia Tuntut Bebaskan Julius Lobiua
Masyarakat Pulau Pari Kembali Unjuk Rasa PN Jakarta Utara
Densus 88 Antiteror Tahan Satu Keluarga Di Sleman
Penjambret Yang Tewaskan Penumpang Ojol Di Cempaka Putih Terciduk
KPK Geledah Rumah Dinas Gubernur Aceh
Polres Jaktim Terus Buru Penjambret Tewaskan Penumpang Ojol Di Cempaka Putih
Kronologi OTT Gubernur Aceh Dan Bupati Bener Meriah
Gubernur Aceh Ditahan KPK
Gubernur Aceh Jadi Tersangka
KPK Tetapkan Gubernur Aceh Dan Bupati Bener Meriah Sebagai Tersangka
Keppres Pilkada Serentak 27 Juni 2018 Sebagai Hari Libur Nasional
Polda Metro Jaya Kerahkan 41.000 Personel Amankan Pilkada
jQuery Slider

Comments

Archives :20182017201620152014
  •    •    •    •    •    •    •    •    •  
Copyright © 2014 Siar Justisia. All rights reserved. Visit: 6.812.490 Since: 07.04.14 | 0.6207 sec