YouTube Facebook Twitter RSS
18 Jun 2019, 0

Hukum

KPK Akan Periksa Balegda DPRD DKI

Monday, 04 April 2016 | View : 14192

siarjustisia.com-JAKARTA.

Lembaga antirasuah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memanggil seluruh anggota Badan Legislasi Daerah (Balegda) DPRD DKI untuk mengusut kasus dugaan ‎suap terkait dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) mengenai reklamasi di pantai Utara Jakarta.

Hal ini lantaran Raperda tentang Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RWZP3K) Provinsi Jakarta dan Raperda tentang Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis Pantai Jakarta Utara itu masih dibahas Balegda DPRD DKI.

"Semua pihak yang terkait dengan kasus ini akan dipanggil untuk diperiksa penyidik," kata Pelaksana Harian (Plh) Kabiro Humas KPK, Yuyuk Andriati di kantor KPK, Plaza Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said Kav. C1, Kuningan, Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta (DKI Jakarta), Senin (4/4/2016).

Yuyuk Andriati menegaskan, pihaknya akan mendalami setiap hal yang terkait dengan Raperda ini. Termasuk, keterlibatan pihak lain selain yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Meski demikian, terang Yuyuk Andriati, untuk saat ini pihaknya fokus melengkapi berkas Presdir PT. Agung Podomoro Land, dan anak buahnya Trinanda Prihantoro serta Ketua Komisi D DPRD DKI, Ir. H. Mohamad Sanusi yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

"KPK berikan perhatian pada semua reklamasi terutama yang berkaitan dengan Raperda reklamasi untuk pantai utara Jakarta. Jadi saat ini masih fokus yang ditetapkan sebagai tersangka dan terjerat OTT pekan lalu, kami akan mulai melihat yang lain," katanya.

Diketahui, DPRD DKI telah menunda tiga kali Rapat Paripurna mengenai Raperda RWZP3K Provinsi DKI Jakarta dan Raperda RTR Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta. Salah satunya, lantaran tidak lebih dari setengah anggota DPRD DKI Jakarta yang hadir dalam rapat ini atau tidak kuorom.

Diketahui, Ketua Balegda DPRD DKI dijabat oleh Ketua DPD DKI Jakarta Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Muhammad Taufik dari Fraksi Partai Gerindra yang tak lain kakak kandung dari Ir. H. Mohamad Sanusi.

Sementara itu, Wakil Ketua Balegda dijabat oleh anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Merry Hotma, S.H. Sedangkan, anggota Balegda DPRD DKI Jakarta dari Partai Demokrat ada H. Lucky P. Sastrawiria, M.B.A., dan Drs. HA. Nawawi, S.H., M.Si. serta Mujiyono, S.E.

Sementara itu, anggota Balegda DPRD DKI terdiri dari H. Taufik Hadiawan, S.E. dan Hj. Rany Mauliani asal Fraksi Gerakan Indonesia Raya (Gerindra); Drs. H. Nasrullah, M.E. dan Hj. Rifkoh Abriani, S.Pd.I. dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS); dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ada H. Matnoor Tindoan, S.H. dan H. Ichwan Zayadi, S.E.

Sementara anggota Balegda dari Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), yakni Ketua Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) di DPRD DKI, Muhammad Ongen Sangaji dan H. Hamidi AR.

Ruddin Akbar Lubis, S.H., M.H. dan H. Zainuddin MH, S.E. dari Fraksi Golongan Karya (Golkar). Dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ada H. Hasbiallah Ilyas, S.Ag. dan dari Partai Nasional Demokrat (NasDem) ada Bestari Barus, S.H.

Untuk Fraksi PDIP, terdapat nama Dwi Wijayanto Rio Sambodo, S.E., M.M., Yuke Yurike, S.T., M.M., Raja Natal Sitinjak, S.H., dan Gembong Warsono, S.IP.

Diberitakan, kasus ini bermula dari OTT yang dilakukan Tim Satgas KPK pada Kamis (31/3/2016) malam. Dalam OTT ini, KPK menangkap Ir. H. Mohamad Sanusi usai menerima uang dari seorang perantara bernama Geri di sebuah pusat perbelanjaan di wilayah Jakarta Selatan.

Tak hanya itu, KPK juga menyita uang sebesar Rp 1 miliar yang diduga suap dari seorang karyawan PT. Agung Podomoro Land (APL) Trinanda Prihantoro yang diperintahkan oleh Presdir PT. APL Ariesman Widjaja.

Sebelumnya, pada 28 Maret lalu, Ir. H. Mohamad Sanusi juga menerima uang sebesar Rp 1 miliar dari pihak yang sama. Tak hanya itu, KPK juga menyita mobil Jaguar dan uang sebesar US$ 8.000 milik Ir. H. Mohamad Sanusi.

Uang sebesar Rp 2 miliar itu diberikan kepada Ir. H. Mohamad Sanusi terkait pembahasan dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) DKl Jakarta terkait Reklamasi, yakni Raperda tentang Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi Jakarta 2015-2035 dan Raperda tentang Rencana Kawasan Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Jakarta Utara.

Dua raperda yang didalamnya mengatur mengenai proyek reklamasi tu sebelumnya memang ramai diperbincangkan dan menuai polemik. Pembahasan raperda di DPRD DKI Jakarta bahkan berkali-kali tertunda. KPK menduga suap kepada Ir. H. Mohamad Sanusi dilakukan PT. APL agar Raperda itu segera disahkan menjadi Perda.

Setelah pemeriksaan intensif, KPK menetapkan Ir. H. Mohamad Sanusi sebagai pihak penerima suap dan dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tipikor sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tipikor juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Sementara Ariesman Widjaja dan Trinanda Prihantoro ditetapkan KPK sebagai tersangka pemberi suap. Keduanya disangka melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tipikor sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Ketiga tersangka telah ditahan KPK di tiga rutan berbeda. Ariesman Widjaja ditahan di Rumah Tahanan Polres Jakarta Pusat‎, Trinanda Prihantoro ditahan di Rumah Tahanan Polres Jakarta Timur.

Sementara itu, Ir. H. Mohamad Sanusi ditahan di Rutan Polres Jakarta Selatan. (sp)

See Also

Hasil Rapat MK Soal Penerimaan Gugatan Pilpres Pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno
Susunan Tim Kuasa Hukum Pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno
Hashim Djojohadikusumo Penanggung Jawab Gugatan Pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno Ke MK
Anggota Brimob Sipit Yang Dituduh Dari China Tegaskan Asli Indonesia
BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno Daftarkan Gugatan Hasil Pilpres Ke MK Malam Nanti
MK Putuskan Gugatan Pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno Maksimum 14 Hari
Densus 88 Antiteror Tangkap 29 Terduga Teroris Berencana Ledakkan Bom
Sepanjang Tahun 2019, Polri Tangkap 68 Terduga Teroris Jaringan JAD
KPK Geledah Kantor Ditjen PSDKP
KPK Geledah Kantor PT. Daya Radar Utama
KPK Lelang Rumah Mewah Mantan Ketua DPRD Dan Bupati Bangkalan
Dukun Cabul Di Garut Diancam 15 Tahun Bui
Kalapas Dan 13 Petugas Lapas Nusakambangan Dicopot
Ketua Umum AKKMI Pertanyakan KSOP Mengutip PNBP
Keberadaan Lembaga KSOP Dinilai Masih Perlu Payung Hukum
AKKMI Soroti Legalitas Kantor Syahbandar Dan Otoritas Pelabuhan
AKKMI Dan APDHI Selenggarakan Seminar Nasional Pertanyakan Keamanan & Keselamatan Pelayaran
Syahbandar Miliki Peran Penting Dalam Mendukung Keamanan Dan Keselamatan Pelayaran
Pembentukan Syahbandar Utama & KSOP Disoroti
Legalitas KSOP Di Seluruh Pelabuhan Dipertanyakan
KPK Panggil Setya Novanto Sebagai Saksi
KPK Periksa Staf Khusus Menteri Agama
KPK Periksa Direktur SDM Adhi Karya
KPK Tetapkan Mantan Sekda Malang Sebagai Tersangka
Mantan Sekda Malang Ditahan KPK
jQuery Slider

Comments

Archives :201920182017201620152014
  •    •    •    •    •    •    •    •    •  
Copyright © 2014 Siar Justisia. All rights reserved. Visit: 7.990.366 Since: 07.04.14 | 0.5722 sec