YouTube Facebook Twitter RSS
18 Dec 2017, 0

Hukum

KPK Temukan Uang Dari Ruang Kerja Ketua Komisi D DPRD DKI

Thursday, 07 April 2016 | View : 1121

siarjustisia.com-JAKARTA.

Lembaga antirasuah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan uang berjumlah sekitar Rp 850 juta ketika menggeledah ruang kerja Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ir. H. Mohamad Sanusi.

"Penyidik menemukan uang dalam pecahan Rp100 ribu sejumlah 85 bundel, telah dilakukan penyitaan," ungkap Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha di plaza Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said Kav. C1, Kuningan, Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta (DKI Jakarta), Kamis (7/4/2016).

Dia mengatakan pihak penyidik belum mengetahui peruntukan sejumlah uang tersebut.

Priharsa Nugraha juga mengatakan pihaknya belum memiliki kesimpulan mengenai asal uang tersebut. "Masih didalami," beber dia.

Anggota DPRD DKI asal Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Ir. H. Mohamad Sanusi menjalani pemeriksaan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta, Selasa (5/4/2016). Pemeriksaan Ir. H. Mohamad Sanusi ini merupakan pertama kali setelah dirinya ditahan oleh KPK.

KPK pada Jumat (1/4/2016) telah menetapkan Ir. H. Mohamad Sanusi sebagai tersangka penerima suap terkait dengan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) mengenai Reklamasi Teluk Jakarta.

Ir. H. Mohamad Sanusi mendapatkan uang dari Presiden Direktur PT. Agung Podomoro Land Ariesman Widjaja yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka.

Dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) Kamis (31/3/2016) akhir Maret lalu, KPK menemukan barang bukti uang senilai Rp 1,14 miliar dari total Rp 2 miliar yang sudah diberikan Ariesman Widjaja kepada Ir. H. Mohamad Sanusi meski belum diketahui total commitment fee yang diterima Ir. H. Mohamad Sanusi.

Suap diberikan diduga ada kaitannya dengan pembahasan Raperda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jakarta 2015-2035 dan Raperda tentang Rencana Kawasan Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Jakarta Utara.

KPK juga menetapkan petinggi Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma atau Aguan sebagai saksi yang perlu diperiksa. KPK juga telah mencegah Aguan sejak 1 April 2016 untuk enam bulan ke depan.

Selain Aguan, KPK juga telah mencegah dua orang, yaitu Gery Prastya dan Berlian Kurniawati, untuk enam bulan ke depan sejak 4 April 2016.

Direktur Jenderal Imigrasi Kemenkum HAM  Inspektur Jenderal Polisi (Irjen Pol.) Drs. Ronny Franky Sompie, S.H., M.H. mengaku telah mencegah bepergian ke luar negeri dua orang terkait kasus dugaan suap Anggota DPRD DKI Jakarta Ir. H. Mohamad Sanusi dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) mengenai reklamasi teluk Jakarta.

Usai menjadi pembicara dalam pelatihan humas Kementerian Hukum dan HAM di Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, mantan Kepala Kepolisian Daerah Bali (Kapolda) Bali, Inspektur Jenderal Polisi (Irjen Pol.) Drs. Ronny Franky Sompie, S.H., M.H. menjelaskan kedua orang itu masing-masing berinisial GP (laki-laki) dan BK (perempuan).

Mereka telah dicegah bepergian ke luar negeri pada 4 April 2016 atas permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Keduanya belum jelas statusnya tetapi sudah diminta (cegah) masih nama saja dengan identitas lengkap langsung tanggal 4 April, kami masukkan ke sistem informasi dan manajemen keimigrasian online," papar mantan Kapolres Sidoarjo pada tahun 2003.

Keduanya telah teregisterasi pada sistem dalam jaringan untuk dicegah bepergian keluar negeri di 125 kantor imigrasi dan seluruh Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) baik di bandara, pelabuhan, maupun pos lintas perbatasan.

Mantan Direskrimum Polda Sumut pada tahun 2005 ini menambahkan, pada 1 April 2016 telah mencegah tersangka yang diduga memberikan suap berinisial AW dan SK alias A yang belum diketahui status hukumnya, juga telah dicegah atas permintaan KPK.

Keempat pencegahan itu berlaku hingga enam bulan mendatang untuk memudahkan penyidik dalam memeriksa mereka.

See Also

Berkas First Travel Dilimpahkan Ke Kejari Depok
Bareskrim Mabes Polri Bekuk Pembuat Dan Pengedar Uang Palsu
BNN Telusuri Keterlibatan Oknum Aparat Dalam Produksi PCC Di Sejumlah Daerah
BNN Sita 13 Juta Pil PCC Di Semarang
Operasi Pabrik PCC, BNN Endus Keterlibatan Oknum Aparat
KPK Terima Pengembalian Uang Suap APBD Jambi
KPK Geledah Kantor Gubernur Jambi Zumi Zola
Andi Narogong Berjanji Kembalikan Keuntungan Dari Korupsi E-KTP
Kejutan Pernyataan Andi Narogong Soal Proyek E-KTP
KPK Ajukan Kasasi Putusan Banding Terdakwa E-KTP Irman-Sugiharto
KPK Geledah Tiga Lokasi Kasus Suap Pengesahan RAPBD Jambi 2018
KPK Akan Limpahkan Berkas Setya Novanto Pekan Depan
Polrestro Jakarta Selatan Tetapkan Ahmad Dhani Sebagai Tersangka
OTT Anggota DPRD Dan Pejabat Pemprov Jambi Terkait APBD 2018
KPK Amankan 10 Orang Terkait OTT Anggota DPRD Jambi
KPK Tangkap Tangan Pejabat Dan Anggota DPRD Jambi
Dua Sketsa Wajah Ciri-Ciri Penyerang Novel Baswedan Dirilis Polda Metro Jaya
KPK Harap Identitas Penyerang Novel Baswedan Segera Diketahui
Setya Novanto Diperiksa Sebagai Saksi Untuk Tersangka Anang Sugiana Sudihardjo
Polda Metro Jaya Rilis Dua Sketsa Diduga Penyerang Novel Baswedan
Polda Metro Jaya Tunggu Hasil Tes Kejiwaan Dokter Ryan Helmi
KPK Akan Periksa Setya Novanto Sebagai Tersangka
Istri Setya Novanto Dicekal
Dugaan Korupsi Buku Perpustakaan SD Di Sampang Mulai Diproses Kejati Jatim
Pasangan Kekasih Cikupa Yang Ditelanjangi Sudah Bertunangan Dan Akan Menikah
jQuery Slider

Comments

Archives :2017201620152014
  •    •    •    •    •    •    •    •    •  
Copyright © 2014 Siar Justisia. All rights reserved. Visit: 5.008.231 Since: 07.04.14 | 0.6824 sec