YouTube Facebook Twitter RSS
21 Oct 2018, 0

Hukum

KPK Temukan Uang Dari Ruang Kerja Ketua Komisi D DPRD DKI

Thursday, 07 April 2016 | View : 1212

siarjustisia.com-JAKARTA.

Lembaga antirasuah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan uang berjumlah sekitar Rp 850 juta ketika menggeledah ruang kerja Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ir. H. Mohamad Sanusi.

"Penyidik menemukan uang dalam pecahan Rp100 ribu sejumlah 85 bundel, telah dilakukan penyitaan," ungkap Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha di plaza Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said Kav. C1, Kuningan, Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta (DKI Jakarta), Kamis (7/4/2016).

Dia mengatakan pihak penyidik belum mengetahui peruntukan sejumlah uang tersebut.

Priharsa Nugraha juga mengatakan pihaknya belum memiliki kesimpulan mengenai asal uang tersebut. "Masih didalami," beber dia.

Anggota DPRD DKI asal Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Ir. H. Mohamad Sanusi menjalani pemeriksaan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta, Selasa (5/4/2016). Pemeriksaan Ir. H. Mohamad Sanusi ini merupakan pertama kali setelah dirinya ditahan oleh KPK.

KPK pada Jumat (1/4/2016) telah menetapkan Ir. H. Mohamad Sanusi sebagai tersangka penerima suap terkait dengan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) mengenai Reklamasi Teluk Jakarta.

Ir. H. Mohamad Sanusi mendapatkan uang dari Presiden Direktur PT. Agung Podomoro Land Ariesman Widjaja yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka.

Dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) Kamis (31/3/2016) akhir Maret lalu, KPK menemukan barang bukti uang senilai Rp 1,14 miliar dari total Rp 2 miliar yang sudah diberikan Ariesman Widjaja kepada Ir. H. Mohamad Sanusi meski belum diketahui total commitment fee yang diterima Ir. H. Mohamad Sanusi.

Suap diberikan diduga ada kaitannya dengan pembahasan Raperda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jakarta 2015-2035 dan Raperda tentang Rencana Kawasan Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Jakarta Utara.

KPK juga menetapkan petinggi Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma atau Aguan sebagai saksi yang perlu diperiksa. KPK juga telah mencegah Aguan sejak 1 April 2016 untuk enam bulan ke depan.

Selain Aguan, KPK juga telah mencegah dua orang, yaitu Gery Prastya dan Berlian Kurniawati, untuk enam bulan ke depan sejak 4 April 2016.

Direktur Jenderal Imigrasi Kemenkum HAM  Inspektur Jenderal Polisi (Irjen Pol.) Drs. Ronny Franky Sompie, S.H., M.H. mengaku telah mencegah bepergian ke luar negeri dua orang terkait kasus dugaan suap Anggota DPRD DKI Jakarta Ir. H. Mohamad Sanusi dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) mengenai reklamasi teluk Jakarta.

Usai menjadi pembicara dalam pelatihan humas Kementerian Hukum dan HAM di Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, mantan Kepala Kepolisian Daerah Bali (Kapolda) Bali, Inspektur Jenderal Polisi (Irjen Pol.) Drs. Ronny Franky Sompie, S.H., M.H. menjelaskan kedua orang itu masing-masing berinisial GP (laki-laki) dan BK (perempuan).

Mereka telah dicegah bepergian ke luar negeri pada 4 April 2016 atas permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Keduanya belum jelas statusnya tetapi sudah diminta (cegah) masih nama saja dengan identitas lengkap langsung tanggal 4 April, kami masukkan ke sistem informasi dan manajemen keimigrasian online," papar mantan Kapolres Sidoarjo pada tahun 2003.

Keduanya telah teregisterasi pada sistem dalam jaringan untuk dicegah bepergian keluar negeri di 125 kantor imigrasi dan seluruh Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) baik di bandara, pelabuhan, maupun pos lintas perbatasan.

Mantan Direskrimum Polda Sumut pada tahun 2005 ini menambahkan, pada 1 April 2016 telah mencegah tersangka yang diduga memberikan suap berinisial AW dan SK alias A yang belum diketahui status hukumnya, juga telah dicegah atas permintaan KPK.

Keempat pencegahan itu berlaku hingga enam bulan mendatang untuk memudahkan penyidik dalam memeriksa mereka.

See Also

Polisi Limpahkan Berkas Perkara Mantan Wali Kota Depok Ke Kejaksaan
Rekayasa Lalin Di KPU Saat Pengundian Nomor Urut Capres Cawapres
KPK Perpanjang Masa Penahanan Idrus Marham
Kombes Pol. Panca Putra Simanjuntak Jadi Direktur Penyidikan KPK
Kapolda Jambi Bongkar Peredaran Narkoba Dari Aceh Ke Kota-kota Di Sumatera Dan Jawa
Kasus Korupsi Massal DPRD Sumut, KPK Sita Lagi Uang Suap
KPK Periksa Dirjen Minerba
KPK Cegah Bos Borneo Lumbung Energi Ke Luar Negeri
Tim Resmob Polda Kalbar Ringkus Preman Penganiaya Penjaga Toko Arloji
Kongres Advokat Indonesia Tuntut Bebaskan Julius Lobiua
Masyarakat Pulau Pari Kembali Unjuk Rasa PN Jakarta Utara
Densus 88 Antiteror Tahan Satu Keluarga Di Sleman
Penjambret Yang Tewaskan Penumpang Ojol Di Cempaka Putih Terciduk
KPK Geledah Rumah Dinas Gubernur Aceh
Polres Jaktim Terus Buru Penjambret Tewaskan Penumpang Ojol Di Cempaka Putih
Kronologi OTT Gubernur Aceh Dan Bupati Bener Meriah
Gubernur Aceh Ditahan KPK
Gubernur Aceh Jadi Tersangka
KPK Tetapkan Gubernur Aceh Dan Bupati Bener Meriah Sebagai Tersangka
Keppres Pilkada Serentak 27 Juni 2018 Sebagai Hari Libur Nasional
Polda Metro Jaya Kerahkan 41.000 Personel Amankan Pilkada
Jennifer Dunn Divonis 4 Tahun Penjara
Jaksa KPK Tuntut Rita Widyasari Dihukum 15 Tahun Penjara
Densus 88 Antiteror Sergap Terduga Teroris JAD Di Cirebon
Densus 88 Antiteror Lumpuhkan Dua Terduga Teroris Di Depok
jQuery Slider

Comments

Archives :20182017201620152014
  •    •    •    •    •    •    •    •    •  
Copyright © 2014 Siar Justisia. All rights reserved. Visit: 6.798.503 Since: 07.04.14 | 0.7106 sec