YouTube Facebook Twitter RSS
17 Jul 2019, 0

Hukum

KPK Periksa Pimpinan DPRD DKI Jakarta

Monday, 11 April 2016 | View : 2558

siarjustisia.com-JAKARTA.

Penyidik lembaga antirasuah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut kasus dugaan suap terkait pembahasan dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) mengenai reklamasi di pantai Utara Jakarta.

Untuk mengusut kasus ini, KPK menjadwalkan pemeriksaan Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi, S.H. dan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta yang juga adalah Ketua Balegda DPRD DKI dijabat oleh Ketua DPD DKI Jakarta Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Haji Mohamad Taufik dari Fraksi Partai Gerindra yang tak lain kakak kandung dari Ir. H. Mohamad Sanusi, Senin (11/4/2016).

Keduanya diperiksa dalam kapasitas mereka sebagai saksi. Keterangan mereka dibutuhkan penyidik untuk melengkapi berkas perkara Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Ir. H. Mohamad Sanusi yang telah menjadi tersangka.

"Mereka (Prasetio dan Taufik) diperiksa sebagai saksi untuk tersangka MSN (M Sanusi)," kata Kabag Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha kepada wartawan di kantor KPK, Plaza Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said Kav. C1, Kuningan, Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta (DKI Jakarta), Senin (11/4/2016).

Pemeriksaan keduanya berkaitan dengan proses pembahasan Raperda tentang Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RWZP3K) Provinsi Jakarta dan Raperda tentang Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis Pantai Jakarta Utara.

Selain menjabat Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Haji Mohamad Taufik juga menjadi ketua Balegda DPRD DKI, sekaligus kakak Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Ir. H. Mohamad Sanusi. Ruang kerja Haji Mohamad Taufik dan Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi, S.H. di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jl. Kebon Sirih, No.18, Jakarta Pusat, telah digeledah tim penyidik KPK dalam mengusut kasus ini.

Pada hari ini, KPK diketahui memeriksa sebanyak tujuh orang sebagai saksi kasus dugaan suap terkait pembahasan dua Raperda mengenai reklamasi di pantai Utara Jakarta.

Selain Prasetio Edi Marsudi, S.H. dan Haji Mohamad Taufik, KPK juga akan memeriksa Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta, Mayjen TNI (Purn.) H. Ferrial Sofyan, Wakil Ketua Badan Legislasi DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Merry Hotma, S.H., Kasubbag Rancangan Perda DPRD DKI Dameria Hutagalung, anggota Badan Legislasi DPRD DKI yang juga adalah Ketua Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) di DPRD DKI, Muhammad Ongen Sangaji, dan anggota DPRD DKI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang juga adalah Ketua DPW PKS DKI Jakarta dan Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta 2014-2019, Selamat Nurdin atau biasa dipanggil Didin.

Seperti halnya Prasetio Edi Marsudi, S.H. dan Haji Mohamad Taufik, lima orang ini juga diperiksa dalam kapasitas mereka sebagai saksi untuk melengkapi berkas perkara Ketua Komisi D DPRD DKI, Ir. H. Mohamad Sanusi yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

"Mereka juga diperiksa untuk tersangka MSN," beber Kabag Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha.

Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta, Mayjen TNI (Purn.) H. Ferrial Sofyan rampung diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan suap dalam pembahasan dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) mengenai reklamasi di pantai Utara Jakarta, Senin (11/4/2016). Usai menjalani pemeriksaan sekitar empat jam, Mayjen TNI (Purn.) H. Ferrial Sofyan menolak berkomentar saat dikonfirmasi awak media mengenai materi pemeriksaannya. Demikian juga ketika dikonfirmasi mengenai keterlibatan anggota DPRD lain dalam kasus yang telah menjerat Ketua Komisi D DPRD DKI, Ir. H. Mohamad Sanusi tersebut.

Sebaliknya, Mayjen TNI (Purn.) H. Ferrial Sofyan yang diketahui politisi Partai Demokrat terkesan berupaya menghindari awak media. Sambil terus menyusuri selasar luar Gedung KPK, Mayjen TNI (Purn.) H. Ferrial Sofyan yang mengenakan batik berwarna kuning dan dibalut jaket tetap bersikukuh menolak berkomentar hingga dijemput mobil berwarna hitam dengan plat nomor B 9202 BS.

Seperti diketahui, dalam OTT pada Kamis (31/3/2016), KPK menangkap Ir. H. Mohamad Sanusi lantaran diduga menerima suap dari karyawan PT. Agung Podomoro Land (APL) Trinanda Prihantoro yang diperintahkan oleh Presdir PT. Agung Podomoro Land, Ariesman Widjaja. Selain menangkap Ir. H. Mohamad Sanusi dan Trinanda Prihantoro, KPK juga menyita uang sebesar Rp 1 miliar yang diduga suap dari Ariesman Widjaja dan Trinanda Prihantoro kepada Ir. H. Mohamad Sanusi untuk memuluskan pembahasan dua Raperda tentang reklamasi pantai Utara Jakarta.

Sebelumnya, pada 28 Maret 2016, Ir. H. Mohamad Sanusi juga menerima uang suap dari PT. Agung Podomoro Land sebesar Rp 1 miliar untuk tujuan yang sama. Setelah pemeriksaan intensif, KPK menetapkan Ir. H. Mohamad Sanusi sebagai pihak penerima suap dan dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tipikor sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tipikor juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Sementara itu, Ariesman Widjaja dan Trinanda Prihantoro ditetapkan KPK sebagai tersangka pemberi suap. Keduanya disangka melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tipikor sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

See Also

Hasil Rapat MK Soal Penerimaan Gugatan Pilpres Pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno
Susunan Tim Kuasa Hukum Pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno
Hashim Djojohadikusumo Penanggung Jawab Gugatan Pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno Ke MK
Anggota Brimob Sipit Yang Dituduh Dari China Tegaskan Asli Indonesia
BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno Daftarkan Gugatan Hasil Pilpres Ke MK Malam Nanti
MK Putuskan Gugatan Pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno Maksimum 14 Hari
Densus 88 Antiteror Tangkap 29 Terduga Teroris Berencana Ledakkan Bom
Sepanjang Tahun 2019, Polri Tangkap 68 Terduga Teroris Jaringan JAD
KPK Geledah Kantor Ditjen PSDKP
KPK Geledah Kantor PT. Daya Radar Utama
KPK Lelang Rumah Mewah Mantan Ketua DPRD Dan Bupati Bangkalan
Dukun Cabul Di Garut Diancam 15 Tahun Bui
Kalapas Dan 13 Petugas Lapas Nusakambangan Dicopot
Ketua Umum AKKMI Pertanyakan KSOP Mengutip PNBP
Keberadaan Lembaga KSOP Dinilai Masih Perlu Payung Hukum
AKKMI Soroti Legalitas Kantor Syahbandar Dan Otoritas Pelabuhan
AKKMI Dan APDHI Selenggarakan Seminar Nasional Pertanyakan Keamanan & Keselamatan Pelayaran
Syahbandar Miliki Peran Penting Dalam Mendukung Keamanan Dan Keselamatan Pelayaran
Pembentukan Syahbandar Utama & KSOP Disoroti
Legalitas KSOP Di Seluruh Pelabuhan Dipertanyakan
KPK Panggil Setya Novanto Sebagai Saksi
KPK Periksa Staf Khusus Menteri Agama
KPK Periksa Direktur SDM Adhi Karya
KPK Tetapkan Mantan Sekda Malang Sebagai Tersangka
Mantan Sekda Malang Ditahan KPK
jQuery Slider

Comments

Archives :201920182017201620152014
  •    •    •    •    •    •    •    •    •  
Copyright © 2014 Siar Justisia. All rights reserved. Visit: 8.100.236 Since: 07.04.14 | 0.5923 sec