YouTube Facebook Twitter RSS
29 Feb 2020, 0

Hukum

KPK Periksa Pimpinan DPRD DKI Jakarta

Monday, 11 April 2016 | View : 2634

siarjustisia.com-JAKARTA.

Penyidik lembaga antirasuah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut kasus dugaan suap terkait pembahasan dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) mengenai reklamasi di pantai Utara Jakarta.

Untuk mengusut kasus ini, KPK menjadwalkan pemeriksaan Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi, S.H. dan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta yang juga adalah Ketua Balegda DPRD DKI dijabat oleh Ketua DPD DKI Jakarta Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Haji Mohamad Taufik dari Fraksi Partai Gerindra yang tak lain kakak kandung dari Ir. H. Mohamad Sanusi, Senin (11/4/2016).

Keduanya diperiksa dalam kapasitas mereka sebagai saksi. Keterangan mereka dibutuhkan penyidik untuk melengkapi berkas perkara Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Ir. H. Mohamad Sanusi yang telah menjadi tersangka.

"Mereka (Prasetio dan Taufik) diperiksa sebagai saksi untuk tersangka MSN (M Sanusi)," kata Kabag Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha kepada wartawan di kantor KPK, Plaza Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said Kav. C1, Kuningan, Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta (DKI Jakarta), Senin (11/4/2016).

Pemeriksaan keduanya berkaitan dengan proses pembahasan Raperda tentang Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RWZP3K) Provinsi Jakarta dan Raperda tentang Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis Pantai Jakarta Utara.

Selain menjabat Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Haji Mohamad Taufik juga menjadi ketua Balegda DPRD DKI, sekaligus kakak Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Ir. H. Mohamad Sanusi. Ruang kerja Haji Mohamad Taufik dan Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi, S.H. di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jl. Kebon Sirih, No.18, Jakarta Pusat, telah digeledah tim penyidik KPK dalam mengusut kasus ini.

Pada hari ini, KPK diketahui memeriksa sebanyak tujuh orang sebagai saksi kasus dugaan suap terkait pembahasan dua Raperda mengenai reklamasi di pantai Utara Jakarta.

Selain Prasetio Edi Marsudi, S.H. dan Haji Mohamad Taufik, KPK juga akan memeriksa Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta, Mayjen TNI (Purn.) H. Ferrial Sofyan, Wakil Ketua Badan Legislasi DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Merry Hotma, S.H., Kasubbag Rancangan Perda DPRD DKI Dameria Hutagalung, anggota Badan Legislasi DPRD DKI yang juga adalah Ketua Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) di DPRD DKI, Muhammad Ongen Sangaji, dan anggota DPRD DKI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang juga adalah Ketua DPW PKS DKI Jakarta dan Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta 2014-2019, Selamat Nurdin atau biasa dipanggil Didin.

Seperti halnya Prasetio Edi Marsudi, S.H. dan Haji Mohamad Taufik, lima orang ini juga diperiksa dalam kapasitas mereka sebagai saksi untuk melengkapi berkas perkara Ketua Komisi D DPRD DKI, Ir. H. Mohamad Sanusi yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

"Mereka juga diperiksa untuk tersangka MSN," beber Kabag Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha.

Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta, Mayjen TNI (Purn.) H. Ferrial Sofyan rampung diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan suap dalam pembahasan dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) mengenai reklamasi di pantai Utara Jakarta, Senin (11/4/2016). Usai menjalani pemeriksaan sekitar empat jam, Mayjen TNI (Purn.) H. Ferrial Sofyan menolak berkomentar saat dikonfirmasi awak media mengenai materi pemeriksaannya. Demikian juga ketika dikonfirmasi mengenai keterlibatan anggota DPRD lain dalam kasus yang telah menjerat Ketua Komisi D DPRD DKI, Ir. H. Mohamad Sanusi tersebut.

Sebaliknya, Mayjen TNI (Purn.) H. Ferrial Sofyan yang diketahui politisi Partai Demokrat terkesan berupaya menghindari awak media. Sambil terus menyusuri selasar luar Gedung KPK, Mayjen TNI (Purn.) H. Ferrial Sofyan yang mengenakan batik berwarna kuning dan dibalut jaket tetap bersikukuh menolak berkomentar hingga dijemput mobil berwarna hitam dengan plat nomor B 9202 BS.

Seperti diketahui, dalam OTT pada Kamis (31/3/2016), KPK menangkap Ir. H. Mohamad Sanusi lantaran diduga menerima suap dari karyawan PT. Agung Podomoro Land (APL) Trinanda Prihantoro yang diperintahkan oleh Presdir PT. Agung Podomoro Land, Ariesman Widjaja. Selain menangkap Ir. H. Mohamad Sanusi dan Trinanda Prihantoro, KPK juga menyita uang sebesar Rp 1 miliar yang diduga suap dari Ariesman Widjaja dan Trinanda Prihantoro kepada Ir. H. Mohamad Sanusi untuk memuluskan pembahasan dua Raperda tentang reklamasi pantai Utara Jakarta.

Sebelumnya, pada 28 Maret 2016, Ir. H. Mohamad Sanusi juga menerima uang suap dari PT. Agung Podomoro Land sebesar Rp 1 miliar untuk tujuan yang sama. Setelah pemeriksaan intensif, KPK menetapkan Ir. H. Mohamad Sanusi sebagai pihak penerima suap dan dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tipikor sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tipikor juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Sementara itu, Ariesman Widjaja dan Trinanda Prihantoro ditetapkan KPK sebagai tersangka pemberi suap. Keduanya disangka melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tipikor sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

See Also

Kasus PT. Asuransi Jiwasraya (Persero), Kejagung Periksa 15 Saksi Pemilik Rekening Saham
Polda Metro Jaya Akan Musnahkan Sejumlah Narkoba
KPK Geledah Rumah Anggota DPRD Tulungagung
Kasus PT. Asuransi Jiwasraya (Persero), Kejagung Periksa 27 Saksi Pemilik Rekening Saham
KPK Geledah Gedung DPRD Tulungagung
KPK Periksa Direktur Utama PT. Antam (Persero) Tbk
Polda Metro Jaya Tahan Lucinta Luna Di Ruang Khusus Blok Perempuan
Kasus Suap PAW, KPK Periksa Mantan Kepala Sekretariat DPP PDIP
Wali Kota Non Aktif Medan Segera Diadili
Bupati Non Aktif Indramayu Segera Diadili
Berkas Tersangka Kasus Novel Baswedan Dikembalikan Ke Jaksa
Polres Metro Jakarta Utara Ungkap Sindikat Penyedia PSK Di Bawah Umur
Polda Metro Jaya Tangkap Artis Pengedar Kokain
Pembunuh Suami Dan Anak Tiri Terancam Hukuman Mati
Diskotek Golden Crown Ditutup Pemprov DKI Jakarta
Kasus Suap PAW, KPK Periksa Anggota DPR RI Riezky Aprilia
KPK Tahan Bupati Bengkalis
Kejagung Tetapkan Satu Tersangka Baru Kasus PT. Asuransi Jiwasraya (Persero)
KPK Akui Adanya Aturan Melarang Pimpinan Temui Pihak Terkait Perkara
Polda Jatim Bidik TPPU Kasus Investasi Bodong MeMiles
Polda Jatim Segera Ungkap TPPU Kasus Investasi Bodong MeMiles
Kasus Investasi Bodong MeMiles Segera Dilimpahkan Ke Kejati Jatim
Universitas Manchester Cabut 2 Gelar Magister Reynhard Sinaga
Reynhard Sinaga Ditahan Di Sel Maximum Security
Kolaborasi Bareskrim Dan BNN Amankan 250 Kg Ganja Di Jakarta
jQuery Slider

Comments

Archives :2020201920182017201620152014
  •    •    •    •    •    •    •    •    •  
Copyright © 2014 Siar Justisia. All rights reserved. Visit: 9.287.403 Since: 07.04.14 | 0.6888 sec