YouTube Facebook Twitter RSS
24 Oct 2018, 0

Hukum

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang Sebut Soal Sumber Waras Nggak Ada Korupsinya

Friday, 15 April 2016 | View : 803

siarjustisia.com-JAKARTA.

Wakil Ketua lembaga antirasuah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang mengatakan lembaganya berhati-hati dalam mengusut kasus pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras, Jalan Kyai Tapa No.1, Kelurahan Grogol, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta (DKI Jakarta).

Menurut dia, KPK berfokus pada ranah korupsi, bukan hal-hal di luar itu. “Kalau nggak korupsi gimana kami mau masuk? Jadi kalau nggak ada korupsinya jangan didesak-desak,” tutur Saut Situmorang di Jakarta, Kamis (14/4/2016).

Dosen S2 Kajian Strategik Intelijen Universitas Indonesia (UI) ini, Saut Situmorang berujar KPK membutuhkan waktu untuk memahami seluruh proses itu dengan utuh. Juga, prosedur dan batasan wewenangnya. “Itu kan prosesnya jadi tanda tanya. Tapi proses pelelangan seperti apa, timnya seperti apa, kami kan nggak masuk di situ,” katanya lagi.

Untuk mendalami kasus ini, pada Selasa (12/4/2016) kemarin KPK telah meminta keterangan Gubernur Provinsi DKI Jakarta ke-17 yang mulai menjabat sejak 16 Oktober 2014, Ir. Basuki Tjahaja Purnama, M.M. yang akrab disapa “Ahok”.

Mantan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta masa jabatan 1 Juni 2014-22 Juli 2014 itu, Ir. Basuki Tjahaja Purnama, M.M. alias Ahok menjalani pemeriksaan selama 12 jam, sejak pukul 09.10 WIB pagi dan baru keluar ruang pemeriksaan sekitar pukul 21.30 WIB.

Mantan anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Golkar masa jabatan 1 Oktober 2009-26 April 2012 ini, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menuturkan dalam pemeriksaan tersebut, dia telah menyampaikan seluruh hal yang diketahuinya. Dia menuding Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tak transparan dalam melakukan audit. "Yang pasti saya bilang BPK menyembunyikan data kebenaran," tandas mantan Bupati Belitung Timur ke-1 masa jabatan 3 Agustus 2005-22 Desember 2006 itu, Basuki Tjahaja Purnama, usai menjalani pemeriksaan di Plaza Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said Kav. C1, Kuningan, Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta (DKI Jakarta), Selasa (12/4/2016) malam.

Dugaan korupsi pembelian sebagian lahan RS Sumber Waras oleh Pemerintah Provinsi DKI mulai diselidiki KPK pada 20 Agustus 2015. Kasus tersebut pertama kali mencuat dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Jakarta atas laporan keuangan Pemprov DKI Jakarta pada 2014.

BPK DKI Jakarta menganggap prosedur pembelian sebagian lahan RS Sumber Waras menyalahi aturan. Soalnya, menurut BPK, harga lahan yang dibeli jauh lebih mahal, sehingga merugikan keuangan daerah sebesar Rp 191 miliar.

Gubernur DKI Jakarta Ir. Basuki Tjahaja Purnama, M.M. berkukuh pembelian itu tak salah. Alumnus Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi/STIE Prasetiya Mulya tersebut, Basuki Tjahaja Purnama menampik tudingan ini dan menilai audit BPK tidak berdasar. Selain itu, mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta dengan masa jabatan 15 Oktober 2012-16 Oktober 2014 tersebut, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menyebut audit BPK keliru.

BPK pun melakukan audit ulang atas permintaan KPK. Gubernur DKI Jakarta Ir. Basuki Tjahaja Purnama, M.M. diperiksa seharian oleh BPK RI pada 23 November 2015. Hasil audit investigasi itu diserahkan kepada KPK pada 7 Desember 2015.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo hari ini, Kamis (14/4/2016) menerima pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Istana Merdeka, Jl. Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta (DKI Jakarta).

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) periode 2014-2019 yang mulai menjabat sejak 21 Oktober 2014, Dr. Harry Azhar Azis, M.A. mengatakan pertemuan dengan Presiden RI ke-7, Ir. H. Joko Widodo (Jokowi), hari ini, Kamis (14/4/2016) untuk menyerahkan hasil pemeriksaan BPK Semester II 2015. Ketua BPK Harry Azhar Azis mengaku sudah melaporkan mengenai kisruh Rumah Sakit Sumber Waras kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Selain menyampaikan laporan, BPK juga membahas soal dokumen milik firma hukum asal Panama, Mossack Fonseca, yang dikenal dengan nama The Panama Papers dan kisruh Rumah Sakit Sumber Waras.

"Kami sudah sampaikan kepada Presiden bahwa ada kerugian negara dalam kasus Sumber Waras. Itu dilaporkan juga tadi," ungkap Harry Azhar Azis setelah menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) di kompleks Istana, Istana Merdeka, Jl. Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta (DKI Jakarta), Kamis (14/4/2016).

Presiden, ujar Harry Azhar Azis, menyuruh BPK menyerahkan masalah itu kepada aparat hukum. "Serahkan kepada aparat hukum," ucap Harry Azhar Azis menirukan Presiden.

Akhir-akhir ini Harry Azhar Azis santer diperbincangkan publik setelah Tempo menemukan namanya di daftar orang yang masuk Panama Papers. "Apakah (masuk) Panama Papers itu salah? Saya bersalah? Saya tidak bersalah. Yang menuntut orang tidak bersalah mundur itu yang salah," ketus Harry Azhar Azis dengan nada tinggi.

Harry Azhar Azis terlihat makin marah saat ditanya alasannya tidak melaporkan perusahaan yang bernama Sheng Yue International Limited itu ke dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara. "Tidak ada transaksi, nol. Apa saya laporkan harta nol saya ke LHKPN?" tukas Harry Azhar Azis.

Mengenai kenaikan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) Sumber Waras, Harry Azhar Azis tidak mau berkomentar.

Menurut mantan Wakil Ketua Komisi XI DPR RI yang membidangi urusan Keuangan, Perencanaan Pembangunan Nasional, Perbankan, Lembaga Keuangan Bukan Bank ini, BPK sudah menyerahkan hal itu kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). BPK, tutur dia, mempersilakan jika ada pihak yang ingin menggugat angka tersebut. "Angkanya silakan kalau mau digugat, gugat ke pengadilan," kata mantan anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) dari daerah pemilihan (dapil) Kepulauan Riau.

Hasil audit BPK atas RS Sumber Waras sudah diserahkan kepada KPK.

Sekretaris Kabinet Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo, M.M. menyatakan BPK memang melaporkan soal kisruh Sumber Waras kepada Presiden. Tapi Pramono Anung enggan merinci hasil pembahasan Presiden dengan BPK mengenai masalah tersebut. "Hanya menyampaikan. Kami tidak akan menyampaikan ke publik," ucapnya.

Pramono Anung berujar, BPK hari ini menemui Presiden untuk menyerahkan hasil pemeriksaan semester kedua. BPK, tutur dia, menyerahkan hasil pemeriksaan atas pemerintah daerah. "Pemda dari 539 daerah yang disampaikan. Yang mendapat penilaian wajar tanpa pengecualian 47 persen, wajar dengan pengecualian 46 persen, dan yang tidak wajar 7 persen," katanya.

Pertemuan baru dimulai pukul 14.35 WIB. Dalam pertemuan dengan Presiden Joko Widodo, Harry Azhar Azis didampingi sejumlah anggota BPK yang lain, yaitu Sapto Amal Damandari, Agung Firman, Agus Joko Pramono, Eddy Mulyadi Soepardi, Rizal Djalil, Moermahadi Soerja Djanegara, Bahrullah Akbar, dan Achsanul Qosasi.

See Also

Uang Pengganti E-KTP, KPK Sita Rp 862 Juta Dari Setya Novanto
Keterangan Ahli Ketua DPD KAI DKI Jakarta Pada Sidang Lanjutan Julius Lobiua
TNI AL Ringkus Pelaku Narkoba Di Tanjung Ahus
TNI AL Gagalkan Penyelundupan 506 Gram Narkoba
Polisi Limpahkan Berkas Perkara Mantan Wali Kota Depok Ke Kejaksaan
Rekayasa Lalin Di KPU Saat Pengundian Nomor Urut Capres Cawapres
KPK Perpanjang Masa Penahanan Idrus Marham
Kombes Pol. Panca Putra Simanjuntak Jadi Direktur Penyidikan KPK
Kapolda Jambi Bongkar Peredaran Narkoba Dari Aceh Ke Kota-kota Di Sumatera Dan Jawa
Kasus Korupsi Massal DPRD Sumut, KPK Sita Lagi Uang Suap
KPK Periksa Dirjen Minerba
KPK Cegah Bos Borneo Lumbung Energi Ke Luar Negeri
Tim Resmob Polda Kalbar Ringkus Preman Penganiaya Penjaga Toko Arloji
Kongres Advokat Indonesia Tuntut Bebaskan Julius Lobiua
Masyarakat Pulau Pari Kembali Unjuk Rasa PN Jakarta Utara
Densus 88 Antiteror Tahan Satu Keluarga Di Sleman
Penjambret Yang Tewaskan Penumpang Ojol Di Cempaka Putih Terciduk
KPK Geledah Rumah Dinas Gubernur Aceh
Polres Jaktim Terus Buru Penjambret Tewaskan Penumpang Ojol Di Cempaka Putih
Kronologi OTT Gubernur Aceh Dan Bupati Bener Meriah
Gubernur Aceh Ditahan KPK
Gubernur Aceh Jadi Tersangka
KPK Tetapkan Gubernur Aceh Dan Bupati Bener Meriah Sebagai Tersangka
Keppres Pilkada Serentak 27 Juni 2018 Sebagai Hari Libur Nasional
Polda Metro Jaya Kerahkan 41.000 Personel Amankan Pilkada
jQuery Slider

Comments

Archives :20182017201620152014
  •    •    •    •    •    •    •    •    •  
Copyright © 2014 Siar Justisia. All rights reserved. Visit: 6.814.933 Since: 07.04.14 | 0.6661 sec