YouTube Facebook Twitter RSS
17 Feb 2019, 0

Hukum

Sumber Waras Klaim Negara Diuntungkan Dalam Penjualan Lahan Ke Pemprov DKI Jakarta

siarjustisia.com-JAKARTA.

Lembaga antirasuah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelidiki dugaan korupsi terkait pembelian tanah milik Yayasan Kesehatan Sumber Waras yang dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. KPK sudah meminta keterangan dari sejumlah saksi guna menyelidiki proses jual beli tanah tersebut.

Direktur Umum dan SDM Rumah Sakit Sumber Waras Abraham Tedjanegara, S.H. pada Sabtu (16/4/2016) menyatakan bahwa negara justru diuntungkan dalam penjualan lahan Yayasan Kesehatan Sumber Waras ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

"Dalam penawaran kami sebetulnya ada tanah (dijual) sesuai harga NJOP Rp 755 miliar ditambah bangunan seharga Rp 25 miliar. Kemudian setelah dinegosiasi, Rp 25 miliar itu kami hilangkan. Jadi, saya merasa negara justru sudah diuntungkan dengan hilangnya biaya bangunan tersebut," beber Abraham Tedjanegara saat menyampaikan keterangan pers di Rumah Sakit Sumber Waras, Jalan Kyai Tapa No.1, Kelurahan Grogol, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta (DKI Jakarta).

Abraham Tedjanegara mengatakan negara untung karena biaya bangunan dalam penawaran yang dilakukan Oktober 2014 dihilangkan dan Sumber Waras menanggung seluruh biaya surat balik nama.

Mengenai adanya perbedaan dengan harga pasar yang mengindikasikan kerugian negara Rp 191,33 miliar, dia menjelaskan bahwa Sumber Waras telah menawarkan tanah dengan harga sesuai Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) pada 2014, Rp 20.755.000 per meter persegi, kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

"Kita jual ke DKI karena waktu itu bilang untuk Rumah Sakit Kanker dan Jantung. Misi pendahulu kami adalah menolong orang sakit, sama dengan DKI. Kita pikir punya visi yang sama, akhirnya sepakat menjual tanah (sesuai) dengan NJOP, apalagi di Tarakan katanya jumlah pasien sudah membludak," terang Abraham Tedjanegara.

Menurut dia lahan seluas 3,64 hektare di sayap kiri Rumah Sakit Sumber Waras yang dijual ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta layak menjadi tempat membangun rumah sakit kanker karena letaknya strategis.

Direktur Umum dan SDM Rumah Sakit Sumber Waras Abraham Tedjanegara, S.H. menyatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tidak membayar pembelian lahan yayasan secara tunai, tapi dengan mentransfernya melalui Bank DKI.

"Yang benar pembayaran kami terima di Bank DKI, rekening kita," ungkap Abraham Tedjanegara saat menyampaikan keterangan pers di Rumah Sakit Sumber Waras, Jalan Kyai Tapa No.1, Kelurahan Grogol, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta (DKI Jakarta), Sabtu (16/4/2016).

Ia menambahkan rekening penerima dana tersebut sudah ada sejak lama karena biasa digunakan untuk pelayanan pasien kurang mampu.

Namun, dia mengaku tidak mengetahui detil teknis pembayaran, termasuk pukul berapa uang ditransfer, namun mengatakan bahwa pada 5 Januari 2015 pembayaran sudah masuk ke rekening Sumber Waras.

Ia menyebut Sumber Waras tidak mendapat bukti transfer namun mengonfirmasi bahwa uang yang mereka terima sesuai dengan tagihan uang pembelian lahan, yaitu Rp 755.689.550.000.

"Jadi, kalau ada yang mengatakan saya ambil tunai, itu enggak benar," tegas Abraham Tedjanegara.

Abraham Tedjanegara menjelaskan pula bahwa Yayasan Kesehatan Sumber Waras memiliki dua bidang tanah, di bagian kiri rumah sakit (3,6 hektare) dan bagian kanan rumah sakit (3,3 hektare) dengan dua sertifikat tanah namun hanya satu lembar dokumen Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk dua tanah tersebut.

Ia tidak mengetahui mengapa hanya ada satu lembar PBB untuk kedua sertifikat tersebut dan menyatakan hal tersebut sudah terjadi sejak lama.

Lahan di sayap kiri dengan status Hak Guna Bangunan (HGB) mereka jual ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada 2014 dan beralamat di Jalan Kyai Tapa.

Abraham Tedjanegara mengaku hanya satu kali bertemu dengan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Ir. Basuki Tjahaja Purnama, M.M. yang akrab disapa "Ahok" terkait dengan pembelian lahan dan negosiasi selanjutnya dilakukan dengan Dinas Kesehatan DKI Jakarta. (ant/jos)

See Also

KPK Tetapkan Bupati Mesuji Sebagai Tersangka
Bupati Mesuji Ditangkap KPK
KPK Tahan Bupati Mesuji
Dandim 0716/Demak Hadiri Sosialisasi Milenial Road Safety Festival
Polda Metro Jaya Bekuk Guru Penyebar Hoax Surat Suara
PT. NKE Dihukum Denda Rp 85,49 Miliar
Polda Jatim Ingatkan VA Bisa Jadi Tersangka
KPK Tahan 2 Mantan Anggota DPRD Sumatera Utara
Polda Jatim Sebut VA Terima 15 Kali Transfer Uang Dari Muncikari
LBH Ansor Jateng Apresiasi Penangkapan Cepat Polres Kebumen Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual
Usai Diperiksa Polda Jatim, VA Dan AS Minta Maaf
Polda Jatim Ringkus Muncikari Dua Artis Ibu Kota
Polda Jawa Timur Tetapkan 2 Tersangka Prostitusi Online Artis
Kapolres Bitung Perintahkan Pelaku Kejahatan Ditembak Di Tempat
Polres Magelang Kota Dalami Motif Tersangka Perusakan Nisan
Perusak Nisan Di 4 TPU Kota Magelang Ditangkap
Reserse Polres Bitung Bekuk Residivis Sadis Pembegal Motor
Satuan Reskrim Polres Bitung Tangkap Dua Tersangka Curanmor
Perusakan Nisan Di TPU Kota Magelang Masih Berlanjut
Polres Magelang Selidiki Perusakan Belasan Nisan Di Pemakaman Umum
Pembelian Alat Sekolah SMK Bernilai Ratusan Miliar Di Dinas Pendidikan Prov Jatim Perlu Diperiksa
Mahasiswa Unesa Sorot Penggunaan Dana Pembelian Mebel Di Kampus
KPK Tetapkan Dirut PT. Rohde And Schwarz Indonesia Sebagai Tersangka
KPK Akan Segera Periksa Saksi Dan Tersangka Suap KONI
KPK Cekal Robert Tantular Ke Luar Negeri
jQuery Slider

Comments

Archives :201920182017201620152014
  •    •    •    •    •    •    •    •    •  
Copyright © 2014 Siar Justisia. All rights reserved. Visit: 7.404.347 Since: 07.04.14 | 0.5916 sec