YouTube Facebook Twitter RSS
22 May 2019, 0

Hukum

Sumber Waras Klaim Negara Diuntungkan Dalam Penjualan Lahan Ke Pemprov DKI Jakarta

siarjustisia.com-JAKARTA.

Lembaga antirasuah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelidiki dugaan korupsi terkait pembelian tanah milik Yayasan Kesehatan Sumber Waras yang dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. KPK sudah meminta keterangan dari sejumlah saksi guna menyelidiki proses jual beli tanah tersebut.

Direktur Umum dan SDM Rumah Sakit Sumber Waras Abraham Tedjanegara, S.H. pada Sabtu (16/4/2016) menyatakan bahwa negara justru diuntungkan dalam penjualan lahan Yayasan Kesehatan Sumber Waras ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

"Dalam penawaran kami sebetulnya ada tanah (dijual) sesuai harga NJOP Rp 755 miliar ditambah bangunan seharga Rp 25 miliar. Kemudian setelah dinegosiasi, Rp 25 miliar itu kami hilangkan. Jadi, saya merasa negara justru sudah diuntungkan dengan hilangnya biaya bangunan tersebut," beber Abraham Tedjanegara saat menyampaikan keterangan pers di Rumah Sakit Sumber Waras, Jalan Kyai Tapa No.1, Kelurahan Grogol, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta (DKI Jakarta).

Abraham Tedjanegara mengatakan negara untung karena biaya bangunan dalam penawaran yang dilakukan Oktober 2014 dihilangkan dan Sumber Waras menanggung seluruh biaya surat balik nama.

Mengenai adanya perbedaan dengan harga pasar yang mengindikasikan kerugian negara Rp 191,33 miliar, dia menjelaskan bahwa Sumber Waras telah menawarkan tanah dengan harga sesuai Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) pada 2014, Rp 20.755.000 per meter persegi, kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

"Kita jual ke DKI karena waktu itu bilang untuk Rumah Sakit Kanker dan Jantung. Misi pendahulu kami adalah menolong orang sakit, sama dengan DKI. Kita pikir punya visi yang sama, akhirnya sepakat menjual tanah (sesuai) dengan NJOP, apalagi di Tarakan katanya jumlah pasien sudah membludak," terang Abraham Tedjanegara.

Menurut dia lahan seluas 3,64 hektare di sayap kiri Rumah Sakit Sumber Waras yang dijual ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta layak menjadi tempat membangun rumah sakit kanker karena letaknya strategis.

Direktur Umum dan SDM Rumah Sakit Sumber Waras Abraham Tedjanegara, S.H. menyatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tidak membayar pembelian lahan yayasan secara tunai, tapi dengan mentransfernya melalui Bank DKI.

"Yang benar pembayaran kami terima di Bank DKI, rekening kita," ungkap Abraham Tedjanegara saat menyampaikan keterangan pers di Rumah Sakit Sumber Waras, Jalan Kyai Tapa No.1, Kelurahan Grogol, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta (DKI Jakarta), Sabtu (16/4/2016).

Ia menambahkan rekening penerima dana tersebut sudah ada sejak lama karena biasa digunakan untuk pelayanan pasien kurang mampu.

Namun, dia mengaku tidak mengetahui detil teknis pembayaran, termasuk pukul berapa uang ditransfer, namun mengatakan bahwa pada 5 Januari 2015 pembayaran sudah masuk ke rekening Sumber Waras.

Ia menyebut Sumber Waras tidak mendapat bukti transfer namun mengonfirmasi bahwa uang yang mereka terima sesuai dengan tagihan uang pembelian lahan, yaitu Rp 755.689.550.000.

"Jadi, kalau ada yang mengatakan saya ambil tunai, itu enggak benar," tegas Abraham Tedjanegara.

Abraham Tedjanegara menjelaskan pula bahwa Yayasan Kesehatan Sumber Waras memiliki dua bidang tanah, di bagian kiri rumah sakit (3,6 hektare) dan bagian kanan rumah sakit (3,3 hektare) dengan dua sertifikat tanah namun hanya satu lembar dokumen Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk dua tanah tersebut.

Ia tidak mengetahui mengapa hanya ada satu lembar PBB untuk kedua sertifikat tersebut dan menyatakan hal tersebut sudah terjadi sejak lama.

Lahan di sayap kiri dengan status Hak Guna Bangunan (HGB) mereka jual ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada 2014 dan beralamat di Jalan Kyai Tapa.

Abraham Tedjanegara mengaku hanya satu kali bertemu dengan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Ir. Basuki Tjahaja Purnama, M.M. yang akrab disapa "Ahok" terkait dengan pembelian lahan dan negosiasi selanjutnya dilakukan dengan Dinas Kesehatan DKI Jakarta. (ant/jos)

See Also

Densus 88 Antiteror Tangkap 29 Terduga Teroris Berencana Ledakkan Bom
Sepanjang Tahun 2019, Polri Tangkap 68 Terduga Teroris Jaringan JAD
KPK Geledah Kantor Ditjen PSDKP
KPK Geledah Kantor PT. Daya Radar Utama
KPK Lelang Rumah Mewah Mantan Ketua DPRD Dan Bupati Bangkalan
Dukun Cabul Di Garut Diancam 15 Tahun Bui
Kalapas Dan 13 Petugas Lapas Nusakambangan Dicopot
Ketua Umum AKKMI Pertanyakan KSOP Mengutip PNBP
Keberadaan Lembaga KSOP Dinilai Masih Perlu Payung Hukum
AKKMI Soroti Legalitas Kantor Syahbandar Dan Otoritas Pelabuhan
AKKMI Dan APDHI Selenggarakan Seminar Nasional Pertanyakan Keamanan & Keselamatan Pelayaran
Syahbandar Miliki Peran Penting Dalam Mendukung Keamanan Dan Keselamatan Pelayaran
Pembentukan Syahbandar Utama & KSOP Disoroti
Legalitas KSOP Di Seluruh Pelabuhan Dipertanyakan
KPK Panggil Setya Novanto Sebagai Saksi
KPK Periksa Staf Khusus Menteri Agama
KPK Periksa Direktur SDM Adhi Karya
KPK Tetapkan Mantan Sekda Malang Sebagai Tersangka
Mantan Sekda Malang Ditahan KPK
Peras Mantan Petinggi Polri, Hukuman Sisca Dewi Diperberat
KPK Periksa GM Adhi Karya
KPK Tetapkan Direktur PT. Krakatau Steel Tersangka Suap
KPK Amankan 6 Orang Dalam OTT Krakatau Steel
KPK OTT Direktur Produksi Dan Teknologi PT. Krakatau Steel
KPK Tetapkan Bupati Mesuji Sebagai Tersangka
jQuery Slider

Comments

Archives :201920182017201620152014
  •    •    •    •    •    •    •    •    •  
Copyright © 2014 Siar Justisia. All rights reserved. Visit: 7.832.030 Since: 07.04.14 | 0.5469 sec