YouTube Facebook Twitter RSS
10 Dec 2018, 0

Hukum

Sumber Waras Klaim Negara Diuntungkan Dalam Penjualan Lahan Ke Pemprov DKI Jakarta

siarjustisia.com-JAKARTA.

Lembaga antirasuah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelidiki dugaan korupsi terkait pembelian tanah milik Yayasan Kesehatan Sumber Waras yang dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. KPK sudah meminta keterangan dari sejumlah saksi guna menyelidiki proses jual beli tanah tersebut.

Direktur Umum dan SDM Rumah Sakit Sumber Waras Abraham Tedjanegara, S.H. pada Sabtu (16/4/2016) menyatakan bahwa negara justru diuntungkan dalam penjualan lahan Yayasan Kesehatan Sumber Waras ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

"Dalam penawaran kami sebetulnya ada tanah (dijual) sesuai harga NJOP Rp 755 miliar ditambah bangunan seharga Rp 25 miliar. Kemudian setelah dinegosiasi, Rp 25 miliar itu kami hilangkan. Jadi, saya merasa negara justru sudah diuntungkan dengan hilangnya biaya bangunan tersebut," beber Abraham Tedjanegara saat menyampaikan keterangan pers di Rumah Sakit Sumber Waras, Jalan Kyai Tapa No.1, Kelurahan Grogol, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta (DKI Jakarta).

Abraham Tedjanegara mengatakan negara untung karena biaya bangunan dalam penawaran yang dilakukan Oktober 2014 dihilangkan dan Sumber Waras menanggung seluruh biaya surat balik nama.

Mengenai adanya perbedaan dengan harga pasar yang mengindikasikan kerugian negara Rp 191,33 miliar, dia menjelaskan bahwa Sumber Waras telah menawarkan tanah dengan harga sesuai Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) pada 2014, Rp 20.755.000 per meter persegi, kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

"Kita jual ke DKI karena waktu itu bilang untuk Rumah Sakit Kanker dan Jantung. Misi pendahulu kami adalah menolong orang sakit, sama dengan DKI. Kita pikir punya visi yang sama, akhirnya sepakat menjual tanah (sesuai) dengan NJOP, apalagi di Tarakan katanya jumlah pasien sudah membludak," terang Abraham Tedjanegara.

Menurut dia lahan seluas 3,64 hektare di sayap kiri Rumah Sakit Sumber Waras yang dijual ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta layak menjadi tempat membangun rumah sakit kanker karena letaknya strategis.

Direktur Umum dan SDM Rumah Sakit Sumber Waras Abraham Tedjanegara, S.H. menyatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tidak membayar pembelian lahan yayasan secara tunai, tapi dengan mentransfernya melalui Bank DKI.

"Yang benar pembayaran kami terima di Bank DKI, rekening kita," ungkap Abraham Tedjanegara saat menyampaikan keterangan pers di Rumah Sakit Sumber Waras, Jalan Kyai Tapa No.1, Kelurahan Grogol, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta (DKI Jakarta), Sabtu (16/4/2016).

Ia menambahkan rekening penerima dana tersebut sudah ada sejak lama karena biasa digunakan untuk pelayanan pasien kurang mampu.

Namun, dia mengaku tidak mengetahui detil teknis pembayaran, termasuk pukul berapa uang ditransfer, namun mengatakan bahwa pada 5 Januari 2015 pembayaran sudah masuk ke rekening Sumber Waras.

Ia menyebut Sumber Waras tidak mendapat bukti transfer namun mengonfirmasi bahwa uang yang mereka terima sesuai dengan tagihan uang pembelian lahan, yaitu Rp 755.689.550.000.

"Jadi, kalau ada yang mengatakan saya ambil tunai, itu enggak benar," tegas Abraham Tedjanegara.

Abraham Tedjanegara menjelaskan pula bahwa Yayasan Kesehatan Sumber Waras memiliki dua bidang tanah, di bagian kiri rumah sakit (3,6 hektare) dan bagian kanan rumah sakit (3,3 hektare) dengan dua sertifikat tanah namun hanya satu lembar dokumen Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk dua tanah tersebut.

Ia tidak mengetahui mengapa hanya ada satu lembar PBB untuk kedua sertifikat tersebut dan menyatakan hal tersebut sudah terjadi sejak lama.

Lahan di sayap kiri dengan status Hak Guna Bangunan (HGB) mereka jual ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada 2014 dan beralamat di Jalan Kyai Tapa.

Abraham Tedjanegara mengaku hanya satu kali bertemu dengan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Ir. Basuki Tjahaja Purnama, M.M. yang akrab disapa "Ahok" terkait dengan pembelian lahan dan negosiasi selanjutnya dilakukan dengan Dinas Kesehatan DKI Jakarta. (ant/jos)

See Also

KPK Pelajari Pengajuan JC Budi Mulya
Kemendes Didorong Bentuk Sekretariat Bersama Penanganan Masalah Dana Desa
KPK Periksa Petinggi Anak Usaha PT. PLN (Persero)
KPK Periksa Corporate Communication PT. PLN (Persero)
KPK Dalami Rekaman Percakapan Idrus Marham Dan Eni Maulani Saragih
Mabes Polri Selidiki Motif Penyerangan Polsek Metro Penjaringan
Sidang Lanjutan Julius Lobiua Mendengarkan 2 Keterangan Ahli
KPK Tahan Wakil Ketua DPR RI
KPK Usut Penggunaan Uang Korupsi Bupati Lampung Selatan
Kasus TPPU Bupati Lampung Selatan, KPK Sita 16 Bidang Tanah
Kronologi OTT DPRD Kalimantan Tengah
KPK OTT Anggota DPRD Kalteng
Bupati Cirebon Setelah Diperiksa Ditahan KPK
KPK Tetapkan Bupati Cirebon Tersangka
KPK Tangkap Bupati Cirebon
KPK Perpanjang Masa Penahanan Bupati Lampung Selatan Nonaktif
Uang Pengganti E-KTP, KPK Sita Rp 862 Juta Dari Setya Novanto
Keterangan Ahli Ketua DPD KAI DKI Jakarta Pada Sidang Lanjutan Julius Lobiua
TNI AL Ringkus Pelaku Narkoba Di Tanjung Ahus
TNI AL Gagalkan Penyelundupan 506 Gram Narkoba
Polisi Limpahkan Berkas Perkara Mantan Wali Kota Depok Ke Kejaksaan
Rekayasa Lalin Di KPU Saat Pengundian Nomor Urut Capres Cawapres
KPK Perpanjang Masa Penahanan Idrus Marham
Kombes Pol. Panca Putra Simanjuntak Jadi Direktur Penyidikan KPK
Kapolda Jambi Bongkar Peredaran Narkoba Dari Aceh Ke Kota-kota Di Sumatera Dan Jawa
jQuery Slider

Comments

Archives :20182017201620152014
  •    •    •    •    •    •    •    •    •  
Copyright © 2014 Siar Justisia. All rights reserved. Visit: 7.069.781 Since: 07.04.14 | 0.6106 sec