YouTube Facebook Twitter RSS
23 Jan 2018, 0

Hukum

KPK Kembali Periksa Mohamad Taufik Terkait Kasus Suap Reklamasi

siarjustisia.com-JAKARTA.

Lembaga antirasuah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, Senin (18/4/2016) mengincar keterangan Ketua Badan Legislasi Daerah (Balegda) DPRD Jakarta Haji Mohamad Taufik dan Wakil Ketua Balegda dijabat oleh anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Merry Hotma, S.H. terkait Rancangan Perda Reklamasi. Keduanya diperiksa untuk tersangka penerima suap pembahasan raperda reklamasi, Ir. H. Mohamad Sanusi.

"Taufik dan Merry Hotma diperiksa untuk MSN (M Sanusi, Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta)," beber Pelaksana Harian Kabiro Humas KPK Yuyuk Andriati ketika dihubungi, Senin (18/4/2016).

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta yang juga adalah Ketua Balegda DPRD DKI dijabat oleh Ketua DPD DKI Jakarta Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Haji Mohamad Taufik dari Fraksi Partai Gerindra yang tak lain kakak kandung dari Ir. H. Mohamad Sanusi kembali datang ke kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), plaza Gedung KPK di Jalan HR Rasuna Said Kav. C1, Kuningan, Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta (DKI Jakarta), Senin (18/4/2016).

Kedatangannya kali ini untuk menjalani pemeriksaan dalam penyidikan KPK terhadap kasus dugaan suap anggota DPRD DKI Jakarta terkait Peraturan Daerah tentang Reklamasi.

Politisi Partai Gerindra itu, Haji Mohamad Taufik tiba di kantor atau Gedung KPK, Jakarta sekitar pukul 9.25 WIB. Sementara itu, Merry Hotma, S.H. belum diketahui kehadirannya.

Namun, Haji Mohamad Taufik belum dapat memastikan apakah pemeriksaan kali ini sebagai saksi untuk tersangka Ketua Komisi D DPRD DKI,  Ir. H. Mohamad Sanusi atau Presiden Direktur PT. Agung Podomoro Land (APL), Ariesman Widjaja.

"Kemarin (pekan lalu) kan (pemeriksaan) untuk Trinanda, mungkin ini untuk dua yang lainnya, Sanusi atau Ariesman," jelas Haji Mohamad Taufik singkat sambil bergegas masuk ke loby Gedung KPK.

Dikonfirmasi terpisah, Pelaksana Harian (plh) Kepala Biro Humas KPK, Yuyuk Andriati menjelaskan bahwa Haji Mohamad Taufik diperiksa sebagai saksi atas tersangka Ir. H. Mohamad Sanusi dalam penyidikan kasus dugaan suap dalam pembahasan raperda reklamasi Teluk Jakarta.

"Dia (Taufik) diperiksa sebagai saksi untuk tersangka MSN (Mohamad Sanusi)," ungkap Yuyuk Andriati.

Sebelumnya, Haji Mohamad Taufik juga pernah dimintai keterangan pada Senin (11/4/2016) lalu. Haji Mohamad Taufik juga telah menjalani pemeriksaan pada Senin (11/4/2016) untuk kasus yang sama. Saat itu ia diperiksa bersama dengan Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi, S.H.

Selain kedua orang tersebut, lembaga antirasuah juga meminta keterangan anggota DPD RI Nono Sampono, Kasubag Raperda DPRD DKI Jakarta Dameria Hutagalung, ajudan Haji Mohamad Taufik yakni Riki Sudani dan karyawan PT. Agung Podomoro Land (APL) Trinanda Prihantoro.

Pemeriksaan ini digunakan untuk melengkapi berkas penyidikan kasus yang menjerat Ir. H. Mohamad Sanusi di KPK.

Dalam kasus ini, KPK menangkap tangan Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Ir. H. Mohamad Sanusi, di sebuah pusat perbelanjaan di Jakarta seusai menerima uang pemberian dari Presiden Direktur PT. Agung Podomoro Land (APL) Ariesman Widjaja. Dia diduga menerima suap secara bertahap yang jumlahnya mencapai Rp 2 miliar. Suap tersebut diduga terkait pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi DKI Jakarta 2015-2035 dan Raperda tentang Rencana Kawasan Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Jakarta Utara.

Ir. H. Mohamad Sanusi ditetapkan sebagai tersangka oleh lembaga antirasuah lantaran diduga menerima duit suap Rp 2 miliar dari Presiden Direktur PT. Agung Podomoro Land (APL) Ariesman Widjaja dan Trinanda Prihantoro. Ir. H. Mohamad Sanusi disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU Pemberantasan Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Selain Ir. H. Mohamad Sanusi, KPK juga telah menetapkan Ariesman Widjaja sebagai tersangka. Sementara itu, Ariesman Widjaja dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31/1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Korupsi, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Ketiga orang yang diduga terlibat suap ini kini mendekam di rumah tahanan.

Objek suap diduga yaitu Raperda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di DKI tahun 2015-2035 dan Raperda tentang Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta. Dalam Raperda Tata Ruang, pemerintah DKI Jakarta meminta pungutan berupa kontribusi tambahan dari pengembang sebanyak 15 persen. Pihak DPRD DKI Jakarta tak sepakat lantatan dinilai memberatkan pengembang.

Selama penyidikan, KPK mengumpulkan bukti lain yang menguatkan rumusan pidana. Jika sudah terpenuhi, maka berkas akan dilimpahkan ke tahap penuntutan untuk diadili di meja hijau. (cnn/kom/jos)

See Also

Polri Sebut Penyelidikan Ambruknya Selasar Tower II BEI Selesai
Polri Optimistis Pilkada Serentak 2018 Aman
39 Calon Kepala Daerah Tak Laporkan Hartanya Ke KPK
Satgas Nusantara Polri Dinginkan Pilkada Serentak 2018
Polisi Dalami Kasus Ambruknya Selasar BEI
Kapolres Karawang Instruksikan Tembak Mati Penjahat Jalanan
Kronologi Ambruknya Balkon Gedung Bursa Efek Indonesia Versi Polisi
Polres Metro Jakarta Barat Bentuk Satgasus Usut Kasus Mandek Di Tahun 2017
Polda Metro Jaya Buru Pemasok Narkoba Untuk Tio Pakusadewo
Ayah Korban Paedofil Jadi Tersangka Pengeroyok
Andi Narogong Divonis 8 Tahun Penjara
Koordinator Laboratorium Sabu Likuid Diskotek MG Club International Menyerahkan Diri
Pelaku Percobaan Penculikan Bocah Di ITC Kuningan Menyerahkan Diri
Siswa Korban Pengeroyokan Teman Sekelas Alami Trauma
KPK Rencanakan Panggil Kembali Dua Anak Setya Novanto
Berkas First Travel Dilimpahkan Ke Kejari Depok
Bareskrim Mabes Polri Bekuk Pembuat Dan Pengedar Uang Palsu
BNN Telusuri Keterlibatan Oknum Aparat Dalam Produksi PCC Di Sejumlah Daerah
BNN Sita 13 Juta Pil PCC Di Semarang
Operasi Pabrik PCC, BNN Endus Keterlibatan Oknum Aparat
KPK Terima Pengembalian Uang Suap APBD Jambi
KPK Geledah Kantor Gubernur Jambi Zumi Zola
Andi Narogong Berjanji Kembalikan Keuntungan Dari Korupsi E-KTP
Kejutan Pernyataan Andi Narogong Soal Proyek E-KTP
KPK Ajukan Kasasi Putusan Banding Terdakwa E-KTP Irman-Sugiharto
jQuery Slider

Comments

Archives :20182017201620152014
  •    •    •    •    •    •    •    •    •  
Copyright © 2014 Siar Justisia. All rights reserved. Visit: 5.232.793 Since: 07.04.14 | 0.7155 sec