YouTube Facebook Twitter RSS
14 Aug 2018, 0

Hukum

KPK Kembali Periksa Mohamad Taufik Terkait Kasus Suap Reklamasi

siarjustisia.com-JAKARTA.

Lembaga antirasuah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, Senin (18/4/2016) mengincar keterangan Ketua Badan Legislasi Daerah (Balegda) DPRD Jakarta Haji Mohamad Taufik dan Wakil Ketua Balegda dijabat oleh anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Merry Hotma, S.H. terkait Rancangan Perda Reklamasi. Keduanya diperiksa untuk tersangka penerima suap pembahasan raperda reklamasi, Ir. H. Mohamad Sanusi.

"Taufik dan Merry Hotma diperiksa untuk MSN (M Sanusi, Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta)," beber Pelaksana Harian Kabiro Humas KPK Yuyuk Andriati ketika dihubungi, Senin (18/4/2016).

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta yang juga adalah Ketua Balegda DPRD DKI dijabat oleh Ketua DPD DKI Jakarta Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Haji Mohamad Taufik dari Fraksi Partai Gerindra yang tak lain kakak kandung dari Ir. H. Mohamad Sanusi kembali datang ke kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), plaza Gedung KPK di Jalan HR Rasuna Said Kav. C1, Kuningan, Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta (DKI Jakarta), Senin (18/4/2016).

Kedatangannya kali ini untuk menjalani pemeriksaan dalam penyidikan KPK terhadap kasus dugaan suap anggota DPRD DKI Jakarta terkait Peraturan Daerah tentang Reklamasi.

Politisi Partai Gerindra itu, Haji Mohamad Taufik tiba di kantor atau Gedung KPK, Jakarta sekitar pukul 9.25 WIB. Sementara itu, Merry Hotma, S.H. belum diketahui kehadirannya.

Namun, Haji Mohamad Taufik belum dapat memastikan apakah pemeriksaan kali ini sebagai saksi untuk tersangka Ketua Komisi D DPRD DKI,  Ir. H. Mohamad Sanusi atau Presiden Direktur PT. Agung Podomoro Land (APL), Ariesman Widjaja.

"Kemarin (pekan lalu) kan (pemeriksaan) untuk Trinanda, mungkin ini untuk dua yang lainnya, Sanusi atau Ariesman," jelas Haji Mohamad Taufik singkat sambil bergegas masuk ke loby Gedung KPK.

Dikonfirmasi terpisah, Pelaksana Harian (plh) Kepala Biro Humas KPK, Yuyuk Andriati menjelaskan bahwa Haji Mohamad Taufik diperiksa sebagai saksi atas tersangka Ir. H. Mohamad Sanusi dalam penyidikan kasus dugaan suap dalam pembahasan raperda reklamasi Teluk Jakarta.

"Dia (Taufik) diperiksa sebagai saksi untuk tersangka MSN (Mohamad Sanusi)," ungkap Yuyuk Andriati.

Sebelumnya, Haji Mohamad Taufik juga pernah dimintai keterangan pada Senin (11/4/2016) lalu. Haji Mohamad Taufik juga telah menjalani pemeriksaan pada Senin (11/4/2016) untuk kasus yang sama. Saat itu ia diperiksa bersama dengan Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi, S.H.

Selain kedua orang tersebut, lembaga antirasuah juga meminta keterangan anggota DPD RI Nono Sampono, Kasubag Raperda DPRD DKI Jakarta Dameria Hutagalung, ajudan Haji Mohamad Taufik yakni Riki Sudani dan karyawan PT. Agung Podomoro Land (APL) Trinanda Prihantoro.

Pemeriksaan ini digunakan untuk melengkapi berkas penyidikan kasus yang menjerat Ir. H. Mohamad Sanusi di KPK.

Dalam kasus ini, KPK menangkap tangan Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Ir. H. Mohamad Sanusi, di sebuah pusat perbelanjaan di Jakarta seusai menerima uang pemberian dari Presiden Direktur PT. Agung Podomoro Land (APL) Ariesman Widjaja. Dia diduga menerima suap secara bertahap yang jumlahnya mencapai Rp 2 miliar. Suap tersebut diduga terkait pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi DKI Jakarta 2015-2035 dan Raperda tentang Rencana Kawasan Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Jakarta Utara.

Ir. H. Mohamad Sanusi ditetapkan sebagai tersangka oleh lembaga antirasuah lantaran diduga menerima duit suap Rp 2 miliar dari Presiden Direktur PT. Agung Podomoro Land (APL) Ariesman Widjaja dan Trinanda Prihantoro. Ir. H. Mohamad Sanusi disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU Pemberantasan Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Selain Ir. H. Mohamad Sanusi, KPK juga telah menetapkan Ariesman Widjaja sebagai tersangka. Sementara itu, Ariesman Widjaja dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31/1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Korupsi, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Ketiga orang yang diduga terlibat suap ini kini mendekam di rumah tahanan.

Objek suap diduga yaitu Raperda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di DKI tahun 2015-2035 dan Raperda tentang Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta. Dalam Raperda Tata Ruang, pemerintah DKI Jakarta meminta pungutan berupa kontribusi tambahan dari pengembang sebanyak 15 persen. Pihak DPRD DKI Jakarta tak sepakat lantatan dinilai memberatkan pengembang.

Selama penyidikan, KPK mengumpulkan bukti lain yang menguatkan rumusan pidana. Jika sudah terpenuhi, maka berkas akan dilimpahkan ke tahap penuntutan untuk diadili di meja hijau. (cnn/kom/jos)

See Also

Tim Resmob Polda Kalbar Ringkus Preman Penganiaya Penjaga Toko Arloji
Kongres Advokat Indonesia Tuntut Bebaskan Julius Lobiua
Masyarakat Pulau Pari Kembali Unjuk Rasa PN Jakarta Utara
Densus 88 Antiteror Tahan Satu Keluarga Di Sleman
Penjambret Yang Tewaskan Penumpang Ojol Di Cempaka Putih Terciduk
KPK Geledah Rumah Dinas Gubernur Aceh
Polres Jaktim Terus Buru Penjambret Tewaskan Penumpang Ojol Di Cempaka Putih
Kronologi OTT Gubernur Aceh Dan Bupati Bener Meriah
Gubernur Aceh Ditahan KPK
Gubernur Aceh Jadi Tersangka
KPK Tetapkan Gubernur Aceh Dan Bupati Bener Meriah Sebagai Tersangka
Keppres Pilkada Serentak 27 Juni 2018 Sebagai Hari Libur Nasional
Polda Metro Jaya Kerahkan 41.000 Personel Amankan Pilkada
Jennifer Dunn Divonis 4 Tahun Penjara
Jaksa KPK Tuntut Rita Widyasari Dihukum 15 Tahun Penjara
Densus 88 Antiteror Sergap Terduga Teroris JAD Di Cirebon
Densus 88 Antiteror Lumpuhkan Dua Terduga Teroris Di Depok
Anggota DPRD Kota Bogor Diamankan Polresta Bogor Kota
Polisi Siaga Jaga Sidang Vonis Aman Abdurrahman
Aman Abdurrahman Divonis Hukuman Mati
Polres Manggarai Barat Bekuk Pemerkosa 2 Turis Mancanegara
Babinsa Kodim 0716/Demak Evakuasi Sosok Mayat Berhelm Yang Gantung Diri
Kapolres Bogor Larang Anggotanya Ambil Jatah Libur
Dana BOS Malah Dipakai Beli Buku Yang Jauh Lebih Mahal Daripada Buku Resmi
6 Saksi Penting Kasus BLBI Kembali Dicekal
jQuery Slider

Comments

Archives :20182017201620152014
  •    •    •    •    •    •    •    •    •  
Copyright © 2014 Siar Justisia. All rights reserved. Visit: 6.425.506 Since: 07.04.14 | 0.6154 sec