YouTube Facebook Twitter RSS
27 Mar 2019, 0

Hukum

Amarah Presiden Joko Widodo Pada Pembunuh Yuyun

Thursday, 05 May 2016 | View : 2509

siarjustisia.com-BENGKULU.

Kasus pencabulan dan pembunuhan Yuyun, gadis14 tahun di Bengkulu menyita banyak perhatian masyarakat.

Pemerkosaan dan pembunuhan Yuyun, siswi SMPN 15 Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejanglebong, Provinsi Bengkulu oleh 14 pemuda yang di antaranya masih anak-anak membuat geram. Jasad gadis berusia 14 tahun itu ditemukan di jurang di pinggir hutan sedalam 5 meter.

Tak terkecuali memicu keprihatinan Presiden Jokowi.

Kasus pencabulan dan pembunuhan Yuyun pun menjadi keprihatinan Presiden RI ke-7, Ir. H. Joko Widodo yang akrab disapa "Jokowi".

Melalui akun twitter resminya, @jokowi, Presiden ke-7 RI  itu mengaku turut bersedih mendengar kabar tersebut.

"Kita semua berduka atas kepergian YY yg tragis," ucap Presiden Joko Widodo (Jokowi), Rabu (4/5/2016).

Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut, Jokowi pun mendesak agar pihak kepolisan mengusut dan memberikan hukuman yang berat kepada para pelaku tindakan bejat tersebut. "Tangkap & hukum pelaku seberat2nya," tegas mantan Wali Kota Solo itu, Jokowi. 

Kepala Negara, Jokowi juga meminta agar kedepan kasus-kasus serupa tidak lagi terulang. Karena itu, negara harus hadir, dengan arti memberikan perlindungan bagi anak dan kaum perempuan dari berbagai bentuk tindakan kekerasan.

Wakil Presiden Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla atau sering ditulis Jusuf Kalla (JK) mengutuk keras aksi itu. Pria yang kerap disapa JK itu menegaskan, perbuatan itu sangat tercela dan para pelakunya harus dihukum. Apalagi pelakunya melakukan perbuatan tersebut usai menenggak minuman keras.

"Yang begitu yang melakukannya harus dihukum," tegas JK usai membuka Indonesia Water and Waste Water Expo and Forum (IWWEF) Tahun 2016 di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Selasa (3/5/2016).

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Indonesia ke-16 pada Kabinet Kerja periode 2014-2019 yang mulai menjabat sejak 27 Oktober 2014, Puan Maharani mengaku belum mengetahui kasus Yuyun tersebut. Namun demikian, hukuman tentang pemerkosa yaitu dikebiri masih terus dibahas.

"Nanti saya cek lagi. Yang pasti memang ini sudah dalam proses secepatnya dan kemudian tentu saja akan segera ditindaklanjuti. Hanya memang perlu ada sinkronisasi masalah regulasi dan mekanisme berkaitan dengan PUU yang ada. Jadi sedang diproses," tukas mantan Ketua Fraksi PDIP DPR RI masa jabatan 23 Januari 2012-27 Oktober 2014, Puan Maharani di Kompleks Istana Kepresidenan, Jl. Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) juga menyoroti kasus tersebut, dan memberikan catatan untuk para penegak hukum yang menangani kasus Yuyun.

Komisioner KPAI yang bertanggung jawab di bidang pengasuhan, Erlinda Iswanto, M.Pd. mendesak aparat, agar menjerat para pelaku yang berusia di atas 17 tahun, dengan hukuman seumur hidup, bahkan eksekusi mati.

"Dalam kasus ini banyak hal yang menjadi catatan KPAI, pada aspek penanganan kasus, pelaku dewasa dihukum maksimal, bila perlu pasal berlapis. Sehingga bisa hukuman seumur hidup atau hukuman mati," tegas Erlinda kepada awak media.

Mantan Sekjen Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) ini, Erlinda menjelaskan, bagi pelaku yang usianya lebih dari 14 tahun dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, dengan berpegang pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

"Aparat penegak hukum wajib melakukan tindakan tegas sesuai Undang-Undang Perlindungan Anak dan undang-undang yang berlaku," imbuh Erlinda yang alumnus Magister Pendidikan Universitas Negeri Jakarta (UNJ) dan jebolan Sekolah Tinggi Ilmu Pendidikan (STIP) di Jerman ini.

Ketua Divisi Sosialisasi KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia), Erlinda juga mengingatkan kepada masyarakat dan pemerintah, ancaman kekerasan seksual, terutama kepada anak, bisa terjadi di mana saja. Karena itu pengawasan aparat di tempat rawan tindak kejahatan ditingkatkan.

Sedangkan kepada para pengasuh atau orangtua, Manager Officer sekaligus Dosen di Smart Investment Institute ini, Erlinda menyarankan, agar anak diberi pembekalan membela diri saat jiwanya terancam. Misalnya, dengan keterampilan bela diri.

See Also

KPK Tetapkan Direktur PT. Krakatau Steel Tersangka Suap
KPK Amankan 6 Orang Dalam OTT Krakatau Steel
KPK OTT Direktur Produksi Dan Teknologi PT. Krakatau Steel
KPK Tetapkan Bupati Mesuji Sebagai Tersangka
Bupati Mesuji Ditangkap KPK
KPK Tahan Bupati Mesuji
Dandim 0716/Demak Hadiri Sosialisasi Milenial Road Safety Festival
Polda Metro Jaya Bekuk Guru Penyebar Hoax Surat Suara
PT. NKE Dihukum Denda Rp 85,49 Miliar
Polda Jatim Ingatkan VA Bisa Jadi Tersangka
KPK Tahan 2 Mantan Anggota DPRD Sumatera Utara
Polda Jatim Sebut VA Terima 15 Kali Transfer Uang Dari Muncikari
LBH Ansor Jateng Apresiasi Penangkapan Cepat Polres Kebumen Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual
Usai Diperiksa Polda Jatim, VA Dan AS Minta Maaf
Polda Jatim Ringkus Muncikari Dua Artis Ibu Kota
Polda Jawa Timur Tetapkan 2 Tersangka Prostitusi Online Artis
Kapolres Bitung Perintahkan Pelaku Kejahatan Ditembak Di Tempat
Polres Magelang Kota Dalami Motif Tersangka Perusakan Nisan
Perusak Nisan Di 4 TPU Kota Magelang Ditangkap
Reserse Polres Bitung Bekuk Residivis Sadis Pembegal Motor
Satuan Reskrim Polres Bitung Tangkap Dua Tersangka Curanmor
Perusakan Nisan Di TPU Kota Magelang Masih Berlanjut
Polres Magelang Selidiki Perusakan Belasan Nisan Di Pemakaman Umum
Pembelian Alat Sekolah SMK Bernilai Ratusan Miliar Di Dinas Pendidikan Prov Jatim Perlu Diperiksa
Mahasiswa Unesa Sorot Penggunaan Dana Pembelian Mebel Di Kampus
jQuery Slider

Comments

Archives :201920182017201620152014
  •    •    •    •    •    •    •    •    •  
Copyright © 2014 Siar Justisia. All rights reserved. Visit: 7.580.196 Since: 07.04.14 | 0.6043 sec