YouTube Facebook Twitter RSS
21 Jul 2019, 0

Hukum

Amarah Presiden Joko Widodo Pada Pembunuh Yuyun

Thursday, 05 May 2016 | View : 2546

siarjustisia.com-BENGKULU.

Kasus pencabulan dan pembunuhan Yuyun, gadis14 tahun di Bengkulu menyita banyak perhatian masyarakat.

Pemerkosaan dan pembunuhan Yuyun, siswi SMPN 15 Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejanglebong, Provinsi Bengkulu oleh 14 pemuda yang di antaranya masih anak-anak membuat geram. Jasad gadis berusia 14 tahun itu ditemukan di jurang di pinggir hutan sedalam 5 meter.

Tak terkecuali memicu keprihatinan Presiden Jokowi.

Kasus pencabulan dan pembunuhan Yuyun pun menjadi keprihatinan Presiden RI ke-7, Ir. H. Joko Widodo yang akrab disapa "Jokowi".

Melalui akun twitter resminya, @jokowi, Presiden ke-7 RI  itu mengaku turut bersedih mendengar kabar tersebut.

"Kita semua berduka atas kepergian YY yg tragis," ucap Presiden Joko Widodo (Jokowi), Rabu (4/5/2016).

Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut, Jokowi pun mendesak agar pihak kepolisan mengusut dan memberikan hukuman yang berat kepada para pelaku tindakan bejat tersebut. "Tangkap & hukum pelaku seberat2nya," tegas mantan Wali Kota Solo itu, Jokowi. 

Kepala Negara, Jokowi juga meminta agar kedepan kasus-kasus serupa tidak lagi terulang. Karena itu, negara harus hadir, dengan arti memberikan perlindungan bagi anak dan kaum perempuan dari berbagai bentuk tindakan kekerasan.

Wakil Presiden Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla atau sering ditulis Jusuf Kalla (JK) mengutuk keras aksi itu. Pria yang kerap disapa JK itu menegaskan, perbuatan itu sangat tercela dan para pelakunya harus dihukum. Apalagi pelakunya melakukan perbuatan tersebut usai menenggak minuman keras.

"Yang begitu yang melakukannya harus dihukum," tegas JK usai membuka Indonesia Water and Waste Water Expo and Forum (IWWEF) Tahun 2016 di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Selasa (3/5/2016).

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Indonesia ke-16 pada Kabinet Kerja periode 2014-2019 yang mulai menjabat sejak 27 Oktober 2014, Puan Maharani mengaku belum mengetahui kasus Yuyun tersebut. Namun demikian, hukuman tentang pemerkosa yaitu dikebiri masih terus dibahas.

"Nanti saya cek lagi. Yang pasti memang ini sudah dalam proses secepatnya dan kemudian tentu saja akan segera ditindaklanjuti. Hanya memang perlu ada sinkronisasi masalah regulasi dan mekanisme berkaitan dengan PUU yang ada. Jadi sedang diproses," tukas mantan Ketua Fraksi PDIP DPR RI masa jabatan 23 Januari 2012-27 Oktober 2014, Puan Maharani di Kompleks Istana Kepresidenan, Jl. Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) juga menyoroti kasus tersebut, dan memberikan catatan untuk para penegak hukum yang menangani kasus Yuyun.

Komisioner KPAI yang bertanggung jawab di bidang pengasuhan, Erlinda Iswanto, M.Pd. mendesak aparat, agar menjerat para pelaku yang berusia di atas 17 tahun, dengan hukuman seumur hidup, bahkan eksekusi mati.

"Dalam kasus ini banyak hal yang menjadi catatan KPAI, pada aspek penanganan kasus, pelaku dewasa dihukum maksimal, bila perlu pasal berlapis. Sehingga bisa hukuman seumur hidup atau hukuman mati," tegas Erlinda kepada awak media.

Mantan Sekjen Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) ini, Erlinda menjelaskan, bagi pelaku yang usianya lebih dari 14 tahun dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, dengan berpegang pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

"Aparat penegak hukum wajib melakukan tindakan tegas sesuai Undang-Undang Perlindungan Anak dan undang-undang yang berlaku," imbuh Erlinda yang alumnus Magister Pendidikan Universitas Negeri Jakarta (UNJ) dan jebolan Sekolah Tinggi Ilmu Pendidikan (STIP) di Jerman ini.

Ketua Divisi Sosialisasi KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia), Erlinda juga mengingatkan kepada masyarakat dan pemerintah, ancaman kekerasan seksual, terutama kepada anak, bisa terjadi di mana saja. Karena itu pengawasan aparat di tempat rawan tindak kejahatan ditingkatkan.

Sedangkan kepada para pengasuh atau orangtua, Manager Officer sekaligus Dosen di Smart Investment Institute ini, Erlinda menyarankan, agar anak diberi pembekalan membela diri saat jiwanya terancam. Misalnya, dengan keterampilan bela diri.

See Also

Kronologi Penangkapan Nunung Dan Suaminya
Komedian Nunung Ditangkap Terkait Kasus Narkoba
Hasil Rapat MK Soal Penerimaan Gugatan Pilpres Pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno
Susunan Tim Kuasa Hukum Pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno
Hashim Djojohadikusumo Penanggung Jawab Gugatan Pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno Ke MK
Anggota Brimob Sipit Yang Dituduh Dari China Tegaskan Asli Indonesia
BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno Daftarkan Gugatan Hasil Pilpres Ke MK Malam Nanti
MK Putuskan Gugatan Pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno Maksimum 14 Hari
Densus 88 Antiteror Tangkap 29 Terduga Teroris Berencana Ledakkan Bom
Sepanjang Tahun 2019, Polri Tangkap 68 Terduga Teroris Jaringan JAD
KPK Geledah Kantor Ditjen PSDKP
KPK Geledah Kantor PT. Daya Radar Utama
KPK Lelang Rumah Mewah Mantan Ketua DPRD Dan Bupati Bangkalan
Dukun Cabul Di Garut Diancam 15 Tahun Bui
Kalapas Dan 13 Petugas Lapas Nusakambangan Dicopot
Ketua Umum AKKMI Pertanyakan KSOP Mengutip PNBP
Keberadaan Lembaga KSOP Dinilai Masih Perlu Payung Hukum
AKKMI Soroti Legalitas Kantor Syahbandar Dan Otoritas Pelabuhan
AKKMI Dan APDHI Selenggarakan Seminar Nasional Pertanyakan Keamanan & Keselamatan Pelayaran
Syahbandar Miliki Peran Penting Dalam Mendukung Keamanan Dan Keselamatan Pelayaran
Pembentukan Syahbandar Utama & KSOP Disoroti
Legalitas KSOP Di Seluruh Pelabuhan Dipertanyakan
KPK Panggil Setya Novanto Sebagai Saksi
KPK Periksa Staf Khusus Menteri Agama
KPK Periksa Direktur SDM Adhi Karya
jQuery Slider

Comments

Archives :201920182017201620152014
  •    •    •    •    •    •    •    •    •  
Copyright © 2014 Siar Justisia. All rights reserved. Visit: 8.114.780 Since: 07.04.14 | 0.5618 sec