YouTube Facebook Twitter RSS
26 May 2019, 0

Nusantara

KPK Bantah Pernyataan Capres Prabowo Subianto Perihal Kebocoran Anggaran Rp 7.200 Triliun

siarjustisia.com-JAKARTA.

Direktur atau Kepala Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta sejak 2009 itu yang juga alumnus The Australian National University (ANU), Canberra, Australia pada tahun 2006, Dr. Anthonius Tony Prasetiantono, M.Sc. menilai debat capres-cawapres pada hari Minggu (15/6/2014) yang bertemakan "Pembangunan Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat" memberikan pandangan baru. “Jokowi di luar dugaan saya. Menjawab pertanyaan dengan baik dan relevan,” papar pengamat ekonomi, Tony Prasetiantono kepada wartawan, Minggu (15/5/2014).

Misalnya, lanjut ekonom UGM, A. Tony Prasetiantono, mantan Wali Kota Solo ini, Ir. H. Joko Widodo yang akrab disapa ‘Jokowi’ menyatakan ingin mengejar pertumbuhan ekonomi di atas 7%.

Menurut alumnus University of University of Pennsylvania, Philadelphia, Amerika Serikat (AS) pada tahun 1991, Anthonius Tony Prasetiantono, cita-cita Gubernur DKI Jakarta ‘nonaktif’ Jokowi ini relevan dan kontekstual. Siapa pun presidennya, imbuhnya, memang harus mengejar pertumbuhan ekonomi 7%. “Jokowi karena punya pengalaman praktis sebagai kepala daerah tampak lebih membumi atau lebih implementatif. Dia selalu mengingatkan bahwa presiden memiliki kekuatan regulasi yang harus dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi,” jelas Peneliti pada Pusat Antar Mahasiswa (PAU) Studi Ekonomi UGM, Anthonius Tony Prasentiono.

Namun, lain halnya dengan calon presiden (capres) yang digadang-gadang oleh Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Golongan Karya (Golkar), serta Partai Bulan Bintang (PBB), juga merupakan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto.

Penampilan calon presiden (capres) nomor urut 1 itu agak kurang, utamanya soal pernyataan Prabowo Subianto yang mengutip Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad perihal kebocoran anggaran negara. “Saya menyayangkan Prabowo yang mempercayai Abraham Samad bahwa ada kebocoran Rp 7.200 triliun dalam perekonomian kita. Angka ini menggelikan karena terlalu besar. PDB kita setahun Rp 9.400 triliun. Bagaimana mungkin kebocoran Rp 7.200 triliun?” kata pakar ekonomi dari Universitas Gadjah Mada (UGM), A. Tony Prasetiantono menyesalkan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah pernyataan calon presiden (capres) nomor urut satu, Prabowo Subianto menyoal adanya kebocoran anggaran keuangan negara mencapai Rp 7.000 triliun lebih.

Bantahan KPK ini menanggapi pernyataan Prabowo Subianto saat debat antarcapres di Hotel Gran Melia, Jakarta Selatan, Minggu (16/6/2014) malam.

Apalagi saat itu Prabowo Subianto mengutip pernyataan Ketua KPK Abraham Samad. "Memang Pak Ketua pernah menyampaikan mengenai itu. Tapi yang disampaikan itu potensinya. KPK sendiri belum memiliki kajian empiris yang menyebut kebocoran anggaran sampai Rp 7.200 triliun," ungkap Juru Bicara KPK Johan Budi Sapto Prabowo, Senin (16/6/2014).

Dalam debat antarcapres, Prabowo Subianto dengan lantang menyebut ada kebocoran anggaran negara hingga Rp 1.000 triliun. Prabowo Subianto bahkan mengungkap kebocoran versi KPK mencapai Rp 7.200 triliun.

Menurut Johan Budi SP., apa yang disampaikan Abraham Samad merupakan analisa atas potensi kerugian negara dari berbagai sektor. Hanya saja, Johan Budi SP. mengaku hal itu perlu dikaji ulang. "Apakah KPK pernah mengeluarkan data resmi kajian itu? Sejauh ini belum pernah ada," jelas Johan Budi SP lagi.

Debat calon presiden (capres) antara Prabowo Subianto dengan Joko Widodo semalam mendapat tanggapan juga dari Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (UI) yang juga merupakan salah seorang keponakan dari mendiang Wakil Presiden (wapres) RI Adam Malik, Faisal Basri.

Hal ini terkait dengan bocornya Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp 1.000 triliun yang disebutkan oleh calon presiden (capres) Prabowo Subianto.

Menurut Prabowo Subianto uang itu akan lebih bermanfaat jika dialokasikan untuk kesejahteraan rakyat.

"Jika kebocoran seperti yang disebutkan, itu bukan bocor lagi tapi sudah tsunami," ujar pengamat ekonomi, Faisal Basri di kawasan SCBD, Jakarta, Senin (16/6/2014).

Prabowo Subianto menyebutkan anggaran itu didapatkan dari Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad sebesar Rp 7.200 triliun dalam setahun.

Alumnus Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (UI) Faisal Basri mengharapkan data dari Abraham Samad itu seharusnya harus didukung dengan data dan angka-angka yang lebih kongkret untuk membuktikannya.

"Ini bukan domain dia (Abraham) dan harus bicara sesuai data yang jelas," tutur alumnus Master of Arts (M.A.) dalam bidang ekonomi, Vanderbilt University, Nashville, Tennessee, Amerika Serikat (AS) pada tahun 1988.

Menurut Faisal Basri yang pernah menggandeng Biem Benyamin, putra tokoh legendaris Betawi, Benyamin Sueb maju mencalonkan diri sebagai calon Gubernur DKI Jakarta dari jalur independen, potensi kebocoran kemungkinan sebesar 30%. Hal ini didasarkan oleh pandangan Soemitro Djojohadikoesoemo. Jika kebocoran APBN sebesar 90% menurut salah satu pendiri Mara (Majelis Amanah Rakyat) yang merupakan cikal bakal Partai Amanat Nasional (PAN) dan beberapa organisasi nirlaba seperti Yayasan Harkat Bangsa, Global Rescue Network, dan Yayasan Pencerahan Indonesia, Faisal Basri hal tersebut tidak bisa lagi disebutkan dengan bocor melainkan bobol. (kom/jos/tri)

See Also

Cegah Gangguan Hama Burung, Babinsa Brumbung Bantu Petani Pasang Jaring
Jalin Silaturahmi, Babinsa Pundenarum Sholat Tarwih Bersama Warga Di Desa Binaan
Danramil 09/Karangtengah Hadiri Pembukaan Pasar Murah
Dandim 0716/Demak Hadiri Buka Puasa Dan Silaturahmi Bersama Ulama Umaro
Berikan Kultum, Dandim 0716/Demak Ajak Masyarakat Tetap Jaga Tali Silaturahmi
Dandim 0716/Demak Pimpin Upacara Hari Kebangkitan Nasional
Cuaca Buruk, 7 Pesawat Tempur Prancis Mendarat Darurat Di Lanud Sultan Iskandar Muda
Pekalongan Siapkan Rekayasa Lalin Antisipasi Kemacetan
Momen Kebersamaan Kodim 0716/Demak Dan Polres Demak Berbagi Takjil Di Bulan Puasa
Diduga Konsleting Listrik, Rumah Terbakar Di Demak
Babinsa Koramil 06/Wedung Rujuk Pasien Gangguan Jiwa Ke Semarang
Wiranto Menyesal Tunjuk OSO Jadi Ketua Umum Partai Hanura
Jumlah Petugas KPPS Wafat Bertambah Jadi 318
Ombudsman Sebut Wafatnya Petugas KPPS, Kesalahan Kolektif
22 Polri Gugur Saat Pengamanan Pilpres & Pileg 2019
72 Orang Panwaslu Wafat Di Pilpres & Pileg 2019
Ratusan Santri MA NU Tasywiquth Thullab Salafiyah Ikuti Pembekalan
KPU Sebut Petugas KPPS Yang Meninggal Bertambah Jadi 119 Orang
Peringati Harlah Ke-96 NU, MA NU TBS Gelar Upacara Dan Istighasah
Bupati Demak Resmi Buka TMMD Sengkuyung I TA 2019
SMP Kanisius Kudus Bermain Besama Di Ruang Baca Pengilon
Gunung Karangetang Semburkan Lava
Peringatan Hari Lahir Ke-93 Madrasah Tasywiquth Thullab Salafiyah Kudus
Babinsa 12/Mranggen Bersama Bhabinkamtibmas Dan Masyarakat Berjibaku Memadamkan Api
Mengingat Masa Kecil, Kapolres Demak Bernostalgia Di Koramil 09/Karangtengah
jQuery Slider

Comments

Archives :201920182017201620152014
  •    •    •    •    •    •    •    •    •  
Copyright © 2014 Siar Justisia. All rights reserved. Visit: 7.851.763 Since: 07.04.14 | 0.6425 sec