YouTube Facebook Twitter RSS
26 May 2019, 0

Hukum

Andi Mallarangeng Dituntut 10 Tahun Penjara

Monday, 30 June 2014 | View : 486

siarjustisia.com-JAKARTA.

Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Andi Alfian Mallarangeng dituntut 10 tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider 6 bulan penjara.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi menuntut Andi Alfian Mallarangeng, terdakwa kasus dugaan korupsi proyek pengadaan Pusat Pendidikan, Pelatihan, Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang, dihukum 10 tahun penjara dipotong masa tahanan.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan, Andi Alfian Mallarangeng terbukti melakukan korupsi terkait proyek pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan, Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Bukit Hambalang, Kabupaten Bogor, provinsi Jawa Barat (Jabar) sebagaimana dakwaan kedua.

"Kami Penuntut Umum menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menyatakan terdakwa Andi Alfian Mallarangeng terbukti secara sah dan meyakinkan," kata Ketua Majelis Hakim Haswandi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (30/6/2014).

Andi Alfian Mallarangeng dianggap melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana. “Menuntut agar Majelis Hakim menyatakan terdakwa bersalah melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 UU Pemberantasan Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan kedua,” kata Jaksa Supardi saat membacakan tuntutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (30/6/2014).

Selain itu, Jaksa juga menuntut bekas Menteri Pemuda dan Olahraga itu, Andi Alfian Mallarangeng membayar hukuman uang pengganti sebesar Rp 2,5 miliar subsider 2 tahun penjara. Dengan demikian, jika dalam waktu sebulan setelah putusan tetap tidak dibayar maka harta benda disita untuk dilelang. Dan jika harta benda belum cukup maka diganti dengan pidana penjara selama dua tahun. Jaksa juga menuntut Andi Alfian Mallarangeng dijatuhi hukuman denda berupa uang sebesar Rp 300 juta. “Selambat-lambatnya dua bulan setelah dibacakannya putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap," ucap Jaksa Penuntut Umum pada KPK.

Dalam pertimbangannya, Jaksa menilai hal-hal yang memberatkan. Dalam pertimbangan yang memberatkan tuntutan, perbuatan Andi Alfian Mallarangeng dinilai tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi dan tidak mengakui perbuatan. Padahal, melalui adik kandungnya, Andi Anwar Zulkarnaen alias Choel Mallarangeng sudah mengembalikan sebagian uang ke KPK.

Selain itu, sebagai seorang Menteri, Andi Alfian Mallarangeng juga dinilai tidak bisa menjadi teladan bagi para bawahan dalam pengelolaan keuangan negara dan pengadaan barang dan jasa secara baik dan benar. “Terdakwa telah sah melanggar menurut hukum tindakan pidana korupsi dengan menggunakan wewenangnya sebagai penyelenggara negara," kata Jaksa dalam persidangan saat membacakan tuntutannya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Senin (30/6/2014).

Sementara itu, sedangkan hal yang meringankan yaitu Andi Alfian Mallarangeng berlaku sopan, belum pernah dihukum, dan masih memiliki tanggungan keluarga.

Dalam pertimbangan meringankan, Jaksa juga menyebut Andi Alfian Mallarangeng melalui Choel Mallarangeng telah mengembalikan sebagian hasil tindak pidana terbukti.

Selain itu, Andi Alfian Mallarangeng pernah menerima penghargaan bintang jasa utama dari pemerintah saat menjadi anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Dalam uraian tuntutannya, Andi Alfian Mallarangeng dinilai terbukti menyalahgunakan kewenangan terkait pelaksanaan proyek Hambalang, mulai dari proses penganggaran sampai proses lelang.

Andi Alfian Mallarangeng selaku pemimpin tertinggi di Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) juga dianggap tidak melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan proyek Hambalang. Sehingga, terjadi penyelewengan dalam lelang proyek Hambalang, yaitu pemenang lelang sudah ditentukan sebelumnya. “Terdakwa selaku Menpora setiap mendapatkan laporan perkembangan terkait proyek P3SON tidak pernah melakukan kroscek dalam rangka pengawasan anggaran dengan alasan berprasangka baik karena yang dilaporkan sifatnya yang baik-baik,” tukas Jaksa Kiki Ahmad Yani. (jos)

See Also

Hasil Rapat MK Soal Penerimaan Gugatan Pilpres Pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno
Susunan Tim Kuasa Hukum Pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno
Hashim Djojohadikusumo Penanggung Jawab Gugatan Pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno Ke MK
Anggota Brimob Sipit Yang Dituduh Dari China Tegaskan Asli Indonesia
BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno Daftarkan Gugatan Hasil Pilpres Ke MK Malam Nanti
MK Putuskan Gugatan Pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno Maksimum 14 Hari
Densus 88 Antiteror Tangkap 29 Terduga Teroris Berencana Ledakkan Bom
Sepanjang Tahun 2019, Polri Tangkap 68 Terduga Teroris Jaringan JAD
KPK Geledah Kantor Ditjen PSDKP
KPK Geledah Kantor PT. Daya Radar Utama
KPK Lelang Rumah Mewah Mantan Ketua DPRD Dan Bupati Bangkalan
Dukun Cabul Di Garut Diancam 15 Tahun Bui
Kalapas Dan 13 Petugas Lapas Nusakambangan Dicopot
Ketua Umum AKKMI Pertanyakan KSOP Mengutip PNBP
Keberadaan Lembaga KSOP Dinilai Masih Perlu Payung Hukum
AKKMI Soroti Legalitas Kantor Syahbandar Dan Otoritas Pelabuhan
AKKMI Dan APDHI Selenggarakan Seminar Nasional Pertanyakan Keamanan & Keselamatan Pelayaran
Syahbandar Miliki Peran Penting Dalam Mendukung Keamanan Dan Keselamatan Pelayaran
Pembentukan Syahbandar Utama & KSOP Disoroti
Legalitas KSOP Di Seluruh Pelabuhan Dipertanyakan
KPK Panggil Setya Novanto Sebagai Saksi
KPK Periksa Staf Khusus Menteri Agama
KPK Periksa Direktur SDM Adhi Karya
KPK Tetapkan Mantan Sekda Malang Sebagai Tersangka
Mantan Sekda Malang Ditahan KPK
jQuery Slider

Comments

Archives :201920182017201620152014
  •    •    •    •    •    •    •    •    •  
Copyright © 2014 Siar Justisia. All rights reserved. Visit: 7.851.685 Since: 07.04.14 | 0.5785 sec