YouTube Facebook Twitter RSS
16 Feb 2019, 0

Hukum

Andi Mallarangeng Dituntut 10 Tahun Penjara

Monday, 30 June 2014 | View : 455

siarjustisia.com-JAKARTA.

Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Andi Alfian Mallarangeng dituntut 10 tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider 6 bulan penjara.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi menuntut Andi Alfian Mallarangeng, terdakwa kasus dugaan korupsi proyek pengadaan Pusat Pendidikan, Pelatihan, Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang, dihukum 10 tahun penjara dipotong masa tahanan.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan, Andi Alfian Mallarangeng terbukti melakukan korupsi terkait proyek pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan, Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Bukit Hambalang, Kabupaten Bogor, provinsi Jawa Barat (Jabar) sebagaimana dakwaan kedua.

"Kami Penuntut Umum menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menyatakan terdakwa Andi Alfian Mallarangeng terbukti secara sah dan meyakinkan," kata Ketua Majelis Hakim Haswandi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (30/6/2014).

Andi Alfian Mallarangeng dianggap melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana. “Menuntut agar Majelis Hakim menyatakan terdakwa bersalah melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 UU Pemberantasan Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan kedua,” kata Jaksa Supardi saat membacakan tuntutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (30/6/2014).

Selain itu, Jaksa juga menuntut bekas Menteri Pemuda dan Olahraga itu, Andi Alfian Mallarangeng membayar hukuman uang pengganti sebesar Rp 2,5 miliar subsider 2 tahun penjara. Dengan demikian, jika dalam waktu sebulan setelah putusan tetap tidak dibayar maka harta benda disita untuk dilelang. Dan jika harta benda belum cukup maka diganti dengan pidana penjara selama dua tahun. Jaksa juga menuntut Andi Alfian Mallarangeng dijatuhi hukuman denda berupa uang sebesar Rp 300 juta. “Selambat-lambatnya dua bulan setelah dibacakannya putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap," ucap Jaksa Penuntut Umum pada KPK.

Dalam pertimbangannya, Jaksa menilai hal-hal yang memberatkan. Dalam pertimbangan yang memberatkan tuntutan, perbuatan Andi Alfian Mallarangeng dinilai tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi dan tidak mengakui perbuatan. Padahal, melalui adik kandungnya, Andi Anwar Zulkarnaen alias Choel Mallarangeng sudah mengembalikan sebagian uang ke KPK.

Selain itu, sebagai seorang Menteri, Andi Alfian Mallarangeng juga dinilai tidak bisa menjadi teladan bagi para bawahan dalam pengelolaan keuangan negara dan pengadaan barang dan jasa secara baik dan benar. “Terdakwa telah sah melanggar menurut hukum tindakan pidana korupsi dengan menggunakan wewenangnya sebagai penyelenggara negara," kata Jaksa dalam persidangan saat membacakan tuntutannya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Senin (30/6/2014).

Sementara itu, sedangkan hal yang meringankan yaitu Andi Alfian Mallarangeng berlaku sopan, belum pernah dihukum, dan masih memiliki tanggungan keluarga.

Dalam pertimbangan meringankan, Jaksa juga menyebut Andi Alfian Mallarangeng melalui Choel Mallarangeng telah mengembalikan sebagian hasil tindak pidana terbukti.

Selain itu, Andi Alfian Mallarangeng pernah menerima penghargaan bintang jasa utama dari pemerintah saat menjadi anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Dalam uraian tuntutannya, Andi Alfian Mallarangeng dinilai terbukti menyalahgunakan kewenangan terkait pelaksanaan proyek Hambalang, mulai dari proses penganggaran sampai proses lelang.

Andi Alfian Mallarangeng selaku pemimpin tertinggi di Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) juga dianggap tidak melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan proyek Hambalang. Sehingga, terjadi penyelewengan dalam lelang proyek Hambalang, yaitu pemenang lelang sudah ditentukan sebelumnya. “Terdakwa selaku Menpora setiap mendapatkan laporan perkembangan terkait proyek P3SON tidak pernah melakukan kroscek dalam rangka pengawasan anggaran dengan alasan berprasangka baik karena yang dilaporkan sifatnya yang baik-baik,” tukas Jaksa Kiki Ahmad Yani. (jos)

See Also

KPK Tetapkan Bupati Mesuji Sebagai Tersangka
Bupati Mesuji Ditangkap KPK
KPK Tahan Bupati Mesuji
Dandim 0716/Demak Hadiri Sosialisasi Milenial Road Safety Festival
Polda Metro Jaya Bekuk Guru Penyebar Hoax Surat Suara
PT. NKE Dihukum Denda Rp 85,49 Miliar
Polda Jatim Ingatkan VA Bisa Jadi Tersangka
KPK Tahan 2 Mantan Anggota DPRD Sumatera Utara
Polda Jatim Sebut VA Terima 15 Kali Transfer Uang Dari Muncikari
LBH Ansor Jateng Apresiasi Penangkapan Cepat Polres Kebumen Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual
Usai Diperiksa Polda Jatim, VA Dan AS Minta Maaf
Polda Jatim Ringkus Muncikari Dua Artis Ibu Kota
Polda Jawa Timur Tetapkan 2 Tersangka Prostitusi Online Artis
Kapolres Bitung Perintahkan Pelaku Kejahatan Ditembak Di Tempat
Polres Magelang Kota Dalami Motif Tersangka Perusakan Nisan
Perusak Nisan Di 4 TPU Kota Magelang Ditangkap
Reserse Polres Bitung Bekuk Residivis Sadis Pembegal Motor
Satuan Reskrim Polres Bitung Tangkap Dua Tersangka Curanmor
Perusakan Nisan Di TPU Kota Magelang Masih Berlanjut
Polres Magelang Selidiki Perusakan Belasan Nisan Di Pemakaman Umum
Pembelian Alat Sekolah SMK Bernilai Ratusan Miliar Di Dinas Pendidikan Prov Jatim Perlu Diperiksa
Mahasiswa Unesa Sorot Penggunaan Dana Pembelian Mebel Di Kampus
KPK Tetapkan Dirut PT. Rohde And Schwarz Indonesia Sebagai Tersangka
KPK Akan Segera Periksa Saksi Dan Tersangka Suap KONI
KPK Cekal Robert Tantular Ke Luar Negeri
jQuery Slider

Comments

Archives :201920182017201620152014
  •    •    •    •    •    •    •    •    •  
Copyright © 2014 Siar Justisia. All rights reserved. Visit: 7.397.077 Since: 07.04.14 | 0.5968 sec