YouTube Facebook Twitter RSS
20 Aug 2018, 0

Hukum

Andi Mallarangeng Dituntut 10 Tahun Penjara

Monday, 30 June 2014 | View : 372

siarjustisia.com-JAKARTA.

Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Andi Alfian Mallarangeng dituntut 10 tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider 6 bulan penjara.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi menuntut Andi Alfian Mallarangeng, terdakwa kasus dugaan korupsi proyek pengadaan Pusat Pendidikan, Pelatihan, Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang, dihukum 10 tahun penjara dipotong masa tahanan.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan, Andi Alfian Mallarangeng terbukti melakukan korupsi terkait proyek pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan, Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Bukit Hambalang, Kabupaten Bogor, provinsi Jawa Barat (Jabar) sebagaimana dakwaan kedua.

"Kami Penuntut Umum menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menyatakan terdakwa Andi Alfian Mallarangeng terbukti secara sah dan meyakinkan," kata Ketua Majelis Hakim Haswandi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (30/6/2014).

Andi Alfian Mallarangeng dianggap melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana. “Menuntut agar Majelis Hakim menyatakan terdakwa bersalah melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 UU Pemberantasan Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan kedua,” kata Jaksa Supardi saat membacakan tuntutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (30/6/2014).

Selain itu, Jaksa juga menuntut bekas Menteri Pemuda dan Olahraga itu, Andi Alfian Mallarangeng membayar hukuman uang pengganti sebesar Rp 2,5 miliar subsider 2 tahun penjara. Dengan demikian, jika dalam waktu sebulan setelah putusan tetap tidak dibayar maka harta benda disita untuk dilelang. Dan jika harta benda belum cukup maka diganti dengan pidana penjara selama dua tahun. Jaksa juga menuntut Andi Alfian Mallarangeng dijatuhi hukuman denda berupa uang sebesar Rp 300 juta. “Selambat-lambatnya dua bulan setelah dibacakannya putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap," ucap Jaksa Penuntut Umum pada KPK.

Dalam pertimbangannya, Jaksa menilai hal-hal yang memberatkan. Dalam pertimbangan yang memberatkan tuntutan, perbuatan Andi Alfian Mallarangeng dinilai tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi dan tidak mengakui perbuatan. Padahal, melalui adik kandungnya, Andi Anwar Zulkarnaen alias Choel Mallarangeng sudah mengembalikan sebagian uang ke KPK.

Selain itu, sebagai seorang Menteri, Andi Alfian Mallarangeng juga dinilai tidak bisa menjadi teladan bagi para bawahan dalam pengelolaan keuangan negara dan pengadaan barang dan jasa secara baik dan benar. “Terdakwa telah sah melanggar menurut hukum tindakan pidana korupsi dengan menggunakan wewenangnya sebagai penyelenggara negara," kata Jaksa dalam persidangan saat membacakan tuntutannya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Senin (30/6/2014).

Sementara itu, sedangkan hal yang meringankan yaitu Andi Alfian Mallarangeng berlaku sopan, belum pernah dihukum, dan masih memiliki tanggungan keluarga.

Dalam pertimbangan meringankan, Jaksa juga menyebut Andi Alfian Mallarangeng melalui Choel Mallarangeng telah mengembalikan sebagian hasil tindak pidana terbukti.

Selain itu, Andi Alfian Mallarangeng pernah menerima penghargaan bintang jasa utama dari pemerintah saat menjadi anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Dalam uraian tuntutannya, Andi Alfian Mallarangeng dinilai terbukti menyalahgunakan kewenangan terkait pelaksanaan proyek Hambalang, mulai dari proses penganggaran sampai proses lelang.

Andi Alfian Mallarangeng selaku pemimpin tertinggi di Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) juga dianggap tidak melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan proyek Hambalang. Sehingga, terjadi penyelewengan dalam lelang proyek Hambalang, yaitu pemenang lelang sudah ditentukan sebelumnya. “Terdakwa selaku Menpora setiap mendapatkan laporan perkembangan terkait proyek P3SON tidak pernah melakukan kroscek dalam rangka pengawasan anggaran dengan alasan berprasangka baik karena yang dilaporkan sifatnya yang baik-baik,” tukas Jaksa Kiki Ahmad Yani. (jos)

See Also

Tim Resmob Polda Kalbar Ringkus Preman Penganiaya Penjaga Toko Arloji
Kongres Advokat Indonesia Tuntut Bebaskan Julius Lobiua
Masyarakat Pulau Pari Kembali Unjuk Rasa PN Jakarta Utara
Densus 88 Antiteror Tahan Satu Keluarga Di Sleman
Penjambret Yang Tewaskan Penumpang Ojol Di Cempaka Putih Terciduk
KPK Geledah Rumah Dinas Gubernur Aceh
Polres Jaktim Terus Buru Penjambret Tewaskan Penumpang Ojol Di Cempaka Putih
Kronologi OTT Gubernur Aceh Dan Bupati Bener Meriah
Gubernur Aceh Ditahan KPK
Gubernur Aceh Jadi Tersangka
KPK Tetapkan Gubernur Aceh Dan Bupati Bener Meriah Sebagai Tersangka
Keppres Pilkada Serentak 27 Juni 2018 Sebagai Hari Libur Nasional
Polda Metro Jaya Kerahkan 41.000 Personel Amankan Pilkada
Jennifer Dunn Divonis 4 Tahun Penjara
Jaksa KPK Tuntut Rita Widyasari Dihukum 15 Tahun Penjara
Densus 88 Antiteror Sergap Terduga Teroris JAD Di Cirebon
Densus 88 Antiteror Lumpuhkan Dua Terduga Teroris Di Depok
Anggota DPRD Kota Bogor Diamankan Polresta Bogor Kota
Polisi Siaga Jaga Sidang Vonis Aman Abdurrahman
Aman Abdurrahman Divonis Hukuman Mati
Polres Manggarai Barat Bekuk Pemerkosa 2 Turis Mancanegara
Babinsa Kodim 0716/Demak Evakuasi Sosok Mayat Berhelm Yang Gantung Diri
Kapolres Bogor Larang Anggotanya Ambil Jatah Libur
Dana BOS Malah Dipakai Beli Buku Yang Jauh Lebih Mahal Daripada Buku Resmi
6 Saksi Penting Kasus BLBI Kembali Dicekal
jQuery Slider

Comments

Archives :20182017201620152014
  •    •    •    •    •    •    •    •    •  
Copyright © 2014 Siar Justisia. All rights reserved. Visit: 6.449.388 Since: 07.04.14 | 0.6621 sec