YouTube Facebook Twitter RSS
19 Dec 2018, 0

Hukum

Andi Mallarangeng Dituntut 10 Tahun Penjara

Monday, 30 June 2014 | View : 436

siarjustisia.com-JAKARTA.

Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Andi Alfian Mallarangeng dituntut 10 tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider 6 bulan penjara.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi menuntut Andi Alfian Mallarangeng, terdakwa kasus dugaan korupsi proyek pengadaan Pusat Pendidikan, Pelatihan, Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang, dihukum 10 tahun penjara dipotong masa tahanan.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan, Andi Alfian Mallarangeng terbukti melakukan korupsi terkait proyek pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan, Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Bukit Hambalang, Kabupaten Bogor, provinsi Jawa Barat (Jabar) sebagaimana dakwaan kedua.

"Kami Penuntut Umum menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menyatakan terdakwa Andi Alfian Mallarangeng terbukti secara sah dan meyakinkan," kata Ketua Majelis Hakim Haswandi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (30/6/2014).

Andi Alfian Mallarangeng dianggap melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana. “Menuntut agar Majelis Hakim menyatakan terdakwa bersalah melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 UU Pemberantasan Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan kedua,” kata Jaksa Supardi saat membacakan tuntutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (30/6/2014).

Selain itu, Jaksa juga menuntut bekas Menteri Pemuda dan Olahraga itu, Andi Alfian Mallarangeng membayar hukuman uang pengganti sebesar Rp 2,5 miliar subsider 2 tahun penjara. Dengan demikian, jika dalam waktu sebulan setelah putusan tetap tidak dibayar maka harta benda disita untuk dilelang. Dan jika harta benda belum cukup maka diganti dengan pidana penjara selama dua tahun. Jaksa juga menuntut Andi Alfian Mallarangeng dijatuhi hukuman denda berupa uang sebesar Rp 300 juta. “Selambat-lambatnya dua bulan setelah dibacakannya putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap," ucap Jaksa Penuntut Umum pada KPK.

Dalam pertimbangannya, Jaksa menilai hal-hal yang memberatkan. Dalam pertimbangan yang memberatkan tuntutan, perbuatan Andi Alfian Mallarangeng dinilai tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi dan tidak mengakui perbuatan. Padahal, melalui adik kandungnya, Andi Anwar Zulkarnaen alias Choel Mallarangeng sudah mengembalikan sebagian uang ke KPK.

Selain itu, sebagai seorang Menteri, Andi Alfian Mallarangeng juga dinilai tidak bisa menjadi teladan bagi para bawahan dalam pengelolaan keuangan negara dan pengadaan barang dan jasa secara baik dan benar. “Terdakwa telah sah melanggar menurut hukum tindakan pidana korupsi dengan menggunakan wewenangnya sebagai penyelenggara negara," kata Jaksa dalam persidangan saat membacakan tuntutannya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Senin (30/6/2014).

Sementara itu, sedangkan hal yang meringankan yaitu Andi Alfian Mallarangeng berlaku sopan, belum pernah dihukum, dan masih memiliki tanggungan keluarga.

Dalam pertimbangan meringankan, Jaksa juga menyebut Andi Alfian Mallarangeng melalui Choel Mallarangeng telah mengembalikan sebagian hasil tindak pidana terbukti.

Selain itu, Andi Alfian Mallarangeng pernah menerima penghargaan bintang jasa utama dari pemerintah saat menjadi anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Dalam uraian tuntutannya, Andi Alfian Mallarangeng dinilai terbukti menyalahgunakan kewenangan terkait pelaksanaan proyek Hambalang, mulai dari proses penganggaran sampai proses lelang.

Andi Alfian Mallarangeng selaku pemimpin tertinggi di Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) juga dianggap tidak melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan proyek Hambalang. Sehingga, terjadi penyelewengan dalam lelang proyek Hambalang, yaitu pemenang lelang sudah ditentukan sebelumnya. “Terdakwa selaku Menpora setiap mendapatkan laporan perkembangan terkait proyek P3SON tidak pernah melakukan kroscek dalam rangka pengawasan anggaran dengan alasan berprasangka baik karena yang dilaporkan sifatnya yang baik-baik,” tukas Jaksa Kiki Ahmad Yani. (jos)

See Also

Pembunuh Keji Sopir Taksi Online Divonis 10 Tahun Penjara
KPK Tetapkan Mantan Pejabat Kemendagri Tersangka Korupsi 2 Gedung IPDN
KPK Pelajari Pengajuan JC Budi Mulya
Kemendes Didorong Bentuk Sekretariat Bersama Penanganan Masalah Dana Desa
Kapolri Kukuhkan Polda DIY Jadi Tipe A
KPK Periksa Petinggi Anak Usaha PT. PLN (Persero)
KPK Periksa Corporate Communication PT. PLN (Persero)
KPK Dalami Rekaman Percakapan Idrus Marham Dan Eni Maulani Saragih
Mabes Polri Selidiki Motif Penyerangan Polsek Metro Penjaringan
Sidang Lanjutan Julius Lobiua Mendengarkan 2 Keterangan Ahli
KPK Tahan Wakil Ketua DPR RI
KPK Usut Penggunaan Uang Korupsi Bupati Lampung Selatan
Kasus TPPU Bupati Lampung Selatan, KPK Sita 16 Bidang Tanah
Kronologi OTT DPRD Kalimantan Tengah
KPK OTT Anggota DPRD Kalteng
Bupati Cirebon Setelah Diperiksa Ditahan KPK
KPK Tetapkan Bupati Cirebon Tersangka
KPK Tangkap Bupati Cirebon
KPK Perpanjang Masa Penahanan Bupati Lampung Selatan Nonaktif
Uang Pengganti E-KTP, KPK Sita Rp 862 Juta Dari Setya Novanto
Keterangan Ahli Ketua DPD KAI DKI Jakarta Pada Sidang Lanjutan Julius Lobiua
TNI AL Ringkus Pelaku Narkoba Di Tanjung Ahus
TNI AL Gagalkan Penyelundupan 506 Gram Narkoba
Polisi Limpahkan Berkas Perkara Mantan Wali Kota Depok Ke Kejaksaan
Rekayasa Lalin Di KPU Saat Pengundian Nomor Urut Capres Cawapres
jQuery Slider

Comments

Archives :20182017201620152014
  •    •    •    •    •    •    •    •    •  
Copyright © 2014 Siar Justisia. All rights reserved. Visit: 7.119.828 Since: 07.04.14 | 0.6184 sec