YouTube Facebook Twitter RSS
18 Jan 2018, 0

Ekonomi

Hanya 110 Advokat Ikut Amnesti Pajak

Thursday, 24 November 2016 | View : 295

siarjustisia.com-JAKARTA.

Menteri Keuangan (Menkeu) Indonesia ke-26 yang mulai menjabat sejak 27 Juli 2016, Sri Mulyani Indrawati, S.E., M.Sc., Ph.D., memaparkan hanya 110 pengacara yang mengikuti program amnesti pajak hingga periode akhir Oktober 2016 dari 1.976 pengacara/advokat yang terdaftar memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
"Dari 1.976 hanya 110 wajib pajak. Ini sangat memalukan karena hanya lima persen dari total profesi," beber mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia masa jabatan 1 Juni 2010-27 Juli 2016, Sri Mulyani Indrawati, saat berdialog dengan notaris, pengacara, dan kurator, di Jakarta, Rabu (23/11/2016) malam.
Mantan Pelaksana Tugas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sejak tahun 2008 silam mengatakan jumlah pengacara yang seharusnya ikut pengampunan pajak dan membayar pajak bisa lebih banyak, karena jumlah pengacara yang tercatat secara resmi adalah mencapai 16.789 orang.
"Ini profesi yang luar biasa, tahu sekali mengenai hukum, sehingga tahu betul mengakali hukum dan tahu betul pasti menang," tukas mantan Menteri Keuangan pada Kabinet Indonesia Bersatu.
Mantan wanita yang pernah dinobatkan sebagai Menteri Keuangan terbaik Asia untuk tahun 2006 oleh Emerging Markets pada 18 September 2006 di sela Sidang Tahunan Bank Dunia dan IMF di Singapura ini mengatakan 110 pengacara tersebut memberikan sumbangan uang tebusan sebesar Rp 131,4 miliar dengan sumbangan paling tinggi mencapai Rp 91,7 miliar dan paling rendah Rp 2,7 juta.
Wanita yang juga pernah terpilih sebagai wanita paling berpengaruh ke-23 di dunia versi Majalah Forbes tahun 2008 ini menyoroti rendahnya kepatuhan para pengacara dalam melampirkan SPT, karena hanya 592 Wajib Pajak yang melaporkan SPT dan sebanyak 1.384 wajib pajak tidak melaporkan SPT pada 2015.
"Dalam lima tahun, kepatuhan pengacara lebih jelek dari notaris, hanya 27 persen. Padahal hampir di surat kabar maupun TV pengacara panen terus. Entah masalah Pilkada, korupsi atau pencemaran nama baik," cetus wanita yang pernah terpilih sebagai wanita paling berpengaruh ke-2 di Indonesia versi Majalah Globe Asia bulan Oktober 2007.
Dalam kesempatan tersebut, Sri Mulyani Indrawati juga memaparkan dari 14.686 notaris terdaftar hanya 11.314 yang memiliki NPWP, kemudian dari jumlah itu hanya 3.187 notaris yang ikut pengampunan pajak atau sekitar 22 persen.
Sebanyak 3.187 notaris yang mengikuti pengampunan pajak alias amnesti pajak menyumbang uang tebusan sebesar Rp 187,4 miliar dengan uang sumbangan tertinggi mencapai Rp 4,5 miliar dan paling rendah Rp 60.000.
Selain itu, dari 533 kurator yang terdaftar hanya 277 yang mempunyai NPWP, kemudian dari jumlah tersebut hanya 60 kurator yang mengikuti pengampunan pajak alias amnesti pajak itu.
Sebanyak 60 kurator tersebut memberikan sumbangan uang tebusan sebesar Rp 9,5 miliar dengan uang sumbangan tertinggi mencapai Rp 1,1 miliar dan paling rendah Rp 1,8 juta.
Secara keseluruhan, notaris, pengacara, dan kurator yang mengikuti pengampunan pajak tersebut sebagian besar berasal dari Jakarta serta wilayah Jawa dan Sumatera. (ant)

See Also

Bebas Bea Masuk Belanja Dari Luar Negeri Naik
Menteri Kelautan Dan Perikanan Inginkan Kenaikan Gaji Pegawai KKP
Harga Minyak Dunia Turun
Tarif Tol Dalam Kota Jakarta Naik Per 8 Desember 2017
KPH Harus Jadi Lokomotif Pengembangan Ekonomi Masyarakat
Indeks Hang Seng HongKong Turun
Bursa Nikkei Dibuka Menguat
Era Global Buka Peluang Usaha Baru
Presiden Joko Widodo Sebut Indonesia-Laos Perkuat Kerja Sama
Presiden Joko Widodo Resmikan Megaproyek PLTU Bernilai 5,87 Miliar Dolar
Pemerintah Akan Resmikan BBM Satu Harga Di Seram
Presiden Joko Widodo Ngopi Sore Bersama Pelaku Industri Kopi Indonesia
Presiden Joko Widodo Dorong Pengusaha Kopi Promosikan Sektor Hulu
Industri Kreatif Tas Potensial Dikembangkan
Bupati Kudus Sebut Tiga Tantangan Pembangunan Pertanian
Indeks CAC-40 Prancis Menguat
Yuan China Menguat Terhadap Dolar AS
Babinsa Koramil 05/Cepu Turun Sawah Pendampingan Petani
Pasi Ter Kodim 0721/Blora Monitoring Rastra
Opel Automobile GmbH Kembali Merugi
PLTU Jawa 4 Telan Investasi 4,2 Miliar Dolar AS
Pedagang Beras Menjual Di Atas HET Dicabut Ijin
Kodim 0721/Blora Gelar Rakor Pengendalian Harga Pangan
Peduli Warga, Babinsa Koramil 03/Banjarejo Bantu Panen Jagung
Dolar AS Melemah
jQuery Slider

Comments

Archives :2017201620152014
  •    •    •    •    •    •    •    •    •  
Copyright © 2014 Siar Justisia. All rights reserved. Visit: 5.201.366 Since: 07.04.14 | 0.6768 sec