YouTube Facebook Twitter RSS
19 Jan 2018, 0

Hukum

Fahri Hamzah Laporkan Presiden PKS Ke Bareskrim

Tuesday, 06 December 2016 | View : 406

siarjustisia.com-JAKARTA.

Mujahid A. Latief, S.H., M.Hum., Koordinator Kuasa Hukum yang tergabung dalam Tim Pembela Keadilan dan Solidaritas (PKS) melaporkan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ke-6 yang mulai menjabat sejak 10 Agustus 2015, Dr. Mohamad Sohibul Iman yang sekaligus sebagai Anggota DPR RI Fraksi PKS ke Bareskrim Polri di Mabes Polri, Jl. Trunojoyo No.3, Selong, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (5/12/2016).

Dr. Mohamad Sohibul Iman dilaporkan karena diduga telah melanggar Pasal 310 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP tentang pencemaran nama baik kliennya, Fahri Hamzah yang menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI. Selain itu, Dr. Mohamad Sohibul Iman diduga melanggar Undang-Undang Nomor 19/2016 tentang ITE Pasal 27 yakni mendistribusikan dan mentransmisikan konten penghinaan dan/ atau pencemaran nama baik.

Advokat Mujahid A. Latief menyampaikan bahwa konten penghinaan dan pencemaran nama baik itu bisa diakses kader PKS maupun masyarakat luas tanpa batas. "Berita bohong yang dicantumkan di situs resmi partai yaitu www.pks.or.id mencantumkan bahwa Fahri Hamzah melanggar kode etik ringan sebagaimana putusan MKD, padahal putusan itu tidak pernah ada," kata advokat Mujahid A. Latief, kepada wartawan, di Jakarta, Senin (5/12/2016) sore.

Selain itu dua poin lagi yang disebut sebagai berita bohong adalah Fahri Hamzah disebutkan telah mengatasnamakan DPR RI untuk membubarkan KPK, dan dianggap “pasang badan” untuk 7 proyek DPR RI. ”Berita itu mencemarkan nama baik klien kami. Padahal klien kami tidak pernah mengatasnamakan DPR RI untuk pembubaran KPK dan tentang proyek DPR RI hal ini telah melalui proses panjang di DPR RI dan Fahri Hamzah adalah dalam konteks dirinya sebagai Ketua Tim Implementasi Modernisasi DPR,” urai advokat Mujahid A. Latief.

Seperti diberitakan sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menilai pengadilan yang dilakukan Majelis Tahkim sesat.

Majelis Tahkim memutuskan Fahri Hamzah diberhentikan dari seluruh jenjang keanggotaan PKS.

Menurut Fahri Hamzah, tindakan Presiden PKS Dr. Mohamad Sohibul Iman sangat luar biasa.

Pasalnya, Dr. Mohamad Sohibul Iman bertindak sebagai pengadu, penyelidik, penyidik, penuntut dan hakim.

Ia juga melihat Sekjen PKS, Taufik Ridho tidak menandatangani surat pemecatan tersebut.

"Dia (Sohibul Iman) juga yang menandatangi surat pemecatan. Sohibul Iman menandatangani pemecatan tanpa Sekjen. Kalau dilihat dari hukum positif ini pengadilan sesat," ujar Fahri Hamzah dalam jumpa pers di Kompleks Parlemen atau Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jl. Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (4/4/2016).

Untuk itu, Fahri Hamzah akan melakukan perlawanan melalui gugatan hukum secara perdata.

Hal itu dilakukan sebagai hak mencari kebenaran dan keadilan melalui jalur hukum negara karena tindakan pimpinan partai.

"Saya tidak memulai kasus ini, saya tidak memulai peristiwa ini dan saya tidak cari gara-gara," ujarnya.

Fahri Hamzah mengatakan dengan langkah hukum yang dilakukannya maka saat ini terjadi status quo.

Dimana, PKS tidak dapat memproses pemecatan Fahri Hamzah.

Ia juga mempertanyakan kasus yang melilitnya hingga dibawa ke Badan Penegak Disiplin Organisasi (BPDO) dan Majelis Tahkim PKS.

Apalagi bila hal itu terkait dengan kebebasan berbicara. Padahal anggota DPR RI dilindungi Undang-undang dalam berbicara.

"Jangan gaya berbicara jadi persoalan," ujarnya.

"Pertama bisa berkembang satu persidangan menjatuhkan orang. Bisa menjadi berbahaya, maaf kepada pimpinan, saya tak mengerti mastermind tindakan yang konyol ini. Saya tak mengerti," ujarnya.

Fahri Hamzah belum bisa dikonfirmasi terkait laporan ini karena sedang memimpin delegasi parlemen Indonesia ke Uzbekistan untuk lawatan dan pemantauan Pemilihan Presiden negeri itu sepeninggal mendiang Presiden Islam Karimov.

Presiden PKS dilaporkan ke Bareskrim ditengah penantian beberapa elite partai dakwah ini, termasuk di dalamnya Mohamad Sohibul Iman sendiri, atas turunnya keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (12/12/2015). Sebelumnya, petinggi PKS dinyatakan kalah karena Majelis Hakim mengabulkan seluruh gugatan Fahri Hamzah dalam putusan provisi, atas posisinya sebagai Kader PKS, Anggota DPR RI dari PKS dan Wakil Ketua DPR RI.

Atas laporan ini, Dr. Mohamad Sohibul Iman terancam pidana paling lama 9 bulan untuk pasal pencemaran nama baik Pasal 55 KUHP, dan penjara paling lama 6 tahun serta denda Rp 1 miliar untuk pelanggaran UU ITE. (sp/s/tri)

See Also

Polisi Dalami Kasus Ambruknya Selasar BEI
Kapolres Karawang Instruksikan Tembak Mati Penjahat Jalanan
Kronologi Ambruknya Balkon Gedung Bursa Efek Indonesia Versi Polisi
Polres Metro Jakarta Barat Bentuk Satgasus Usut Kasus Mandek Di Tahun 2017
Polda Metro Jaya Buru Pemasok Narkoba Untuk Tio Pakusadewo
Ayah Korban Paedofil Jadi Tersangka Pengeroyok
Andi Narogong Divonis 8 Tahun Penjara
Koordinator Laboratorium Sabu Likuid Diskotek MG Club International Menyerahkan Diri
Pelaku Percobaan Penculikan Bocah Di ITC Kuningan Menyerahkan Diri
Siswa Korban Pengeroyokan Teman Sekelas Alami Trauma
KPK Rencanakan Panggil Kembali Dua Anak Setya Novanto
Berkas First Travel Dilimpahkan Ke Kejari Depok
Bareskrim Mabes Polri Bekuk Pembuat Dan Pengedar Uang Palsu
BNN Telusuri Keterlibatan Oknum Aparat Dalam Produksi PCC Di Sejumlah Daerah
BNN Sita 13 Juta Pil PCC Di Semarang
Operasi Pabrik PCC, BNN Endus Keterlibatan Oknum Aparat
KPK Terima Pengembalian Uang Suap APBD Jambi
KPK Geledah Kantor Gubernur Jambi Zumi Zola
Andi Narogong Berjanji Kembalikan Keuntungan Dari Korupsi E-KTP
Kejutan Pernyataan Andi Narogong Soal Proyek E-KTP
KPK Ajukan Kasasi Putusan Banding Terdakwa E-KTP Irman-Sugiharto
KPK Geledah Tiga Lokasi Kasus Suap Pengesahan RAPBD Jambi 2018
KPK Akan Limpahkan Berkas Setya Novanto Pekan Depan
Polrestro Jakarta Selatan Tetapkan Ahmad Dhani Sebagai Tersangka
OTT Anggota DPRD Dan Pejabat Pemprov Jambi Terkait APBD 2018
jQuery Slider

Comments

Archives :20182017201620152014
  •    •    •    •    •    •    •    •    •  
Copyright © 2014 Siar Justisia. All rights reserved. Visit: 5.210.612 Since: 07.04.14 | 0.7677 sec