YouTube Facebook Twitter RSS
20 Jun 2018, 0

Hukum

Fahri Hamzah Laporkan Presiden PKS Ke Bareskrim

Tuesday, 06 December 2016 | View : 494

siarjustisia.com-JAKARTA.

Mujahid A. Latief, S.H., M.Hum., Koordinator Kuasa Hukum yang tergabung dalam Tim Pembela Keadilan dan Solidaritas (PKS) melaporkan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ke-6 yang mulai menjabat sejak 10 Agustus 2015, Dr. Mohamad Sohibul Iman yang sekaligus sebagai Anggota DPR RI Fraksi PKS ke Bareskrim Polri di Mabes Polri, Jl. Trunojoyo No.3, Selong, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (5/12/2016).

Dr. Mohamad Sohibul Iman dilaporkan karena diduga telah melanggar Pasal 310 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP tentang pencemaran nama baik kliennya, Fahri Hamzah yang menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI. Selain itu, Dr. Mohamad Sohibul Iman diduga melanggar Undang-Undang Nomor 19/2016 tentang ITE Pasal 27 yakni mendistribusikan dan mentransmisikan konten penghinaan dan/ atau pencemaran nama baik.

Advokat Mujahid A. Latief menyampaikan bahwa konten penghinaan dan pencemaran nama baik itu bisa diakses kader PKS maupun masyarakat luas tanpa batas. "Berita bohong yang dicantumkan di situs resmi partai yaitu www.pks.or.id mencantumkan bahwa Fahri Hamzah melanggar kode etik ringan sebagaimana putusan MKD, padahal putusan itu tidak pernah ada," kata advokat Mujahid A. Latief, kepada wartawan, di Jakarta, Senin (5/12/2016) sore.

Selain itu dua poin lagi yang disebut sebagai berita bohong adalah Fahri Hamzah disebutkan telah mengatasnamakan DPR RI untuk membubarkan KPK, dan dianggap “pasang badan” untuk 7 proyek DPR RI. ”Berita itu mencemarkan nama baik klien kami. Padahal klien kami tidak pernah mengatasnamakan DPR RI untuk pembubaran KPK dan tentang proyek DPR RI hal ini telah melalui proses panjang di DPR RI dan Fahri Hamzah adalah dalam konteks dirinya sebagai Ketua Tim Implementasi Modernisasi DPR,” urai advokat Mujahid A. Latief.

Seperti diberitakan sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menilai pengadilan yang dilakukan Majelis Tahkim sesat.

Majelis Tahkim memutuskan Fahri Hamzah diberhentikan dari seluruh jenjang keanggotaan PKS.

Menurut Fahri Hamzah, tindakan Presiden PKS Dr. Mohamad Sohibul Iman sangat luar biasa.

Pasalnya, Dr. Mohamad Sohibul Iman bertindak sebagai pengadu, penyelidik, penyidik, penuntut dan hakim.

Ia juga melihat Sekjen PKS, Taufik Ridho tidak menandatangani surat pemecatan tersebut.

"Dia (Sohibul Iman) juga yang menandatangi surat pemecatan. Sohibul Iman menandatangani pemecatan tanpa Sekjen. Kalau dilihat dari hukum positif ini pengadilan sesat," ujar Fahri Hamzah dalam jumpa pers di Kompleks Parlemen atau Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jl. Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (4/4/2016).

Untuk itu, Fahri Hamzah akan melakukan perlawanan melalui gugatan hukum secara perdata.

Hal itu dilakukan sebagai hak mencari kebenaran dan keadilan melalui jalur hukum negara karena tindakan pimpinan partai.

"Saya tidak memulai kasus ini, saya tidak memulai peristiwa ini dan saya tidak cari gara-gara," ujarnya.

Fahri Hamzah mengatakan dengan langkah hukum yang dilakukannya maka saat ini terjadi status quo.

Dimana, PKS tidak dapat memproses pemecatan Fahri Hamzah.

Ia juga mempertanyakan kasus yang melilitnya hingga dibawa ke Badan Penegak Disiplin Organisasi (BPDO) dan Majelis Tahkim PKS.

Apalagi bila hal itu terkait dengan kebebasan berbicara. Padahal anggota DPR RI dilindungi Undang-undang dalam berbicara.

"Jangan gaya berbicara jadi persoalan," ujarnya.

"Pertama bisa berkembang satu persidangan menjatuhkan orang. Bisa menjadi berbahaya, maaf kepada pimpinan, saya tak mengerti mastermind tindakan yang konyol ini. Saya tak mengerti," ujarnya.

Fahri Hamzah belum bisa dikonfirmasi terkait laporan ini karena sedang memimpin delegasi parlemen Indonesia ke Uzbekistan untuk lawatan dan pemantauan Pemilihan Presiden negeri itu sepeninggal mendiang Presiden Islam Karimov.

Presiden PKS dilaporkan ke Bareskrim ditengah penantian beberapa elite partai dakwah ini, termasuk di dalamnya Mohamad Sohibul Iman sendiri, atas turunnya keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (12/12/2015). Sebelumnya, petinggi PKS dinyatakan kalah karena Majelis Hakim mengabulkan seluruh gugatan Fahri Hamzah dalam putusan provisi, atas posisinya sebagai Kader PKS, Anggota DPR RI dari PKS dan Wakil Ketua DPR RI.

Atas laporan ini, Dr. Mohamad Sohibul Iman terancam pidana paling lama 9 bulan untuk pasal pencemaran nama baik Pasal 55 KUHP, dan penjara paling lama 6 tahun serta denda Rp 1 miliar untuk pelanggaran UU ITE. (sp/s/tri)

See Also

Dana BOS Malah Dipakai Beli Buku Yang Jauh Lebih Mahal Daripada Buku Resmi
6 Saksi Penting Kasus BLBI Kembali Dicekal
Buku Penerbit Yang Di Black List Pemerintah Malah Dibagikan Ke Sekolah-sekolah Di Jombang
Dua Bos First Travel Dituntut 20 Tahun Penjara
Mabes Polri Sebut Operasi Keselamatan Lalulintas Berhasil
4 Pegawai Bank Jatim Sudah Jadi Terdakwa
Dokter Bimanesh Sutarjo Bantah Kesaksian Kepala IGD RS Permata Hijau
BPOM Minta Importir Tarik Sarden Kaleng Terindikasi Mengandung Cacing
Ketua RT Yang Telanjangi Dua Sejoli Dituntut 7 Tahun Penjara
KPK Geledah Rumah Wali Kota Malang
Peran Pelaku Skimming ATM Bank
Cara Sindikat Skimming ATM Bank Jalankan Aksinya
Pembobol Skimming ATM Bank Sudah Bobol 64 Bank Di Dunia
Polda Metro Jaya Bekuk 5 Pembobol Skimming ATM Bank
BNN Sita Sabu 51.4 Kg Dari Bandar Narkoba Di Ancol
BNN Telusuri TPPU Bandar Sabu 51,4 Kg
JD Resmi Jadi Penghuni Rutan
BNN Sergap 3 Bandar Narkoba Di Ancol
Hakim Senior Terjaring OTT Rp 30 Juta
Polres Kudus Ciduk 5 Orang Pengedar Uang Palsu
KPK Jerat Cagub Maluku Utara
KPK Periksa Isteri Bos PT. MRA
Hacker Surabaya Black Hat Telah Retas 600 Situs
Kapolri Pastikan Kapolsek Selingkuhi Isteri Bawahan Dicopot
KPU Akan Gelar Pleno Bahas Putusan Bawaslu
jQuery Slider

Comments

Archives :20182017201620152014
  •    •    •    •    •    •    •    •    •  
Copyright © 2014 Siar Justisia. All rights reserved. Visit: 6.157.254 Since: 07.04.14 | 0.5889 sec