YouTube Facebook Twitter RSS
12 Dec 2018, 0

Hukum

Fahri Hamzah Laporkan Presiden PKS Ke Bareskrim

Tuesday, 06 December 2016 | View : 600

siarjustisia.com-JAKARTA.

Mujahid A. Latief, S.H., M.Hum., Koordinator Kuasa Hukum yang tergabung dalam Tim Pembela Keadilan dan Solidaritas (PKS) melaporkan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ke-6 yang mulai menjabat sejak 10 Agustus 2015, Dr. Mohamad Sohibul Iman yang sekaligus sebagai Anggota DPR RI Fraksi PKS ke Bareskrim Polri di Mabes Polri, Jl. Trunojoyo No.3, Selong, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (5/12/2016).

Dr. Mohamad Sohibul Iman dilaporkan karena diduga telah melanggar Pasal 310 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP tentang pencemaran nama baik kliennya, Fahri Hamzah yang menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI. Selain itu, Dr. Mohamad Sohibul Iman diduga melanggar Undang-Undang Nomor 19/2016 tentang ITE Pasal 27 yakni mendistribusikan dan mentransmisikan konten penghinaan dan/ atau pencemaran nama baik.

Advokat Mujahid A. Latief menyampaikan bahwa konten penghinaan dan pencemaran nama baik itu bisa diakses kader PKS maupun masyarakat luas tanpa batas. "Berita bohong yang dicantumkan di situs resmi partai yaitu www.pks.or.id mencantumkan bahwa Fahri Hamzah melanggar kode etik ringan sebagaimana putusan MKD, padahal putusan itu tidak pernah ada," kata advokat Mujahid A. Latief, kepada wartawan, di Jakarta, Senin (5/12/2016) sore.

Selain itu dua poin lagi yang disebut sebagai berita bohong adalah Fahri Hamzah disebutkan telah mengatasnamakan DPR RI untuk membubarkan KPK, dan dianggap “pasang badan” untuk 7 proyek DPR RI. ”Berita itu mencemarkan nama baik klien kami. Padahal klien kami tidak pernah mengatasnamakan DPR RI untuk pembubaran KPK dan tentang proyek DPR RI hal ini telah melalui proses panjang di DPR RI dan Fahri Hamzah adalah dalam konteks dirinya sebagai Ketua Tim Implementasi Modernisasi DPR,” urai advokat Mujahid A. Latief.

Seperti diberitakan sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menilai pengadilan yang dilakukan Majelis Tahkim sesat.

Majelis Tahkim memutuskan Fahri Hamzah diberhentikan dari seluruh jenjang keanggotaan PKS.

Menurut Fahri Hamzah, tindakan Presiden PKS Dr. Mohamad Sohibul Iman sangat luar biasa.

Pasalnya, Dr. Mohamad Sohibul Iman bertindak sebagai pengadu, penyelidik, penyidik, penuntut dan hakim.

Ia juga melihat Sekjen PKS, Taufik Ridho tidak menandatangani surat pemecatan tersebut.

"Dia (Sohibul Iman) juga yang menandatangi surat pemecatan. Sohibul Iman menandatangani pemecatan tanpa Sekjen. Kalau dilihat dari hukum positif ini pengadilan sesat," ujar Fahri Hamzah dalam jumpa pers di Kompleks Parlemen atau Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jl. Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (4/4/2016).

Untuk itu, Fahri Hamzah akan melakukan perlawanan melalui gugatan hukum secara perdata.

Hal itu dilakukan sebagai hak mencari kebenaran dan keadilan melalui jalur hukum negara karena tindakan pimpinan partai.

"Saya tidak memulai kasus ini, saya tidak memulai peristiwa ini dan saya tidak cari gara-gara," ujarnya.

Fahri Hamzah mengatakan dengan langkah hukum yang dilakukannya maka saat ini terjadi status quo.

Dimana, PKS tidak dapat memproses pemecatan Fahri Hamzah.

Ia juga mempertanyakan kasus yang melilitnya hingga dibawa ke Badan Penegak Disiplin Organisasi (BPDO) dan Majelis Tahkim PKS.

Apalagi bila hal itu terkait dengan kebebasan berbicara. Padahal anggota DPR RI dilindungi Undang-undang dalam berbicara.

"Jangan gaya berbicara jadi persoalan," ujarnya.

"Pertama bisa berkembang satu persidangan menjatuhkan orang. Bisa menjadi berbahaya, maaf kepada pimpinan, saya tak mengerti mastermind tindakan yang konyol ini. Saya tak mengerti," ujarnya.

Fahri Hamzah belum bisa dikonfirmasi terkait laporan ini karena sedang memimpin delegasi parlemen Indonesia ke Uzbekistan untuk lawatan dan pemantauan Pemilihan Presiden negeri itu sepeninggal mendiang Presiden Islam Karimov.

Presiden PKS dilaporkan ke Bareskrim ditengah penantian beberapa elite partai dakwah ini, termasuk di dalamnya Mohamad Sohibul Iman sendiri, atas turunnya keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (12/12/2015). Sebelumnya, petinggi PKS dinyatakan kalah karena Majelis Hakim mengabulkan seluruh gugatan Fahri Hamzah dalam putusan provisi, atas posisinya sebagai Kader PKS, Anggota DPR RI dari PKS dan Wakil Ketua DPR RI.

Atas laporan ini, Dr. Mohamad Sohibul Iman terancam pidana paling lama 9 bulan untuk pasal pencemaran nama baik Pasal 55 KUHP, dan penjara paling lama 6 tahun serta denda Rp 1 miliar untuk pelanggaran UU ITE. (sp/s/tri)

See Also

KPK Tetapkan Mantan Pejabat Kemendagri Tersangka Korupsi 2 Gedung IPDN
KPK Pelajari Pengajuan JC Budi Mulya
Kemendes Didorong Bentuk Sekretariat Bersama Penanganan Masalah Dana Desa
Kapolri Kukuhkan Polda DIY Jadi Tipe A
KPK Periksa Petinggi Anak Usaha PT. PLN (Persero)
KPK Periksa Corporate Communication PT. PLN (Persero)
KPK Dalami Rekaman Percakapan Idrus Marham Dan Eni Maulani Saragih
Mabes Polri Selidiki Motif Penyerangan Polsek Metro Penjaringan
Sidang Lanjutan Julius Lobiua Mendengarkan 2 Keterangan Ahli
KPK Tahan Wakil Ketua DPR RI
KPK Usut Penggunaan Uang Korupsi Bupati Lampung Selatan
Kasus TPPU Bupati Lampung Selatan, KPK Sita 16 Bidang Tanah
Kronologi OTT DPRD Kalimantan Tengah
KPK OTT Anggota DPRD Kalteng
Bupati Cirebon Setelah Diperiksa Ditahan KPK
KPK Tetapkan Bupati Cirebon Tersangka
KPK Tangkap Bupati Cirebon
KPK Perpanjang Masa Penahanan Bupati Lampung Selatan Nonaktif
Uang Pengganti E-KTP, KPK Sita Rp 862 Juta Dari Setya Novanto
Keterangan Ahli Ketua DPD KAI DKI Jakarta Pada Sidang Lanjutan Julius Lobiua
TNI AL Ringkus Pelaku Narkoba Di Tanjung Ahus
TNI AL Gagalkan Penyelundupan 506 Gram Narkoba
Polisi Limpahkan Berkas Perkara Mantan Wali Kota Depok Ke Kejaksaan
Rekayasa Lalin Di KPU Saat Pengundian Nomor Urut Capres Cawapres
KPK Perpanjang Masa Penahanan Idrus Marham
jQuery Slider

Comments

Archives :20182017201620152014
  •    •    •    •    •    •    •    •    •  
Copyright © 2014 Siar Justisia. All rights reserved. Visit: 7.082.362 Since: 07.04.14 | 0.6169 sec