YouTube Facebook Twitter RSS
21 Feb 2018, 0

Nusantara

Menristekdikti Tegaskan UN Tak Berpengaruh Signifikan Terhadap SNMPTN

Tuesday, 06 December 2016 | View : 270

siarjustisia.com-JAKARTA.

Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Prof. H. Mohamad Nasir, M.Si., Ph.D., Ak. mengatakan hasil Ujian Nasional (UN) tak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan mahasiswa baru yakni Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN).

"Selama ini, nilai UN tidak berpengaruh signifikan terhadap SNMPTN," ujar Prof. H. Mohamad Nasir, M.Si., Ph.D., Ak. di Jakarta, Selasa (6/12/2016).

UN hanya mempunyai pengaruh kecil dalam penerimaan mahasiswa baru, itu pun hanya SNMPTN, bukan Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN).

Meski demikian, pihaknya masih menunggu hasil rapat terbatas kabinet yang membahas mengenai moratorium UN.

"Nanti, akan dilihat apakah akan dimasukkan atau tidak," tambah dia.
 
Penghapusan ujian nasional pada 2017 seperti rencana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan masih harus mendapat penetapan dari presiden yang akan dilakukan melalui rapat terbatas.

"Belum ada keputusan. Besok masih ada rapat terbatas. Ditunggu saja, sabar," kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Prof. Dr. Drs. Muhadjir Effendy, M.A.P., usai menghadiri Kongres XXI Tamansiswa, di Yogyakarta, Selasa (6/12/2016).

Meskipun masih menunggu hasil rapat terbatas, namun Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terus melakukan persiapan pelaksanaan ujian sekolah berstandar nasional sebagai pengganti ujian nasional dan hingga kini persiapan yang dilakukan sudah mencapai 60 hingga 70 persen.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berencana menghapus pelaksanaan ujian nasional pada 2017 dan menggantinya dengan ujian sekolah berstandar nasional.

Salah satu alasan yang dikemukakan Prof. Dr. Drs. Muhadjir Effendy, M.A.P. terkait penghapusan ujian nasional adalah soal pilihan ganda dalam ujian nasional tidak bisa digunakan untuk mengembangkan sikap kritis dan kreatif siswa.

Oleh karena itu, ia pun menggagas agar soal yang diberikan kepada siswa juga disertai soal essay. "Jika mekanisme ujian nasional diubah, maka praktis semuanya akan berubah baik dari guru dan siswa. Semuanya akan beradaptasi dengan mekanisme yang baru," katanya.

Sedangkan untuk pengganti ujian nasional, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengatakan, soal-soal dalam ujian sekolah berstandar nasional sepenuhnya akan disusun oleh guru di daerah melalui Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) untuk jenjang SMP dan SMA atau sederajat dan melalui Kelompok Kerja Guru (KKG) untuk SD.

"Soal dibuat guru. Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) hanya akan membuat kisi-kisi soal dan memberikan soal titipan dari pusat. Soal dari pusat ini diberikan untuk mengukur standar nasional," katanya.

Selain bertanggung jawab pada soal, guru juga memiliki kewenangan untuk menentukan kelulusan siswa. "Negara hanya sebatas memberikan pengakuan saja. Mekanisme ini sesuai dengan pemahaman mengenai UU Sisdiknas," katanya.

Sedangkan untuk kebutuhan anggaran pelaksanaan ujian sekolah berstandar nasional, Prof. Dr. Drs. Muhadjir Effendy, M.A.P. mengatakan tidak akan membebani keuangan pemerintah daerah.

"Nanti akan kami bicarakan dengan pemerintah daerah karena alokasi untuk ujian nasional itu ada. Pelaksananya adalah pemerintah daerah. Untuk SMA/SMK diampu provinsi, sedangkan SD dan SMP oleh kabupaten/kota," katanya.

Sementara itu, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani memastikan bahwa keputusan mengenai ujian nasional akan diputuskan dalam rapat terbatas.

"Dari hasil rapat terbatas itu akan diketahui apakah penghapusan akan dilakukan. Jika ia, dimulai dari tahun berapa. Itu semua akan diputuskan dalam rapat terbatas," katanya. 

Sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Prof. Dr. Drs. Muhadjir Effendy, M.A.P. berencana untuk melakukan moratorium UN pada tahun ini.

Kemdikbud melakukan moratorium dengan berbagai alasan, salah satunya adalah kecurangan menjadi salah satu alasan rencana moratorium atau jeda pelaksanaan UN.

"Karena cakupan UN yang luas, sulit memperoleh UN yang kredibel dan bebas dari kecurangan," kata Mendikbud.

UN juga membutuhkan banyak biaya dan mengerahkan sumber daya yang sangat besar.

Alasan lainnya moratorium UN adalah hasil UN tidak memiliki dampak nyata pada peserta UN atau terkait dengan kelulusan. Hasil UN baru dirasakan dampaknya begitu dimanfaatkan untuk kepentingan lain misalnya seleksi.

"Bahkan untuk perguruan tinggi negeri sendiri, tidak menggunakan hasil UN. Mereka lebih percaya dengan metode seleksi mereka sendiri yakni SNMPTN dan SBMPTN."

Hasil UN juga belum dapat menjadi instrumen peningkatan mutu pendidikan. Bentuk UN selama ini dinilai kurang mampu mendorong berkembangnya kemampuan siswa secara utuh.
 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) menyiapkan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) sebagai pengganti moratorium Ujian Nasional (UN).

"Dalam masa transisi ini, pascamoratorium kami akan memfasilitasi proses penyelenggaraan ujian sekolah berstandar nasional," ujar Mendikbud Muhadjir Effendy dalam rapat kerja bersama Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI di Jakarta, Kamis (1/12/2016).

USBN tersebut diselenggarakan oleh Kemdikbud, pemerintah daerah dan sekolah yang diawasi standarnya oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) dan dewan pendidikan provinsi serta daerah.

USBN tersebut juga akan melibatkan banyak pihak seperti guru dan masyarakat.

"Kami juga akan memfasilitasi provinsi yang memerlukan instrumen seleksi siswa dari jenjang SMP ke SMA," imbuh dia.

Kemdikbud juga melakukan optimalisasi dan revisi anggaran 2017 untuk pembinaan sekolah dan pengembangan seleksi yang lebih komprehensif.

Kemdikbud melakukan moratorium dengan berbagai alasan, salah satunya adalah kecurangan menjadi salah satu alasan rencana moratorium atau jeda pelaksanaan UN.

"Karena cakupan UN yang luas, sulit memperoleh UN yang kredibel dan bebas dari kecurangan," kata dia.

UN juga membutuhkan banyak biaya dan mengerahkan sumber daya yang sangat besar.

Alasan lainnya moratorium UN adalah hasil UN tidak memiliki dampak nyata pada peserta UN atau terkait dengan kelulusan. Hasil UN baru dirasakan dampaknya begitu dimanfaatkan untuk kepentingan lain misalnya seleksi.

"Bahkan untuk perguruan tinggi negeri sendiri, tidak menggunakan hasil UN. Mereka lebih percaya dengan metode seleksi mereka sendiri yakni SNMPTN dan SBMPTN."

Hasil UN juga belum dapat menjadi instrumen peningkatan mutu pendidikan. Bentuk UN selama ini dinilai kurang mampu mendorong berkembangnya kemampuan siswa secara utuh.

Setiap tahunnya diperlukan anggaran sebanyak Rp 500 miliar yang digunakan untuk penyelenggaraan UN. (ant)

See Also

Dampak Kependudukan Pada Ketahanan NKRI Serta Peran Babinsa Dalam Program KKBPK
Babinsa Gendong Mbah Darkum Saat Evakuasi Bencana Banjir
Upacara 17-an Dilanjutkan Acara Wisuda Purna Tugas
Prof. Fathur Sebut Menara Tetenger Strategi Dakwah Sunan Kudus Yang Sejuk
Racikan Masakan Danramil 11/Sayung Menangkal Lapar Korban Banjir
Sejumlah Titik Di Kelapa Gading Dilanda Banjir
Babinsa Koramil 11/Sayung Bersama Guru Selamatkan Buku Pelajaran Dari Banjir
Sinergitas TNI Polri Memberikan Rasa Aman Pada Perayaan Imlek
Danramil 11/Sayung Dampingi Bupati Demak Tinjau Langsung Lokasi Banjir
Sungguh Mulia! Tentara Koramil 11/Sayung Bantu Gendong Anak Sekolah Korban Banjir
7 Rumah Korban Angin Puting Beliung Langsung Direspon Forkopimcam Mranggen
Danramil 02/Bonang Beserta Anggota Laksanakan Salat Subuh Berjamaah Bersama Dengan Kapolres Demak
Babinsa Koramil 04/Dempet Bina Pemuda Yang Mau Masuk Prajurit TNI AD
Kodim 0716/Demak Peringati HUT Ke-64 Dengan Kesederhanaan Dan Penuh Doa
Kepemimpinan Bertumbuh Ala Prof. Fathur Rokhman
Meminimalisir Pelanggaran Lalin, Unit Sub Denpom Pati Laksanakan Gaktib
Tim Gabungan Analisis Penyebab Kecelakaan Maut Di Tanjakan Emen
Polisi Olah TKP Kecelakaan Maut Di Tanjakan Emen Subang
Korban Kecelakaan Maut Tanjakan Emen Subang Diambil Keluarga Di RSUD Subang
Penyelidikan Awal Penyebab Kecelakaan Di Tanjakan Emen Subang
Dosen Dan Peneliti Ikuti Pelatihan HKI
Banyak Korban Tewas Kecelakaan Bus Di Tanjakan Emen Subang
Kecelakaan Bus Di Tanjakan Emen Subang
TNI-Polri Bersinergi Untuk Keamanan Pilkada Di Demak
Tim Sergab Kodim 0716/Demak Siap Turun Lapangan
jQuery Slider

Comments

Archives :20182017201620152014
  •    •    •    •    •    •    •    •    •  
Copyright © 2014 Siar Justisia. All rights reserved. Visit: 5.397.334 Since: 07.04.14 | 0.7502 sec