YouTube Facebook Twitter RSS
18 Dec 2017, 0

Hukum

Mantan Ketua Komisi D DPRD DKI Mohamad Sanusi Divonis Tujuh Tahun

Friday, 30 December 2016 | View : 1959

siarjustisia.com-JAKARTA.

Mantan Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Ir. H. Mohamad Sanusi divonis tujuh tahun penjara ditambah denda Rp 250 juta subsider dua bulan kurungan karena terbukti menerima suap Rp 2 miliar dari Presiden Direktur PT. Agung Podomoro Land Tbk., Ariesman Widjaja dan melakukan pencucian uang.

Majelis Hakim yang terdiri atas Sumpeno, Masud, Baslin Sinaga, Ugo, dan Anwar menjatuhkan vonis 7 tahun penjara ditambah denda Rp 250 juta subsider 2 bulan kurungan serta perampasan harta milik Ir. H. Mohamad Sanusi yang diduga berasal dari tindakan pidana. "Menyatakan terdakwa Mohamad Sanusi terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dan berlanjut sebagaimana dakwaan kesatu pertama dan pencucian uang sebagaimana dakwaan kedua. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana selama tujuh tahun dan denda Rp 250 juta dengan ketentuan bila tidak dibayar diganti pidana kurungan selama dua bulan," kata Ketua Majelis Hakim Sumpeno dalam sidang pembacaan vonis di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Kamis (29/12/2016).

Vonis tersebut lebih rendah dibanding tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK yang menuntut agar Ir. H. Mohamad Sanusi divonis 10 tahun penjara ditambah denda Rp 500 juta subsider 4 bulan kurungan dan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik bagi Ir. H. Mohamad Sanusi selama 5 tahun setelah ia menjalani hukuman.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK menuntut perampasan aset hingga Rp 45,28 miliar yang diduga merupakan harta yang berasal dari Direktur Utama PT. Wirabayu Pratama Danu Wira yang merupakan rekanan yang melaksanakan proyek pekerjaan di Dinas Tata Air pemprov DKI Jakarta periode 2012-2015 sejumlah Rp 21,18 miliar; dari Komisaris PT. Imemba Contractors Boy Ishak yang merupakan rekanan yang melaksanakan proyek pekerjaan di Dinas Tata Air pemprov DKI Jakarta periode 2012-2015 sejumlah Rp 2 miliar dan dari penerimaan-penerimaan lain sejumlah Rp 22,1 miliar.

Harta Ir. H. Mohamad Sanusi yang dirampas adalah pertama, satu unit rumah susun non hunian Thamrin Executive Residence di Jalan Kebon Kacang Raya 1 Kelurahan Kebon Melati Tanah Abang lantai G No.3A seluas 61,98 meter persegi dengan harga pengikatan Rp 847,54 juta.

Kedua, Satu unit rumah susun non hunian Thamrin Executive Residence di Jalan Kebon Kacang Raya 1 Kelurahan Kebon Melati Tanah Abang lantai G No.3B seluas 120,84 meter persegi dengan harga Rp 1,65 miliar.

Ketiga, Satu unit tanah dan bangunan yang kepemilikannya diatasnamakan Mohamad Sanusi di perumahan Vimala Hills Villa dan Resorts Cluster Alpen seluas 540 meter persegi seharga Rp 5,995 miliar.

Keempat, satu unit satuan rumah susun pada Soho Pancoran South Jakarta di Jalan MT. Haryono Kavling 2-3 Tebet, Blok North Wing lantai 16 No.8 seluas 119,65 meter peersegi seharga Rp 3,21 miliar.

Kelima, satu unit apartemen Callia (Park Center Pulomas) di Jalan Kayu Putih Raya dan Jalan Perintis Kemerdekaan Pulo Gadung Jakarta Timur No.16 lantai 30 tower CL seluas 64 meter persegi senilai Rp 858,22 juta.

Keenam, satu unit apartemen Callia (Park Center Pulomas) di Jalan Kayu Putih Raya dan Jalan Perintis Kemerdekaan Pulo Gadung Jakarta Timur No.22 lantai 30 tower CL seluas 64 meter persegi senilai Rp 867,75 juta.

Ketujuh, satu unit rumah susun Residence 8 @Senopati di Tower 3 lantai 51 Jalan Senopati No.8B Kebayoran Baru seluas 76 meter persegi seharga Rp 3,15 miliar.

Kedelapan, satu mobil Audi A5 2.0 TFSI AT dengan Nomor polisi (nopol) B 22 EVE yang dipesan Evelin Irawan senilai Rp 875 juta namun kepemilikannya diatasnamakan Leo Setiawan.

Kesembilan, satu mobil Jaguar tipe XJL 3.0 V6 A/T dengan nopol B 123 RX dipesan Mohamad Sanusi namun diatasnamakan Gerard Archie Istiarso senilai Rp 2,25 miliar.

Kesepuluh, uang Rp 1 miliar.

Dari 10 aset itu, ada dua yang belum dilunasi yaitu aset di Vimala Hills masih ada kewajiban yang belum dibayarkan sebesar Rp 1,9 miliar serta denda apartemen SOHO Pancoran dengan tunggakan sebesar Rp 169,9 juta sehingga jumlah itu juga harus dikurangi dari nilai yang dirampas untuk negara.

"Mengenai pencabutan hak politik, Majelis Hakim tidak sependapat dengan penuntut umum karena masalah politik telah diatur dalam undang-undang tersendiri dan masyakaat yang akan menentukan pilihannya," imbuh Hakim Sumpeno yang didampingi oleh Masud, Baslin Sinaga, Ugo dan Anwar sebagai anggota Majelis Hakim.

Putusan itu berdasarkan dua dakwaan berlapis yaitu Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan dakwaan kedua Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Dalam dakwaan pertama, Ir. H. Mohamad Sanusi dinilai terbukti menerima Rp 2 miliar dari mantan Presiden Direktur PT. Agung Podomoro Land (APL) Tbk. Ariesman Widjaja melalui asisten Ariesman Widjaja, Trinanda Prihantoro agar Ir. H. Mohamad Sanusi mempercepat pembahasan dan pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara (Pantura) Jakarta (RTRKSP) serta mengakomodasi pasal-pasal sesuai keinginan Ariesman Widjaja.

Uang itu diberikan pada 28 dan 31 Maret 2016 melalui Trinanda Prihantoro yang merupakan staf Ariesman Widjaja. Sebelum menerima uang itu, Mohamad Sanusi melakukan beberapa pertemuan dengan pengusaha reklamasi lain untuk membicarakan RTRKSP.

Pertemuan pertama terjadi di rumah pemilik Agung Sedayu Grup Sugianto Kusuma alias Aguan yang dihadiri Mohamad Sanusi dan anggota DPRD DKI Jakarta yaitu Mohamad Taufik, Mohamad Sanusi, Prasetyo Edy Marsudi, Mohamad Sangaji, Selamat Nurdin serta Ariesman Widjaja. Pertemuan selanjutnya dilakukan di kantor PT. Agung Sedayu Grup lantai 4 antara Aguan, anaknya Richard Halim dan Ariesman Widjaja.

Dalam pertemuan itu dibicarakan proses pembahasan RTRKSP dengan Ariesman Widjaja mengatakan keberatan mengenai pasal yang memuat tambahan kontribusi sebesar 15 persen dari nilai NJOP total lahan yang dapat dijual.

Akhirnya, pada 3 Maret 2016 di Kemang Village Jakarta Selatan disepakati Rp 2,5 miliar untuk Mohamad Sanusi dari Ariesman Widjaja.

Dalam dakwaan kedua, Hakim menilai bahwa Mohamad Sanusi terbukti melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) hingga miliaran rupiah dengan melakukan pembelian aset berupa rumah dan apartemen hingga mobil mewah yang tidak sesuai dengan profil pendapatannya.

Hakim berpendapat bahwa penerimaan Mohamad Sanusi sebagai anggota DPRD dan pengusaha tidak sepadan dengan harta miliknya.

Dalam catatan Hakim, pada September 2009-April 2016, Mohamad Sanusi menerima penghasilan resmi setiap bulannya dari gaji, tunjangan sebagai anggota DPRD DKI Jakarta sebesar Rp 2,237 miliar. Pendapatan itu masih ditambah penghasilan lain sebagai Direktur PT. Bumi Raya Properti, uang sewa dan penghasilan lain sejak 2009-2015 sebesar Rp 2,6 miliar sehingga totalnya mencapai Rp 4,8 miliar.

Majelis Hakim pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta memerintahkan perampasan delapan unit properti dan mobil milik mantan Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta dari fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Ir. H. Mohamad Sanusi setelah sidang membuktikan bahwa ia bersalah melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

"Harta milik terdakwa yang diperoleh pada 2009-2015 patut diduga merupakan hasil tindak pidana sehingga tanah dan bangunan serta kekayaan lain harus disita untuk negara," kata anggota Majelis Hakim Ugo dalam sidang di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (29/12/2016).

Namun, Mohamad Sanusi memiliki harta yaitu rumah dan bangunan "Sanusi Center" di Kramat Jati, dua unit apartemen Thamrin Executive Residence Tanah Abang, tanah dan bangunan di Vimala Hills, satu apartemen SOHO Pancoran, satu apartemen Callia, satu apartemen Residence 8 Senopati, rumah di Permata Regency, rumah di Jalan Saidi Cipete Jakarta serta mobil Audi A5 2.0 TFSI AT serta mobil Jaguar tipe XJL 3.0 V6 A/T yang jumlahnya mencapai Rp 45,28 miliar yang diduga merupakan pembayaran Direktur Utama PT. Wirabayu Pratama Danu Wira dan pengusaha lain.

"Majelis tidak sependapat dengan pembelaan kuasa hukum terdakwa yang menyatakan terdakwa memiliki kekayaan dari keuntungan penjualan PT. Citicon menjadi PT. Bumiraya Properti karena tidak ada catatan berapa uang untuk korporasi dan berapa untuk terdakwa padahal pemilik saham bukan hanya terdakwa sehingga harta terdakwa 2009-2016 patut diduga merupakan hasil tindak pidana," kata anggota Majelis Hakim Ugo.

Sehingga aset-aset tersebut harus dirampas untuk negara, namun Hakim hanya mengabulkan sebagian perampasan harta kekayaan Mohamad Sanusi. Majelis Hakim pun tidak meluluskan semua permintaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK untuk merampas 4 properti.

Properti yang harus dikembalikan terdiri dari dua bidang tanah dan bangunan untuk dijadikan Gedung "Sanusi Center" di Jalan Mushola RT004/RW009 Kramat Jati seluas 469 meter persegi dan 330 meter persegi senilai Rp 1,91 miliar dan Rp 1,09 miliar.

"Tanah dan bangunan di Kramat Jati yang berdasarkan PPJB (Perjanjian Pengikatan Jual Beli) adalah milik Danu Wira maka akan dikembalikan ke Danu Wira dan kalaupun sekarang digunakan oleh Sanusi untuk Sanusi Center disewa Sanusi senilai Rp 75 juta per tahun," tambah Hakim Ugo.

Aset lain, harta selanjutnya yang dikembalikan adalah Satu unit tanah dan bangunan di Jalan Saidi No.23 RT011/RW007 Cipete Utara Kebayoran Baru seluas 410 meter persegi seharga Rp 16,5 miliar yang diatasnamakan Jeffry Setiawan Tan, mertua Mohamad Sanusi dari istri Evelin Irawan.

"Rumah di Jalan Saidi dibeli oleh mertua terdakwa dengan nilai Rp 16,5 miliar dan dibayar terdakwa Sanusi dengan pinjaman Rp 900 juta sudah dikembalikan ke Danu Wira. Jadi rumah harus dikembalikan ke Jeffry Setiawan Tan dan tidak serta merta dikembalikan ke terdakwa dan kalaupun terdakwa membayar Rp 6 miliar untuk furniture hal itu bisa saja karena terdakwa bukan hanya anggota DPR tapi juga pengusaha," papar Hakim Ugo.

Properti harta selanjutnya yang dikembalikan adalah Satu unit tanah dan bangunan di Jalan Haji Kelik Komplek Perumahan Permata Regency Blok F Kembangan Jakarta Barat seluas 206 meter persegi seharga Rp 7,35 miliar atas nama istri pertama Mohamad Sanusi, Naomi Shallima.

"Tanah dan bangunan di Permata Regency atas nama Naomi Shallima dan sedang KPR (kredit perumahan) dikembalikan ke Naomi Shallima meski dibayari Danu Wira tapi sudah dikembalikan pada 2014 sehingga sah-sah saja dan tidak dilarang. Namun harta selebihnya yang lain dan tidak bisa dibuktikan sepantasnya dirampas oleh negara karena sudah memenuhi perbuatan terdakwa," ungkap Hakim Ugo.

Atas putusan itu, Mohamad Sanusi menyatakan pikir-pikir. "Alhamdulilah pada dasarnya saya yakin seperti yang saya sampaikan di awal, saya disini karena Allah yang mengatur dan pada prinsipnya saya merasa ini bagian yang sudah diatur Allah, tapi saya mohon izin karena Pak Maqdir (pengacara Sanusi) sakit, saya minta waktu untuk diskusi. Tapi saya pribadi, saya terima ini bagian Allah yang sudah diatur untuk saya jalani," kata Mohamad Sanusi terbata-bata.

Ir. H. Mohamad Sanusi tidak langsung menerima putusan Hakim tersebut dengan alasan pengacaranya, Maqdir Ismail, tidak menghadiri sidang vonis sehingga ia memutuskan menggunakan waktu tujuh hari untuk pikir-pikir.

"Saya pikir-pikir karena Pak Maqdir, pengacara, tidak hadir. Saya harus diskusi dulu sama dia, menghargai hasil kerja Pak Maqdir dan teman-teman. Tapi prinsipnya saya tidak masalah. Saya hadir di sini secara personal, saya tidak masalah," jelas Ir. H. Mohamad Sanusi, yang setiap sidang didampingi oleh istri keduanya Evelin Irawan.

"Jadi masih pikir-pikir?" tanya Hakim Sumpeno.

"Karena Pak Maqdir sakit, saya mohon izin untuk diskusi dengan beliau," jawab Mohamad Sanusi.

Mantan Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Ir. H. Mohamad Sanusi pasrah hartanya dirampas untuk negara karena dinilai berasal dari Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

"Tidak apa-apa, bukan KPK yang merampas kok, yang merampas itu bukan KPK tapi Allah yang merampas melalui jalan KPK, tidak apa-apa," kata Mohamad Sanusi sambil menyeka air mata usai pembacaan vonis di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (29/12/2016).

Majelis Hakim yang terdiri atas Sumpeno, Mas'ud, Baslin Sinaga, Ugo, dan Anwar menjatuhkan vonis tujuh tahun penjara ditambah denda Rp 250 juta subsider dua bulan kurungan kepada Mohamad Sanisi serta memerintahkan perampasan 10 asetnya yang diduga berasal dari tindakan pidana.

"Saya pribadi tidak ada masalah, saya sudah mengatakan Alhamdulillah. Jadi tidak apa-apa, satu atau dua atau tiga (tahun) tidak ada nilainya kalau Anda tidak bisa menjadi orang yang lebih baik," ungkap Mohamad Sanusi yang disambut sekitar 100 orang pendukungnya.

Ir. H. Mohamad Sanusi, yang pernah digadang-gadang menjadi bakal calon Gubernur DKI Jakarta, kembali menyatakan ikhlas asetnya disita.

"Tidak apa-apa, biarkan saja. Saya sudah ikhlas, saya sudah bilang Allah yang atur. Dapat pun dari Allah, kalau pun mau diambil ya tidak apa-apa," ungkap Mohamad Sanusi, yang kembali meneteskan air mata.

Harta Mohamad Sanusi yang dirampas antara lain satu unit rumah susun non-hunian di Thamrin Executive Residence senilai Rp 847,54 juta; satu unit rumah susun non-hunian di Thamrin Executive Residence seharga Rp 1,65 miliar; dan satu unit tanah dan bangunan di perumahan Vimala Hills Villa seharga Rp 5,995 miliar.

Selain itu ada satu unit satuan rumah susun di SOHO Pancoran seharga Rp 3,21 miliar; satu unit apartemen Callia (Park Center Pulomas) senilai Rp 858,22 juta; satu unit apartemen Callia (Park Center Pulomas) senilai Rp 867,75 juta; satu unit rumah susun Residence 8 @Senopati seharga Rp 3,15 miliar; satu mobil Audi A5 2.0 TFSI AT senilai Rp 875 juta; satu mobil Jaguar tipe XJL 3.0 V6 A/T senilai Rp 2,25 miliar dan uang Rp 1 miliar.

Dari 10 aset itu, ada dua yang belum dilunasi. Masih ada kewajiban yang belum dibayarkan sebesar Rp 1,9 miliar dalam asetnya di Vimala Hills serta denda apartemen SOHO Pancoran dengan tunggakan Rp 169,9 juta sehingga jumlah itu juga harus dikurangi dari nilai yang dirampas untuk negara.

Sedangkan, JPU KPK juga menyatakan pikir-pikir. "Kami pikir-pikir," kata JPU KPK Mungki Hadipraktikto.

Terhadap pengembalian aset itu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK masih mempertimbangkannya. "Pada intinya kami tetap pada tuntutan yaitu harta tersebut harus dirampas untuk negara," kata Jaksa Mungki Hadipraktikto seusai sidang.

See Also

Berkas First Travel Dilimpahkan Ke Kejari Depok
Bareskrim Mabes Polri Bekuk Pembuat Dan Pengedar Uang Palsu
BNN Telusuri Keterlibatan Oknum Aparat Dalam Produksi PCC Di Sejumlah Daerah
BNN Sita 13 Juta Pil PCC Di Semarang
Operasi Pabrik PCC, BNN Endus Keterlibatan Oknum Aparat
KPK Terima Pengembalian Uang Suap APBD Jambi
KPK Geledah Kantor Gubernur Jambi Zumi Zola
Andi Narogong Berjanji Kembalikan Keuntungan Dari Korupsi E-KTP
Kejutan Pernyataan Andi Narogong Soal Proyek E-KTP
KPK Ajukan Kasasi Putusan Banding Terdakwa E-KTP Irman-Sugiharto
KPK Geledah Tiga Lokasi Kasus Suap Pengesahan RAPBD Jambi 2018
KPK Akan Limpahkan Berkas Setya Novanto Pekan Depan
Polrestro Jakarta Selatan Tetapkan Ahmad Dhani Sebagai Tersangka
OTT Anggota DPRD Dan Pejabat Pemprov Jambi Terkait APBD 2018
KPK Amankan 10 Orang Terkait OTT Anggota DPRD Jambi
KPK Tangkap Tangan Pejabat Dan Anggota DPRD Jambi
Dua Sketsa Wajah Ciri-Ciri Penyerang Novel Baswedan Dirilis Polda Metro Jaya
KPK Harap Identitas Penyerang Novel Baswedan Segera Diketahui
Setya Novanto Diperiksa Sebagai Saksi Untuk Tersangka Anang Sugiana Sudihardjo
Polda Metro Jaya Rilis Dua Sketsa Diduga Penyerang Novel Baswedan
Polda Metro Jaya Tunggu Hasil Tes Kejiwaan Dokter Ryan Helmi
KPK Akan Periksa Setya Novanto Sebagai Tersangka
Istri Setya Novanto Dicekal
Dugaan Korupsi Buku Perpustakaan SD Di Sampang Mulai Diproses Kejati Jatim
Pasangan Kekasih Cikupa Yang Ditelanjangi Sudah Bertunangan Dan Akan Menikah
jQuery Slider

Comments

Archives :2017201620152014
  •    •    •    •    •    •    •    •    •  
Copyright © 2014 Siar Justisia. All rights reserved. Visit: 5.007.921 Since: 07.04.14 | 0.7404 sec