YouTube Facebook Twitter RSS
19 Nov 2018, 0

Internasional

Raja Thailand Serukan Persatuan Dalam Pidato Tahun Baru

Sunday, 01 January 2017 | View : 843

siarjustisia.com-BANGKOK.

Raja Thailand Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun (64) menyerukan persatuan dalam pidato Tahun Baru pertamanya sejak menjadi raja negeri itu menggantikan ayahnya, Bhumibol Adulyadej (1927-2016) yang dianggap sebagai kekuatan pemersatu dalam dekade-dekade bergolak.
Pidato yang telah direkam sebelumnya itu merupakan kali kedua dia berbicara kepada publik sejak dinobatkan menjadi raja pada 1 Desember, setelah kematian ayahnya, Raja Bhumibol Adulyadej.
Raja baru yang menghabiskan sebagian besar masa dewasa di luar negeri itu belum menikmati kepopuleran yang dirasakan sang ayah.
"Apa pun masalah yang mungkin kita hadapi di negara kita, kita yakin bahwa jika kita bekerja bersama kita bisa mengatasi dan meredakan situasi apa pun," katanya dalam pidato yang disiarkan pada Sabtu (31/12/2016) malam.
Dia berterima kasih kepada publik karena telah menunjukkan kesetiaan kepada ayahnya, yang telah berkuasa selama tujuh dekade.
Pertunjukan kembang api Tahun Baru yang biasa digelar di Bangkok tahun ini dibatalkan demi menghormati masa perkabungan untuk sang raja.
Raja baru Thaiand pada Jumat (2/12/2016) untuk pertama kalinya tampil di muka umum sejak naik tahta pada hari sebelumnya, mengakhiri masa ketidakpastian sejak kematian ayahnya, Raja Bhumibol Adulyadej, pada 13 Oktober.
Raja Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun (64) ambil bagian dalam upacara di Grand Palace Bangkok untuk memperingati 50 hari mangkatnya Raja Bhumibol Adulyadej yang membuat negara itu berduka.
Para pegawai negeri sipil berpakaian hitam putih, warna resmi perkabungan, berbaris di jalan-jalan menuju istana ketika rombongan raja baru melintas.
Raja Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun, yang sebelumnya merupakan putra mahkota, sedikit terkejut ketika dia diminta menunda penggantian menyusul kematian ayahnya, menyebabkan kekosongan tahta selama tujuh pekan.
Naik tahtanya Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun, yang berlangsung dalam upacara singkat yang disiarkan televisi pada Kamis (1/12/2016) malam, mengakhiri masa peralihan pemerintahan yang belum pernah terjadi sebelumnya serta memunculkan pertanyaan baru tentang hubungan istana dengan para jenderal yang berkuasa sejak kudeta 2014.
Pemerintahan militer telah memperjelas keinginan mereka untuk mengawasi perkembangan ekonomi dan politik untuk tahun-tahun mendatang, bahkan setelah pemilihan umum yang dijanjikan digelar 2017 mendatang.
Para kritikus mengatakan konstitusi yang didukung militer, yang akan membutuhkan stempel raja baru untuk persetujuannya, akan memperkuat kekuatan tentara, namun analis keuangan optimistis atas prospek negara tersebut.
"Lupakan tentang intrik permainan tahta. Dengan wewenang konstitusi baru dan suksesi kerajaan di belakangnya, syarat-syarat untuk stabilitas kelembagaan berada di tempatnya," kata Tim Condon, Kepala Ekonom ING untuk Asia di Singapura dalam satu catatan.
"Kami menyesali ketidakhadirannya sejak 2013 selama kinerja ekonomi muram dan kami rasa ini mengembalikan titik balik yang penting," ujarnya.
Kekuatan ekonomi terbesar kedua di Asia Tenggara itu telah menderita lebih dari satu dekade akibat gejolak politik yang muncul dari konfrontasi antara kelompok pendukung raja lama dan kekuatan politik populis baru.
Militer menggulingkan pemerintahan terpilih pada 2014 di negeri yang selama satu dekade lebih dilanda konflik antara pendukung raja yang didukung militer dan kekuatan politik populis itu menurut warta kantor berita Reuters.
Sejak mengambil alih kekuasaan pada 2014, pemerintahan junta berjuang menghidupkan kembali ekonomi yang tertatih akibat lemahnya ekspor dan kendurnya permintaan domestik.
"Thailand tetap rapuh secara politik dan tetap harus dilihat bagaimana raja baru akan melayari perairan yang tidak menentu," kata diplomat senior negara barat yang berbasis di Bangkok yang menolak untuk diidentifikasi karena masalah sensitif ini kepada Reuters.
Thailand adalah monarki konstitusional namun istana adalah salah satu institusi paling berpengaruh di sana.
Di jalan sekitar Grand Palace, toko-toko pada Jumat (2/12/2016) memajang potret berbingkai emas raja baru Thailand di samping gambar ayahnya.
Kritikan terhadap kerajaan, wali kerajaan atau ahli waris yang dikenal dalam istilah Prancis sebagai "lese majeste", merupakan tindakan kejahatan yang bisa dikenakan hukuman penjara hingga 15 tahun di Thailand.
Dalam beberapa pekan mendatang, Raja Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun akan mengesahkan konstitusi yang disusun oleh pemerintahan militer guna memulai proses pemulihan demokrasi. (reuters)

See Also

Dubes Indonesia Untuk Arab Saudi Benarkan Rilis Soal Rizieq Shihab Darinya
Dunia Kembali Dihantui Era Perang Dingin
2 Negara Eropa Kecam Rencana Amerika Serikat Keluar Dari Perjanjian INF
Rusia Tuding Amerika Serikat Bermain Kasar
Presiden AS Batalkan Perjanjian Nuklir 1987 Dengan Rusia
Terlibat Skandal Gratifikasi Seks, Pejabat Imigrasi Singapura Diadili
Teleskop NASA Temukan 2 Planet Baru
Najib Razak Ditahan SPRM
Mantan PM Malaysia Ditahan
Najib Razak Ditahan KPK Malaysia
3 Kapal Perang Jepang Bersandar Di Pelabuhan Tanjung Priok
NASA Klaim Planet Proxima Centauri B Bisa Dihuni
Harun Yahya Tuduh Penangkapan Dirinya Konspirasi Inggris
Harun Yahya Ditangkap Kepolisian Turki
Eks Navy Seal Tewas Dalam Evakuasi Tim Sepak Bola Dari Gua Thailan
Pelaku Penembakan Brutal Staf Capital Gazette Ditangkap
Penembakan Staf Koran Capital Gazette
Seorang Ayah Tendang Dan Tinju Anak Sendiri Ditangkap
Turki Adakan Pemilu Hari Ini
Arab Saudi Resmi Mencabut Larangan Perempuan Menyetir
Gempa Guncang Osaka
Inggris Permudah Pengajuan Visa Bagi Pelajar Indonesia
Amerika Serikat Keluar Dari Dewan HAM PBB
PM Malaysia Mahathir Mohamad Umumkan Gaji Menteri Dipangkas 10 Persen
Suriah Berhasil Usir ISIS
jQuery Slider

Comments

Archives :20182017201620152014
  •    •    •    •    •    •    •    •    •  
Copyright © 2014 Siar Justisia. All rights reserved. Visit: 6.974.327 Since: 07.04.14 | 0.6447 sec