YouTube Facebook Twitter RSS
20 Jun 2018, 0

Ekonomi

Kemenkeu Kaji Penerapan Pajak Untuk Tanah Menganggur

Tuesday, 24 January 2017 | View : 217

siarjustisia.com-JAKARTA.

Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan sedang mengkaji penerapan pajak progresif bagi tanah yang tidak dimanfaatkan oleh pemiliknya untuk mendorong pemanfaatan lahan agar lebih efisien dan produktif.
"Kita coba mendetailkan pakai mekanisme apa, jenisnya bagaimana. Nanti kita diskusi dengan teman-teman (Kementerian) Agraria dan Tata Ruang," kata Kepala BKF Suahasil Nazara di Jakarta, Selasa (24/1/2017).
Kepala BKF Suahasil Nazara mengakui pengenaan tarif pajak kepada tanah yang "menganggur" bisa saja diterapkan, karena banyak sekali masyarakat yang berinvestasi di lahan, namun pemanfaatannya masih minimal.
"Kita belum diskusikan secara detail. Tapi prinsipnya kita mengerti bahwa ada keinginan untuk memajaki tanah-tanah yang idle agar bisa lebih produktif," ujarnya.
Kepala BKF Suahasil Nazara memastikan pajak ini bisa berfungsi sebagai insentif atau disinsentif bagi pemilik lahan agar mau mengolah maupun menggunakan tanah tersebut dengan optimal dan tidak sekedar "menganggur".
Dalam kesempatan terpisah, Menteri Keuangan ke-26 yang mulai menjabat sejak 27 Juli 2016, Sri Mulyani Indrawati, S.E., M.Sc., Ph.D. mengatakan penyelesaian masalah tanah menjadi penting karena lahan bisa menciptakan aktivitas ekonomi dan mengatasi masalah kesenjangan.
Untuk itu, ia memastikan Kementerian Keuangan akan terus berdiskusi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang agar ditemukan solusi yang efisien guna menyelesaikan persoalan terkait lahan.
"Presiden sudah berkali-kali mengatakan bahwa tanah faktor yang penting bagi ekonomi. Banyak hal strategis yang berhubungan dengan tanah seperti masalah produktivitas atau pajak. Ini sudah dibicarakan dan sedang kami bahas bersama," katanya.
Sebelumnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional yang mulai menjabat sejak 27 Juli 2016, Dr. Sofyan A. Djalil, S.H., M.A., M.ALD. mengutarakan ide penerapan pajak progresif bagi tanah yang tidak dimanfaatkan oleh pemiliknya dan terbengkalai.
Usulan kebijakan ini lahir karena sudah terlalu banyak masyarakat yang berinvestasi di tanah, namun lahan tersebut tidak produktif, padahal masih banyak warga yang membutuhkan lahan untuk meningkatkan kesejahteraannya.
"Kebijakan pertanahan selama ini banyak yang tidak direview. Banyak orang yang saving di tanah, tapi tanah itu tidak ada fungsinya. Padahal harganya makin mahal. Makanya banyak yang tidak dapat tanah. Untuk itu, tanah yang tidak dimanfaatkan akan kita pajakin," pungkasnya. (ant)

See Also

Kodim 0716/Demak Buka Stand Pasar Murah
Koperasi Dinilai Penting Untuk Menunjang Pengembangan Usaha Batik Bakaran
Babinsa Kodim 0716/Demak Perkuat Alsintan Dengan Diklat
Mengoptimalkan LTT Dengan Pemanfaatan Alsintan
Kembangkan Jenis Usaha Yang Unik Dan Berbeda
Harga Pertalite Naik Rp 200 Per Liter
Usaha Sergab Kodim 0716/Demak Di Kala HPP Lebih Rendah Dari Pasar
Bertebaran Padi Di Halaman Kodim 0716/Demak
Bank Sampah Jadi Berkah Bagi Anggota Kodim 0716/Demak
Kodim 0716/Demak Terapkan Teknologi Baru Di Bidang Pertanian
Tim Sergab Kodim 0716/Demak Terus Genjot Serap Beras Ke Bulog
Cegah Penyelewengan, Babinsa Dampingi Pembagian Beras Rastra Yang Layak Konsumsi
Dokter Terkaya Amerika Serikat Beli Surat Kabar LA Times Rp 6,8 Triliun
Dandim 0716/Demak Panen Raya Di Ds. Mijen
Danramil 09/Karangtengah Berharap Pendistribusian Pupuk Tepat Sasaran
Danramil 03/Wonosalam Bersama Forkopimcam Panen Raya Padi
Presiden Joko Widodo Tinjau Proyek Padat Karya Di Dharmasraya
Pasar Saham Australia Dibuka Turun Tajam
5 Maskapai Penerbangan Terbaik Di Dunia
Penjualan Mobil Terbanyak Tahun 2017
Bebas Bea Masuk Belanja Dari Luar Negeri Naik
Menteri Kelautan Dan Perikanan Inginkan Kenaikan Gaji Pegawai KKP
Harga Minyak Dunia Turun
Tarif Tol Dalam Kota Jakarta Naik Per 8 Desember 2017
KPH Harus Jadi Lokomotif Pengembangan Ekonomi Masyarakat
jQuery Slider

Comments

Archives :20182017201620152014
  •    •    •    •    •    •    •    •    •  
Copyright © 2014 Siar Justisia. All rights reserved. Visit: 6.157.309 Since: 07.04.14 | 0.5767 sec