YouTube Facebook Twitter RSS
18 Jan 2018, 0

Ekonomi

Kemenkeu Kaji Penerapan Pajak Untuk Tanah Menganggur

Tuesday, 24 January 2017 | View : 158

siarjustisia.com-JAKARTA.

Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan sedang mengkaji penerapan pajak progresif bagi tanah yang tidak dimanfaatkan oleh pemiliknya untuk mendorong pemanfaatan lahan agar lebih efisien dan produktif.
"Kita coba mendetailkan pakai mekanisme apa, jenisnya bagaimana. Nanti kita diskusi dengan teman-teman (Kementerian) Agraria dan Tata Ruang," kata Kepala BKF Suahasil Nazara di Jakarta, Selasa (24/1/2017).
Kepala BKF Suahasil Nazara mengakui pengenaan tarif pajak kepada tanah yang "menganggur" bisa saja diterapkan, karena banyak sekali masyarakat yang berinvestasi di lahan, namun pemanfaatannya masih minimal.
"Kita belum diskusikan secara detail. Tapi prinsipnya kita mengerti bahwa ada keinginan untuk memajaki tanah-tanah yang idle agar bisa lebih produktif," ujarnya.
Kepala BKF Suahasil Nazara memastikan pajak ini bisa berfungsi sebagai insentif atau disinsentif bagi pemilik lahan agar mau mengolah maupun menggunakan tanah tersebut dengan optimal dan tidak sekedar "menganggur".
Dalam kesempatan terpisah, Menteri Keuangan ke-26 yang mulai menjabat sejak 27 Juli 2016, Sri Mulyani Indrawati, S.E., M.Sc., Ph.D. mengatakan penyelesaian masalah tanah menjadi penting karena lahan bisa menciptakan aktivitas ekonomi dan mengatasi masalah kesenjangan.
Untuk itu, ia memastikan Kementerian Keuangan akan terus berdiskusi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang agar ditemukan solusi yang efisien guna menyelesaikan persoalan terkait lahan.
"Presiden sudah berkali-kali mengatakan bahwa tanah faktor yang penting bagi ekonomi. Banyak hal strategis yang berhubungan dengan tanah seperti masalah produktivitas atau pajak. Ini sudah dibicarakan dan sedang kami bahas bersama," katanya.
Sebelumnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional yang mulai menjabat sejak 27 Juli 2016, Dr. Sofyan A. Djalil, S.H., M.A., M.ALD. mengutarakan ide penerapan pajak progresif bagi tanah yang tidak dimanfaatkan oleh pemiliknya dan terbengkalai.
Usulan kebijakan ini lahir karena sudah terlalu banyak masyarakat yang berinvestasi di tanah, namun lahan tersebut tidak produktif, padahal masih banyak warga yang membutuhkan lahan untuk meningkatkan kesejahteraannya.
"Kebijakan pertanahan selama ini banyak yang tidak direview. Banyak orang yang saving di tanah, tapi tanah itu tidak ada fungsinya. Padahal harganya makin mahal. Makanya banyak yang tidak dapat tanah. Untuk itu, tanah yang tidak dimanfaatkan akan kita pajakin," pungkasnya. (ant)

See Also

Bebas Bea Masuk Belanja Dari Luar Negeri Naik
Menteri Kelautan Dan Perikanan Inginkan Kenaikan Gaji Pegawai KKP
Harga Minyak Dunia Turun
Tarif Tol Dalam Kota Jakarta Naik Per 8 Desember 2017
KPH Harus Jadi Lokomotif Pengembangan Ekonomi Masyarakat
Indeks Hang Seng HongKong Turun
Bursa Nikkei Dibuka Menguat
Era Global Buka Peluang Usaha Baru
Presiden Joko Widodo Sebut Indonesia-Laos Perkuat Kerja Sama
Presiden Joko Widodo Resmikan Megaproyek PLTU Bernilai 5,87 Miliar Dolar
Pemerintah Akan Resmikan BBM Satu Harga Di Seram
Presiden Joko Widodo Ngopi Sore Bersama Pelaku Industri Kopi Indonesia
Presiden Joko Widodo Dorong Pengusaha Kopi Promosikan Sektor Hulu
Industri Kreatif Tas Potensial Dikembangkan
Bupati Kudus Sebut Tiga Tantangan Pembangunan Pertanian
Indeks CAC-40 Prancis Menguat
Yuan China Menguat Terhadap Dolar AS
Babinsa Koramil 05/Cepu Turun Sawah Pendampingan Petani
Pasi Ter Kodim 0721/Blora Monitoring Rastra
Opel Automobile GmbH Kembali Merugi
PLTU Jawa 4 Telan Investasi 4,2 Miliar Dolar AS
Pedagang Beras Menjual Di Atas HET Dicabut Ijin
Kodim 0721/Blora Gelar Rakor Pengendalian Harga Pangan
Peduli Warga, Babinsa Koramil 03/Banjarejo Bantu Panen Jagung
Dolar AS Melemah
jQuery Slider

Comments

Archives :2017201620152014
  •    •    •    •    •    •    •    •    •  
Copyright © 2014 Siar Justisia. All rights reserved. Visit: 5.201.368 Since: 07.04.14 | 0.6406 sec