YouTube Facebook Twitter RSS
18 Nov 2017, 0

Opini

Kebijakan Publik Perlu Proses Dan Konsensus Banyak Pihak

Author : Dra Esthi Susanti Hudiono MSi | Tuesday, 07 February 2017 | View : 142

siarjustisia.com

Suka atau tidak suka, politik adalah tempat yang tercepat dan terluas untuk mengadakan perubahan. Politiklah yang membuat kebijakan publik. Karena itu saya tidak alergi dengan politik. Namun saya waspada dengan pragmatisme dan opportunisme yang begitu kuat beroperasi.

Dalam rangka mengembangkan program HIV-AIDS ke depan maka Kementerian Kesehatan memiliki mekanisme monitoring dan evaluasi melalui Country Review on HIV Respone setiap 5 tahun sekali. Saya terseleksi menjadi salah satu nasional reviewer bersama puluhan nasional dan internasional reviewer yang lain.

Saya ikuti mulai dari mendengarkan masukan orang-orang lapangan, membaca begitu banyak dokumen, mendengarkan penjelasan pemegang mandat program dan melakukan kunjungan lapangan di Jakarta. Tentu juga pengalaman intens saya berurusan dengan manusia yang berisiko maupun rentan selama dua puluh tahun lebih menjadi faktor menentukan keikutan saya.

Karena itu ide begitu tumpah ruah dan mendetail yang ingin saya sampaikan. Proses konsensus yang didesign bertahap dari berbagai level TIDAK MEMUNGKINKAN SEMUA IDE BISA DIAKOMODIR. Harus ada ketrampilan menemukan ide kuat dengan kata yang tepat agar bisa masuk ke dalam rekomendasi yang diterima. Proses yang tidak mudah dan butuh lobi terus.

Ada 2 ide yang terus saya pegang yakni respon terhadap penutupan lokalisasi pelacuran dan pekerja seks anak yang berawal dari isu trafficking.

Temuan dan rekomendasi team besar ini akhirnya disampaikan ke Menteri Kesehatan lalu direspon. Setelah itu team kembali merumuskan rekomendasi yang akan diberikan. Begitulah mekanisme yang terjadi untuk kebijakan publik. Proses seperti itu sebaik dipahami banyak orang. Eksekutor yang berhasil jika mereka mengerti mekanisme dan peraturan yang ada. Janji dan wacana yang disampaikan pemimpin ketika kampanye belum tentu bisa dilaksanakan. Peraturan dan mekanisme yang ada bisa menghalangi pelaksanaan janji yang disampaikan.

Saya berdoa dan berharap agar Kementerian Kesehatan bisa tetap maju memberi pelayanan kesehatan semaksimal mungkin ke masyarakat yang menderita sakit tanpa melihat etnis, agama dan status pernikahannya. Sumpah kedokteran telah memberi fondasi, jalan dan perlindungan. Semoga orang di luar sektor kesehatan tidak mengkooptasi kewenangan dan kewajiban orang-orang kesehatan. (esh)

See Also

Berdiri Di Dua Kaki
Double L, Narkoba, Dan Anak Dari Keluarga Penghasilan Rendah
Pernyataan Sikap Komunitas Bulutangkis Indonesia
Hati-hati Dengan Ide Keliru Yang Jahat Sekali
Bahagia Bertemu Ibu Irawati Durban Ardjo
Radio Mercury Dan Never Ending War Against Cancer
Dari Perjalanan Ke Diri: Merekonstruksi Pola Perilaku
Agus Yudhoyono Antara Tanggung Jawab Individu Dan Keluarga
Pertempuran Sultan Agung Dan Musium Kota Jakarta
Kesehatan Masyarakat Dan Pendidikan Kesehatan
Musium Wayang Dan Pembentukan Karakter
Berjuang Dan Bertarung Untuk Yang Benar Dan Adil
Pintu Tertutup Maka Akan Ada Pintu Lagi
Yang Penting Adalah Menemukan Tempat Yang Tepat
Perempuan Perkasa Dalam Diri Seniman
Hasil Dikusi Buku Moemie: Karakter Baik Dan Identitas
Latar Belakang Sebelum Membaca Novel Moemie
Cerita Tentang Pengarang Novel Moemie Sebelum Menulis
Ringkasan Cerita Novel Moemie
Peringati Hari HAM Sedunia, Rohingya Masih Menjadi Manusia Paling Teraniaya
Susi Pudjiastuti Dan Definisi Profesional
Gus Mus, Guru Bangsa Kita
Presiden Bisa Usir Kedubes Myanmar Dari Indonesia
Gagal Melindungi Rohingya, ASEAN Bubarkan Saja
Melalui Resolusi DK PBB Pemerintah Myanmar Dapat Diseret Ke Mahkamah Pidana Internasional
jQuery Slider

Comments

Archives :2017201620152014
  •    •    •    •    •    •    •    •    •  
Copyright © 2014 Siar Justisia. All rights reserved. Visit: 4.796.005 Since: 07.04.14 | 0.6652 sec