YouTube Facebook Twitter RSS
19 Nov 2017, 0

Opini

Agus Yudhoyono Antara Tanggung Jawab Individu Dan Keluarga

Author : Dra Esthi Susanti Hudiono MSi | Thursday, 16 February 2017 | View : 595

siarjustisia.com

Saya kaget dengan kemunculan mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke-2 masa jabatan 2007-2009, Antasari Azhar dengan tudingan langsung ke SBY dan HT. Berita ini saya tahu dari Facebook dan WhatsApp (WA). Saya tidak melihat percakapannya secara langsung hingga sekarang. Saya perlu waktu untuk mencerna apa yang terjadi. Agus Harimurti Yudhoyono, M.Sc., M.P.A., M.A., putra sulung mantan Presiden RI ke-6, SBY dan Kristiani Herawati, yang mengakui kekalahannya dengan gentleman membuka blocking mental saya terkait dengan peristiwa politik yang terjadi.

Saya menemukan kembali prinsip saya tentang harga mati saya terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) termasuk hak perempuan dan anak dalam urusan membangun dunia yang adil dan benar. Hak asasi yang terus menerus dikembangkan di dunia pada prinsipnya menuntut pertanggungjawaban individu dan tidak melibatkan orang-orang terdekatnya. Karena itu istri, suami, orangtua, keluarga dan etnis tidak memiliki tanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan oleh individu dalam kelompoknya. Kecuali kalau dia atau mereka memang melakukan perbuatan bersama yang melanggar.

Karena itu dugaan perbuatan SBY yang salah (perlu dibuktikan) tidak menjadi tanggung jawab Agus Harimurti Yudhoyono. Kasihan. Semoga peristiwa yang sangat merugikan Agus Harimurti Yudhoyono bisa menjadi titik awal Agus Harimurti Yudhoyono untuk bisa berkiprah atas nama dirinya. Dia berhak berkembang semaksimal mungkin dan konstitusi tidak melarangnya.

Saya tidak percaya pada individu untuk memiliki hak istimewa terhadap manusia lain. Hak istimewa yang diberikan kepada individu bernama laki-laki dan kelompok tertentu kalau tidak ada monitoring dan evaluasi maka akan terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Karena itu saya percaya dan mau turut bersama untuk membangun sistem yang adil dan benar. Sistem yang bernama hukum dan regulasi yang bersifat menetap atau yang disebut hukum positif. Sistem yang menetap inilah yang lebih bisa dipercaya dalam mengupayakan keadilan. (esh)

See Also

Berdiri Di Dua Kaki
Double L, Narkoba, Dan Anak Dari Keluarga Penghasilan Rendah
Pernyataan Sikap Komunitas Bulutangkis Indonesia
Hati-hati Dengan Ide Keliru Yang Jahat Sekali
Bahagia Bertemu Ibu Irawati Durban Ardjo
Radio Mercury Dan Never Ending War Against Cancer
Dari Perjalanan Ke Diri: Merekonstruksi Pola Perilaku
Pertempuran Sultan Agung Dan Musium Kota Jakarta
Kesehatan Masyarakat Dan Pendidikan Kesehatan
Musium Wayang Dan Pembentukan Karakter
Kebijakan Publik Perlu Proses Dan Konsensus Banyak Pihak
Berjuang Dan Bertarung Untuk Yang Benar Dan Adil
Pintu Tertutup Maka Akan Ada Pintu Lagi
Yang Penting Adalah Menemukan Tempat Yang Tepat
Perempuan Perkasa Dalam Diri Seniman
Hasil Dikusi Buku Moemie: Karakter Baik Dan Identitas
Latar Belakang Sebelum Membaca Novel Moemie
Cerita Tentang Pengarang Novel Moemie Sebelum Menulis
Ringkasan Cerita Novel Moemie
Peringati Hari HAM Sedunia, Rohingya Masih Menjadi Manusia Paling Teraniaya
Susi Pudjiastuti Dan Definisi Profesional
Gus Mus, Guru Bangsa Kita
Presiden Bisa Usir Kedubes Myanmar Dari Indonesia
Gagal Melindungi Rohingya, ASEAN Bubarkan Saja
Melalui Resolusi DK PBB Pemerintah Myanmar Dapat Diseret Ke Mahkamah Pidana Internasional
jQuery Slider

Comments

Archives :2017201620152014
  •    •    •    •    •    •    •    •    •  
Copyright © 2014 Siar Justisia. All rights reserved. Visit: 4.803.402 Since: 07.04.14 | 0.4175 sec