YouTube Facebook Twitter RSS
10 Dec 2018, 0

Hukum

Emirsyah Satar Bantah Punya Aset Di Singapura

Friday, 17 February 2017 | View : 357

siarjustisia.com-JAKARTA.

Dr. Luhut Marihot Parulian Pangaribuan, S.H., LL.M. yang adalah kuasa hukum mantan Direktur Utama (Dirut) PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk. masa jabatan 2005-2014 Emirsyah Satar membantah kliennya mempunyai aset di Singapura sebesar 2 juta dolar AS terkait suap pengadaan pesawat dan mesin pesawat dari Airbus S.A.S dan Rolls-Royce P.L.C. pada PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk. 

"Oh tidak, itu tidak betul. Sudah cukup lah sementara, nanti kan masih ada pemeriksaan lagi," tukas advokat Dr. Luhut MP. Pangaribuan, S.H., LL.M. di Gedung KPK, Jl. H.R. Rasuna Said Kav.C1, RT03/RW01, Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, Jumat (17/2/2017).

Ia pun membantah bahwa kliennya mempunyai hubungan dengan Soetikno Soedarjo selaku "beneficial owner" dari Connaught International Pte. Ltd. yang berlokasi di Singapura terkait pengadaan pesawat.

"Tidak ada. Sama sekali tidak ada," ucap advokat Dr. Luhut MP. Pangaribuan, S.H., LL.M.

Selain itu, pengacara Dr. Luhut Pangaribuan, S.H., LL.M. juga menyampaikan bahwa pengadaan pesawat yang dilakukan pada saat itu sudah sesuai dengan aturan. 

"Ya prosesnya sesuai aturan," kata advokat Dr. Luhut Pangaribuan, S.H., LL.M.

Emirsyah Satar menjalani pemeriksaan untuk pertama kalinya sebagai tersangka di Gedung KPK, Jl. H.R. Rasuna Said Kav.C1, RT03/RW01, Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan pada Jumat (17/2/2017).

Emirsyah Satar sendiri datang sekitar pukul 09.00 WIB untuk menjalani pemeriksaan dan keluar dari Gedung KPK sekitar pukul 17.45 WIB.

Emirsyah Satar dalam perkara ini diduga menerima suap 1,2 juta euro dan 180 ribu dolar AS atau senilai total Rp 20 miliar serta dalam bentuk barang senilai 2 juta dolar AS yang tersebar di Singapura dan Indonesia dari perusahaan manufaktur terkemuka asal Inggris, Rolls Royce dalam pembelian 50 mesin pesawat Airbus SAS pada periode 2005-2014 pada PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk.

Pemberian suap itu dilakukan melalui seorang perantara Soetikno Soedarjo selaku "beneficial owner" dari Connaught International Pte. Ltd. yang berlokasi di Singapura.

Soektino Soedarjo diketahui merupakan Presiden Komisaris PT. Mugi Rekso Abadi (MRA), satu kelompok perusahaan di bidang media dan gaya hidup.

Rolls Royce sendiri oleh pengadilan di Inggris berdasarkan investigasi Serious Fraud Office (SFO) Inggris sudah dikenai denda sebanyak 671 juta pounsterling atau sekitar Rp 11 triliun karena melakukan praktik suap di beberapa negara antara lain Malaysia, Thailand, China, Brazil, Kazakhstan, Azerbaizan, Irak, Angola.

KPK awalnya menerima laporan dari SFO dan Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB) Singapura yang sedang menginvestigasi suap Rolls Royce di beberapa negara, SFO dan CPIB pun mengonfirmasi hal itu ke KPK termasuk memberikan sejumlah alat bukti.

KPK melalui CPIB dan SFO juga sudah membekukan sejumlah rekening dan menyita aset Emirsyah Satar yang berada di luar negeri.

Emirsyah Satar disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dengan ancaman pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar.

Sedangkan, Soetikno Soedarjo diduga sebagai pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dengan ancaman pidana paling singkat 1 tahun dan lama 5 tahun ditambah denda paling sedikit Rp 50 juta dan paling banyak Rp 250 juta. (ant/jos)

See Also

KPK Pelajari Pengajuan JC Budi Mulya
Kemendes Didorong Bentuk Sekretariat Bersama Penanganan Masalah Dana Desa
Kapolri Kukuhkan Polda DIY Jadi Tipe A
KPK Periksa Petinggi Anak Usaha PT. PLN (Persero)
KPK Periksa Corporate Communication PT. PLN (Persero)
KPK Dalami Rekaman Percakapan Idrus Marham Dan Eni Maulani Saragih
Mabes Polri Selidiki Motif Penyerangan Polsek Metro Penjaringan
Sidang Lanjutan Julius Lobiua Mendengarkan 2 Keterangan Ahli
KPK Tahan Wakil Ketua DPR RI
KPK Usut Penggunaan Uang Korupsi Bupati Lampung Selatan
Kasus TPPU Bupati Lampung Selatan, KPK Sita 16 Bidang Tanah
Kronologi OTT DPRD Kalimantan Tengah
KPK OTT Anggota DPRD Kalteng
Bupati Cirebon Setelah Diperiksa Ditahan KPK
KPK Tetapkan Bupati Cirebon Tersangka
KPK Tangkap Bupati Cirebon
KPK Perpanjang Masa Penahanan Bupati Lampung Selatan Nonaktif
Uang Pengganti E-KTP, KPK Sita Rp 862 Juta Dari Setya Novanto
Keterangan Ahli Ketua DPD KAI DKI Jakarta Pada Sidang Lanjutan Julius Lobiua
TNI AL Ringkus Pelaku Narkoba Di Tanjung Ahus
TNI AL Gagalkan Penyelundupan 506 Gram Narkoba
Polisi Limpahkan Berkas Perkara Mantan Wali Kota Depok Ke Kejaksaan
Rekayasa Lalin Di KPU Saat Pengundian Nomor Urut Capres Cawapres
KPK Perpanjang Masa Penahanan Idrus Marham
Kombes Pol. Panca Putra Simanjuntak Jadi Direktur Penyidikan KPK
jQuery Slider

Comments

Archives :20182017201620152014
  •    •    •    •    •    •    •    •    •  
Copyright © 2014 Siar Justisia. All rights reserved. Visit: 7.070.389 Since: 07.04.14 | 0.578 sec