YouTube Facebook Twitter RSS
19 Jan 2018, 0

Hukum

Menteri Perhubungan Akan Beri Sanksi Tegas Kepada Jajaran Yang Terlibat Pungli

siarjustisia.com-JAKARTA.

Aparat kepolisian melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kantor Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM), Samudra Sejahtera (Komura) di Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). Tim Saber Pungli melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terkait dengan pungli di Koperasi TKBM Komura dan PDIB di terminal peti kemas di Pelabuhan Palaran, Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).

Menanggapi hal tersebut, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan agar seluruh stakeholder menjadikan OTT tersebut sebagai pembelajaran.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengapresiasi Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Koperasi TKBM Komura dan PDIB di terminal peti kemas di Pelabuhan Palaran, Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). Menurutnya hal itu harus dijadikan sebagai self corretion bagi seluruh stakeholder.

"Saya mengapresiasi apa yang dilakukan pihak Kepolisian di Pelabuhan Samarinda hari ini dan saya minta kepada seluruh stakeholder perhubungan untuk menjadikan ini sebagai self correction," kata Menhub Budi Karya Sumadi dalam keterangan tertulisnya di Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar), Jumat (17/3/2017).

Menhub Budi Karya Sumadi juga meminta semua pihak terkait untuk turut serta memperbaiki diri dan menciptakan pelayanan good governance yang lebih baik.

"Peringatan secara terus-menerus telah diberikan kepada seluruh jajaran di Kemenhub maupun stakeholder terkait untuk tidak melakukan praktik-praktik pungli dan melakukan kegiatan yang lebih good governance," jelasnya.

Menurutnya, OTT adalah bentuk pekerjaan yang luar biasa dan harus terus dilakukan secara konsisten. Hal ini harus terus dilakukan agar tercipta good governance.

Menhub Budi Karya Sumadi sendiri, sesuai dengan arahan Presiden RI ke-7, Ir. H. Joko Widodo yang akrab disapa "Jokowi", berupaya terus konsisten untuk memberantas praktik pungli di sektor transportasi.

"Satgas operasi pemberantasan pungli (OPP) Kemenhub terus bekerjasama dengan pihak Kepolisian melaporkan tindakan-tindakan yang mengarah pada praktik-praktik pungli," ujar Menhub Budi Karya Sumadi.

Dia memastikan akan terus-menerus memberi peringatan kepada seluruh jajaran di Kemenhub maupun stakeholder terkait pencegahan praktik pungli ini. Dia berkomitmen penuh untuk memberantas praktek pungli terutama di sektor transporasi yang dapat menghambat pelayanan jasa transportasi.

"Kemenhub tidak segan-segan memberikan sanksi tegas jika ada jajarannya diketahui terlibat praktek pungli, dan akan menyerahkan kepada pihak yang berwenang untuk dilakukan proses hukum," kata dia.

Ditambahkan Menhub Budi Karya Sumadi, masih banyak pelabuhan lain yang mungkin melakukan tindakan yang tidak layak dan efisien. Dirinya menduga uang tunai Rp 6,1 miliar hasil OTT itu belum terhitung dengan total kerugian negara yang diakibatkan.

"Ada suatu hal yang tidak layak dan efisien yang dimanfaatkan, sehingga banyak keluhan dari berbagai pelabuhan besar khususnya tentang mahal dan lamanya proses bongkar muat. Rp 6,1 M itu yang baru ketahuan dan belum dikalkulasi lagi, bisa jadi kerugiannya lebih dari itu," terang Menhub Budi Karya Sumadi.

Sebelumnya, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalimantan Timur bersama Bareskrim Polri membongkar praktik pungli di Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Samudra Sejahtera (Komura) di Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).

Di lokasi tersebut, polisi mengamankan 13 orang. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Samarinda mengamankan 13 yang diduga memeras para pengusaha yang akan melakukan bongkar-muat barang di terminal peti kemas. "Di lokasi Koperasi TKBM Komura dan Koperasi PDIB ada 13 orang yang diamankan dan saat ini masih dilakukan pendalaman," terang Kepala Biro Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Drs. Rikwanto, S.H., M.Hum. kepada awak media, Jumat (17/3/2017).

Brigjen Pol. Drs. Rikwanto, S.H., M.Hum. menerangkan para pelaku diduga memeras para pengusaha yang akan melakukan bongkar-muat barang di terminal peti kemas tersebut. Para pelaku menetapkan tarif buruh TKBM secara sepihak.

"Padahal terminal peti kemas itu sendiri tidak menggunakan buruh, melainkan menggunakan mesin. Hanya sebagian kecil saja yang menggunakan buruh TKBM," jelas Brigjen Pol. Drs. Rikwanto, S.H., M.Hum.

Ia menambahkan para oknum tersebut tidak menerapkan prinsip no service no pay. "Tidak ada jasa (dari TKBM) tetapi korban harus membayar," sambungnya.

Selain itu, dalam OTT ini, tim yang dipimpin oleh Kombes (Pol) Hengki Haryadi dan Kombes Pol. Adi Deriyan tersebut menyita uang tunai senilai Rp 6,1 miliar serta sejumlah barang bukti. Uang total Rp 6,1 miliar disita di lokasi. Barang bukti tersebut diduga hasil pungli yang selama ini dilakukan selama bertahun-tahun di lokasi. "Itu uang Rp 6,1 miliar itu total akumulasi yang diduga hasil pungli yang ditemukan di Komura," beber Kepala Biro Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Drs. Rikwanto, S.H., M.Hum. kepada awak media, Jumat (17/3/2017). (det/jos)

See Also

Polisi Dalami Kasus Ambruknya Selasar BEI
Kapolres Karawang Instruksikan Tembak Mati Penjahat Jalanan
Kronologi Ambruknya Balkon Gedung Bursa Efek Indonesia Versi Polisi
Polres Metro Jakarta Barat Bentuk Satgasus Usut Kasus Mandek Di Tahun 2017
Polda Metro Jaya Buru Pemasok Narkoba Untuk Tio Pakusadewo
Ayah Korban Paedofil Jadi Tersangka Pengeroyok
Andi Narogong Divonis 8 Tahun Penjara
Koordinator Laboratorium Sabu Likuid Diskotek MG Club International Menyerahkan Diri
Pelaku Percobaan Penculikan Bocah Di ITC Kuningan Menyerahkan Diri
Siswa Korban Pengeroyokan Teman Sekelas Alami Trauma
KPK Rencanakan Panggil Kembali Dua Anak Setya Novanto
Berkas First Travel Dilimpahkan Ke Kejari Depok
Bareskrim Mabes Polri Bekuk Pembuat Dan Pengedar Uang Palsu
BNN Telusuri Keterlibatan Oknum Aparat Dalam Produksi PCC Di Sejumlah Daerah
BNN Sita 13 Juta Pil PCC Di Semarang
Operasi Pabrik PCC, BNN Endus Keterlibatan Oknum Aparat
KPK Terima Pengembalian Uang Suap APBD Jambi
KPK Geledah Kantor Gubernur Jambi Zumi Zola
Andi Narogong Berjanji Kembalikan Keuntungan Dari Korupsi E-KTP
Kejutan Pernyataan Andi Narogong Soal Proyek E-KTP
KPK Ajukan Kasasi Putusan Banding Terdakwa E-KTP Irman-Sugiharto
KPK Geledah Tiga Lokasi Kasus Suap Pengesahan RAPBD Jambi 2018
KPK Akan Limpahkan Berkas Setya Novanto Pekan Depan
Polrestro Jakarta Selatan Tetapkan Ahmad Dhani Sebagai Tersangka
OTT Anggota DPRD Dan Pejabat Pemprov Jambi Terkait APBD 2018
jQuery Slider

Comments

Archives :20182017201620152014
  •    •    •    •    •    •    •    •    •  
Copyright © 2014 Siar Justisia. All rights reserved. Visit: 5.211.453 Since: 07.04.14 | 0.5142 sec