YouTube Facebook Twitter RSS
21 Nov 2017, 0

Hukum

Gubernur Jawa Tengah Pagi Ini Beri Kesaksian Di Sidang E-KTP

Thursday, 30 March 2017 | View : 86

siarjustisia.com-JAKARTA.

Gubernur Jawa Tengah H. Ganjar Pranowo, S.H., M.IP. akan bersaksi pada sidang kasus korupsi e-KTP Kamis (30/3/2017) pagi ini. Jelang bersaksi, Ganjar Pranowo mengaku sudah menyimak 'bocoran Berita Acara Pemeriksaan (BAP)' anggota Komisi II DPR RI yang mewakili Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Miryam S. Haryani, S.E., M.Si.

Dalam beberapa waktu terakhir, beredar scan dokumen diduga BAP Miryam S. Haryani terkait kasus e-KTP. Dalam dokumen itu disebutkan, Miryam S. Haryani pada tahun 2010 diminta oleh pimpinan Komisi II DPR RI kala itu yakni Chaeruman Harahap, Ganjar Pranowo, Taufik Efendi dan Teguh Juwarno untuk mengkoordinasikan apabila ada pemberian sesuatu dari pejabat Dukcapil Kemendagri. Miryam S. Haryani mengaku diminta untuk menyiapkan amplop untuk masing-masing pihak sesuai dengan kesepakatan antara pimpinan DPR RI dengan pihak lain.

Masih merujuk pada dokumen itu, pada tahun 2011, Miryam S. Haryani mendapatkan titipan untuk pertama kali dari pejabat Kemendagri Sugiharto (yang kini menjadi terdakwa kasus e-KTP) sebesar USD 100.000. Keesokan harinya uang itu lantas dibagikan ke pimpinan Komisi II (masing-masing senilai Rp 30 juta), Kapoksi (masing-masing 15 juta) dan anggota komisi (masing-masing Rp 15 juta). Ada uang yang diberikan langsung oleh Miryam S. Haryani, ada juga yang sebatas pengalokasian.

Kemudian masih di tahun 2011, Miryam S. Haryani kembali mendapatkan uang dari Sugiharto. Pemberian kali kedua ini sebesar USD 200.000. Sama seperti pemberian sebelumnya, oleh Miryam uang itu kemudian dibagi-bagikan ke pimpinan komisi, kapoksi dan anggota komisi.

Karena uang di pemberian kedua ini jumlahnya meningkat, jatah untuk anggota Komisi II pun bertambah di pemberian kedua. Miryam S. Haryani dalam dokumen itu mengatakan setiap anggota mendapatkan Rp 25 juta, kapoksi Rp 25 juta dan pimpinan komisi Rp 30 juta.

Dalam scan dokumen yang diduga sebagai BAP Miryam  S. Haryani tersebut, pada halaman 7 tertulis ada alokasi uang untuk Ganjar Pranowo dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP). Khusus untuk Ganjar Pranowo, dalam dokumen itu disebutkan dia 2 kali menolak pemberian uang dari Miryam S. Haryani. Oleh Miryam S. Haryani, uang lantas diberikan kepada Kapoksi PDIP di Komisi II DPR RI. Menurut pengakuan Miryam S. Haryani yang di dokumen itu, jatah untuk Ganjar Pranowo tidak sampai ke yang bersangkutan, namun diberikan ke Kapoksi Fraksi PDIP di Komisi II DPR RI.

Ganjar Pranowo mengaku sudah menyimak kabar terkait dokumen tersebut. Ganjar Pranowo sudah menyimak kabar mengenai dokumen diduga BAP yang beredar itu. Pria yang kini menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah ini mengaku merasa lega karena apa yang dia sampaikan selama ini, sama dengan yang disampaikan Miryam S. Haryani di dokumen itu. Dia merasa lega karena otomatis mengkonfirmasi pernyataannya yang tidak pernah menerima korupsi sejak namanya ramai disebut dalam kasus besar itu.

"Hari ini lega, paling tidak keluarga saya juga membaca berita ini. Ganjar masih dipercaya keluargalah," kata Ganjar Pranowo kepada awak media di rumah dinasnya, rumah dinas Gubernur Jawa Tengah di kawasan Puri Gedeh Semarang, Jl. Gajah Mungkur No.8, Semarang, Provinsi Jawa Tengah (Jateng), sebelum bertolak ke Jakarta, Rabu (29/3/2017).

Dalam dokumen itu, Miryam S. Haryani mengaku memberikan uang kepada sejumlah anggota DPR RI. Namun belakangan, ketika di persidangan, Miryam S. Haryani menarik seluruh keterangannya di BAP itu. Alasannya, dia merasa ditekan saat diperiksa penyidik KPK.

Terkait dengan pencabutan BAP itu, Ganjar Pranowo menegaskan itu hak Miryam S. Haryani. Menurutnya, Miryam S. Haryani merupakan orang yang jujur saat memberikan keterangan.

"Ya, itu haknya dia. Kalau saya lihat konsistensi selama tiga kali, tidak berubah. Dugaan saya, dia jujur," ujar Ganjar Pranowo.

Ganjar Pranowo juga meluruskan, sebenarnya dia tidak menerima kemudian mengembalikan, namun menolak sejak awal. Pihaknya juga menolak beberapa kali terkait tawaran jatahnya. Diketahui nama Ganjar Pranowo muncul dalam surat dakwaan persidangan kasus korupsi e-KTP. Ia disebut menerima sejumlah uang dalam megaproyek e-KTP ketika dirinya duduk sebagai Wakil Ketua Komisi II DPR RI.

"Di dakwaan itu Ganjar dikasih USD 520 ribu oleh si A di tempat ini. Jadi gini, angka itu ada nggak disebut di dakwaan. Ganjar menerima sekian yang nganter ini, di tempat ini. Cuma angkanya kan, sumbernya kita nggak tahu," jelas Ganjar Pranowo saat dikonfirmasi, Kamis (9/3/2017).

Namun, seperti telah disebutkan di atas, Miryam S. Haryani telah mencabut keterangannya dalam BAP tersebut. KPK yang meyakini tidak melakukan ancaman terhadap Miryam S. Haryani, pagi ini akan berjuang 'mengaktifkan kembali' pengakuan yang kemudian ditarik itu. Jaksa KPK akan memutar rekaman video pemeriksaan Miryam S. Haryani untuk membuktikan tidak adanya tekanan. Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan, setiap saksi yang memberikan keterangan palsu bisa dipidana. "Kalau misalnya ingkar, kesaksian palsu atau tidak itu kan dibuktikan diproses," tukas Ketua KPK Agus Rahardjo, Rabu (29/3/2017) kemarin.

Ganjar Pranowo bersama 6 orang lainnya direncanakan hadir dalam persidangan pagi ini di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (PN Tipikor), Jakarta Pusat. Mereka akan dimintai keterangan berkaitan dengan proses penganggaran dalam proyek e-KTP.

Berikut 7 saksi yang dipanggil:

1. Miryam S. Haryani

2. Ganjar Pranowo

3. Khatibul Umam Wiranu

4. Agus Dermawan Wintarto Martowardojo

5. Agun Gunandjar Sudarsa

6. Dr. Mohammad Jafar Hafsah

7. Diah Hasanah. (det/tri)

See Also

Pasangan Kekasih Cikupa Yang Ditelanjangi Sudah Bertunangan Dan Akan Menikah
KPK Tahan Bos Peserta Lelang E-KTP
Bareskrim Polri Ungkap Penyimpangan Distribusi Gula Rafinasi
Gubernur Sulawesi Tenggara Nonaktif Nur Alam Segera Disidang
Bareskrim Polri Kembangkan Teknologi Identifikasi Wajah
KPK Rampungkan Berkas Gubernur Sulawesi Tenggara
Polda Metro Jaya Selidiki Orang Tua Pekerjakan Anak Di Pabrik Kembang Api
KPK Telah Periksa 40 Saksi Untuk Kasus Eddy Rumpoko
KPK Periksa Muhammad Taufik Kasus Reklamasi
Polda Metro Jaya Pastikan 48 Jasad Utuh Korban Ledakan Pabrik Kembang Api
44 Jenazah Korban Ledakan Pabrik Kembang Api Teridentifikasi
Polda Jatim Take Down 30 Akun Penyebar Hoax Girder Flyover Tol Pasuruan Ambruk
Kronologi OTT KPK Terhadap Bupati Nganjuk
KPK Belum Temukan Keterlibatan Istri Bupati Nganjuk
KPK Tetapkan Lima Tersangka Kasus Suap Bupati Nganjuk
KPK Ciduk 20 Orang Dalam OTT Di Jakarta Dan Nganjuk
Wakil Presiden Jusuf Kalla Tegaskan Penerbitan Perppu Ormas Sesuai Konstitusi
Jaksa Tolak Pembelaan Buni Yani
9 Orang Terduga Teroris Ditangkap Tim Densus 88/Antiteror
Densus 88 Antiteror Bekuk Terduga Teroris Di Kendal-Sukoharjo
Densus 88 Antiteror Amankan Seorang Terduga Teroris Di Ponogoro
Polda Papua Antisipasi Pergerakan KKB Di Area Kota
Kapolda Papua Sebut Tidak Ada Penambahan Personel Di Tembagapura
Satu Anggota Brimob Gugur Ditembak KKB Di Tembagapura
Isteri Tusuk Ketua DPRD Kolaka Utara Hingga Tewas Ditetapkan Sebagai Tersangka
jQuery Slider

Comments

Archives :2017201620152014
  •    •    •    •    •    •    •    •    •  
Copyright © 2014 Siar Justisia. All rights reserved. Visit: 4.819.636 Since: 07.04.14 | 0.7304 sec