YouTube Facebook Twitter RSS
24 Jan 2018, 0

Hukum

Gubernur Jawa Tengah Pagi Ini Beri Kesaksian Di Sidang E-KTP

Thursday, 30 March 2017 | View : 124

siarjustisia.com-JAKARTA.

Gubernur Jawa Tengah H. Ganjar Pranowo, S.H., M.IP. akan bersaksi pada sidang kasus korupsi e-KTP Kamis (30/3/2017) pagi ini. Jelang bersaksi, Ganjar Pranowo mengaku sudah menyimak 'bocoran Berita Acara Pemeriksaan (BAP)' anggota Komisi II DPR RI yang mewakili Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Miryam S. Haryani, S.E., M.Si.

Dalam beberapa waktu terakhir, beredar scan dokumen diduga BAP Miryam S. Haryani terkait kasus e-KTP. Dalam dokumen itu disebutkan, Miryam S. Haryani pada tahun 2010 diminta oleh pimpinan Komisi II DPR RI kala itu yakni Chaeruman Harahap, Ganjar Pranowo, Taufik Efendi dan Teguh Juwarno untuk mengkoordinasikan apabila ada pemberian sesuatu dari pejabat Dukcapil Kemendagri. Miryam S. Haryani mengaku diminta untuk menyiapkan amplop untuk masing-masing pihak sesuai dengan kesepakatan antara pimpinan DPR RI dengan pihak lain.

Masih merujuk pada dokumen itu, pada tahun 2011, Miryam S. Haryani mendapatkan titipan untuk pertama kali dari pejabat Kemendagri Sugiharto (yang kini menjadi terdakwa kasus e-KTP) sebesar USD 100.000. Keesokan harinya uang itu lantas dibagikan ke pimpinan Komisi II (masing-masing senilai Rp 30 juta), Kapoksi (masing-masing 15 juta) dan anggota komisi (masing-masing Rp 15 juta). Ada uang yang diberikan langsung oleh Miryam S. Haryani, ada juga yang sebatas pengalokasian.

Kemudian masih di tahun 2011, Miryam S. Haryani kembali mendapatkan uang dari Sugiharto. Pemberian kali kedua ini sebesar USD 200.000. Sama seperti pemberian sebelumnya, oleh Miryam uang itu kemudian dibagi-bagikan ke pimpinan komisi, kapoksi dan anggota komisi.

Karena uang di pemberian kedua ini jumlahnya meningkat, jatah untuk anggota Komisi II pun bertambah di pemberian kedua. Miryam S. Haryani dalam dokumen itu mengatakan setiap anggota mendapatkan Rp 25 juta, kapoksi Rp 25 juta dan pimpinan komisi Rp 30 juta.

Dalam scan dokumen yang diduga sebagai BAP Miryam  S. Haryani tersebut, pada halaman 7 tertulis ada alokasi uang untuk Ganjar Pranowo dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP). Khusus untuk Ganjar Pranowo, dalam dokumen itu disebutkan dia 2 kali menolak pemberian uang dari Miryam S. Haryani. Oleh Miryam S. Haryani, uang lantas diberikan kepada Kapoksi PDIP di Komisi II DPR RI. Menurut pengakuan Miryam S. Haryani yang di dokumen itu, jatah untuk Ganjar Pranowo tidak sampai ke yang bersangkutan, namun diberikan ke Kapoksi Fraksi PDIP di Komisi II DPR RI.

Ganjar Pranowo mengaku sudah menyimak kabar terkait dokumen tersebut. Ganjar Pranowo sudah menyimak kabar mengenai dokumen diduga BAP yang beredar itu. Pria yang kini menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah ini mengaku merasa lega karena apa yang dia sampaikan selama ini, sama dengan yang disampaikan Miryam S. Haryani di dokumen itu. Dia merasa lega karena otomatis mengkonfirmasi pernyataannya yang tidak pernah menerima korupsi sejak namanya ramai disebut dalam kasus besar itu.

"Hari ini lega, paling tidak keluarga saya juga membaca berita ini. Ganjar masih dipercaya keluargalah," kata Ganjar Pranowo kepada awak media di rumah dinasnya, rumah dinas Gubernur Jawa Tengah di kawasan Puri Gedeh Semarang, Jl. Gajah Mungkur No.8, Semarang, Provinsi Jawa Tengah (Jateng), sebelum bertolak ke Jakarta, Rabu (29/3/2017).

Dalam dokumen itu, Miryam S. Haryani mengaku memberikan uang kepada sejumlah anggota DPR RI. Namun belakangan, ketika di persidangan, Miryam S. Haryani menarik seluruh keterangannya di BAP itu. Alasannya, dia merasa ditekan saat diperiksa penyidik KPK.

Terkait dengan pencabutan BAP itu, Ganjar Pranowo menegaskan itu hak Miryam S. Haryani. Menurutnya, Miryam S. Haryani merupakan orang yang jujur saat memberikan keterangan.

"Ya, itu haknya dia. Kalau saya lihat konsistensi selama tiga kali, tidak berubah. Dugaan saya, dia jujur," ujar Ganjar Pranowo.

Ganjar Pranowo juga meluruskan, sebenarnya dia tidak menerima kemudian mengembalikan, namun menolak sejak awal. Pihaknya juga menolak beberapa kali terkait tawaran jatahnya. Diketahui nama Ganjar Pranowo muncul dalam surat dakwaan persidangan kasus korupsi e-KTP. Ia disebut menerima sejumlah uang dalam megaproyek e-KTP ketika dirinya duduk sebagai Wakil Ketua Komisi II DPR RI.

"Di dakwaan itu Ganjar dikasih USD 520 ribu oleh si A di tempat ini. Jadi gini, angka itu ada nggak disebut di dakwaan. Ganjar menerima sekian yang nganter ini, di tempat ini. Cuma angkanya kan, sumbernya kita nggak tahu," jelas Ganjar Pranowo saat dikonfirmasi, Kamis (9/3/2017).

Namun, seperti telah disebutkan di atas, Miryam S. Haryani telah mencabut keterangannya dalam BAP tersebut. KPK yang meyakini tidak melakukan ancaman terhadap Miryam S. Haryani, pagi ini akan berjuang 'mengaktifkan kembali' pengakuan yang kemudian ditarik itu. Jaksa KPK akan memutar rekaman video pemeriksaan Miryam S. Haryani untuk membuktikan tidak adanya tekanan. Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan, setiap saksi yang memberikan keterangan palsu bisa dipidana. "Kalau misalnya ingkar, kesaksian palsu atau tidak itu kan dibuktikan diproses," tukas Ketua KPK Agus Rahardjo, Rabu (29/3/2017) kemarin.

Ganjar Pranowo bersama 6 orang lainnya direncanakan hadir dalam persidangan pagi ini di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (PN Tipikor), Jakarta Pusat. Mereka akan dimintai keterangan berkaitan dengan proses penganggaran dalam proyek e-KTP.

Berikut 7 saksi yang dipanggil:

1. Miryam S. Haryani

2. Ganjar Pranowo

3. Khatibul Umam Wiranu

4. Agus Dermawan Wintarto Martowardojo

5. Agun Gunandjar Sudarsa

6. Dr. Mohammad Jafar Hafsah

7. Diah Hasanah. (det/tri)

See Also

Polri Sebut Penyelidikan Ambruknya Selasar Tower II BEI Selesai
Polri Optimistis Pilkada Serentak 2018 Aman
39 Calon Kepala Daerah Tak Laporkan Hartanya Ke KPK
Satgas Nusantara Polri Dinginkan Pilkada Serentak 2018
Polisi Dalami Kasus Ambruknya Selasar BEI
Kapolres Karawang Instruksikan Tembak Mati Penjahat Jalanan
Kronologi Ambruknya Balkon Gedung Bursa Efek Indonesia Versi Polisi
Polres Metro Jakarta Barat Bentuk Satgasus Usut Kasus Mandek Di Tahun 2017
Polda Metro Jaya Buru Pemasok Narkoba Untuk Tio Pakusadewo
Ayah Korban Paedofil Jadi Tersangka Pengeroyok
Andi Narogong Divonis 8 Tahun Penjara
Koordinator Laboratorium Sabu Likuid Diskotek MG Club International Menyerahkan Diri
Pelaku Percobaan Penculikan Bocah Di ITC Kuningan Menyerahkan Diri
Siswa Korban Pengeroyokan Teman Sekelas Alami Trauma
KPK Rencanakan Panggil Kembali Dua Anak Setya Novanto
Berkas First Travel Dilimpahkan Ke Kejari Depok
Bareskrim Mabes Polri Bekuk Pembuat Dan Pengedar Uang Palsu
BNN Telusuri Keterlibatan Oknum Aparat Dalam Produksi PCC Di Sejumlah Daerah
BNN Sita 13 Juta Pil PCC Di Semarang
Operasi Pabrik PCC, BNN Endus Keterlibatan Oknum Aparat
KPK Terima Pengembalian Uang Suap APBD Jambi
KPK Geledah Kantor Gubernur Jambi Zumi Zola
Andi Narogong Berjanji Kembalikan Keuntungan Dari Korupsi E-KTP
Kejutan Pernyataan Andi Narogong Soal Proyek E-KTP
KPK Ajukan Kasasi Putusan Banding Terdakwa E-KTP Irman-Sugiharto
jQuery Slider

Comments

Archives :20182017201620152014
  •    •    •    •    •    •    •    •    •  
Copyright © 2014 Siar Justisia. All rights reserved. Visit: 5.243.781 Since: 07.04.14 | 0.7531 sec