YouTube Facebook Twitter RSS
19 Nov 2018, 0

Hukum

Gubernur Jawa Tengah Siap Bersaksi Pada Sidang Lanjutan E-KTP

Thursday, 30 March 2017 | View : 179

siarjustisia.com-JAKARTA.

Gubernur Jawa Tengah (Jateng), H. Ganjar Pranowo, S.H., M.IP. siap memberikan kesaksian pada sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Kamis (30/3/2017).

"Ya saya besok mau datang (untuk memberikan kesaksian)," kata Ganjar Pranowo di Semarang, Provinsi Jawa Tengah (Jateng), Rabu (29/3/2017).

Ganjar Pranowo mengaku tidak ada persiapan khusus terkait dengan jadwal sidang lanjutan kasus dugaan korupsi E-KTP.

"Gak ada, apa pertanyaannya (Majelis Hakim) nanti saya jawab," ujar politikus PDI Perjuangan itu.

Menurut Ganjar Pranowo, pertanyaan yang akan diajukan Majelis Hakim nanti tidak akan jauh dari pemeriksaan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Saya tidak tahu Hakim bertanya apa, (waktu pemeriksaan) kan lebih banyak bagaimana proses penganggaran, siapa menerima uang, Pak Ganjar terima apa tidak," ujarnya.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menilai bahwa bocoran Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik KPK terhadap Miryam S. Haryani terkait kasus dugaan korupsi pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (E-KTP), sesuai dengan kenyataan, dimana dirinya tidak menerima uang suap.

"(Dengan adanya bocoran BAP) publik akhirnya tahu siapa menerima siapa tidak karena ini berkaitan banyak hal, ada keluarga saya, ada anak, istri, kredibilitas saya dan macam-macam, terkonfirmasi itu saya senang," katanya di Semarang, Rabu (29/3/2017).

Menurut Ganjar Pranowo, bocoran BAP Miryam S. Haryani itu merupakan petunjuk Tuhan untuk mengungkap kebenaran yang sesungguhnya dan waktunya tepat.

Politikus PDI Perjuangan itu menyebutkan bahwa pernyataan Miryam S. Haryani dalam BAP seperti apa yang telah beberapa kali disampaikan ke publik.

Sebelumnya dalam wawancara dengan awak media, Ganjar Pranowo menyatakan bahwa pernah dikonfrontasi dengan Miryam S. Haryani oleh penyidik KPK dan dalam pertemuan itu, Miryam S. Haryani menyatakan tidak pernah memberi uang pada Ganjar Pranowo.

"Allah memberikan jalan saja pada saya, karena pertama terkonfirmasi oleh cerita saya dulu bahwa saya dikonfrontasi oleh penyidik, dan yang saya ceritakan hari ini ada tulisannya ternyata, Alhamdulillah," ujarnya.

Ganjar Pranowo menilai beredarnya BAP tersebut membuat publik akan tahu bagaimana sikap dirinya soal proyek pengadaan E-KTP saat itu, termasuk kondisi dan fakta dalam kasus ini.

"Mungkin dari situ juga bisa menjelaskan alurnya seperti apa, dan siapa aktor yang ada di sana sehingga harapan saya publik lebih jelas," katanya.

Selain Ganjar Pranowo, Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK telah menjadwalkan pemeriksaan Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo pada sidang lanjutan kasus dugaan korupsi E-KTP.

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menunda kelanjutan sidang kasus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pengadaan pekerjaan KTP elektronik (KTP-E) karena anggota Komisi II DPR RI 2009-2014 dari Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Miryam S. Haryani, S.E., M.Si. yang seharusnya menjadi saksi tidak dapat hadir karena sakit.

"Kami terima surat dari RS Fatmawati yang menerangkan Miryam perlu istirahat karena sakit selama dua hari, dengan menerima surat ini berarti saya kira mudah kita pahami bahwa konteks kita untuk menghadirkan keterangan verbal lisan jadi kehilangan. Majelis berpendapat persidangan kita tangguhkan untuk dilanjutkan pada sidang berikutnya hari Kamis (30/3/2017)," kata Ketua Majelis Hakim Tipikor Jhon Halasan Butarbutar.

Padahal, Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK sudah menghadirkan tiga orang saksi dari penyidik KPK yaitu Novel Baswedan, Ambarita Damanik dan M. Irwan Santoso.

Ketiganya dihadirkan karena dalam sidang pada 22 Maret 2017 lalu, Miryam S. Haryani mengaku ditekan oleh penyidik KPK saat diperiksa di tahap penyidikan.

Dalam persidangan pada Kamis (23/3/2017) diketahui, Miryam S. Haryani mengaku diancam saat diperiksa penyidik terkait proyek kasus KTP Elektronik (KTP-E) itu.

Dalam surat dakwaan Irman dan Sugiharto, saat menjadi anggota Komisi II DPR RI, Miryam S. Haryani disebut pernah meminta uang kepada mantan Dirjen Dukcapil Kemdagri Irman sebesar USD 100 ribu untuk Chairuman Harahap. Uang yang diminta itu disebut untuk membiayai kunjungan kerja Komisi II DPR RI ke beberapa daerah.

Disebutkan juga dalam surat dakwaan, Miryam S. Haryani meminta uang Rp 5 miliar kepada Irman untuk kepentingan operasional Komisi II DPR RI. Uang itu, disebut Jaksa, dibagi-bagikan secara bertahap dengan perincian, salah satunya, untuk 4 pimpinan Komisi II DPR RI, yakni Chairuman Harahap, Ganjar Pranowo, Teguh Juwarno, dan Taufik Effendi, masing-masing USD 25.000.

Tapi, dalam persidangan pada Kamis (23/3/2017) lalu, Miryam S. Haryani membantah segala keterangan yang tertuang dalam BAP dan telah ditandatanganinya itu.

Dokumen BAP anggota Komisi II DPR RI 2009-2014 dari Fraksi Partai Hanura Miryam S. Haryani beredar ke masyarakat melalui media sosial.

BAP tersebut banyak mengungkap mengenai proses pemeriksaan yang bersangkutan oleh penyidik KPK.

Dalam BAP setebal 27 halaman itu, diketahui jika Miryam S. Haryani diperiksa empat kali sebagai saksi atas terdakwa Sugiarto yaitu pada 1, 7, dan 14 Desember 2016 serta, 24 Januari 2017.

Miryam S. Haryani mengaku mendapat perintah dari Pimpinan Komisi II DPR RI untuk membantu mengkoordinir pemberian dari Dukcapil dan mengaku menerima dua kali pengiriman dari Sugiharto.

Selanjutnya sesuai perintah Chairuman Harahap selaku Ketua Komisi II DPR RI saat itu, ia membagi uang dalam amplop terpisah dan diserahkan kepada nama-nama yang terdata dalam daftar.

Pada pemberian kepada pimpinan Komisi II DPR RI, Miryam S. Haryani memberikan keterangan khusus pada bagian nama Ganjar Pranowo.

Menurut dia, para pimpinan Komisi II seluruhnya menerima uang 3.000 Dollar Amerika kecuali satu orang, yakni Ganjar Pranowo, sedangkan lainnya, yakni Burhanuddin Napitupulu (Fraksi Golkar), Taufik Efendi (Fraksi Demokrat), dan Teguh Juwarno (Fraksi PAN), tidak ada kalimat menolak atau mengembalikan.

"Saya berikan Rp 100 juta kepada saudara Ganjar Pranowo dari Fraksi PDI-P, namun dikembalikan lagi kepada saya, saya serahkan kembali kepada sdr Yasonna Laoly selaku Kapoksi," kata Miryam S. Haryani sesuai yang tertulis dalam BAP itu. (ant/det)

See Also

KPK Dalami Rekaman Percakapan Idrus Marham Dan Eni Maulani Saragih
Mabes Polri Selidiki Motif Penyerangan Polsek Metro Penjaringan
Sidang Lanjutan Julius Lobiua Mendengarkan 2 Keterangan Ahli
KPK Tahan Wakil Ketua DPR RI
KPK Usut Penggunaan Uang Korupsi Bupati Lampung Selatan
Kasus TPPU Bupati Lampung Selatan, KPK Sita 16 Bidang Tanah
Kronologi OTT DPRD Kalimantan Tengah
KPK OTT Anggota DPRD Kalteng
Bupati Cirebon Setelah Diperiksa Ditahan KPK
KPK Tetapkan Bupati Cirebon Tersangka
KPK Tangkap Bupati Cirebon
KPK Perpanjang Masa Penahanan Bupati Lampung Selatan Nonaktif
Uang Pengganti E-KTP, KPK Sita Rp 862 Juta Dari Setya Novanto
Keterangan Ahli Ketua DPD KAI DKI Jakarta Pada Sidang Lanjutan Julius Lobiua
TNI AL Ringkus Pelaku Narkoba Di Tanjung Ahus
TNI AL Gagalkan Penyelundupan 506 Gram Narkoba
Polisi Limpahkan Berkas Perkara Mantan Wali Kota Depok Ke Kejaksaan
Rekayasa Lalin Di KPU Saat Pengundian Nomor Urut Capres Cawapres
KPK Perpanjang Masa Penahanan Idrus Marham
Kombes Pol. Panca Putra Simanjuntak Jadi Direktur Penyidikan KPK
Kapolda Jambi Bongkar Peredaran Narkoba Dari Aceh Ke Kota-kota Di Sumatera Dan Jawa
Kasus Korupsi Massal DPRD Sumut, KPK Sita Lagi Uang Suap
KPK Periksa Dirjen Minerba
KPK Cegah Bos Borneo Lumbung Energi Ke Luar Negeri
Tim Resmob Polda Kalbar Ringkus Preman Penganiaya Penjaga Toko Arloji
jQuery Slider

Comments

Archives :20182017201620152014
  •    •    •    •    •    •    •    •    •  
Copyright © 2014 Siar Justisia. All rights reserved. Visit: 6.973.935 Since: 07.04.14 | 0.643 sec