YouTube Facebook Twitter RSS
18 Aug 2018, 0

Hukum

Mantan Wagub Sumsel Divonis Satu Tahun Enam Bulan Penjara

Wednesday, 16 July 2014 | View : 43183

siarjustisia.com-PALEMBANG.

Mantan Wakil Gubernur (WaGub) Sumatera Selatan, Eddy Yusuf, S.H., akhirnya menghadapi vonis Majelis Hakim.

Dalam sidang di Pengadilan Tipikor, Pengadilan Negeri Palembang, Selasa (15/7/2014), mantan Wakil Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Eddy Yusuf, S.H., terdakwa kasus korupsi dana bantuan sosial (bansos) di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) pada 2008, divonis 18 bulan penjara atau satu tahun dan enam bulan penjara.

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) mengganjar mantan Wakil Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), Eddy Yusuf, S.H. dengan hukuman satu tahun enam bulan penjara dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN) Palembang. "Mengadili terdakwa satu tahun dan enam bulan penjara dan denda Rp 50 juta subsider tiga bulan penjara," kata Hakim Ketua Pengadilan Tipikor, H. Ade Komarudin, S.H., Selasa (15/7/2014).

Eddy Yusuf terbukti menyalahgunakan dana bantuan sosial (bansos) saat menjabat Bupati Ogan Komering Ulu (OKU). Akibatnya negara mengalami kerugian Rp 1,62 miliar.

Eddy Yusuf, S.H. yang saat itu menjabat Bupati OKU terbukti bersalah dengan melakukan korupsi secara bersama-sama dana bansos sebesar Rp 1,62 miliar.

Majelis Hakim yang diketuai H. Ade Komarudin, S.H. dalam amar putusan yang dibacakan secara terbuka itu, menilai Eddy Yusuf, S.H. terbukti melakukan perbuatan korupsi dana bantuan sosial (bansos) organisasi kemasyarakatan Kabupaten OKU dengan kerugian negara mencapai Rp 1,62 miliar.

Atas perbuatannya itu, Eddy Yusuf, S.H. juga didenda Rp 50 juta subsider tiga bulan. Selain itu, terdakwa, bekas Wakil Gubernur Sumsel itu juga diwajibkan membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 1,62 miliar.

“Bila dalam waktu satu bulan tidak bisa melunasi uang pengganti kerugian negara itu, maka surat sertifikat tanah milik terdakwa di Jl. Demang Lebar Daun seluas 375 meter persegi akan dilelang. Jika hasilnya (lelang) masih tak mencukupi maka diganti dengan pidana penjara selama setahun," kata Ketua Majelis Hakim, H. Ade Komarudin, S.H.

Vonis Majelis Hakim pengadilan Tipikor Palembang tersebut sama persis dengan tuntutan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum pada sidang sebelumnya.

Dalam fakta persidangan terungkap ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan hukum atas terdakwa.

Untuk dakwaan primer yakni Pasal 2 UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan juga ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tipikor, perbuatan terdakwa tidak terbukti.

Terdakwa terbukti melanggar ketentuan Pasal 3 Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah menjadi UU Nomor 20 Tahun 2011. Ketua Majelis Hakim Ade Komaruddin mengatakan Eddy Yusuf telah melanggar Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah menjadi Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2001. “Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana yang diubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Tipikor," terang Ketua Majelis Hakim, H. Ade Komarudin, S.H.

Terdakwa Eddy Yusuf menyatakan pikir-pikir apakah menerima atau banding atas vonis Majelis Hakim tersebut. “Saya pikir-pikir dulu, karena ada beberapa hal yang harus saya pikirkan sebelum menentukan mau menerima atau menolak dan banding atas vonis dari Majelis Hakim," kata Eddy Yusuf singkat, yang selama sidang didampingi penasihat hukum, M. Husni Chandra, S.H., M.Hum.

Saat meninggalkan ruang sidang, Eddy Yusuf tertunduk lesu. Dia pun enggan komentar terkait vonis Hakim tersebut.

Usai sidang, Eddy Yusuf mantan WaGub Sumsel periode 2008-2013 itu, terlihat berusaha untuk tegar atas vonis tersebut. Hanya saja, begitu bertemu dengan keluarga terutama istri tercinta Suzanna Eddy di luar persidangan, matanya terlihat berkaca-kaca. Ia bahkan tak kuasa menahan tangis saat memeluk sang istri tercinta. Sebaliknya, Suzanna Eddy juga meneteskan air mata. “Kami hormati vonis dari majelis hakim ini. Kami sekeluarga menerima dan ikhlas atas putusan dari majelis hakim. Dan anak-anak saat ini semua ada di Jakarta dan saya belum kasih tahu. Tapi, mereka pasti tahu dan bisa baca koran ataupun media online," beber Suzanna Eddy.

Penasihat hukum terdakwa, M. Husni Chandra, S.H., M.Hum. menegaskan, dirinya akan berkoordinasi dengan keluarga atas vonis kliennya. Sebab, dari fakta persidangan selama ini, harapan mereka, terdakwa bisa bebas. “Putusan ini akan kami pelajari dulu. Prinsipnya kami tidak puas atas vonis ini. Terutama dengan kerugian negara dari dakwaan hanya sebesar Rp 900 jutaan, tapi dalam sidang tuntutan dan vonis berbeda. Untuk banding atau tidak, ini akan dibicarakan dulu ke keluarga dari klien kami. Dan kami hormati apa pun keputusan Majelis Hakim, karena Majelis Hakim memiliki penafsiran yang berbeda. Dan ini akhir dari proses yang dijalani terdakwa," ungkapnya.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejati Sumsel, Bima Suprayoga, S.H. ditemui usai sidang mengaku kalau putusan dari Majelis Hakim sudah dipenuhi dan mengadopsi tuntutan. “Putusan ini kami hormati, termasuk juga jumlah uang pengganti. Proses ini sudah selesai dan akan tunggu dulu langkah hukum dari terdakwa ataupun pihak penasihat hukumnya. Saat ini masih pikir-pikir, tapi bila penasihat hukum banding maka kami juga akan banding. Hanya saja dari persidangan perbuatan terdakwa telah terbukti, dan semoga ini bisa jadi pelajaran dari kepala daerah lain. Agar lebih hati-hati dan teliti dalam pengelolaan dan pengeluaran keuangan negara atau kas daerah," pungkasnya.

Seperti diwartakan sebelumnya Eddy Yusuf dan Yulius Nawawi pada 19 Februari lalu resmi menjadi tahanan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumsel. Keduanya pun dititipkan di Rumah Tahanan (Rutan) Klas I A Pakjo, Palembang, Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel).

Penahanan dilakukan setelah jajaran Direktorat Reskrim Khusus Subdit III Tipikor Polda Sumsel menemukan bukti baru terkait korupsi dana bantuan sosial (Bansos) OKU tahun 2008.

Hasil penyelidikan, terdapat tanda tangan Wakil Bupati (Yulius Nawawi) kini Bupati OKU pada proposal sebanyak 28 item. Nilainya sekitar Rp 2 miliar. Sementara untuk Bupati (Eddy Yusuf) sekarang mantan Wakil Gubernur Sumsel sebanyak 17 item proposal senilai sekitar Rp 1 miliar.

Lantaran itu, status Eddy Yusuf maupun Yulius Nawawi sudah ditingkatkan menjadi penyidikan (dik).

Penemuan dugaan penyelewengan anggaran Pemkab OKU itu, dilaporkan Selasa (12/10/2010)  ke Mapolda Sumsel. Tercatat dalam laporan polisi bernomor LP/223-A/X/2010/Kor/Dit Reskrim.

Diduga anggaran belanja tahun 2008 digunakan Sekda Kabupaten OKU untuk bantuan sosial (bansos) ormas itu, senilai Rp 13.543.658.600 (Rp 13 miliar).

Pengguna anggaran yang diduga oleh Sekda, ternyata tidak mengacu pada aturan Bupati Nomor 3/2008 tentang Bansos.

Hasil audit investigasi Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumsel, ditemukan kerugian negara sebesar Rp 2.960.001.420,11 (hampir Rp 3 miliar).

Lalu hasil laporan audit dari BPKP Provinsi Sumsel, bernomor LHAI-5894/PW07/5/2010, tertanggal 30 September 2010 dilaporkan ke Polda Sumsel.

Dari kasus dugaan korupsi Bansos Kabupaten OKU tahun 2008, penyidik Polda Sumsel sudah menetapkan enam orang tersangka dan telah divonis, di antaranya yakni mantan Sekda OKU, Sjamsir Djalib, divonis 3 tahun serta mantan Plt Kabag Perlengkapan dan Umum Pemkab OKU, Sugeng divonis 4,5 tahun.

Kemudian Chairul Amri, S.E., M.Si. (46), mantan Kabag Keuangan OKU divonis 3 tahun.

Lalu, Djanadi, S.Ip. (48), mantan Kasubag anggaran OKU divonis 2 tahun,  Suprijadi Jazid (61), mantan asisten III OKU 1 tahun penjara, dan Akhyar Azazi, S.Sos. (49), mantan Bendahara Pengeluaran OKU divonis 1 tahun penjara. (jos)

See Also

Tim Resmob Polda Kalbar Ringkus Preman Penganiaya Penjaga Toko Arloji
Kongres Advokat Indonesia Tuntut Bebaskan Julius Lobiua
Masyarakat Pulau Pari Kembali Unjuk Rasa PN Jakarta Utara
Densus 88 Antiteror Tahan Satu Keluarga Di Sleman
Penjambret Yang Tewaskan Penumpang Ojol Di Cempaka Putih Terciduk
KPK Geledah Rumah Dinas Gubernur Aceh
Polres Jaktim Terus Buru Penjambret Tewaskan Penumpang Ojol Di Cempaka Putih
Kronologi OTT Gubernur Aceh Dan Bupati Bener Meriah
Gubernur Aceh Ditahan KPK
Gubernur Aceh Jadi Tersangka
KPK Tetapkan Gubernur Aceh Dan Bupati Bener Meriah Sebagai Tersangka
Keppres Pilkada Serentak 27 Juni 2018 Sebagai Hari Libur Nasional
Polda Metro Jaya Kerahkan 41.000 Personel Amankan Pilkada
Jennifer Dunn Divonis 4 Tahun Penjara
Jaksa KPK Tuntut Rita Widyasari Dihukum 15 Tahun Penjara
Densus 88 Antiteror Sergap Terduga Teroris JAD Di Cirebon
Densus 88 Antiteror Lumpuhkan Dua Terduga Teroris Di Depok
Anggota DPRD Kota Bogor Diamankan Polresta Bogor Kota
Polisi Siaga Jaga Sidang Vonis Aman Abdurrahman
Aman Abdurrahman Divonis Hukuman Mati
Polres Manggarai Barat Bekuk Pemerkosa 2 Turis Mancanegara
Babinsa Kodim 0716/Demak Evakuasi Sosok Mayat Berhelm Yang Gantung Diri
Kapolres Bogor Larang Anggotanya Ambil Jatah Libur
Dana BOS Malah Dipakai Beli Buku Yang Jauh Lebih Mahal Daripada Buku Resmi
6 Saksi Penting Kasus BLBI Kembali Dicekal
jQuery Slider

Comments

Archives :20182017201620152014
  •    •    •    •    •    •    •    •    •  
Copyright © 2014 Siar Justisia. All rights reserved. Visit: 6.440.318 Since: 07.04.14 | 0.6715 sec