YouTube Facebook Twitter RSS
18 Jan 2018, 0

Ekonomi

Cantrang Diizinkan Hingga Akhir Tahun 2017

Thursday, 04 May 2017 | View : 110

siarjustisia.com-JAKARTA.

Menteri Kelautan dan Perikanan ke-6 dari Kabinet Kerja 2014-2019 yang mulai menjabat sejak 27 Oktober 2014, Dr. (HC) Susi Pudjiastuti menyatakan penggunaan alat penangkap ikan pukat hela dan pukat tarik atau cantrang akhirnya diputuskan untuk diizinkan hingga akhir 2017. Hal itu disampaikannya setelah bertemu Presiden RI ke-7, Ir. H. Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan Jakarta, Jl. Istana Merdeka No.17-18, RT02/RW03, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (3/5/2017).

"Tadi saya menghadap Presiden. Dari hari Minggu saya sudah memohon waktu dan arahan dari Presiden. Kita perpanjang cantrang sampai akhir 2017. Itu terutama untuk wilayah Jateng saja," papar pemilik PT. ASI Pudjiastuti Aviation.

Cantrang merupakan sejenis alat penangkapan ikan (API) yang termasuk dalam kelompok pukat tarik berkapal (boat or vessel seines).

Pada kesempatan itu, pemilik perusahaan penerbangan Susi Air, Susi Pudjiastuti juga berjanji segera membagikan alat pengganti cantrang kepada para nelayan. "Untuk (kapal) di bawah 10 GT, kita akan ganti selama waktu ini. Tetapi yang besar tidak. Yang besar bisa kita asistensi ke perbankan," jelas pemilik dan Presiden Direktur (Presdir) PT. ASI Pudjiasturi Marine Product.

Alat tangkap cantrang dalam pengertian umum digolongkan pada kelompok Danish Seine yang terdapat di benua Eropa dan beberapa di benua Amerika. Dilihat dari bentuknya alat tangkap tersebut menyerupai payang tetapi ukurannya lebih kecil. Cantrang merupakan alat tangkap yang digunakan untuk menangkap ikan demersal yang dilengkapi dua tali penarik yang cukup panjang yang dikaitkan pada ujung sayap jaring. Bagian utama dari alat tangkap ini terdiri dari kantong, badan, sayap atau kaki, mulut jaring, tali penarik (warp), pelampung dam pemberat.

Larangan mengenai penggunaan jaring cantrang sebenarnya sudah di mulai sejak tahun 1980. Kala itu dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Pertanian Nomor 503/Kpts/UM/7/1980, cantrang secara tegas dilarang.

Pemerintah melakukan upaya strategis lainnya yakni menerbitkan Peraturan Menteri KP Nomor: PER.02/MEN/2011 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di WPPNRI sebagaimana diubah terakhir dengan PERMEN KP Nomor 42/PERMEN-KP/2014. Izin penempatan cantrang hanya diberikan untuk kapal perikanan dengan ukuran sampai dengan 30 GT di jalur penangkapan II (4 mil laut sampai dengan 12 mill laut) dan jalur penangkapan III (12 mil laut ke atas) di WPP-NRI 711, 712, dan WPP-NRI 713.

Peraturan yang dikeluarkan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti sempat menimbulkan konflik di antara kalangan nelayan dan aparat penegak hukum. Peraturan yang mengundang pro dan kontra tersebut adalah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela dan Pukat Tarik di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Pemerintah mengeluarkan Permen KP Nomor 2/PERMEN-KP/2015, yang pada intinya melarang penggunaan berbagai alat yang di kategorikan sebagai alat yang tidak ramah lingkungan termasuk didalamnya jenis Cantrang.

Dalam peraturan itu disebutkan bahwa nelayan dilarang menggunakan cantrang untuk menangkap ikan. Sebagai gantinya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membagikan alat penangkap ikan pengganti cantrang yang dianggap lebih ramah lingkungan.

Namun, dalam dua tahun sejak kebijakan itu dikeluarkan, KKP belum optimal membagikan alat penangkap ikan pengganti cantrang. (ant/jos)

See Also

Bebas Bea Masuk Belanja Dari Luar Negeri Naik
Menteri Kelautan Dan Perikanan Inginkan Kenaikan Gaji Pegawai KKP
Harga Minyak Dunia Turun
Tarif Tol Dalam Kota Jakarta Naik Per 8 Desember 2017
KPH Harus Jadi Lokomotif Pengembangan Ekonomi Masyarakat
Indeks Hang Seng HongKong Turun
Bursa Nikkei Dibuka Menguat
Era Global Buka Peluang Usaha Baru
Presiden Joko Widodo Sebut Indonesia-Laos Perkuat Kerja Sama
Presiden Joko Widodo Resmikan Megaproyek PLTU Bernilai 5,87 Miliar Dolar
Pemerintah Akan Resmikan BBM Satu Harga Di Seram
Presiden Joko Widodo Ngopi Sore Bersama Pelaku Industri Kopi Indonesia
Presiden Joko Widodo Dorong Pengusaha Kopi Promosikan Sektor Hulu
Industri Kreatif Tas Potensial Dikembangkan
Bupati Kudus Sebut Tiga Tantangan Pembangunan Pertanian
Indeks CAC-40 Prancis Menguat
Yuan China Menguat Terhadap Dolar AS
Babinsa Koramil 05/Cepu Turun Sawah Pendampingan Petani
Pasi Ter Kodim 0721/Blora Monitoring Rastra
Opel Automobile GmbH Kembali Merugi
PLTU Jawa 4 Telan Investasi 4,2 Miliar Dolar AS
Pedagang Beras Menjual Di Atas HET Dicabut Ijin
Kodim 0721/Blora Gelar Rakor Pengendalian Harga Pangan
Peduli Warga, Babinsa Koramil 03/Banjarejo Bantu Panen Jagung
Dolar AS Melemah
jQuery Slider

Comments

Archives :2017201620152014
  •    •    •    •    •    •    •    •    •  
Copyright © 2014 Siar Justisia. All rights reserved. Visit: 5.201.380 Since: 07.04.14 | 0.6594 sec