YouTube Facebook Twitter RSS
15 Dec 2018, 0

Hukum

Dipanggil Menteri Sosial, Cak Budi Minta Maaf

Thursday, 04 May 2017 | View : 750
siarjustisia.com-JAKARTA.
Aktivis sosial Cak Budi menuai kontroversi ketika membeli mobil Toyota Fortuner Family SUV dari sebagian hasil penggalangan dana untuk menolong sesama. Cak Budi menjadi perbincangan di dunia maya karena membeli Apple iPhone 7 dan mobil Toyota Fortuner Family SUV dari donasi yang ia kumpulkan.
Cak Budi melakukan pengumpulan donasi melalui rekening pribadi dalam melakukan kegiatan sosial.
Dari sejumlah dana yang terhimpun, ratusan juta rupiah di antaranya dipakai untuk membeli mobil Toyota Fortuner Family SUV dan smartphone Apple iPhone 7. Cak Budi, mengklaim penggunaan donasi tersebut guna keperluan penyaluran bantuan.
Aktivis sosial Cak Budi meminta maaf karena telah membeli mobil Toyota Fortuner Family SUV dan Apple iPhone 7 dari sebagian uang donasi yang dikumpulkan untuk membantu sesama.
Pria bernama asli Budi Utomo itu mengaku salah dan kekhilafan itu terjadi semata-mata karena ia tidak paham mengelola dana bantuan.
"Maaf beribu maaf, ini bodohnya saya, tidak paham mengelola bantuan masuk," kata Cak Budi di Kementerian Sosial, Jl. Salemba Raya No.28, RT05/RW06, Kenari, Senen, Jakarta Pusat, Kamis (4/5/2017).
Ia menegaskan mobil Toyota Fortuner Family SUV itu dibeli untuk melancarkan kegiatan sosial, bukan untuk menaikkan gengsi atau memperkaya diri.
Pria bernama asli Budi Utomo ini mengatakan mobil tersebut sesuai untuk kendaraan operasional dalam aktivitas yang membuatnya harus menempuh berbagai tempat dengan medan menantang dalam waktu singkat.
Cak Budi juga mengungkapkan alasannya membeli Apple iPhone 7 teranyar karena ia butuh HandPhone (HP) dengan memori besar untuk merekam video yang akan diunggah ke Instagram.
Pria berdomisili di Malang itu sudah setahun dikenal di media sosial sebagai aktivis. Sebelum tenar di Instagram, Budi mengaku sudah sering melakukan kegiatan amal yang dilakukannya bersama istri. 
Aksinya dimulai di kampung halaman sendiri di Malang, Provinsi Jawa Timur (Jatim). Setelah itu ia merambah ke berbagai tempat di Indonesia.
"Hampir semua kota di Jawa sudah saya sambangi," kata Cak Budi dalam konferensi pers di Kementerian Sosial, Jl. Salemba Raya No.28, RT005/RW006, Kenari, Senen, Jakarta Pusat, Kamis (4/5/2017).
Baru-baru ini, ia juga memperluas jangkauan ke Sumatera. Budi mengaku melakukannya atas nama kepedulian pada sesama.
Di luar aktivitasnya sebagai pegiat sosial, Budi memiliki usaha jasa angkutan truk yang sudah dilakoninya selama puluhan tahun.
Ia juga menambahkan pembelian Toyota Fortuner Family SUV dan Apple iPhone 7 berasal dari donasi yang masuk ke rekeningnya sendiri, tidak ada sangkut paut dengan donasi yang terkumpul di situs penggalangan dana Kitabisa.
Mobil Toyota Fortuner Family SUV itu telah ia jual senilai Rp 400 juta dan uangnya disumbangkan ke Aksi Cepat Tanggap (ACT).
Cak Budi mengaku salah dan meminta maaf atas kesalahannya, ia telah menjual lagi barang tersebut dan menyalurkan hasilnya ke lembaga Aksi Cepat Tanggap (ACT).
Menteri Sosial Indonesia ke-27 yang mulai menjabat sejak 27 Oktober 2014, Dra. Khofifah Indar Parawansa mendorong pegiat sosial Cak Budi untuk melembagakan kegiatan sosialnya sehingga sesuai dengan aturan dan memenuhi standar transparansi.
"Mudah-mudahan Cak Budi segera buat lembaga karena dengan niat yang baik kita apresiasi semoga bisa terkontrol dengan baik," kata Mensos di Jakarta, Kamis (4/5/2017).
Mensos sebelumnya menerima Cak Budi dan makan siang bersama di ruang kerjanya.
Mensos mengatakan, untuk pengumpulan dana dan barang memiliki dasar hukum Undang-undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang, PP Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan serta keputusan Menteri Sosial.
Dalam UU menyebutkan Pemerintah Pusat, Pemkab, Pemkot boleh mengumpulkan uang, barang atau surat berharga untuk penanganan fakir miskin. Sedangkan usaha pengumpulan uang untuk usaha kesejahteraan itu melibatkan donasi dilingkup Kabupaten/Kota maka izinnya cukup dari Pemkab atau Pemkot.
Jika donasi meliputi lintas Kabupaten/kota maka izinnya ke Pemprov sementara jika pengumpulan donasi lintas provinsi maka izinnya ke Kementerian Sosial.
Lebih lanjut Khofifah Indar Parawansa mengatakan, untuk pengumpulan dana untuk penyelenggaraan sosial yang dilakukan Pemerintah Pusat maka harus dilaporkan tiga bulan sekali ke Kementerian Keuangan dan BPK.
Keterlibatan organisasi masyarakat atau organisasi sosial terbuka ruang dengan mengajukan izin kepada Pemkab atau Pemkot jika donasinya meliputi Kabupaten/kota.
Pada kesempatan itu, Khofifah Indar Parawansa memberikan apresiasi yang luar biasa kepada seluruh elemen baik secara kelembagaan maupun personal yang sudah mendedikasikan diri dan kepedulian untuk memberikan layanan kesejahteraan sosial.
"Kementerian Sosial juga mengajak kepada semua pihak agar memberikan kepercayaan kepada yang memberikan amanah yang sudah mendonasikan. Tolong dijaga amanahnya, kepercayaannya dengan mekanisme yang memungkinkan tingkat akuntabilitas yang terjaga," kata Khofifah Indar Parawansa.
Mensos mengatakan, hikmah dari kejadian tersebut ia ingin mengajak kepada donatur untuk mendonasikan ke lembaga yang terdaftar. 
"Dari hikmah ini tolong seluruh regulasi yg sudah disepakati baik UU PP tolong diikuti," pungkasnya. (ant)

See Also

KPK Tetapkan Mantan Pejabat Kemendagri Tersangka Korupsi 2 Gedung IPDN
KPK Pelajari Pengajuan JC Budi Mulya
Kemendes Didorong Bentuk Sekretariat Bersama Penanganan Masalah Dana Desa
Kapolri Kukuhkan Polda DIY Jadi Tipe A
KPK Periksa Petinggi Anak Usaha PT. PLN (Persero)
KPK Periksa Corporate Communication PT. PLN (Persero)
KPK Dalami Rekaman Percakapan Idrus Marham Dan Eni Maulani Saragih
Mabes Polri Selidiki Motif Penyerangan Polsek Metro Penjaringan
Sidang Lanjutan Julius Lobiua Mendengarkan 2 Keterangan Ahli
KPK Tahan Wakil Ketua DPR RI
KPK Usut Penggunaan Uang Korupsi Bupati Lampung Selatan
Kasus TPPU Bupati Lampung Selatan, KPK Sita 16 Bidang Tanah
Kronologi OTT DPRD Kalimantan Tengah
KPK OTT Anggota DPRD Kalteng
Bupati Cirebon Setelah Diperiksa Ditahan KPK
KPK Tetapkan Bupati Cirebon Tersangka
KPK Tangkap Bupati Cirebon
KPK Perpanjang Masa Penahanan Bupati Lampung Selatan Nonaktif
Uang Pengganti E-KTP, KPK Sita Rp 862 Juta Dari Setya Novanto
Keterangan Ahli Ketua DPD KAI DKI Jakarta Pada Sidang Lanjutan Julius Lobiua
TNI AL Ringkus Pelaku Narkoba Di Tanjung Ahus
TNI AL Gagalkan Penyelundupan 506 Gram Narkoba
Polisi Limpahkan Berkas Perkara Mantan Wali Kota Depok Ke Kejaksaan
Rekayasa Lalin Di KPU Saat Pengundian Nomor Urut Capres Cawapres
KPK Perpanjang Masa Penahanan Idrus Marham
jQuery Slider

Comments

Archives :20182017201620152014
  •    •    •    •    •    •    •    •    •  
Copyright © 2014 Siar Justisia. All rights reserved. Visit: 7.097.653 Since: 07.04.14 | 0.6686 sec