YouTube Facebook Twitter RSS
19 Dec 2018, 0

Hukum

Kronologi OTT Pimpinan DPRD Mojokerto

Sunday, 18 June 2017 | View : 191
Tags : Dprd, Kpk, Mojokerto

siarjustisia.com-JAKARTA.

Lembaga antirasuah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Mojokerto, Provinsi Jawa Timur (Jatim).

Dari hasil tangkap tangan ini, KPK menetapkan Ketua DPRD Mojokerto Purnomo, dua Wakil Ketua DPRD Mojokerto Umar Faruq dan Abdullah Fanani, serta Kadis Pekerjaan Umum dan Penataan Kota Wiwiet Febryanto sebagai tersangka.

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan membeberkan kronologi Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang terjadi pada Sabtu (17/6/2017) dini hari tersebut.

Awalnya, Tim Satgas KPK mendatangi Kantor DPP PAN Kota Mojokerto pada Jumat (16/6/2017) pukul 23.30 WIB. Dari sana, tim mengamankan tiga orang, yaitu Ketua DPRD Mojokerto Purnomo, Wakil Ketua DPRD Mojokerto Umar Faruq, dan seorang perantara berinisal H.

"Pada saat yang bersamaan, tim juga bergerak untuk mengamankan WF (Wiwief Febryanto), Kadis Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di sebuah jalan di Mojokerto," ujar Basaria Panjaitan di Gedung KPK, Jl. Kuningan Persada Kavling K4, RT01/RW06, Menteng Atas, Setiabudi, Kuningan Jakarta Selatan.

Selanjutnya, pada pukul 23.40 WIB, tim satgas mengamankan Wakil Ketua DPRD Mojokerto ABF (Abdullah Fanani). "Terakhir sekitar pukul 01.00 WIB, tim mengamankan satu orang yang diduga sebagai perantara berinisial T di kediamannya di Mojokerto," ungkap Basaria Panjaitan.

Keenam pria itu lalu dibawa ke Polda Jawa Timur untuk menjalani pemeriksaan awal sebelum diberangkatkan ke Jakarta.

Terkait kasus ini, Wiwiet Febryanto diduga sebagai pemberi suap terkait pemulusan pengalihan anggaran program di Mojokerto.

Basaria Panjaitan menjelasakan, terdapat kesepakatan antara Wiwiet Febryanto dengan para Pimpinan DPRD Mojokerto sebesar Rp 500 juta terkait pemulusan pengalihan anggaran ini.

Dari hasil OTT ini, lembaga antirasuah tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan uang total Rp 470 juta dari beberapa pihak. Uang yang diamankan dari mobil Wiwiet Febryanto Rp 140 juta, dari mobil perantara H Rp 300 juta, dan dari tangan perantara H Rp 30 juta.

"Diduga uang senilai Rp 300 juta merupakan pembayaran atas total komitmen fee Rp 500 Juta," imbuh Basaria Panjaitan.

Basaria Panjaitan mengatakan, untuk kepentingan pengamanan barang bukti, dilakukan penyegelan di Kantor DPRD Kota Mojokerto dan Dinas PUPR.

Selaku pemberi suap, Wiwiet Febryanto dijerat Pasal 5 ayat (1) huruf a dan atau huruf b Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55‎ ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan sebagai penerima suap, tiga Pimpinan DPRD Mojokerto yaitu Purnomo, Umar Faruq, dan Abdullah Fanani, dijerat Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (lip)

See Also

Pembunuh Keji Sopir Taksi Online Divonis 10 Tahun Penjara
KPK Tetapkan Mantan Pejabat Kemendagri Tersangka Korupsi 2 Gedung IPDN
KPK Pelajari Pengajuan JC Budi Mulya
Kemendes Didorong Bentuk Sekretariat Bersama Penanganan Masalah Dana Desa
Kapolri Kukuhkan Polda DIY Jadi Tipe A
KPK Periksa Petinggi Anak Usaha PT. PLN (Persero)
KPK Periksa Corporate Communication PT. PLN (Persero)
KPK Dalami Rekaman Percakapan Idrus Marham Dan Eni Maulani Saragih
Mabes Polri Selidiki Motif Penyerangan Polsek Metro Penjaringan
Sidang Lanjutan Julius Lobiua Mendengarkan 2 Keterangan Ahli
KPK Tahan Wakil Ketua DPR RI
KPK Usut Penggunaan Uang Korupsi Bupati Lampung Selatan
Kasus TPPU Bupati Lampung Selatan, KPK Sita 16 Bidang Tanah
Kronologi OTT DPRD Kalimantan Tengah
KPK OTT Anggota DPRD Kalteng
Bupati Cirebon Setelah Diperiksa Ditahan KPK
KPK Tetapkan Bupati Cirebon Tersangka
KPK Tangkap Bupati Cirebon
KPK Perpanjang Masa Penahanan Bupati Lampung Selatan Nonaktif
Uang Pengganti E-KTP, KPK Sita Rp 862 Juta Dari Setya Novanto
Keterangan Ahli Ketua DPD KAI DKI Jakarta Pada Sidang Lanjutan Julius Lobiua
TNI AL Ringkus Pelaku Narkoba Di Tanjung Ahus
TNI AL Gagalkan Penyelundupan 506 Gram Narkoba
Polisi Limpahkan Berkas Perkara Mantan Wali Kota Depok Ke Kejaksaan
Rekayasa Lalin Di KPU Saat Pengundian Nomor Urut Capres Cawapres
jQuery Slider

Comments

Archives :20182017201620152014
  •    •    •    •    •    •    •    •    •  
Copyright © 2014 Siar Justisia. All rights reserved. Visit: 7.119.909 Since: 07.04.14 | 0.5843 sec