YouTube Facebook Twitter RSS
26 May 2019, 0

Hukum

Kronologi OTT Pimpinan DPRD Mojokerto

Sunday, 18 June 2017 | View : 239
Tags : Dprd, Kpk, Mojokerto

siarjustisia.com-JAKARTA.

Lembaga antirasuah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Mojokerto, Provinsi Jawa Timur (Jatim).

Dari hasil tangkap tangan ini, KPK menetapkan Ketua DPRD Mojokerto Purnomo, dua Wakil Ketua DPRD Mojokerto Umar Faruq dan Abdullah Fanani, serta Kadis Pekerjaan Umum dan Penataan Kota Wiwiet Febryanto sebagai tersangka.

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan membeberkan kronologi Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang terjadi pada Sabtu (17/6/2017) dini hari tersebut.

Awalnya, Tim Satgas KPK mendatangi Kantor DPP PAN Kota Mojokerto pada Jumat (16/6/2017) pukul 23.30 WIB. Dari sana, tim mengamankan tiga orang, yaitu Ketua DPRD Mojokerto Purnomo, Wakil Ketua DPRD Mojokerto Umar Faruq, dan seorang perantara berinisal H.

"Pada saat yang bersamaan, tim juga bergerak untuk mengamankan WF (Wiwief Febryanto), Kadis Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di sebuah jalan di Mojokerto," ujar Basaria Panjaitan di Gedung KPK, Jl. Kuningan Persada Kavling K4, RT01/RW06, Menteng Atas, Setiabudi, Kuningan Jakarta Selatan.

Selanjutnya, pada pukul 23.40 WIB, tim satgas mengamankan Wakil Ketua DPRD Mojokerto ABF (Abdullah Fanani). "Terakhir sekitar pukul 01.00 WIB, tim mengamankan satu orang yang diduga sebagai perantara berinisial T di kediamannya di Mojokerto," ungkap Basaria Panjaitan.

Keenam pria itu lalu dibawa ke Polda Jawa Timur untuk menjalani pemeriksaan awal sebelum diberangkatkan ke Jakarta.

Terkait kasus ini, Wiwiet Febryanto diduga sebagai pemberi suap terkait pemulusan pengalihan anggaran program di Mojokerto.

Basaria Panjaitan menjelasakan, terdapat kesepakatan antara Wiwiet Febryanto dengan para Pimpinan DPRD Mojokerto sebesar Rp 500 juta terkait pemulusan pengalihan anggaran ini.

Dari hasil OTT ini, lembaga antirasuah tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan uang total Rp 470 juta dari beberapa pihak. Uang yang diamankan dari mobil Wiwiet Febryanto Rp 140 juta, dari mobil perantara H Rp 300 juta, dan dari tangan perantara H Rp 30 juta.

"Diduga uang senilai Rp 300 juta merupakan pembayaran atas total komitmen fee Rp 500 Juta," imbuh Basaria Panjaitan.

Basaria Panjaitan mengatakan, untuk kepentingan pengamanan barang bukti, dilakukan penyegelan di Kantor DPRD Kota Mojokerto dan Dinas PUPR.

Selaku pemberi suap, Wiwiet Febryanto dijerat Pasal 5 ayat (1) huruf a dan atau huruf b Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55‎ ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan sebagai penerima suap, tiga Pimpinan DPRD Mojokerto yaitu Purnomo, Umar Faruq, dan Abdullah Fanani, dijerat Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (lip)

See Also

Hasil Rapat MK Soal Penerimaan Gugatan Pilpres Pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno
Susunan Tim Kuasa Hukum Pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno
Hashim Djojohadikusumo Penanggung Jawab Gugatan Pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno Ke MK
Anggota Brimob Sipit Yang Dituduh Dari China Tegaskan Asli Indonesia
BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno Daftarkan Gugatan Hasil Pilpres Ke MK Malam Nanti
MK Putuskan Gugatan Pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno Maksimum 14 Hari
Densus 88 Antiteror Tangkap 29 Terduga Teroris Berencana Ledakkan Bom
Sepanjang Tahun 2019, Polri Tangkap 68 Terduga Teroris Jaringan JAD
KPK Geledah Kantor Ditjen PSDKP
KPK Geledah Kantor PT. Daya Radar Utama
KPK Lelang Rumah Mewah Mantan Ketua DPRD Dan Bupati Bangkalan
Dukun Cabul Di Garut Diancam 15 Tahun Bui
Kalapas Dan 13 Petugas Lapas Nusakambangan Dicopot
Ketua Umum AKKMI Pertanyakan KSOP Mengutip PNBP
Keberadaan Lembaga KSOP Dinilai Masih Perlu Payung Hukum
AKKMI Soroti Legalitas Kantor Syahbandar Dan Otoritas Pelabuhan
AKKMI Dan APDHI Selenggarakan Seminar Nasional Pertanyakan Keamanan & Keselamatan Pelayaran
Syahbandar Miliki Peran Penting Dalam Mendukung Keamanan Dan Keselamatan Pelayaran
Pembentukan Syahbandar Utama & KSOP Disoroti
Legalitas KSOP Di Seluruh Pelabuhan Dipertanyakan
KPK Panggil Setya Novanto Sebagai Saksi
KPK Periksa Staf Khusus Menteri Agama
KPK Periksa Direktur SDM Adhi Karya
KPK Tetapkan Mantan Sekda Malang Sebagai Tersangka
Mantan Sekda Malang Ditahan KPK
jQuery Slider

Comments

Archives :201920182017201620152014
  •    •    •    •    •    •    •    •    •  
Copyright © 2014 Siar Justisia. All rights reserved. Visit: 7.851.751 Since: 07.04.14 | 0.5958 sec