YouTube Facebook Twitter RSS
24 Feb 2018, 0

Hukum

Peradi Dukung Perppu Ormas

Thursday, 20 July 2017 | View : 179
Tags : Ormas, Peradi

siarjustisia.com-JAKARTA.

Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) mendukung kebijakan pemerintahan Presiden RI ke-7 Ir. H. Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Pengganti Perundang-undangan (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas).

"Perppu Ormas sudah disampaikan Presiden Jokowi. Kami lihat sangat baik untuk menjaga persatuan dan kesatuan," kata Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Peradi Dr. Juniver Girsang, S.H., M.H. di Jakarta, Rabu (19/7/2017).

Dr. Juniver Girsang, S.H., M.H. mengatakan Perppu tentang Ormas itu sebagai janji awal Bangsa Indonesia sehingga perlu dilestarikan sesuai Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Dr. Juniver Girsang, S.H., M.H. menuturkan Perppu itu mengatur ormas yang tidak sesuai Pancasila dan UUD 1945 untuk diberikan sanksi.

Pengacara senior itu menegaskan Perppu Ormas tersebut tidak mencirikan pemerintah yang otoriter dengan membatasi hak seseorang untuk berserikat atau berkumpul.

Namun, Dr. Juniver Girsang, S.H., M.H. mengungkapkan Perppu Ormas masih memberikan kesempatan kepada seluruh pihak yang keberatan dengan mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) atau Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Sementara itu, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) K. H. Ma'ruf Amin membantah pandangan sejumlah kalangan terkait penerbitan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas yang dianggap anti-Islam.

"Saya kira bukan anti-Islam tapi Perppu-nya mengatur ormas yang anti-Pancasila," tutur Rais Aam Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), K. H. Ma'ruf Amin. (ant)

See Also

Gubernur DKI Jakarta Dipolisikan Terkait Penutupan Jalan Jatibaru Tanah Abang
KPK Cermati Ocehan Muhammad Nazaruddin Di Persidangan
Putri Elvy Sukaesih, Dhawiya Saida Akui Gunakan Narkoba
Polda Metro Jaya Telusuri Jaringan Pemasok Narkotika Dhawiya Saida
KPK Masih Dalami Keterlibatan I Wayan Koster
PSI Berencana Ajukan Uji Materi UU MD3 Ke MK
Menghindari Proses E-Katalog LKPP, Pembelian Komputer Sekolah Berpotensi Terjadi Korupsi
Kodim 0716/Demak Dukung Pemerintah Perangi Narkoba
KPK OTT Di Subang
Gunakan Narkoba, Fachri Albar Dicokok Polres Metro Jakarta Selatan
Penyuluhan Hukum Dari Kumdam IV/Diponegoro
Bupati Halmahera Timur Bantah Terima Suap
KPK Tahan Pengusaha Pemberi Suap Bupati Ngada
Sopir Bus Jadi Tersangka Kecelakaan Maut Di Tanjakan Emen
KPK Tahan Bupati Halmahera Timur
KPK Tetapkan Bupati Halmahera Timur Sebagai Tersangka Suap
Dokter Bimanesh Sutarjo Diperiksa KPK
Polri Sebut Penyelidikan Ambruknya Selasar Tower II BEI Selesai
Polri Optimistis Pilkada Serentak 2018 Aman
39 Calon Kepala Daerah Tak Laporkan Hartanya Ke KPK
Satgas Nusantara Polri Dinginkan Pilkada Serentak 2018
Polisi Dalami Kasus Ambruknya Selasar BEI
Kapolres Karawang Instruksikan Tembak Mati Penjahat Jalanan
Kronologi Ambruknya Balkon Gedung Bursa Efek Indonesia Versi Polisi
Polres Metro Jakarta Barat Bentuk Satgasus Usut Kasus Mandek Di Tahun 2017
jQuery Slider

Comments

Archives :20182017201620152014
  •    •    •    •    •    •    •    •    •  
Copyright © 2014 Siar Justisia. All rights reserved. Visit: 5.408.699 Since: 07.04.14 | 0.6916 sec