YouTube Facebook Twitter RSS
22 May 2019, 0

Hukum

Peradi Dukung Perppu Ormas

Thursday, 20 July 2017 | View : 366
Tags : Ormas, Peradi

siarjustisia.com-JAKARTA.

Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) mendukung kebijakan pemerintahan Presiden RI ke-7 Ir. H. Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Pengganti Perundang-undangan (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas).

"Perppu Ormas sudah disampaikan Presiden Jokowi. Kami lihat sangat baik untuk menjaga persatuan dan kesatuan," kata Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Peradi Dr. Juniver Girsang, S.H., M.H. di Jakarta, Rabu (19/7/2017).

Dr. Juniver Girsang, S.H., M.H. mengatakan Perppu tentang Ormas itu sebagai janji awal Bangsa Indonesia sehingga perlu dilestarikan sesuai Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Dr. Juniver Girsang, S.H., M.H. menuturkan Perppu itu mengatur ormas yang tidak sesuai Pancasila dan UUD 1945 untuk diberikan sanksi.

Pengacara senior itu menegaskan Perppu Ormas tersebut tidak mencirikan pemerintah yang otoriter dengan membatasi hak seseorang untuk berserikat atau berkumpul.

Namun, Dr. Juniver Girsang, S.H., M.H. mengungkapkan Perppu Ormas masih memberikan kesempatan kepada seluruh pihak yang keberatan dengan mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) atau Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Sementara itu, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) K. H. Ma'ruf Amin membantah pandangan sejumlah kalangan terkait penerbitan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas yang dianggap anti-Islam.

"Saya kira bukan anti-Islam tapi Perppu-nya mengatur ormas yang anti-Pancasila," tutur Rais Aam Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), K. H. Ma'ruf Amin. (ant)

See Also

Densus 88 Antiteror Tangkap 29 Terduga Teroris Berencana Ledakkan Bom
Sepanjang Tahun 2019, Polri Tangkap 68 Terduga Teroris Jaringan JAD
KPK Geledah Kantor Ditjen PSDKP
KPK Geledah Kantor PT. Daya Radar Utama
KPK Lelang Rumah Mewah Mantan Ketua DPRD Dan Bupati Bangkalan
Dukun Cabul Di Garut Diancam 15 Tahun Bui
Kalapas Dan 13 Petugas Lapas Nusakambangan Dicopot
Ketua Umum AKKMI Pertanyakan KSOP Mengutip PNBP
Keberadaan Lembaga KSOP Dinilai Masih Perlu Payung Hukum
AKKMI Soroti Legalitas Kantor Syahbandar Dan Otoritas Pelabuhan
AKKMI Dan APDHI Selenggarakan Seminar Nasional Pertanyakan Keamanan & Keselamatan Pelayaran
Syahbandar Miliki Peran Penting Dalam Mendukung Keamanan Dan Keselamatan Pelayaran
Pembentukan Syahbandar Utama & KSOP Disoroti
Legalitas KSOP Di Seluruh Pelabuhan Dipertanyakan
KPK Panggil Setya Novanto Sebagai Saksi
KPK Periksa Staf Khusus Menteri Agama
KPK Periksa Direktur SDM Adhi Karya
KPK Tetapkan Mantan Sekda Malang Sebagai Tersangka
Mantan Sekda Malang Ditahan KPK
Peras Mantan Petinggi Polri, Hukuman Sisca Dewi Diperberat
KPK Periksa GM Adhi Karya
KPK Tetapkan Direktur PT. Krakatau Steel Tersangka Suap
KPK Amankan 6 Orang Dalam OTT Krakatau Steel
KPK OTT Direktur Produksi Dan Teknologi PT. Krakatau Steel
KPK Tetapkan Bupati Mesuji Sebagai Tersangka
jQuery Slider

Comments

Archives :201920182017201620152014
  •    •    •    •    •    •    •    •    •  
Copyright © 2014 Siar Justisia. All rights reserved. Visit: 7.832.620 Since: 07.04.14 | 0.5645 sec