YouTube Facebook Twitter RSS
17 Nov 2018, 0

Hukum

Bos Kertas Blabak Dieksekusi Paksa Dari Hotel Ciputra Jakarta

Friday, 08 August 2014 | View : 2257

siarjustisia.com-JAKARTA.

Tim Kejaksaan Negeri Mungkid, Magelang, Jawa Tengah, mengeksekusi paksa Direktur Utama (Dirut) PT. Kertas Blabak, Suganto Abo, dari kamarnya di Hotel Ciputra Jakarta, Jl. Letnan Jenderal S. Parman, Grogol, Jakarta Barat, provinsi DKI Jakarta, Kamis (7/8/2014) sore.

Suganto Abo, selaku Dirut PT. Kertas Blabak dieksekusi Jaksa Penuntut Umum (JPU) Eddy Yosmanan di Hotel Ciputra, Grogol, Jakarta Barat, Kamis (7/8/2014) sekitar pukul 15.00 WIB.

Suganto Abo diciduk tanpa perlawanan setelah sejak Juli lalu diburu oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Mungkid, Kabupaten Magelang, provinsi Jawa Tengah (Jateng). "Kami amakankan setelah terpidana mengabaikan surat panggilan eksekusi putusan kasasi Mahkamah Agung, yang memvonis beliau empat tahun penjara," ungkap Jaksa Eddy Yosmanan.

Suganto Abo selajutnya diterbangkan ke Mungkid, untuk menjalani masa pidana 4 tahun penjara sesuai vonis kasai MA.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Eddy Yosmanan menyebutkan, pada 2 April lalu, Mahkamah Agung (MA) memvonis Suganto Abo empat tahun penjara karena terbukti bersalah memalsukan akta PT. Kertas Blabak. “Putusan kasasi MA bulan April lalu, kemudian kita panggil bulan Juli tetapi yang bersangkutan selalu menghindar. Kemudian kami dapat informasi terpidana berada di Jakarta, kami bergerak untuk menangkap," urainya.

Namun, saat akan dieksekusi, Suganto Abo kabur ke Jakarta. “Kami berhasil melacaknya. Ternyata dia menginap di Hotel Ciputra Jakarta,” imbuh Jaksa Eddy Yosmanan yang memimpin eksekusi paksa itu.

Dijelaskan, eksekusi paksa dilakukan karena terpidana mengabaikan surat panggilan untuk menjalani eksekusi yang dikirim Juli lalu. JPU mengisahkan, pada Juli lalu, Suganto Abo berjanji bertemu tim penyidik untuk dieksekusi di Surabaya, ternyata ia malah kabur ke Jakarta. “Terpidana mempersulit proses eksekusi,” bebernya.

Saat dieksekusi, dua penyidik memborgol Suganto Abo dan memaksanya untuk mengenakan rompi tahanan Kejaksaan.

Suganto Abo digiring keluar dari Hotel Ciputra Jakarta. Dia langsung dimasukkan ke mobil Daihatsu Xenia B 1788 UOW yang sudah menunggu di depan Hotel Ciputra Jakarta. Di dalam mobil sudah ada penyidik Kejaksaan lainnya.

Menurut JPU Eddy Yosmanan, Suganto Abo langsung dibawa ke Magelang untuk menjalani hukuman empat tahun penjara.

Sementara itu, adapun terpidana Suganto Abo membenarkan dirinya baru sekali menerima surat panggilan dari Kejari Mungkid. Mahkamah Agung (MA) memutuskan Suganto Abo terbukti bersalah memalsukan akta PT. Kertas Blabak. Suganto Abo membantah kabur dari upaya eksekusi. Dia tidak banyak berkomentar. “Saya baru terima satu surat panggilan. Saya masih menunggu surat kedua. Jadi, tidak benar kalau saya dibilang kabur,” jelasnya saat akan dibawa ke Magelang.

Pada kesempatan itu, Jhon Mathias Siregar, penasihat hukum SMM Group Pte. Ltd. sebagai pemegang saham PT. Kertas Blabak, mengapresiasi langkah Kejari Mungkid melakukan eksekusi paksa. “Dari putusan MA terungkap adanya pelaku-pelaku lain yang terlibat. Semestinya Mabes Polri menangkap pelaku lainnya seperti komisaris dan pemegang saham palsu, notaris yang membuat akta, dan kurator yang memakai surat palsu yang dibuat terpidana. Karena kasusnya sudah ditangani Mabes Polri,” terang advokat Jhon Siregar.

Mabes Polri diminta secara tuntas mengusut adanya keterlibatan pihak lain dalam kasus pemalsuan dokumen akta PT. Kertas Blabak pascaeksekusi terpidana Suganto Abo.

Menurut penasihat hukum pelapor Jhon Mathias Siregar, ada sejumlah pihak yang seharusnya juga dimintai pertangungjawabannya. "Yang patut dimintai pertanggungjawaban kasus itu tidak hanya Suganto, tetapi juga notaris dan kurator. Dengan adanya putusan berkara berkekuatan hukum tetap, tidak ada alasan bagi Mabes untuk tidak menetapkan yang lain tersangka," papar penasihat hukum pelapor Jhon Mathias kepada wartawan di Jakarta, Kamis (7/8/2014).

Putusan MA, dikatakan Jhon Mathias, semakin membuktikan adanya kongkalikong antara Suganto Abo, notaris, kurator dan hakim pengawas dalam sengketa kepailitan salah satu  pabrik kertas tertua di Indonesia itu.

Sebelumnya, dalam putusan kasasi yang diketuk Hakim kasasi Margono, Eddy Army, dan Sofyan Sitompul, pada 2 April 2014, Mahkamah Agung (MA) memutuskan Suganto Abo terbukti bersalah memalsukan akta PT. Kertas Blabak.

Mahkamah Agung (MA) memvonis empat tahun penjara kepada Suganto Abo.

Direktur Utama (Dirut) PT. Kertas Blabak itu dinyatakan terbukti melakukan pemalsuan dokumen dan melanggar Pasal 266 ayat (1) KUHP.

Sebelumnya, Suganto Abo dinyatakan bebas oleh Pengadilan Negeri (PN) Klas II, Mungkid, Kabupaten Magelang, provinsi Jawa Tengah.

Namun JPU Eddy Yosmanan mengajukan kasasi. MA kemudian menghukum Suganto Abo empat tahun penjara pada 2 April 2014. Vonis diketuk Hakim kasasi Margono, Eddy Army, dan Sofyan Sitompul.

Dalam pertimbangannya, Hakim kasasi menjatuhkan vonis terhadap Suganto Abo karena melakukan pemalsuan akta otentik berupa akta notaris yang dikeluarkan Justinus Suryo Abdi, S.H. Nomor 01 Tanggal 7 April 2012 tentang pernyataan keputusan pemegang saham perseroan terbatas P.T. Kertas Blabak.

“Terdakwa telah melakukan pemalsuan kedudukannya selaku pemegang saham PT. Kertas Blabak…. Fakta hukum yang sebenarnya para pemegang saham PT. Kertas Blabak yaitu SMM Group Pte. Ltd. yang berasal dari pembelian saham PT. Satya Mitra Mandiri. Maka dengan demikian, terdakwa (Suganto Abo) bukan pemegang saham dari PT. Kertas Blabak,” demikian kutipan salinan putusan kasasi yang diperoleh, Kamis lalu.

Konflik ini bermula ketika PT. Kertas Basuki Rahmat Indonesia menjual saham PT. Kertas Blabak kepada PT. Satya Mitra Mandiri milik Sugianto sebesar 63.531 lembar saham. Saham tersebut kemudian dijual lagi ke PT. SMM Group sebesar 31.767 lembar atau setara Rp 31, 767 miliar.

Selanjutnya, PT. Satya Mitra Mandiri menjual seluruh sahamnya melalui Johan Vanda (Komisaris) kepada PT. SMM Group sebanyak 6.351 lembar dan kepada PT. SMM International Investment 25.413 lembar.

Pada September 2010, PT. Kertas Blabak digugat pailit oleh PT. Greta Sastra Prima dan C.V. Putra Tunggal ke Pengadilan Niaga Semarang, Jawa Tengah. Atas putusan pailit tersebut, Ali selaku Direktur Utama mengajukan kasasi ke MA.

MA mengabulkan permohonan kasasi tersebut dengan mengeluarkan putusan No.445/K/Pdt.Sus/2011, pada 5 Januari 2012.

Kedua belah pihak, antara debitur dan kreditur sepakat untuk berdamai dan memberi tenggat waktu pembayaran hutang selama 3 tahun. Tahun keempat, baru dilakukan pembayaran.

Sebagai tindak lanjut putusan MA, pada 2 April 2012, PN Niaga Semarang mengeluarkan penetapan Nomor 13/Pailit/2010/PN Niaga Smg yang menegaskan bahwa kepailitan  Kertas Blabak berakhir.

Dengan demikian, kata Jhon Mathias, Ali berkali-kali berusaha menerima boedel pailit dari kurator Muhammad Dipa dan Indra Nurcahya. Namun kedua kurator enggan untuk menyerahkan kepada Ali.

Selanjutnya, Suganto Abo yang bernafsu mengambilalih kepemilikan pabrik Kertas Blabak, berusaha membuat akta baru dengan mengundang Bambang Sugianto dan Lukito mengadakan rapat pemegang saham pada hari Sabtu, 7 April 2012. Anehnya, undangan rapat itu juga ditandatangani oleh terdakwa sendiri.

Dari hasil rapat tersebut kemudian diterbitkan Akta Nomor 01 oleh Notaris Justinus Suryo Abdi, S.H. dengan kepengurusan Suganto Abo (Direktur Utama), Lukito (Direktur) dan memberhentikan Ali dan Johan Vanda selaku direktur. Pada 9 April 2012, dilakukan penyerahan boedel pailit  PN Niaga Semarang.

Aset-aset perusahaan yang harusnya diserahkan kepada  Ali, justru diserahkan kepada Suganto Abo.

Dalam proses penyerahan tersebut, Suganto Abo menunjukkan Akte No.01 tanggal 7 April 2012, yang menyatakan bahwa dialah pemegang sah dan Direktur Utama PT. Kertas Blabak.

Penerbitan akta inilah yang  menyeret Suganto Abo sebagai pesakitan di PN Mungkid.

Penasihat Hukum SMM Group, Jhon Mathias mengatakan sejak awal terlihat bagaimana konspirasi Suganto Abo dengan beberapa pihak untuk menguasai pabrik Kertas Blabak.

Mereka adalah Bambang Sugianto, Lukito, Notaris Justinus Suryo Abdi, serta kurator Muhammad Dipa Pasa dan Indra Nurcahya.

Belum ada konfirmasi dari pihak Mabes Polri dan pihak notaris dan kurator yang dimaksud Jhon Mathias.

"Dari penerbitan akta 01  sudah kelihatan ada kongkalikong antara Suganto, notaris, kurator dan bahkan hakim pengawas. Mereka harus jadi tersangka,” pungkas Jhon Mathias, penasihat hukum SMM Group. (jos)

See Also

KPK Dalami Rekaman Percakapan Idrus Marham Dan Eni Maulani Saragih
Mabes Polri Selidiki Motif Penyerangan Polsek Metro Penjaringan
Sidang Lanjutan Julius Lobiua Mendengarkan 2 Keterangan Ahli
KPK Tahan Wakil Ketua DPR RI
KPK Usut Penggunaan Uang Korupsi Bupati Lampung Selatan
Kasus TPPU Bupati Lampung Selatan, KPK Sita 16 Bidang Tanah
Kronologi OTT DPRD Kalimantan Tengah
KPK OTT Anggota DPRD Kalteng
Bupati Cirebon Setelah Diperiksa Ditahan KPK
KPK Tetapkan Bupati Cirebon Tersangka
KPK Tangkap Bupati Cirebon
KPK Perpanjang Masa Penahanan Bupati Lampung Selatan Nonaktif
Uang Pengganti E-KTP, KPK Sita Rp 862 Juta Dari Setya Novanto
Keterangan Ahli Ketua DPD KAI DKI Jakarta Pada Sidang Lanjutan Julius Lobiua
TNI AL Ringkus Pelaku Narkoba Di Tanjung Ahus
TNI AL Gagalkan Penyelundupan 506 Gram Narkoba
Polisi Limpahkan Berkas Perkara Mantan Wali Kota Depok Ke Kejaksaan
Rekayasa Lalin Di KPU Saat Pengundian Nomor Urut Capres Cawapres
KPK Perpanjang Masa Penahanan Idrus Marham
Kombes Pol. Panca Putra Simanjuntak Jadi Direktur Penyidikan KPK
Kapolda Jambi Bongkar Peredaran Narkoba Dari Aceh Ke Kota-kota Di Sumatera Dan Jawa
Kasus Korupsi Massal DPRD Sumut, KPK Sita Lagi Uang Suap
KPK Periksa Dirjen Minerba
KPK Cegah Bos Borneo Lumbung Energi Ke Luar Negeri
Tim Resmob Polda Kalbar Ringkus Preman Penganiaya Penjaga Toko Arloji
jQuery Slider

Comments

Archives :20182017201620152014
  •    •    •    •    •    •    •    •    •  
Copyright © 2014 Siar Justisia. All rights reserved. Visit: 6.962.681 Since: 07.04.14 | 0.6302 sec