YouTube Facebook Twitter RSS
19 May 2019, 0

Nusantara

Polri Terima Laporan Ancaman Penculikan Ketua KPU

siarjustisia.com-JAKARTA.

Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri yang dahulu bernama Korps Reserse Polri merupakan unsur pelaksana utama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) pada tingkat Markas Besar dipimpin oleh Kepala Bareskrim (Kabareskrim Polri) yang bertanggung jawab di bawah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) menerima laporan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Husni Kamil Manik atas dugaan ancaman penculikan yang dilakukan Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) DKI Jakarta, MT (Muhammad Taufik). Kabareskrim Polri bertugas membantu Kapolri dalam membina dan menyelenggarakan fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, pengawasan dan pengendalian penyidikan, penyelenggaraan identifikasi, laboratorium forensik dalam rangka penegakan hukum serta pengelolaan informasi kriminal nasional.

Pada Senin (11/8/2014) pukul 01.00 WIB dini hari KPU Pusat beserta tim penasihat hukumnya melaporkan Ketua DPP Partai Gerindra DKI Jakarta, Muhammad Taufik, ke Bareskrim Mabes Polri karena ancaman penculikan yang dilakukan secara terbuka melalui media massa.

Seorang perwira menengah Polri yang sejak Juli 2012 mengemban amanat sebagai Kabagpenum Ropenmas Divhumas Polri pengganti Kombes Pol Boy Rafli Amar, Kombes Pol. Agus Riyanto mengungkapkan Ketua KPU RI datang ke Bareskrim Polri dengan didampingi sejumlah komisioner KPU, antara lain Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Hadar Nafis Gumay, serta Arief Budiman. Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes Pol. Agus Riyanto menjelaskan bahwa Husni Kamil Malik bersama komisioner KPU lainnya datang ke Bareskrim, Senin (11/8/2014) dini hari sekitar pukul 01.00 WIB. “Jadi betul, tadi pagi pada sekitar pukul 01.00 WIB pagi dini hari bapak ketua KPU Pusat Pak Husni Kamil Manik datang ke Bareskrim untuk melaporkan apa yang beliau rasakan. Disertai beberapa orang yang diterima teman-teman Bareskrim,” beber Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas (Kabagpenum Ropenmas Divhumas) Mabes Polri sejak 2012, Kombes Pol Agus Riyanto di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (11/8/2014).

Laporan itu dibuat karena MT (Muhammad Taufik) mengancam akan mengerahkan massa dari kubu pasangan nomor urut 1 yang digadang-gadang Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Demokrat (PD), Partai Bulan Bintang (PBB) Prabowo Subianto-Hatta Rajasa untuk menangkap Ketua KPU RI Husni Kamil Manik karena dinilai tidak dapat menjalankan tugasnya dalam menyelenggarakan Pemilu.

Laporan dugaan ancaman penculikan itu dilayangkan Ketua KPU RI setelah MT (Muhammad Taufik) pada saat orasi di depan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) pada Jumat (8/8/2014) mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang dinilai bernada mengancam.

Terkait hal tersebut, sambung mantan Kabid Humas Polda Jabar pada tahun 2010, MT dilaporkan atas dugaan pelanggaran terhadap Pasal 336 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Dikatakan mantan Widyaiswara Muda Sespim Polri pada tahun 2011 ini, Ketua KPU RI tersebut datang melaporkan tindak pidana pengancaman seperti yang diatur dalam Pasal 336 KUHP. Orang yang dilaporkan MT (Muhammad Taufik) karena pernyataannya dianggap sebagai ancaman saat berorasi di MK dengan mengatakan menculik Ketua KPU RI. “Yah tentunya beliau melaporkan bapak MT karena pada saat orasi di depan MK pada saat PHPU Jumat lalu mengeluarkan kata-kata yang menurut beliau bernada ancaman. Berita tersebut juga dimuat dalam surat kabar yang terbit pada tanggal 9 Agustus 2014," terang mantan Kabid Humas Polda Jabar pada tahun 2010.

Kedatangan ke Bareskrim tersebut, Ketua KPU RI membawa barang bukti berupa pemberitaan di sejumlah media massa. Kasus ini bagian dari tindak pidana umum karena sudah masuk dalam pengancaman dan bukan delik pidana Pemilu. “Pernyataan bernada mengancam itu dimuat dalam salah satu surat kabar yang terbit pada Sabtu (9/8/2014). Berita itu dibawa sebagai barang bukti untuk laporan,” lanjut mantan Widyaiswara Muda Sespim Polri, Kombes Pol. Agus Riyanto.

Namun, mantan Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol. Agus Riyanto juga menjelaskan Kepolisian masih harus menganalisa lebih lanjut laporan tersebut. Kepolisian masih mengkaji laporan yang dibuat Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI terkait ancaman yang dilontarkan Ketua Partai Gerindra DKI Jakarta MT (Muhammad Taufik). "Laporan ini baru tadi pagi kita terima, tentunya perlu waktu. Jadi, untuk lebih lanjut kita tunggu saja prosesnya. Karena laporan ini masih baru sekali, mohon bersabar," jelas mantan Kabid Humas Polda Jabar pada tahun 2010. "Ini dilaporkan pidana umum, makanya nanti kita lakukan analisa lebih lanjut,” imbuh mantan Kabid Humas Polda Papua ini.

Seperti dikabarkan sebelumnya, Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta Muhammad Taufik meminta kepolisian segera menangkap Ketua KPU RI Husni Kamil Manik. Ia terbukti melanggar karena membongkar kotak suara tanpa ketetapan Mahkamah Konstitusi (MK).

Jika kepolisian bergerak lambat menangkap Husni Kamil Manik, masih dikatakan Muhammad Taufik pihaknya akan menangkap sendiri. “Saya khawatir kami yang menangkap. Jadi jangan salahkan kami, kalau penegak hukum tidak melakukan penegakan hukum dengan cepat,” cetusnya.

Nama Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta, Muhammad Taufik, tengah ramai diperbincangkan publik.

Muhammad Taufik dikenal karena orasinya saat unjuk rasa di depan Mahkamah Konstitusi (MK) pada Jumat (8/8/2014) pekan lalu di depan massa pendukung pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Saat berorasi dia mengajak menangkap Ketua KPU RI Husni Kamil Manik.

Ucapan Muhammad Taufik yang dikutip berbagai media itu berbuntut panjang. Komisioner KPU RI ramai-ramai melaporkan Muhammad Taufik ke Mabes Polri pada Senin (11/8/2014) dini hari. Komisioner KPU RI merasa terancam dengan ancaman penangkapan itu.

Berdasarkan hasil penelusuran, Muhammad Taufik sendiri namanya sudah cukup dikenal sejak dirinya menjabat sebagai Ketua KPUD DKI dan terjerat kasus korupsi di tahun 2004.

Muhammad Taufik ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dan divonis selama 18 bulan pada 27 April 2004 lalu karena merugikan negara sebesar Rp 488 juta saat pengadaan barang dan alat peraga Pemilihan Umum (Pemilu) 2004.

Muhammad Taufik pernah menyampaikan ke publik soal rekam jejaknya yang pernah mendekam di penjara.

Muhammad Taufik tidak soal untuk kembali bekerja. Menurutnya, tidak ada aturan yang melarang anggota KPU RI yang pernah terjerat pidana untuk kembali bekerja sebagai panitia penyelenggara pemilu.

Bahkan dalam penyelenggaraan pemilukada DKI Jakarta, Muhammad Taufik justru menjadi Ketua Pokja kampanye KPU DKI Jakarta. "Dalam ketentuan Undang-undang yang lama, tidak dilarang anggota KPU yang pernah terjerat pidana untuk balik lagi ke KPU. Tapi saya tidak tahu ketentuan dalam UU No.22/2007 yang baru. Karena saya pakai UU yang lama," tukas Muhammad Taufik saat berbincang dengan wartawan, Selasa (21/8/2007) silam.

Muhammad Taufik beralasan, dirinya tidak pernah melanggar aturan pemilu sebagaimana yang dituduhkan sejumlah kalangan. Dakwaan yang dituduhkan atas dirinya ketika itu, tambah Muhammad Taufik, tidak terkait dengan pelanggaran pemilu. Melainkan dakwaan korupsi pengadaan logisik pemilu. “Jadi, ya saya tidak masalah. Karena UU yang kenakan kepada saya adalah UU korupsi. Bukan UU pemilu. Ini memang debatable. Karena saya tidak melakukan pelanggaran pemilu," tukasnya.

Muhammad Taufik saat ini juga berhasil terpilih sebagai anggota DPRD DKI Jakarta periode 2014-2019. Bahkan namanya juga termasuk dalam bursa salah satu calon pimpinan DPRD DKI Jakarta.

Kini nama Muhammad Taufik kembali populer lewat orasinya itu. Dia mengajak massa menangkap Ketua KPU RI Husni Kamil Manik karena dianggap curang telah mengeluarkan surat edaran membuka kotak suara. (jos/det)

See Also

Cuaca Buruk, 7 Pesawat Tempur Prancis Mendarat Darurat Di Lanud Sultan Iskandar Muda
Pekalongan Siapkan Rekayasa Lalin Antisipasi Kemacetan
Momen Kebersamaan Kodim 0716/Demak Dan Polres Demak Berbagi Takjil Di Bulan Puasa
Diduga Konsleting Listrik, Rumah Terbakar Di Demak
Babinsa Koramil 06/Wedung Rujuk Pasien Gangguan Jiwa Ke Semarang
Wiranto Menyesal Tunjuk OSO Jadi Ketua Umum Partai Hanura
Jumlah Petugas KPPS Wafat Bertambah Jadi 318
Ombudsman Sebut Wafatnya Petugas KPPS, Kesalahan Kolektif
22 Polri Gugur Saat Pengamanan Pilpres & Pileg 2019
72 Orang Panwaslu Wafat Di Pilpres & Pileg 2019
Ratusan Santri MA NU Tasywiquth Thullab Salafiyah Ikuti Pembekalan
KPU Sebut Petugas KPPS Yang Meninggal Bertambah Jadi 119 Orang
Peringati Harlah Ke-96 NU, MA NU TBS Gelar Upacara Dan Istighasah
Bupati Demak Resmi Buka TMMD Sengkuyung I TA 2019
SMP Kanisius Kudus Bermain Besama Di Ruang Baca Pengilon
Gunung Karangetang Semburkan Lava
Peringatan Hari Lahir Ke-93 Madrasah Tasywiquth Thullab Salafiyah Kudus
Babinsa 12/Mranggen Bersama Bhabinkamtibmas Dan Masyarakat Berjibaku Memadamkan Api
Mengingat Masa Kecil, Kapolres Demak Bernostalgia Di Koramil 09/Karangtengah
Hilangkan Penat, Dandim 0716/Demak Ajak Para Perwira Jajaran Rekreasi Mancing Mania
Koramil 06/Wedung Bersama Polsek Bersinergi Dengan DPUPPE Berikan Rasa Aman Pengguna Jalan
Kodim 0716/Demak Terima Kunjungan Tim Dalwas Binsat Kodam IV/Diponegoro
Bawaslu Gelar Bawaslu Goes To School Di MA NU TBS
Dandim 0716/Demak Apresiasi Kesigapan Babinsa 01/Kota Bersihkan Pohon Tumbang
Dengan Cepat Babinsa 13/Karangawen Bantu Evakuasi Orang Yang Meninggal
jQuery Slider

Comments

Archives :201920182017201620152014
  •    •    •    •    •    •    •    •    •  
Copyright © 2014 Siar Justisia. All rights reserved. Visit: 7.815.008 Since: 07.04.14 | 0.6232 sec