YouTube Facebook Twitter RSS
21 Nov 2018, 0

Hukum

PT. Bank Permata Tbk. Digugat Mantan Karyawan

Wednesday, 13 September 2017 | View : 2194

siarjustisia.com-SERANG.

PT. Bank Permata Tbk. digugat mantan karyawannya karena memberikan pesangon di luar Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Juliani Dwi Utami merupakan seorang pekerja di bagian auditor yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) setelah memasuki usia pensiun.

Uang pesangon yang diterima oleh Juliani Dwi Utami dari PT. Bank Permata Tbk. dinilai tak sepadan. Alhasil, jumlah pesangon yang diterima Juliani Dwi Utami hanya setengah dari perkiraan total pesangon. Gugatan pun dilayangkan Juliani Dwi Utami kepada PT. Bank Permata Tbk. di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Indonesia pada Pengadilan Negeri (PN) Serang. PHI Provinsi Banten beralamat di Jl. Raya Serang Pandeglang Km.6 Serang 42126.

Perjuangan Juliani Dwi Utami anggota Serikat Pekerja (SP) Bank Permata kini telah memasuki babak persidangan di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). Babak itu merupakan kelanjutan dari tidak adanya hasil sejak perundingan Bipartit hingga mediasi Sudinaker terdekat.

Sidang perselisihan hubungan industrial itu berlanjut, Rabu (6/9/2017). Mantan auditor PT. Bank Permata Tbk. yang didampingi penasihat hukumnya Nurmar Koto Sitorus, S.H., M.H. tersebut menghadirkan Ketua Umum Serikat Pekerja Bank Permata (SPBP) bernama Permana sebagai saksi. "Uang pesangon dan manfaat dana pensiun itu berbeda," terang Permana di hadapan Majelis Hakim yang diketuai Syakila, S.H., M.H.

Gugatan itu bermula ketika penggugat akan memasuki masa pensiun pada Juli 2016. Juliani Dwi Utami memasuki masa pensiun pada Juli 2016. Mantan auditor PT. Bank Permata Tbk., Juliani Dwi Utami, mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) setelah memasuki usia pensiun.

Sebelum pensiun, penggugat sempat menanyakan informasi kepada Human Resource Care System Bank Permata terkait manfaat dana pensiun, uang pesangon, dan hak-hak yang akan diterima penggugat.

Uang pesangon dan manfaat dana pensiun bagi karyawan pensiun normal diatur dalam PKB sesuai dengan diterbitkannya Surat Keputusan (SK) Kementerian Ketenagakerjaan RI Ditjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja pada 10 Juli 2015 untuk masa berlaku sampai 26 April 2017, penggugat masih melakukan komunikasi dengan HR Care System Bank Permata melalui e-mail. Saat itu, HR Care Bank Permata berpendapat bahwa pembayaran uang pesangon berdasarkan PKB 2015-2017khusus Pasal 63 PHK karena pensiun, ayat (2) terdapat dua butir (c) manfaat dana pensiun dan (f) pembayaran uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang pengganti hak, dan hak-hak lainnya merupakan bukan dua hal terpisah. Padahal, dua poin itu menurut penggugat, adalah dua hal terpisah sebagaimana tertuang dalam PKB sejak 2006 sampai 2008 dan PKB 2015 sampai 2017.

Kasus yang saat ini diperjuangkan oleh Juliani Dwi Utami bersama SP Bank Permata itu lantaran perusahaan secara sepihak memotong hampir 50% dana pesangon. Menurut Juliani Dwi Utami, uang pesangon, penghargaan masa kerja, dan uang pengganti hak merupakan hal yang terpisah. Ini sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) di perusahaan tersebut.

Meskipun telah diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB), namun perusahaan secara sepihak mengirimkan dana pesangon sebesar Rp 425 juta yang tidak sesuai ketentuan PKB. Berdasarkan perhitungan itu, Juliani Dwi Utami memperkirakan ia seharusnya mendapatkan Rp 826 juta. Namun, perusahaan secara sephihak mengirim dana pesangon Rp 425 juta.

Tergugat mengirimkan dana pesangon sebesar Rp 425 juta lebih ke rekening penggugat tanpa sepengetahuan penggugat. Padahal, telah disepakati tidak ada transfer dana pesangon sebelum jelas.

Dalam informasi detail perkara (http://sipp.pn-serang.go.id), Juliani Dwi Utami yang mengacu pada ketentuan PKB menggugat perusahaan untuk memenuhi 8 (delapan) komponen hak pekerja. Komponen itu antara lain: upah bulan Agustus 2016, bonus tahun berjalan, manfaat dana pensiun, sisa hak cuti diuangkan, uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, dan tambahan atas masa kerja. Jumlah kedelapan komponen itu mencapai Rp. 826.514.637.

Perselisihan itu diselesaikan tingkat Tripartit, Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang Selatan mengeluarkan surat anjuran kepada tergugat untuk membayar sebesar Rp 826 juta lebih.

Juliani Dwi Utami sudah melakukan perundingan Bipartit dan dengan mediasi Sudinaker terkait. Namun, perundingan itu tidak membuahkan hasil.

Dalam persidangan di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Serang, saksi Ketua Serikat Pekerja PT. Bank Permata Tbk., Prana Rifsana, membenarkan bahwa pesangon berbeda dengan manfaat dana pensiun. “Manfaat dana pensiun diatur dalam Pasal 34 PKB. Manfaat dana pensiun diambil dari dana kontribusi karyawan empat persen dan pengembangannya serta iuran perusahaan sembilan persen dan pengembangannya,” ungkapnya pada Rabu (6/9/2019). (ksn/buruh)

See Also

KPK Dalami Rekaman Percakapan Idrus Marham Dan Eni Maulani Saragih
Mabes Polri Selidiki Motif Penyerangan Polsek Metro Penjaringan
Sidang Lanjutan Julius Lobiua Mendengarkan 2 Keterangan Ahli
KPK Tahan Wakil Ketua DPR RI
KPK Usut Penggunaan Uang Korupsi Bupati Lampung Selatan
Kasus TPPU Bupati Lampung Selatan, KPK Sita 16 Bidang Tanah
Kronologi OTT DPRD Kalimantan Tengah
KPK OTT Anggota DPRD Kalteng
Bupati Cirebon Setelah Diperiksa Ditahan KPK
KPK Tetapkan Bupati Cirebon Tersangka
KPK Tangkap Bupati Cirebon
KPK Perpanjang Masa Penahanan Bupati Lampung Selatan Nonaktif
Uang Pengganti E-KTP, KPK Sita Rp 862 Juta Dari Setya Novanto
Keterangan Ahli Ketua DPD KAI DKI Jakarta Pada Sidang Lanjutan Julius Lobiua
TNI AL Ringkus Pelaku Narkoba Di Tanjung Ahus
TNI AL Gagalkan Penyelundupan 506 Gram Narkoba
Polisi Limpahkan Berkas Perkara Mantan Wali Kota Depok Ke Kejaksaan
Rekayasa Lalin Di KPU Saat Pengundian Nomor Urut Capres Cawapres
KPK Perpanjang Masa Penahanan Idrus Marham
Kombes Pol. Panca Putra Simanjuntak Jadi Direktur Penyidikan KPK
Kapolda Jambi Bongkar Peredaran Narkoba Dari Aceh Ke Kota-kota Di Sumatera Dan Jawa
Kasus Korupsi Massal DPRD Sumut, KPK Sita Lagi Uang Suap
KPK Periksa Dirjen Minerba
KPK Cegah Bos Borneo Lumbung Energi Ke Luar Negeri
Tim Resmob Polda Kalbar Ringkus Preman Penganiaya Penjaga Toko Arloji
jQuery Slider

Comments

Archives :20182017201620152014
  •    •    •    •    •    •    •    •    •  
Copyright © 2014 Siar Justisia. All rights reserved. Visit: 6.983.074 Since: 07.04.14 | 0.6709 sec