YouTube Facebook Twitter RSS
24 Feb 2018, 0

Hukum

PT. Bank Permata Tbk. Digugat Mantan Karyawan

Wednesday, 13 September 2017 | View : 1318

siarjustisia.com-SERANG.

PT. Bank Permata Tbk. digugat mantan karyawannya karena memberikan pesangon di luar Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Juliani Dwi Utami merupakan seorang pekerja di bagian auditor yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) setelah memasuki usia pensiun.

Uang pesangon yang diterima oleh Juliani Dwi Utami dari PT. Bank Permata Tbk. dinilai tak sepadan. Alhasil, jumlah pesangon yang diterima Juliani Dwi Utami hanya setengah dari perkiraan total pesangon. Gugatan pun dilayangkan Juliani Dwi Utami kepada PT. Bank Permata Tbk. di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Indonesia pada Pengadilan Negeri (PN) Serang. PHI Provinsi Banten beralamat di Jl. Raya Serang Pandeglang Km.6 Serang 42126.

Perjuangan Juliani Dwi Utami anggota Serikat Pekerja (SP) Bank Permata kini telah memasuki babak persidangan di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). Babak itu merupakan kelanjutan dari tidak adanya hasil sejak perundingan Bipartit hingga mediasi Sudinaker terdekat.

Sidang perselisihan hubungan industrial itu berlanjut, Rabu (6/9/2017). Mantan auditor PT. Bank Permata Tbk. yang didampingi penasihat hukumnya Nurmar Koto Sitorus, S.H., M.H. tersebut menghadirkan Ketua Umum Serikat Pekerja Bank Permata (SPBP) bernama Permana sebagai saksi. "Uang pesangon dan manfaat dana pensiun itu berbeda," terang Permana di hadapan Majelis Hakim yang diketuai Syakila, S.H., M.H.

Gugatan itu bermula ketika penggugat akan memasuki masa pensiun pada Juli 2016. Juliani Dwi Utami memasuki masa pensiun pada Juli 2016. Mantan auditor PT. Bank Permata Tbk., Juliani Dwi Utami, mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) setelah memasuki usia pensiun.

Sebelum pensiun, penggugat sempat menanyakan informasi kepada Human Resource Care System Bank Permata terkait manfaat dana pensiun, uang pesangon, dan hak-hak yang akan diterima penggugat.

Uang pesangon dan manfaat dana pensiun bagi karyawan pensiun normal diatur dalam PKB sesuai dengan diterbitkannya Surat Keputusan (SK) Kementerian Ketenagakerjaan RI Ditjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja pada 10 Juli 2015 untuk masa berlaku sampai 26 April 2017, penggugat masih melakukan komunikasi dengan HR Care System Bank Permata melalui e-mail. Saat itu, HR Care Bank Permata berpendapat bahwa pembayaran uang pesangon berdasarkan PKB 2015-2017khusus Pasal 63 PHK karena pensiun, ayat (2) terdapat dua butir (c) manfaat dana pensiun dan (f) pembayaran uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang pengganti hak, dan hak-hak lainnya merupakan bukan dua hal terpisah. Padahal, dua poin itu menurut penggugat, adalah dua hal terpisah sebagaimana tertuang dalam PKB sejak 2006 sampai 2008 dan PKB 2015 sampai 2017.

Kasus yang saat ini diperjuangkan oleh Juliani Dwi Utami bersama SP Bank Permata itu lantaran perusahaan secara sepihak memotong hampir 50% dana pesangon. Menurut Juliani Dwi Utami, uang pesangon, penghargaan masa kerja, dan uang pengganti hak merupakan hal yang terpisah. Ini sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) di perusahaan tersebut.

Meskipun telah diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB), namun perusahaan secara sepihak mengirimkan dana pesangon sebesar Rp 425 juta yang tidak sesuai ketentuan PKB. Berdasarkan perhitungan itu, Juliani Dwi Utami memperkirakan ia seharusnya mendapatkan Rp 826 juta. Namun, perusahaan secara sephihak mengirim dana pesangon Rp 425 juta.

Tergugat mengirimkan dana pesangon sebesar Rp 425 juta lebih ke rekening penggugat tanpa sepengetahuan penggugat. Padahal, telah disepakati tidak ada transfer dana pesangon sebelum jelas.

Dalam informasi detail perkara (http://sipp.pn-serang.go.id), Juliani Dwi Utami yang mengacu pada ketentuan PKB menggugat perusahaan untuk memenuhi 8 (delapan) komponen hak pekerja. Komponen itu antara lain: upah bulan Agustus 2016, bonus tahun berjalan, manfaat dana pensiun, sisa hak cuti diuangkan, uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, dan tambahan atas masa kerja. Jumlah kedelapan komponen itu mencapai Rp. 826.514.637.

Perselisihan itu diselesaikan tingkat Tripartit, Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang Selatan mengeluarkan surat anjuran kepada tergugat untuk membayar sebesar Rp 826 juta lebih.

Juliani Dwi Utami sudah melakukan perundingan Bipartit dan dengan mediasi Sudinaker terkait. Namun, perundingan itu tidak membuahkan hasil.

Dalam persidangan di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Serang, saksi Ketua Serikat Pekerja PT. Bank Permata Tbk., Prana Rifsana, membenarkan bahwa pesangon berbeda dengan manfaat dana pensiun. “Manfaat dana pensiun diatur dalam Pasal 34 PKB. Manfaat dana pensiun diambil dari dana kontribusi karyawan empat persen dan pengembangannya serta iuran perusahaan sembilan persen dan pengembangannya,” ungkapnya pada Rabu (6/9/2019). (ksn/buruh)

See Also

Gubernur DKI Jakarta Dipolisikan Terkait Penutupan Jalan Jatibaru Tanah Abang
KPK Cermati Ocehan Muhammad Nazaruddin Di Persidangan
Putri Elvy Sukaesih, Dhawiya Saida Akui Gunakan Narkoba
Polda Metro Jaya Telusuri Jaringan Pemasok Narkotika Dhawiya Saida
KPK Masih Dalami Keterlibatan I Wayan Koster
PSI Berencana Ajukan Uji Materi UU MD3 Ke MK
Menghindari Proses E-Katalog LKPP, Pembelian Komputer Sekolah Berpotensi Terjadi Korupsi
Kodim 0716/Demak Dukung Pemerintah Perangi Narkoba
KPK OTT Di Subang
Gunakan Narkoba, Fachri Albar Dicokok Polres Metro Jakarta Selatan
Penyuluhan Hukum Dari Kumdam IV/Diponegoro
Bupati Halmahera Timur Bantah Terima Suap
KPK Tahan Pengusaha Pemberi Suap Bupati Ngada
Sopir Bus Jadi Tersangka Kecelakaan Maut Di Tanjakan Emen
KPK Tahan Bupati Halmahera Timur
KPK Tetapkan Bupati Halmahera Timur Sebagai Tersangka Suap
Dokter Bimanesh Sutarjo Diperiksa KPK
Polri Sebut Penyelidikan Ambruknya Selasar Tower II BEI Selesai
Polri Optimistis Pilkada Serentak 2018 Aman
39 Calon Kepala Daerah Tak Laporkan Hartanya Ke KPK
Satgas Nusantara Polri Dinginkan Pilkada Serentak 2018
Polisi Dalami Kasus Ambruknya Selasar BEI
Kapolres Karawang Instruksikan Tembak Mati Penjahat Jalanan
Kronologi Ambruknya Balkon Gedung Bursa Efek Indonesia Versi Polisi
Polres Metro Jakarta Barat Bentuk Satgasus Usut Kasus Mandek Di Tahun 2017
jQuery Slider

Comments

Archives :20182017201620152014
  •    •    •    •    •    •    •    •    •  
Copyright © 2014 Siar Justisia. All rights reserved. Visit: 5.408.713 Since: 07.04.14 | 0.6832 sec