YouTube Facebook Twitter RSS
21 Nov 2017, 0

Hukum

PT. Bank Permata Tbk. Digugat Mantan Karyawan

Wednesday, 13 September 2017 | View : 1068

siarjustisia.com-SERANG.

PT. Bank Permata Tbk. digugat mantan karyawannya karena memberikan pesangon di luar Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Juliani Dwi Utami merupakan seorang pekerja di bagian auditor yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) setelah memasuki usia pensiun.

Uang pesangon yang diterima oleh Juliani Dwi Utami dari PT. Bank Permata Tbk. dinilai tak sepadan. Alhasil, jumlah pesangon yang diterima Juliani Dwi Utami hanya setengah dari perkiraan total pesangon. Gugatan pun dilayangkan Juliani Dwi Utami kepada PT. Bank Permata Tbk. di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Indonesia pada Pengadilan Negeri (PN) Serang. PHI Provinsi Banten beralamat di Jl. Raya Serang Pandeglang Km.6 Serang 42126.

Perjuangan Juliani Dwi Utami anggota Serikat Pekerja (SP) Bank Permata kini telah memasuki babak persidangan di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). Babak itu merupakan kelanjutan dari tidak adanya hasil sejak perundingan Bipartit hingga mediasi Sudinaker terdekat.

Sidang perselisihan hubungan industrial itu berlanjut, Rabu (6/9/2017). Mantan auditor PT. Bank Permata Tbk. yang didampingi penasihat hukumnya Nurmar Koto Sitorus, S.H., M.H. tersebut menghadirkan Ketua Umum Serikat Pekerja Bank Permata (SPBP) bernama Permana sebagai saksi. "Uang pesangon dan manfaat dana pensiun itu berbeda," terang Permana di hadapan Majelis Hakim yang diketuai Syakila, S.H., M.H.

Gugatan itu bermula ketika penggugat akan memasuki masa pensiun pada Juli 2016. Juliani Dwi Utami memasuki masa pensiun pada Juli 2016. Mantan auditor PT. Bank Permata Tbk., Juliani Dwi Utami, mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) setelah memasuki usia pensiun.

Sebelum pensiun, penggugat sempat menanyakan informasi kepada Human Resource Care System Bank Permata terkait manfaat dana pensiun, uang pesangon, dan hak-hak yang akan diterima penggugat.

Uang pesangon dan manfaat dana pensiun bagi karyawan pensiun normal diatur dalam PKB sesuai dengan diterbitkannya Surat Keputusan (SK) Kementerian Ketenagakerjaan RI Ditjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja pada 10 Juli 2015 untuk masa berlaku sampai 26 April 2017, penggugat masih melakukan komunikasi dengan HR Care System Bank Permata melalui e-mail. Saat itu, HR Care Bank Permata berpendapat bahwa pembayaran uang pesangon berdasarkan PKB 2015-2017khusus Pasal 63 PHK karena pensiun, ayat (2) terdapat dua butir (c) manfaat dana pensiun dan (f) pembayaran uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang pengganti hak, dan hak-hak lainnya merupakan bukan dua hal terpisah. Padahal, dua poin itu menurut penggugat, adalah dua hal terpisah sebagaimana tertuang dalam PKB sejak 2006 sampai 2008 dan PKB 2015 sampai 2017.

Kasus yang saat ini diperjuangkan oleh Juliani Dwi Utami bersama SP Bank Permata itu lantaran perusahaan secara sepihak memotong hampir 50% dana pesangon. Menurut Juliani Dwi Utami, uang pesangon, penghargaan masa kerja, dan uang pengganti hak merupakan hal yang terpisah. Ini sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) di perusahaan tersebut.

Meskipun telah diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB), namun perusahaan secara sepihak mengirimkan dana pesangon sebesar Rp 425 juta yang tidak sesuai ketentuan PKB. Berdasarkan perhitungan itu, Juliani Dwi Utami memperkirakan ia seharusnya mendapatkan Rp 826 juta. Namun, perusahaan secara sephihak mengirim dana pesangon Rp 425 juta.

Tergugat mengirimkan dana pesangon sebesar Rp 425 juta lebih ke rekening penggugat tanpa sepengetahuan penggugat. Padahal, telah disepakati tidak ada transfer dana pesangon sebelum jelas.

Dalam informasi detail perkara (http://sipp.pn-serang.go.id), Juliani Dwi Utami yang mengacu pada ketentuan PKB menggugat perusahaan untuk memenuhi 8 (delapan) komponen hak pekerja. Komponen itu antara lain: upah bulan Agustus 2016, bonus tahun berjalan, manfaat dana pensiun, sisa hak cuti diuangkan, uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, dan tambahan atas masa kerja. Jumlah kedelapan komponen itu mencapai Rp. 826.514.637.

Perselisihan itu diselesaikan tingkat Tripartit, Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang Selatan mengeluarkan surat anjuran kepada tergugat untuk membayar sebesar Rp 826 juta lebih.

Juliani Dwi Utami sudah melakukan perundingan Bipartit dan dengan mediasi Sudinaker terkait. Namun, perundingan itu tidak membuahkan hasil.

Dalam persidangan di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Serang, saksi Ketua Serikat Pekerja PT. Bank Permata Tbk., Prana Rifsana, membenarkan bahwa pesangon berbeda dengan manfaat dana pensiun. “Manfaat dana pensiun diatur dalam Pasal 34 PKB. Manfaat dana pensiun diambil dari dana kontribusi karyawan empat persen dan pengembangannya serta iuran perusahaan sembilan persen dan pengembangannya,” ungkapnya pada Rabu (6/9/2019). (ksn/buruh)

See Also

Pasangan Kekasih Cikupa Yang Ditelanjangi Sudah Bertunangan Dan Akan Menikah
KPK Tahan Bos Peserta Lelang E-KTP
Bareskrim Polri Ungkap Penyimpangan Distribusi Gula Rafinasi
Gubernur Sulawesi Tenggara Nonaktif Nur Alam Segera Disidang
Bareskrim Polri Kembangkan Teknologi Identifikasi Wajah
KPK Rampungkan Berkas Gubernur Sulawesi Tenggara
Polda Metro Jaya Selidiki Orang Tua Pekerjakan Anak Di Pabrik Kembang Api
KPK Telah Periksa 40 Saksi Untuk Kasus Eddy Rumpoko
KPK Periksa Muhammad Taufik Kasus Reklamasi
Polda Metro Jaya Pastikan 48 Jasad Utuh Korban Ledakan Pabrik Kembang Api
44 Jenazah Korban Ledakan Pabrik Kembang Api Teridentifikasi
Polda Jatim Take Down 30 Akun Penyebar Hoax Girder Flyover Tol Pasuruan Ambruk
Kronologi OTT KPK Terhadap Bupati Nganjuk
KPK Belum Temukan Keterlibatan Istri Bupati Nganjuk
KPK Tetapkan Lima Tersangka Kasus Suap Bupati Nganjuk
KPK Ciduk 20 Orang Dalam OTT Di Jakarta Dan Nganjuk
Wakil Presiden Jusuf Kalla Tegaskan Penerbitan Perppu Ormas Sesuai Konstitusi
Jaksa Tolak Pembelaan Buni Yani
9 Orang Terduga Teroris Ditangkap Tim Densus 88/Antiteror
Densus 88 Antiteror Bekuk Terduga Teroris Di Kendal-Sukoharjo
Densus 88 Antiteror Amankan Seorang Terduga Teroris Di Ponogoro
Polda Papua Antisipasi Pergerakan KKB Di Area Kota
Kapolda Papua Sebut Tidak Ada Penambahan Personel Di Tembagapura
Satu Anggota Brimob Gugur Ditembak KKB Di Tembagapura
Isteri Tusuk Ketua DPRD Kolaka Utara Hingga Tewas Ditetapkan Sebagai Tersangka
jQuery Slider

Comments

Archives :2017201620152014
  •    •    •    •    •    •    •    •    •  
Copyright © 2014 Siar Justisia. All rights reserved. Visit: 4.824.656 Since: 07.04.14 | 0.3987 sec