YouTube Facebook Twitter RSS
16 Jul 2019, 0

Hukum

Press Release Mantan Karyawan Versus PT. Bank Permata Tbk.

Thursday, 14 September 2017 | View : 4572

PRESS RELEASE

MANTAN KARYAWAN MELAWAN PT. BANK PERMATA Tbk.

                           

Saya Koto Sitorus, S.H., M.H. dkk. Advokat dan selaku Kuasa Hukum

sdri Juliani Dwi Utami (MANTAN KARYAWAN BANK PERMATA):

  1. Bahwa saat ini sdri Juliani Dwi Utami mengajukan Gugatan Perselisihan Hubungan Industrial di Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Serang dengan Nomor Perkara 87/PHI/Pdt-Sus/PN SRG.
  2. Bahwa Penggugat bekerja kepada BANK PERMATA kurang lebih 27 tahun. Bahwa untuk diketahui sebelumnya, Penggugat bekerja tidak memiliki kesalahan apapun yang terkait dengan kinerja sebagai Internal auditor kurang lebih 27 tahun, dan Penggugat memastikan bahwa selama Penggugat bekerja sebagai karyawan Selalu Mematuhi Kode Etik  Perusahaan, Perjanjian Kerja Bersama, Dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku Di Indonesia, hal ini didasari dengan loyalitas Penggugat kepada Tergugat demi menjaga hubungan baik antara Pekerja dengan Pengusaha.
  3. Bahwa Bank Permata Tbk. memberikan benefit/keuntungan kepada karyawannya yang telah bekerja selama 27 tahun TIDAK MENGGUNAKAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA YANG BERLAKU antara karyawan dan pengusaha melainkan MENGGUNAKAN KEBIJAKAN KEBIJAKAN DILUAR DARI UU KETENAGAKERJAAN DAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA.
  4. Bahwa sebelum masuk ke ranah Pengadilan Hubungan Industrial sebelumnya Dinas Ketenagakerjaan Kota Jakarta Selatan dan Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang Selatan telah mengeluarkan ANJURAN dimana Penggugat mendapatkan haknya sesuai dengan Perjanjian Kerja Bersama, namun BANK PERMATA TETAP TIDAK BERSEDIA MEMBAYAR MANFAAT DANA PENSIUN DAN UANG PESANGON SESUAI ANJURAN DARI PEMERINTAH TERSEBUT.
  5. Bahwa Meskipun telah diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB), namun perusahaan secara sepihak mengirimkan dana pesangon sebesar Rp 425 juta yang tidak sesuai ketentuan Perjanjian Kerja Bersama. Berdasarkan perhitungan itu, seharusnya Penggugat mendapatkan Rp 826 juta. Namun, perusahaan secara sepihak mengirim dana pesangon Rp 425 juta.
  6. Bahwa Bank Permata mengirimkan dana pesangon sebesar Rp 425 juta lebih ke rekening penggugat tanpa sepengetahuan penggugat. Padahal, telah disepakati tidak ada transfer dana pesangon sebelum jelas perhitungannya.
  7. Bahwa saya selaku Advokat dan Kuasa Hukum sdri Juliani Dwi Utami yang mengacu pada ketentuan Perjanjian Kerja Bersama mengajukan GUGATAN kepada PT. BANK PERMATA Tbk. untuk memenuhi 8 (delapan) komponen hak pekerja. Komponen itu antara lain: upah bulan Agustus 2016, bonus tahun berjalan, manfaat dana pensiun, sisa hak cuti diuangkan, uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, dan tambahan atas masa kerja. Jumlah kedelapan komponen itu mencapai Rp. 826.514.637.
  8. Bahwa kejadian ini bukan hanya terjadi pada penggugat saja namun terjadi pula pada seluruh karyawan Bank PermataTbk. yang berada di seluruh INDONESIA yang akan memasuki usia pensiun, hal ini dikemukakan oleh Serikat Pekerja Bank Permata.
  9. Atas ketidakadilan yang menimpa Penggugat, maka sudah seharusnya seluruh lapisan pekerja PT. BANK PERMATA Tbk. mendukung dan mendoakan sidang lanjutan PHI Provinsi Banten yang akan diselenggarakan pada Rabu, 20 September 2017 pukul 09.00 WIB. PHI Banten beralamat di Jl. Raya Serang Pandeglang Km.6 Serang 42126.

 

 

Jakarta 14 September 2017

ttd

N. KOTO SITORUS, S.H., M.H.

See Also

Hasil Rapat MK Soal Penerimaan Gugatan Pilpres Pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno
Susunan Tim Kuasa Hukum Pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno
Hashim Djojohadikusumo Penanggung Jawab Gugatan Pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno Ke MK
Anggota Brimob Sipit Yang Dituduh Dari China Tegaskan Asli Indonesia
BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno Daftarkan Gugatan Hasil Pilpres Ke MK Malam Nanti
MK Putuskan Gugatan Pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno Maksimum 14 Hari
Densus 88 Antiteror Tangkap 29 Terduga Teroris Berencana Ledakkan Bom
Sepanjang Tahun 2019, Polri Tangkap 68 Terduga Teroris Jaringan JAD
KPK Geledah Kantor Ditjen PSDKP
KPK Geledah Kantor PT. Daya Radar Utama
KPK Lelang Rumah Mewah Mantan Ketua DPRD Dan Bupati Bangkalan
Dukun Cabul Di Garut Diancam 15 Tahun Bui
Kalapas Dan 13 Petugas Lapas Nusakambangan Dicopot
Ketua Umum AKKMI Pertanyakan KSOP Mengutip PNBP
Keberadaan Lembaga KSOP Dinilai Masih Perlu Payung Hukum
AKKMI Soroti Legalitas Kantor Syahbandar Dan Otoritas Pelabuhan
AKKMI Dan APDHI Selenggarakan Seminar Nasional Pertanyakan Keamanan & Keselamatan Pelayaran
Syahbandar Miliki Peran Penting Dalam Mendukung Keamanan Dan Keselamatan Pelayaran
Pembentukan Syahbandar Utama & KSOP Disoroti
Legalitas KSOP Di Seluruh Pelabuhan Dipertanyakan
KPK Panggil Setya Novanto Sebagai Saksi
KPK Periksa Staf Khusus Menteri Agama
KPK Periksa Direktur SDM Adhi Karya
KPK Tetapkan Mantan Sekda Malang Sebagai Tersangka
Mantan Sekda Malang Ditahan KPK
jQuery Slider

Comments

Archives :201920182017201620152014
  •    •    •    •    •    •    •    •    •  
Copyright © 2014 Siar Justisia. All rights reserved. Visit: 8.093.646 Since: 07.04.14 | 0.5278 sec